Pejabat Negara Harus Peka Kebutuhan Publik

 Situs MTI
JAKARTA – Kabar dipangkasnya gaji Perdana Menteri dan Presiden Singapura harusnya menjadi renungan bagi Indonesia. Pejabat tinggi di Negeri Singa itu menujukkan kepekaan terhadap kondisi rakyatnya. Sementara itu di Indonesia, jabatan tak sekadar dipakai untuk mendapatkan kekayaan melalui gaji, namun juga dipergunakan untuk alat korupsi.
“Menjadi pejabat publik itu adalah pengabdian, maka yang harus ditampilkan ke depan adalah peka terhadap apa yang terjadi di publik,” kata peneliti senior dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, di Jakarta, Kamis (5/1).
Menurutnya, langkah PM Singapura dan Presidennya menunjukkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin, yang keduanya peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang dirundung kesulitan ekonomi. Jiwa pengabdian itulah, yang harusnya menjadi tekad para pejabat publik di Indonesia.
Mental pengabdian harus dimiliki oleh setiap pribadi pejabat publik. Bukan mental priayi, yang menjadikan jabatan sebagai alat kekuasaan, sehingga tak heran bila di Indonesia, jabatan menjadi instrumen kepentingan pribadi dan kelompok. Faktanya, selalu saja pejabat tinggi di Indonesia bersuara tentang kenaikan gaji.
“Maka dari itu, gaji bukan menjadi tujuan. Dan itu diperlihatkan sangat bagus oleh PM Singapura dan Presiden Singapura,” kata Jamil.
Menurutnya, apa yang ditempuh pemimpin Singapura harus ditiru. Ia meminta pejabat-pejabat di Indonesia berkaca pada negeri tetangga. “Kalau sulit berkaca pada negara sendiri, ya ke negeri tetangga,” kata dia.
Jamil menambahkan, bukan rahasia lagi bila jabatan di Indonesia, apalagi yang levelnya sudah tinggi dan strategis, kerap disalahgunakan. Padahal dari jabatannya, para pejabat sudah mendapatkan gaji beserta tunjangan dan fasilitas lainnya. Namun masih tetap saja, lewat jabatannya, terjadi penyalahgunaan wewenang. Ujungnya kemudian terjadi praktik korupsi.
“Di Indonesia, jabatan masih menjadi instrumen kekuasaan dan kepentingan. Bukan instrumen pengabdian,” kata dia.
Sangat Baik
Secara terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan pemotongan gaji pejabat sebenarnya sangat baik diterapkan di Indonesia. Apalagi ditambah banyaknya pejabat di Indonesia yang memiliki kerja sambilan, selain sebagai pegawai pemerintah.
Alih-alih meminta dipotong gaji, para pejabat Indonesia selalu berharap setiap tahun gaji mereka naik. Ini terlihat dari banyaknya kerja sambilan yang mereka lakukan. Para pejabat ini biasanya mencari pekerjaan seperti narasumber, konsultan independen, staf ahli, hingga pekerjaan informal lain.
Kalaupun tak ada pekerjaan sambilan, para pejabat umumnya merekayasa penghasilan dengan cara membuat tunjangan-tunjangan yang fiktif. Dengan cara seperti itu, walaupun gaji pokoknya tetap, mereka bisa membawa penghasilan lebih besar.
“Seharusnya, setiap pejabat yang memiliki pekerjaan sambilan, gaji mereka justru harus dipotong. Kalaupun gajinya tak dipotong, tunjangannya kena potong,” kata Uchok. Dengan cara seperti itu, Uchok berharap para pejabat ini tak serakah.
Berdasarkan temuan Seknas Fitra sepanjang 2011, APBN yang habis untuk belanja pegawai mencapai 51 persen. Di daerah lebih parah lagi, selama 2011, Fitra mencatat dana APBD rata-rata terkuras 60-80 persen untuk belanja pegawai.
Rencananya, gaji untuk Presiden Singapura Tony Tan akan dipangkas hingga 51 persen. Saat ini, gaji Tan mencapai angka 1,5 juta dollar Singapura, pun gaji PM Singapura Lee Hsien Loong dan para menterinya akan dikurangi sekitar 36 persen.
Menurut laporan badan remunerasi Singapura, dalam laman resminya, Rabu (4/1), dalam setahun penghasilan Lee sebagai PM Singapura lebih dari tiga juta dollar Singapura. Jika pemangkasan gaji jadi dilakukan, penghasilan Lee akan menjadi 2,2 juta dollar Singapura.
Walau sudah dipotong, gaji Lee tetap saja masih lebih tinggi tiga kali lipat dibanding pemimpin Hong Kong, Donald Tsang. Tsang tercatat sebagai pemimpin politik dengan bayaran paling menggiurkan, dengan mengantongi gaji bersih sekitar 550 ribu dollar AS per tahun.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Julia Gillard disebut-sebut membawa pulang gaji sebesar 480 ribu dollar Australia setahun. Selain itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama berpenghasilan sekitar 400 ribu dollar AS.
“Parlemen akan membahas sejumlah rekomendasi pemangkasan gaji pada bulan ini,” kata Gerrard Ee, kepala komisi remunerasi. Rencana pemangkasan pendapatan para petinggi Singapura tersebut dilakukan untuk merespons kritik yang menyebutkan gaji para pejabat pemerintah Singapura termasuk tertinggi di dunia.
Fakta mengenai selangitnya gaji para pejabat Singapura tersebut selama ini menuai kemarahan rakyat. Mereka mengeluhkan tingginya kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal dan transportasi, sedangkan para pejabat itu bebas melenggang dengan gaji tak terhingga. ags/nsf/P-3