Jpnn
JAKARTA -- Upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak hanya dengan memperketat persyaratan rekrutmen. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan pelaksaan seleksi penerimaan CPNS. Pasalnya, praktek curang penerimaan CPNS dari tahun ke tahun terus terjadi, yang diindikasikan melibatkan pejabat daerah.
Tak ingin kecolongan lagi, pemerintah pusat akan melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparancy International Indoensia (TII). Tugas ICW dan TII akan difokuskan dalam pengawasan penerimaan CPNS. Mulai dari dibukanya lowongan sampai pengumuman hasil seleksi.
"Banyak sekali kecurangan yang melibatkan pejabat pembina kepegawaian. Itu sebabnya, ke depan dalam setiap rekrutmen CPNS akan kita libatkan LSM sebagai pengawas," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (15/1).
Dengan keterlibatan LSM ini, lanjutnya, diharapkan pelaksanaannya benar-benar transparan, obyektif, dan terhindar dari KKN. Polisi PAN ini juga meminta
kepala daerah untuk mengedepankan objektifitas dan kejujuran. Hasil tes yang sudah dilakukan perguruan tinggi negeri, jangan lagi dicampuri bupati atau walikota dengan memasukkan orang-orangnya.
“Kalau masih ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, kami akan membatalkan dan tidak akan memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP),” tegasnya.
Diakui Azwar, rekrutmen CPNS merupakan pintu masuk dalam upaya penataan kepegawaian. Karenanya, hal tersebut merupakan salah satu dari sembilan program prioritas reformasi birokrasi, sebagai hasil ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi.
“Kesembilan program prioritas tersebut sudah disetujui Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, serta Ketua UKP4 dalam rapat baru-baru ini,” tambahnya.
Lantas kapan seleksi CPNS dibuka? Azwar mengatakan masih menunggu hasil penataan organisasi kepegawaian di daerah dan pusat. Di samping laporan analisa jabatan. "Sampai sekarang laporan yang masuk belum sesuai, jadi bagaimana bisa diadakan seleksi CPNS," tandasnya. (esy/jpnn)
Tak ingin kecolongan lagi, pemerintah pusat akan melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparancy International Indoensia (TII). Tugas ICW dan TII akan difokuskan dalam pengawasan penerimaan CPNS. Mulai dari dibukanya lowongan sampai pengumuman hasil seleksi.
"Banyak sekali kecurangan yang melibatkan pejabat pembina kepegawaian. Itu sebabnya, ke depan dalam setiap rekrutmen CPNS akan kita libatkan LSM sebagai pengawas," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (15/1).
Dengan keterlibatan LSM ini, lanjutnya, diharapkan pelaksanaannya benar-benar transparan, obyektif, dan terhindar dari KKN. Polisi PAN ini juga meminta
kepala daerah untuk mengedepankan objektifitas dan kejujuran. Hasil tes yang sudah dilakukan perguruan tinggi negeri, jangan lagi dicampuri bupati atau walikota dengan memasukkan orang-orangnya.
“Kalau masih ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, kami akan membatalkan dan tidak akan memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP),” tegasnya.
Diakui Azwar, rekrutmen CPNS merupakan pintu masuk dalam upaya penataan kepegawaian. Karenanya, hal tersebut merupakan salah satu dari sembilan program prioritas reformasi birokrasi, sebagai hasil ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi.
“Kesembilan program prioritas tersebut sudah disetujui Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, serta Ketua UKP4 dalam rapat baru-baru ini,” tambahnya.
Lantas kapan seleksi CPNS dibuka? Azwar mengatakan masih menunggu hasil penataan organisasi kepegawaian di daerah dan pusat. Di samping laporan analisa jabatan. "Sampai sekarang laporan yang masuk belum sesuai, jadi bagaimana bisa diadakan seleksi CPNS," tandasnya. (esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar