JAKARTA - Sejumlah
pihak tidak hanya meragukan kemampuan Dwi Soetjipto yang telah ditunjuk
sebagai direktur utama (dirut) baru di Pertamina. Bahkan, ada juga pihak
yang menolak mantan Dirut PT Semen Indonesia itu sebagai nahkoda di
Pertamina.
Menurut pengamat politik dari Institute
Public Indonesia, Karyono Wibowo, alasan penolakan itu sebenarnya bisa
dipahami. Salah satunya karena Dwi bukan sosok yang ahli di bidang
minyak dan gas.
Bahkan, kata Karyono, ada dugaan
pemilihan Dirut Pertamina itu mengusung kepentingan kelompok tertentu
yang terafiliasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, proses
seleksi calon Dirut Pertamina hingga terpilihnya Dwi memang tak
transparan dan tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti
dipraktikkan Presiden Joko Widodo saat memilih calon mentero.
"Yang harus diuji atau dilhat dari aspek
korupsinya tidak hanya menteri, tapi juga seluruh jajaran eselon satu
sampai empat yang harusnya melibatkan PPATK dan KPK," kata Karyono dalam
diksusi politik "Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru
Pertamina" di Jakarta, Minggu (30/11).
Karenanya Karyono menganggap Dwi tidak
akan mampu memberantas persoalan di tubuh Pertamina. Sebab, saat Dwi
jadi Dirut Semen Indonesia banyak mendapat protes dari serikat pekerja
yang mempertanyakan transparansi keuangan perseroan.
"Jika itu terjadi maka kebijakan migas
nasional di bawah direksi baru Pertamina tidak akan membawa perubahan
signifikan alias sami mawon (sama saja, red) dengan kondisi sebelumnya,"
kata Karyono.(boy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar