Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Krisis gas di Sumatera Utara sudah sampai pada tahap
yang mengkhawatirkan. Karena itu butuh beberapa beberapa solusi dan
jalan untuk menuntaskan persoalan ini.
Demikian kesimpullan
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sinergi BUMN dan Peran
Pemerintah dalam Menyelesaikan Krisis Gas Bumi di Wilayah Sumatera Utara
yang digagas Energy Nusantara di Jakarta (Kamis, 18/12). Hadir dalam
diskusi ini 80 orang praktisi migas baik dari Jakarta maupun Sumut.
Kesimpulan
lain diskusi ini adalah bahwa regulasi mengenai alokasi penyediaan gas
Sumut agar lebih fleksibel. Kedua, kontrak gas saat ini yang akan segera
berakhir antara PGN dengan Pertamina EP harus segera diperpanjang untuk
menjamin ketersediaan gas yang sudah berjalan saat ini.
Ketiga,
sinergi BUMN perlu lebih ditingkatkan supaya pengaliran gas dari
Arun-Belawan segera terwujud. Keempat, harga gas harus tetap
mempertimbangkan kemampuan daya beli dan daya saing dari end user.
Kelima, pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan baik dari
regulasi maupun kebijakan untuk mengatasi hal tersebut dengan
berkoordinasi dengan pihak instansi terkait maupun pelaku usaha BUMN,
pendistribusian, dan penyedia gas.
Para peserta juga meminta peran pemerintah untuk mengatur sesuai dengan kemampuan end user.
Pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap harga gas mulai dari
Sumber-LNG-Regasification-Transmisi-Distribusi-End User. [ysa]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar