VIVAnews – Peneliti Bidang Korupsi ICW Apung Widadi menyatakan, anggaran Rp20 miliar yang dihabiskan DPR untuk membangun ruang rapat baru Badan Anggaran DPR merupakan bentuk diskriminasi terhadap kebutuhan perbaikan ruang rapat yang lain.
“Uang Rp20 miliar seharusnya cukup untuk merenovasi sejumlah ruangan yang perlu perbaikan, bukan hanya satu ruang Banggar,” kata Apung dalam sebuah acara di ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu 16 Januari 2012.
Dalam forum yang sama, Direktur Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menegaskan bahwa renovasi ruang rapat Banggar senilai Rp20 miliar itu terkesan dipaksakan.
Ronald berpendapat, DPR telah melakukan pemborosan dengan tidak mengoptimalkan dan mengefisiensikan setiap alokasi anggaran. Ia menambahkan, uang senilai Rp20 miliar untuk membangun satu ruang rapat di DPR sebenarnya mampu untuk membuat 174 MCK (Mandi Cuci Kakus) di berbagai desa miskin.
Ronald menuduh DPR dipenuhi oleh proyek-proyek siluman. Apalagi, menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR bersikap tertutup dan tidak transparan. Mulai pemberitaan prosedur lelang sampai dengan pemenang proyek, kata dia, tidak seluruhnya disampaikan ke publik secara utuh.
“Berdasarkan fakta di atas, sejumlah organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam koalisi Anti Mafia Anggaran yang menfokuskan diri mengawasi kinerja DPR dan penganggaran DPR, akan mendesak BPK untuk segera mengaudit seluruh proyek siluman di DPR,” kata Ronald.
Mereka juga mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi dana di seluruh proyek DPR, dan meminta Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekjen DPR untuk menghentikan sementara waktu semua proyek di DPR. “BURT dan Sekjen DPR harus memperbaiki setiap aktivitas penganggaran dan menyediakan laporan pertangungjawaban publik,” ujarnya.
Pejelasan Sekjen DPR
Sekjen DPR Nining Idra Saleh mengungkapkan, salah satu ruang di DPR direnovasi dan disulap menjadi ruang rapat Banggar yang baru, karena adanya keluhan dari sejumlah anggota Banggar terhadap ruang rapat lama mereka.
“Penerangan di sana kurang menunjang, akustik dan sound system kurang memadai, serta furniture terlalu besar sehingga tidak dapat menampung semua undangan,” kata Nining belum lama ini.
Oleh karena itu, menurutnya, ruang rapat Banggar yang baru akan dilengkapi berbagai fasilitas yang punya banyak kelebihan dibanding ruang rapat lama Banggar. Ruangan baru dapat menampung lebih banyak peserta rapat. Ruangan ini juga memiliki tiga video wall, lapisan penyerap suara, dan sistem audio visual modern.
Lebih mengesankan lagi, kursi yang berderet di ruang Banggar itu diimpor langsung dari Jerman dengan harga per unitnya mencapai puluhan juta rupiah. Sebelum ini, Setjen DPR juga menganggarkan biaya renovasi toilet sebesar Rp2 miliar, renovasi parkiran motor Rp3 miliar, dan pengadaan finger print Rp4 miliar.
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar