SBY: Pemberitaan Wikileaks Cemarkan Saya dan Megawati

VIVAnews - Presiden SBY meradang mendengar namanya dan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut oleh Wikileaks. Apalagi sebuah portal berita di Indonesia juga turut menyiarkan tanpa ada konfirmasi kepada pihak kepresidenan.

SBY dalam acara konfrensi pers di Cikeas, Jawa Barat, Kamis 31 Juli 2014 mengungkapkan dirinya tidak ingin isu ini menimbulkan persepsi yang keliru dari rakyat Indonesia.

"Yang jelas pemberitaan Wikileaks ini mencemarkan nama baik Ibu Mega dan Saya," katanya.

Tidak hanya itu, Ia juga mengungkapkan pemberitaan ini bisa menimbulkan spekulasi dan bisa-bisa mencaji fitnah. Untuk itu dirinya menjelaskan jika kewenangan mencetak uang berada di tangan Gubernur Bank Indonesia dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan presiden.

SBY juga berharap KPK mendengarkan apa yang disampaikannya, karena pemerintah punya semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi.

"Karena diberitakan seolah-olah ada korupsi, saya harap saudara-saudara di kpk bisa mendengar apa yang saya sampaikan," katanya.

SBY mengatakan, saat peristiwa tersebut dirinya dan Megawati belum juga menjadi Presiden. Lagipula, siapapun presidennya saat uang itu dicetak, tidak terlibat dalam artian mengambil keputusan ataupun memerintahkan.

Ia juga meminta pihak Australia melakukan klarifikasi mengenai hal ini. SBY meminta Australia menjelaskan secara terang benderang dan jangan ada yang ditutup-tutupi.

"Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat, tolong diungkap, ditunjuk dan diusut siapa orang itu," katanya.

Kalau melanggar, menurutnya dijelaskanlah apa kasusnya dan ia juga berharap KPK Indonesia juga diajak bekerjasama.

Ia juga meminta pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan pihak-pihak diluar Australia karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara lain di Asia

"Saya minta Australia segera mengeluarkan statment yang terang agar nama ibu Mega dan Saya sendiri tidak dicemarkan," ujarnya.

PDIP: Megawati Tidak Terlibat Cetak Uang RI di Australia

VIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan buka suara soal dokumen kasus korupsi produksi uang kertas yang dibocorkan Wikileaks. Dokumen itu menyebut-nyebut nama Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keduanya, bersama 15 nama tokoh politik senior Asia Tenggara lain –termasuk Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, masuk dalam daftar nama yang dilarang Mahkamah Agung Australia dipublikasikan terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan Note Printing Australia (NPA) dan Bank Indonesia (BI) dalam mencetak lembaran uang Rp100 ribu.

“PDI Perjuangan menyesalkan pemberitaan tanpa fakta berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya sebagaimana ditujukan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis 31 Juli 2014.

Tjahjo menyatakan, tak benar Megawati terlibat dalam kasus korupsi produksi uang kertas yang dicetak di Australia itu. “Pada tahun 1999, Ibu Megawati belum menjadi Presiden RI sehingga ia sama sekali tidak mengetahui dan tidak terkait hal-hal menyangkut pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA (Reserve Bank of Australia) Securities dan Note Printing Australia tersebut,” kata Tjahjo.

Oleh sebab itu dikeluarkannya perintah khusus oleh MA Australia agar pemerintah Australia melindungi dan tidak memberitakan nama-nama tertentu –termasuk Megawati, demi keamanan nasional Australia dan untuk menjaga hubungan baik Negeri Kanguru dengan negara-negara di Asia Tenggara, adalah suatu hal yang tidak relevan.

“Karena yang dituduhkan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar fakta. Maka tidak perlu ada hal-hal yang perlu disembunyikan,” kata Tjahjo.

Di sisi lain, PDIP mengapresiasi sikap pemerintah Australia yang bertindak berdasar fakta hukum, bukan rumor. Untuk menghindari kesan adanya keterlibatan tokoh-tokoh politik senior dalam kasus korupsi produksi uang kertas itulah Australia mencegah tersebarnya nama-nama mereka.

“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama dan menyangkur sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan ada pada pihak mereka,” kata Atase Pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Vicki Miller, dalam rilis yang diterima VIVAnews.

PDIP pun meminta semua pihak tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

SBY: Tuduhan Wikileaks Soal Skandal Cetak Uang Salah Sasaran

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah keras keterangan dari situs whistleblower Wikileaks, yang seolah-olah menuduh dia dan Megawati Soekarnoputri terlibat skandal korupsi pencetakan uang tahun 1999. SBY pun menyayangkan langkah sebuah media online nasional yang begitu saja memberitakan tuduhan Wikileaks itu tanpa meminta konfirmasi langsung dari dia.

"Memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada 1999. Namun keputusan dan kebijakan untuk mencetak uang, termasuk yang keputusan tahun 1999 lalu, ada pada Bank Indonesia, bukan pemerintah, bukan Presiden," ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Cikeas, Bogor, Kamis 31 Juli 2014.

Menurut Presiden, keputusan itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, sesuai dengan UU Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku di BI. "Ada legal basis-nya," katanya.

Lagipula, lanjut SBY, pada saat keputusan pencetakan uang di Australia itu dibuat tahun 1999, dia maupun Megawati, yang turut disebutkan dalam laporan Wikileaks, belum menjabat sebagai Presiden RI.

"Karena keputusan pencetakan uang ada di BI maka siapapun presidennya, tidak ada keterlibatan, dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataau mengeluarkan perintah," paparnya.

SBY menyebutkan jika pemberitaan Wikileaks itu cukup mencemarkan nama baik SBY dan Mega, serta menimbulkan kecurigaan terhadap keduanya.

"Dengan demikian, fakta-fakta itu, berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks adalah sesuatu yang menyakitkan," katanya.
Cari Fakta
Sebelum mengemukakan pernyataan ini, SBY mengaku telah mencari fakta dan informasi yang lengkap sejak pagi hari. SBY telah berdiskusi dengan banyak pihak, seperti Deputy Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, Kapolri, Menlu dan duta besar Indonesia di Australia dan sebaliknya.

Sebelumnya diberitakan, Wikileaks mengungkapkan adanya sensor media di Australia terkait dengan kerja sama pencetakan uang rupiah. Situs pembocor rahasia, Wikileaks, pada Selasa, 29 Juli 2014, mengunggah informasi berisi adanya perintah dari Pemerintah Australia ke seluruh media mereka, agar tidak menulis kasus suap bernilai jutaan dollar. Pasalnya, dalam kasus suap itu turut melibatkan beberapa pejabat tinggi dari tiga negara yakni Indonesia, Vietnam dan Malaysia.

Dalam pernyataan SBY dikemukakan jika pencetakan uang rupiah di Australia itu melibatkan 555 juta lembar uang pecahan 100.000. Uang tersebut dicetak oleh Note Printing Australia, anak perusahaan Bank Sentral Australia (RBA).
(ren)

Jokowi janji tidak bedakan masyarakat

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto

 Solo (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bahwa dirinya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tidak akan membeda-bedakan masyarakat karena semua mempunyai kesempatan sekaligus harus diperlakukan sama.

"Saya setelah resmi menjadi Presiden RI tidak akan membedakan masyarakat. Saya tetap seperti yang dulu," kata Jokowi, di Solo, Rabu.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tersebut mengemukakan, acara silaturahim secara terbuka (open house) bersama di Graha Saba Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang, ternyata masyarakat yang hadir sangat luar biasa banyaknya, dan mereka masih mau menggunakan budaya antrean tertib walau mencapai ribuan orang.

"Kami dengan kegiatan open house  untuk umum pada Lebaran ini, artinya mengorangkan orang atau budaya saling menghormati akan terus ditanamankan. Masyarakat yang hadir dari semua lapisan," katanya.

Menurut dia, tradisi silaturahim atau open house tersebut akan terus dilakukan, dan tempatnya dapat di mana-mana atau ia pun mendatangi ke rumah warga.

Ia menjelaskan, awalnya bersama istri berencana pulang ke Solo untuk melakukan sungkeman ke orang tua dan silaturahim dengan semua keluarganya secara internal.

Namun, Jokowi, menyatakan bahwa banyak kedatangan masyarakat yang tidak bisa terbendung ingin berjabat tangan dengannya di rumah, sehingga secara mendadak dijadwalkan acara silaturahim umum di Gedung Graha Saba Solo, Jawa Tengah.

Menurut mantan Walikota Solo itu, dalam silaturahim itu dirinya banyak pertemu dengan teman-teman sekolah semasa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah memengah atas (SMA) dan kuliah yang sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu, serta masyarakat umum lainnya.

Bahkan, masyarakat banyak yang menitipkan surat dan pesan secara langsung tentang pendidikan dan kesehatan. Hal ini, menurut Jokowi, secara tertulis maupun lisan akan diperhatikan karena semuanya sebagai wujud dukungan maupun harapan masyarakat.

"Saya sangat bangga antusias masyarakat ingin bertemu silaturahmi luar biasa. Bahkan, kegiatan open house dihadiri selain warga Solo, juga daerah luar kota lainnya di Jateng, dan Kalimantan, Jakarta, dan Surabaya juga ada," demikian Joko Widodo. (*)

Jusuf Kalla prihatin insiden "open house" di rumahnya

Pewarta: Indra Arief Pribadi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla melalui juru bicara Poempida Hidayatulloh menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya seorang anak karena terinjak-injak saat menghadiri acara silaturahmi terbuka atau "open house" di rumahnya, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Poempida, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk bersilaturahim ke kediaman Jusuf Kalla.

"Namun, karena protokoler belum ada dan pengawalan masih terbatas, serta belum ada mekanisme pengendalian arus massa, sehingga insiden yang tidak diharapkan ini terjadi," katanya.

Dia mengatakan, tidak pernah disarankan membawa anak-anak di bawah umur, seperti halnya larangan melibatkan anak dalam kampanye.

"Penegasan ini untuk menjaga keselamatan anak-anak," katanya.

Laporan wartawan Antara dari Sulawesi Selatan menyebutkan, seorang anak bernama Radika (11 tahun), yang berdomisili di Jalan Dg Tantu Kelurahan Rappokalling meninggal dalam acara Open House di rumah Jusuf Kalla.

"Dika terinjak-injak saat berdesak-desakan mengantre," kata keluarga korban, Hawiah, di Makassar, Selasa.

Silaturahmi terbuka JK sejak pagi tadi telah dipadati oleh ribuan warga yang selain ingin bersilaturahmi juga ingin memperoleh uang pembagian.

"Kami dapat kotak makanan dan uang Rp50 ribu," kata salah seorang warga yang turut antre, Dahlia.

Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Menurun 13 Persen

 Jpnn

JAKARTA - Posko Operasi Ketupat Polri mencatat hingga 30 Juli 2014 atau H+2 lebaran, sudah terjadi 1.817 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 400 orang meninggal di seluruh Indonesia.

Sedangkan korban luka berat 638 orang, luka ringan sebanyak 2332 orang. Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto, mengatakan jika dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 13 persen untuk angka kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, pada H+2 lebaran 2013, tercatat sebanyak 2.095 kecelakaan lalu lintas. "Berarti terjadi penurunan 13 persen," ujarnya di Jakarta, Kamis (31/7).

Agus menambahkan, jumlah korban juga mengalami penurunan. Pada H+2 lebaran 2013, tercatat sebanyak 71 korban meninggal dunia.

Ia menjelaskan apabila dibandingkan tahun 2013 lalu, dalam periode yang sama hingga H+2 Lebaran, total kejadian sebanyak 2.095 kecelakaan lalu lintas. "(Turun) Sekitar 15 persen," katanya.

Menurutnya, penurunan angka kecelakaan lalu lintas musim lebaran dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yang paling utama, adalah kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Selain itu, infrastruktur jalan sudah memadai sehingga kecelakaan bisa lebih ditekan.

Kemudian ditambah personel kepolisian di setiap 200 meter hingga 300 meter yang siap mengawasi. "Terutama di jalur padat wilayah seperti jalur Pantura," paparnya.

Namun, Polri tetap mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada, mematuhi aturan, dan saat arus balik lebaran beristirahat yang cukup di tempat yang sudah disiapkan. (boy/jpnn)

Tim Prabowo-Hatta Minta Hakim MK Objektif dan Transparan

Basuki Rahmat Nugroho - detikNews

 

 Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Gerinda Martin Hutabarat menekankan persidangan sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi mesti dilakukan secara objektif dan setransparan mungkin oleh hakim MK.

Martin menegaskan transparansi dan objektivitas merupakan hal yang pokok selain pemeriksaan saksi-saksi dan juga fakta-fakta di persidangan. “Itu yang terpenting,” kata Martin saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2014).

Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, adanya beberapa kekeliruan dalam berkas permohonan sengketa Pilpres yang diajukan tim Prabowo-Hatta ke MK sudah dilakukan perbaikan. Dengan masih adanya sejumlah kesalahan, Martin optimistis akan bisa diperbaiki lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

“Kan waktunya sudah disusun terkait jadwal pelantikan presiden 20 Oktober nanti. Jadi kalau masih ada kekeliruan harus bisa diperbaiki. Kesalahan-kesalahannya soal pengetikan saja,” ujar Martin.

Martin mengingatkan seluruh hakim MK yang menangani permohonan sengketa Pilpres mempertaruhkan kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi yang menangani masalah tersebut. “Jumlah hakimnya kan ada sembilan orang, mereka harus bisa menyelesaikan dengan adil dalam waktu yang sempit,” katanya.

Martin menambahkan MK sebagai satu-satunya lembaga hukum yang menangani sengketa Pemilu mau tidak mau harus bisa dipercaya. “Kredibilitas MK sangat penting. Kita juga harus percaya dengan MK,” kata Martin menegaskan.

Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres yang terjadi hampir di seluruh provinsi. Namun dalam berkas permohonan sengketa yang diajukan Prabowo-Hatta ditemukan banyak kesalahan pengetikan dan copy paste sejumlah data.

Kubu Jokowi-JK Optimistis Hakim MK Bakal Tak Memihak

Basuki Rahmat Nugroho - detikNews

 

 Jakarta - Tim Prabowo-Hatta menuntut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus objektif dan transparan dalam menyidangkan permohonan sengketa Pilpres 2014. Pihak presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK meyakini hakim MK bakal independen dan KPU juga sudah siap menghadapi gugatan.

Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meyakini majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan Prabowo-Hatta kepada KPU itu tidak akan memihak pada salah satu kubu. “Kita sih yakin hakim MK akan independen,” kata Trimedya saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2014).

Optimisme Trimedya itu didasarkan pada MK yang saat ini begitu menjaga integritasnya setelah kasus suap yang menyeret Akil Mochtar. “Tentunya MK belajar dari kasus Akil itu,” ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.

Ada pun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trimedya juga yakin sudah siap menghadapi gugatan kubu Prabowo-Hatta. “Kami optimistis KPU siap dengan alat bukti yang kuat seperti ketika Pileg,” katanya.

Ketua Badan Kehormatan dan Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan akan ikut menghadiri persidangan yang akan dimulai pada 6 Agustus mendatang. “Sebagai pihak terkait yaitu pemenang Pilpres,” ujar Trimedya.

Trimedya menjelaskan persidangan di MK akan diputuskan pada 21 Agustus sehingga proses yang berjalan di MK selama 14 hari.

Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres yang terjadi hampir di seluruh provinsi. Salah satu yang digugat Prabowo-Hatta adalah dugaan penggelembungan suara oleh pasangan nomor 2 sebanyak 1,5 juta suara dan dugaan pengurangan suara pasangan nomor 1 sebanyak 1,2 juta. Jika dijumlahkan maka Prabowo-Hatta mengklaim masih punya 2,7 juta suara.

Namun dalam berkas permohonan sengketa yang diajukan Prabowo-Hatta itu ditemukan banyak kesalahan pengetikan dan copy paste sejumlah data.

Ketua DKPP: Menahan Diri Selamatkan Bangsa Indonesia dari Konflik

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mensyukuri ketegangan Pilpres bisa dikontrol oleh semangat menahan diri.
"Kita kan harus menenangkan suasana sesudah ramadan dan suasana Lebaran maka kita syukuri pilpres yang penuh ketegangan itu bisa dikontrol oleh semangat menahan diri," ujar Jimly kepada Tribunnews.com di kediamannya Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2014).
Menurutnya, latihan menahan diri selama bulan ramadan yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari persoalan konflik yang serius. "Karena bangsa Indonesia belum pernah mengalami persaingan Pilpres setegang tahun ini. Kita syukuri bahwa semuanya selesai," katanya.
Dia berharap, mudah-mudahan pada final hasil pilpres nanti akan ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, paling lambat 22 Agustus 2014.

Banyak yang Tidak Berani Jujur pada Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatullah mengatakan, masih teguh dan yakinnya Prabowo Subianto terhadap Pemilihan presiden 9 Juli lalu, dikarenakan orang di sekelilingnya tidak ada yang berani jujur.

"Saya rasa, ini karena orang orang di sekeliling Prabowo tidak ada yang berani jujur mengungkapkan hasil pemilihan presiden tersebut," ujar Poempida di rumahnya, Mampang, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Poempida tidak tahu alasan orang di sekeliling Prabowo sehingga tidak berani menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai hasil Pemilu tersebut.
"Banyak yang tidak berani menyampaikan ke Prabowo fakta yang sebenarnya. Memberitahu bahwa hasil Pilpres menempatkan Prabowo di bawah Jokowi. Motifnya macam macam," ujar Poempida.
Poempida mengatakan sebaiknya orang di sekeliling Prabowo berani jujur memberitahukan hasil Pilpres, sehingga tidak ada beban dalam pergantian kepemimpinan mendatang.
"Sebaiknya jujur, pak Prabowo pasti menerima apapun hasilnya. Tujuan pemilihan presiden ini kan untuk bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga mau itu di dalam maupun di luar pemerintahan tetap dapat berkontribusi," ujar Poempida.

Jokowi-JK Siap Patahkan Gugatan Prabowo-Hatta di MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla siap mematahkan gugatan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi. Meskipun Prabowo-Hatta menggugat KPU dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, namun Jokowi-JK masuk dalam pihak terkait.

"Iya dong, kita telah mempersiapkan untuk mematahkan gugatan tersebut," kata Anggota Pemenangan Jokowi-JK Marwan Jafar ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/7/2014).
Marwan mengatakan pihaknya telah memiliki data-data kecurangan dalam pemilihan presiden. Ia malah menyebut pihak Jokowi-JK yang telah dicurangi dalam pemilihan presiden kemarin.
"Anda tahu sendiri ada wilayah yang surat suaranya sudah dicoblosin semua," katanya.
Dalam berkas gugatan yang diunggah situs resmi MK, terdapat sejumlah kejanggalan pada berkas teresbut. Ada dua file PDF berisi berkas gugatan yang diunggah MK di situs web resminya. Berkas awal sebanyak 55 halaman. Adapun berkas yang sudah diperbaiki sebanyak 147 halaman.
Kejanggalan banyak terjadi di dokumen awal gugatan. Salah satunya poin 4.7 halaman 8 bagian Pokok Permohonan, Prabowo-Hatta mengklaim kemenangan dalam Pemilu Presiden 2014 dengan perolehan suara 67.139.153 atau 50,25 persen, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 66.435.124 suara atau 49,74 persen.
Total persentase suara yang sudah dibulatkan itu tidak mencapai 100 persen, tetapi 99,99 persen. Angka persentase ini ditulis sama di semua bagian berkas tersebut. Pembulatan angka pada persentase suara milik Prabowo-Hatta seharusnya 50,26 persen.
Dalam dokumen yang sudah direvisi, angka persentase perolehan suara Prabowo-Hatta tetap tidak berubah, yakni 50,25 persen. Adapun bagian-bagian yang kosong di Papua Barat sudah dihilangkan, tetapi tetap tidak menyebutkan nama PNS dan TPS yang dimaksud.

Jimly DKPP: Ada Lima Kasus Pelanggaran Pilpres

Oleh: Marlen Sitompul

 INILAHCOM, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengantongi lima bukti kasus dugaan pelanggaran penyelenggara Pilpres 2014 yang memenuhi syarat untuk dipersidangkan.

Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie mengatakan, dari lima kasus yang dilaporkan tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan digabung menjadi satu kasus pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres 2014.

"Ada lima kasus, jadi karena perkaranya sama kita jadikan satu. Sudah memenuhi syarat dan akan disidangkan," kata Jimly, ketika dihubungi INILAHCOM, Jakarta, Senin (28/7/2014).

Kata Jimly, persidangan akan dijadwalkan pekan depan. Sedangkan masa persidangan DKPP akan lebih singkat jika dibandingkan dengan persidangan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sidang DKPP tidak lama, tidak seperti di MK, di DKPP lebih sederhana, jadi lebih cepat. Jadi sebelum sidang MK sudah selesai," tegas Jimly. [mes]

Hasil Pilpres 2014 Terindikasi Banyak Kecurangan

Oleh: Indra Hendriana

INILAHCOM, Jakarta - Penetapan hasil rekapitulasi Pemilu presiden 9 Juli 2014 kemarin dinilai banyak kecurangan dan ditemukan indikasi kecurangan. Hal itu terlihat langkah KPU yang tetap memaksakan proses rekapitulasi hitung suara.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Jendral Soedirman Center, H. Bugiakso melaui pesan singkat. Menurut Bugi, Bawaslu telah merekomendasikan KPU untuk melakukan pemilihan ulang di ribuan TPS di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia.

"Hasil pilpres yang penuh kecurangan masih juga dipakasakan untuk diumumkan KPU yang dapat menimbulkan pertanyaan mengapa KPU bersikap berpihak pada kandidat nomor 2 yaitu Jokowi," kata Bugiakso di Jakarta, Rabu (30/7/2014).

Karena itu, Bugiakso melanjutkan saat ini masyarakat hanya dapat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk membawa keadilan dalam proses pemilu presiden sekarang.

"Mengingat pemilih Prabowo mewakili lebih dari 50 persen pemilih Indonesia menurut tabulasi Jendral Soedirman Center, maka persatuan Indonesia bisa direkonsiliasi bilamana ada keadilan dalam proses pilpres yang jujur dan adil," ujarnya.

Dengan demikian, tanpa proses yang jujur dan adil serta bisa diterima oleh masyarakat, maka sulit akan ada rekonsiliasi nasional yang dapat mewujudkan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia usai pemilu presiden 2014.

"Politik Indonesia akan berada dalam ketidak stabilan jangka pendek maupun bisa berakibat jangka panjang bila nilai-nilai keadilan tidak terwujud," tutup Bugi.[ris]

Terima Pengaduan Pasca Penetapan KPU, DKPP Akan Rapat Mulai Senin

Ayunda W Savitri - detikNews

 

 Jakarta - Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada 22 Juli lalu, DKPP telah menerima 6 laporan. Namun menurut Ketua DKPP Jimly Asshiddique hanya ada 4 berkas laporan yang memenuhi syarat.

"Ada 6 (laporan yang masuk) mungkin yang memenuhi syarat 4 kasus berbeda tapi belum pasti. (Laporan dari) tingkat kabupaten dan tingkat pusat kita sidangnya 1 paket saja," ujar Jimly di kediamannya yang terletak di Jl. Margasatwa Raya, Pondok Labu Indah Kav B4, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2014).

Namun Jimly tidak dapat menjabarkan apa saja laporan yang sudah diterimanya. Dia mengungkapkan, eksekusi laporan tersebut akan disidangkan secara bersamaan karena saling terkait.

"Saya nggak hafal, cuma DKI saja yang kami tahu. Nanti Senin mau dirapatkan lagi. Empat elemen pengadu tapi kepentingan hukumnya sama jadi mau kita jadikan 1 (persidangan). Jadi mana yang ada bukti kita ambil tindakan," jelasnya.

Jimly berharap hasil keputusan dari persidangan nanti bisa keluar bertepatan dengan keputusan MK. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecurigaan saling mempengaruhi hasil satu sama lain di masyarakat.

"Kita rapatkan dulu, kita usahakan barengan sama MK di hari yang sama. Sehingga, tidak bisa ditafsirkan saling mempengaruhi jadi masyarakat fair melihatnya," tutur Jimly.

"Verifikasi sudah, tinggal kita rapat terakhir nentuin sidangnya, mudah-mudahan sebelum MK tuntas. Yang jelas kita tidak pengaruhi hasil Pilpres tapi kalau ada pelanggaran kode etik kita harus pertanggung jawabkan," pungkasnya.

Jimly: Keputusan Sidang DKPP Tidak akan Pengaruhi Keputusan MK

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan segera memproses laporan penyelenggara Pemilu yang dianggap curang selama Pilpres 22 Juli lalu. Meski demikian, hasil tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menangani gugatan kubu Prabowo-Hatta.

"Tidak akan (mempengaruhi) karena memang lain gugatannya. Kita membahas kelakuan. Harapan kita 2 kasus ini sama-sama mengakhiri silang pendapat, sehingga Pilpres 2014 bisa diterima lapang dada," kata Ketua DKPP Jimly Assiddique di kediamannya di Jl Margasatwa, Pondok Labu Raya, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2014).

Meski KPU telah menetapkan pemenang Pilpres pada 22 Juli lalu, namun menurut Jimly itu bukanlah keputusan final. Sehingga dia menganjurkan agar seluruh pihak menjaga situasi.

"Saya berharap semua pihak itu bersabar. Jangan ada kesimpulan seakan-akan ini semua sudah final. Keputusan KPU itu mengikat tapi belum final," lanjutnya.

"Dia binding tapi belum final, karena finalnya setelah diputus sama MK. Kalau seandainya 3 hari setelah pengumuman itu nggak ada gugatan ya sudah final. Dengan begitu kita punya ruang psikologis untuk menyesuaikan langkah-langkah konstitusional pasca keputusan KPU kemarin," jelas pria berkacamata ini.

Jimly berharap semua pihak, baik capres, timses maupun para pendukungnya untuk tetap bersabar menunggu keputusan MK. Tidak perlu terburu-buru bereaksi atau menentukan sikap.

"Jadi ketegangan ini kita nikmati karena belum tentu akan dialami lagi. Jadi nikmati dengan rasional jangan gegabah. Memang ini pengalaman yang sehingga menarik sekaligus mendewasakan demokrasi kita. Tunggu lah sabar. Yang sudah buru-buru nego kabinet belakangan lah," tutup Jimly.

Pesan Idul Fitri Menag: Siapapun Presidennya, Kita Harus Bersatu Kembali

Elza Astari Retaduari - detikNews

 Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka takbir akbar di Jakarta. Dalam sambutannya, selain menyampaikan hasil sidang Isbat dan makna Idul Fitri, ia juga menyinggung soal pilpres.

"Siapapun presidennya, kita harus mendukung dan kita dapat bersatu lagi," kata Lukman di hadapan umat Islam di Masjid Istiqlal, Jl Lapangan Banteng Jakarta, Minggu (27/7/2014) malam.

Lukman menjelaskan, Idul Fitri harus ditangkap dalam konteks berbangsa dan bernegara. Terkait pilpres, dia mengakui ada perbedaan aspirasi. Juga dimungkinkan ada gesekan-gesekan. Dengan momentum Idul Fitri, ia berharap semua kembali pada hakekat kebangsaan.

Lukman yang juga politisi PPP ini menjelaskan 1 Syawal ditetapkan pada Senin (28/7) besok. Peserta sidang Isbat sepakat.

"Oleh karena itu, selaku menag dan atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1435 H. Semoga kita semua kembali kepada jati diri dan mencapai kemenangan dalam melawan hawa nafsu," katanya.

Lukman mengatakan musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu. Setelah 1 bulan ditempa, sudah seharusnya umat Islam lebih kuat dan menjadi lebih baik. "Idul Fitri bukan akhir dari pelatihan, tapi awal. Setelah dilatih, kita menjadi orang baru lagi," tandasnya.

Takbir akbar ditandai dengan pemukulan bedug. Takbir tak henti-hentinya dikumandangkan. Dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, merayakan Idul Fitri bersamaan besok.

Presiden SBY dan Jokowi akan Salat Id di Masjid Istiqlal

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan melakukan salat Id di Masjid Istiqlal, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, juga rencananya akan salat di tempat yang sama.

"1 Syawal di Istiqlal dijadwalkan kehadiran Bapak Presiden SBY dan Ibu Negara serta Wapres Boediono dan istri. Presiden dan Wapres biasanya nanti disambut oleh Menag, Gubernur DKI Jakarta dan pengurus masjid," ujar Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, H Mubarok, kepada detikcom, Minggu (27/7/2014).

Untuk kepastian tanggal pelaksanaan Salat Id, pihak Istiqlal masih menunggu pengumuman sidang Isbat yang akan digelar Kemenag sore nanti. Jika sidang memutuskan 1 Syawal jatuh pada esok hari, Senin (28/7/2014), maka salat Id akan digelar seperti tahun-tahun sebelumnya pada pukul 07.00 WIB.

"Waktu pukul 07.00 WIB, kehadiran jamaah diharapkan pada 06.30 WIB sudah sampai di sini. Untuk persiapan dan takbir berjamaah," Mubarok menuturkan.

Menurut Mubarok, selain Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono serta Gubernur DKI Jakarta Jokowi, salat Id di Istiqlal juga akan dihadiri sejumlah petinggi dan pejabat. Seperti para menteri, pimpinan lembaga negara (DPR dan MPR), Duta Besar dan perwakilan negara sahabat.

"Kemudian juga masyarakat pada umumnya. Jumlah yang akan hadir berkisar antara 200-250 ribu jamaah," kata Mubarok.

Salat Id pada 1 Syawal 1435 H di Masjid Istiqlal ini akan diimami oleh Drs H. Hassanudin Sinaga MA. Sementara yang akan bertindak sebagai Khotib adalah Prof Dr H Maskuri Abdillah.

"Pintu untuk Presiden lewat nanti dari pintu VVIP Al Maliq. VIP dari Assallam. Jamaah umum di Al Fattah dan Al Rozzak. Tenda sudah disiapkan sejak jauh hari," tutup Mubarok.

Sidak ke Bandara Soetta, KPK Tahan 18 Orang, Ada Oknum TNI dan Polri

Ikhwanul Khabibi - detikNews

 Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidak ke kantor PT Angkasa Pura II Terminal II Bandara Seokarno-Hatta (Soetta), Tangerang terkait dengan penanganan TKI. Dalam sidak itu, KPK menahhan 18 orang, termasuk di antaranya oknum TNI dan Polri.

"Jumlah 18 orang (ditahan), ditambah 1 korban, WNA, ada oknum TNI yang diduga 1 berasal dari TNI AD, Polri 2 orang," ujar Ketua KPK Abraham Samad saat jumpa pers di Bandara Soetta, Tangerang, Sabtu (26/7/2014) dini hari.

Dari ke 18 orang yang ditahan, ada juga beberapa di antaranya calo dan preaman. "Selebihnya preman dan calo yang meresahkan dan buat TKI menderita. Itu yang kita lakukan," katanya.

Abraham Samad mengatakan, sidak tersebut dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat mengenai pemerasan terhadap para TKI yang baru tiba di Indonesia. Tujuan pihaknya melakukan sidak untuk memperbaiki proses tata kelola TKI. Karena banyak permasalahan, terutama pemerasan terhadap TKI.

"Kita saksikan malam ini. Kita kerjasama dengan Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sidak terhadap proses pemulangan TKI. Maksudnya lebih pada kedekatan uji pelayanan, bukan semata-mata penegakan, tapi dalam proses kami temukan beberapa pelanggaran hukum. Oleh karena itu tentu akan ditindak lanjut oleh teman-teman Mabes Polri," ujar Samad.

"Jika dibiarkan maka impactnya ada pada TKI di luar negeri. Mereka setengah mati cari duit, tapi ketika pulang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, diperas dan intimidasi," kata Samad.

"KPK prihatin dengan keadaan ini, makanya lakukan sidak," tambah Samad lagi.

KPK: Megawati Dipanggil Setelah Lebaran

Oleh: Indra Hendriana

 INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya tidak ada keragu-raguan untuk memanggil presiden ke lima Megawati Soekarnoputri terkait penyelidikan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

"Jadi habis lebaran kita putuskan ya, kita ekspos siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya," kata Ketua KPK, Abraham Samad, Kamis (24/7/2014).

Samad menegaskan, pihaknya tidak menemukan adanya kendala psikologis dalam memanggil Megawati terkait penyelidikan kasus tersebut. "Jadi kenapa takut? Megawati kan bukan presiden," ujar pria kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Bahkan Samad menegaskan, presiden aktif pun bakal dipanggil bila itu diperlukan untuk membuat perkara menjadi terang. Bahkan hal itu sudah dibuktikan dengan pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Jusuf Kalla selaku mantan Wakil Presiden terkait kasus Century.

"Presiden pun kalau diperlukan, kami akan panggil. KPK tidak ada kendala panggil presiden. Dari ekspos nanti baru bisa dipetakan kasus ini, bisa ditingkatkan ke penyidikan atau belum," tutup Samad.

Terkait penyelidikan SKL, KPK telah memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, serta mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.

Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Laksamana mengaku diajukan sejumlah pertanyaan tim penyelidik KPK, termasuk soal rapat kabinet era Megawati yang membahas SKL BLBI.

Laksamana dimintai keterangan terkait penyelidikan proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor tersebut.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Hal ini dikenal dengan inpres tentang release and discharge. Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut merupakan amanat Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Melalui ketetapannya, MPR memerintahkan presiden untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengutang BLBI. "Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih mandataris MPR. Jadi, ada TAP MPR yang kalau beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan," ujar Laksamana. SKL ini pun dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Pres No 8 Tahun 2002.

Laksamana melanjutkan, SKL tersebut merupakan produk konstitusi yang harus dilaksanakan. Namun, menurut dia, jika di kemudian hari ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat ditinjau lagi. Selain ditanya soal rapat kabinet, Laksamana mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar beberapa obligor BLBI. [ton]

Perluas Mudik Bareng ke Sumatera, Pertamina Berangkatkan 4.200 Peserta Bareng-Bareng Mudik

Advertorial - detikNews

Jakarta - PT Pertamina (Persero) tahun ini memperluas kota tujuan kegiatan Pertamax Enduro Bareng-Bareng Mudik hingga ke Sumatera sebagai bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dan apresiasi terhadap para mitra kerja di lini terdepan.

Perusahaan Fortune Global 500 ini memberangkatkan sebanyak 4.200 peserta agenda tahunan Bareng-Bareng Mudik yang terdiri dari pekerja mitra bengkel, SPBU, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji, Unit Produksi Pelumas Jakarta, dan mitra kerja korporat beserta keluarganya.

“Para mitra kerja Pertamina tersebut telah mendukung bisnis perusahaan di lini terdepan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk itulah, kami juga memperluas tujuan mudik dari hanya Pulau Jawa sekarang ditambah dengan Sumatera untuk mengakomodasi mitra kerja yang berasal dari Pulau Sumatera,” tutur Ali Mundakir, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero).

Dari total 4.200 peserta Bareng-Bareng Mudik, sekitar 4.000 peserta akan diberangkatkan dengan 75 armada bus dengan 24 kota tujuan mudik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selebihnya akan diberangkatkan menuju dua titik destinasi utama di Sumatera, yaitu Lampung dan Palembang.

“Kami sangat mendukung kegiatan mudik yang aman dan nyaman serta meminimalisir jumlah pemudik sepeda motor sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi angka kecelakaan pemudik yang berdasarkan tahun-tahun sebelumnya sebagian besar adalah pesepeda motor. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya atas kegiatan mudik bersama yang kami selenggarakan tiap tahunnya ini,” tambahnya.

Selain Program Pertamax Enduro Bareng-Bareng Mudik, dalam upaya mendukung tradisi tahunan menjelang Idul Fitri ini, Pertamina juga memberikan kenyamanan mudik bagi konsumen setia produk Pertamina, melalui program Paket Ketupat Enduro berupa parsel Pelumas Enduro plus produk lainnya dengan harga ekonomis, Lesehan Enduro sebagai tempat istirahat bagi para pemudik motor, dan menyediakan Pertamax Kemasan 1 dan 2 liter bagi pemudik motor yang tersedia di beberapa kios pada jalur mudik.

PT Pertamina (Persero) senantiasa berupaya untuk dapat melayani kebutuhan BBM dan Elpiji selama bulan puasa dan masa Idul Fitri tahun ini. Jika terjadi kendala dan hambatan dalam distribusi BBM dan Elpiji, informasi dapat disampaikan melalui Contact Pertamina 500-000 atau via ponsel di nomor 021- 500000, atau dengan menggunakan layanan sms di nomor 0815 9 500 000.

 

Tentang Pertamina

PT Pertamina (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi di Indonesia. Saat ini, Pertamina berkomitmen mendorong proses transformasi internal dan pengembangan yang berkelanjutan guna mencapai standar internasional dalam pelaksanaan operasional dan tatakelola lingkungan yang lebih baik, serta peningkatan kinerja perusahaan sebagai sasaran bersama. Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang terdaftar dalam Fortune Global 500 di peringkat 122.

Sebagai perusahaan migas nasional, Pertamina berkomitmen untuk mewujudkan keseimbangan antara pencapaian keuntungan perusahaan dengan kualitas pelayanan publik. Dengan 56 tahun pengalaman menghadapi tantangan di lingkungan geologi Indonesia, Pertamina merupakan perintis pengembangan usaha gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG).

Lingkup usaha Pertamina termasuk dalam melakukan eksplorasi dan produksi migas; pengolahan kilang minyak, manufaktur dan pemasaran produk-produk energi dan petrokimia; pengembangan BBM nabati, tenaga panas bumi dan sumber-sumber energi alternatif lain. Kegiatan operasi dan fasilitas infrastruktur Pertamina tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina melayani kebutuhan energi bagi lebih dari 250 juta rakyat Indonesia.

Prabowo: I Will Never Surrender

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

 Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) yang telah ditetapkan menjadi capres terpilih mengucapkan terimakasih kepada ke Prabowo Subianto dan menawarkan rekonsiliasi namun Prabowo belum legowo. Nyatanya, Prabowo memang belum menyerah.

Di detik-detik akhir KPU menyelesaikan rekapitulasi Pilpres 2014, Prabowo pun menegaskan dirinya menolak pelaksanaan Pilpres. Prabowo menuding KPU tidak adil dan mengungkap maraknya kecurangan selama Pilpres.

"Kami menolak pelaksanaan pilpres yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat dari rakyat yang telah dipermainkan dan diselewengkan," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya itu dengan nada tegas.

Hal tersebut disampaikan Prabowo melalui keterangan pers yang digelar Selasa (22/7/2014) pukul 14.00 WIB di Rumah Polonia. Prabowo menyebut ada sejumlah kecurangan yang terjadi secara sistematis dan terstruktur dalam pilpres kali ini. KPU mengumumkan hasil Pilpres 2014 dan menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada malam harinya. Setelah itu Prabowo belum bicara lagi.

Namun meski menolak hasil Pilpres, Jumat (25/7/2014) sore nanti Prabowo tetap menggugat hasil Pilpres ke MK. Prabowo juga mempersiapkan 8 langkah plus satu langkah darurat untuk menggungat proses pelaksanaan Pilpres.

Berikut 8 jalur yang bakal ditempuh Prabowo untuk menggugat hasil Pilpres, menurut sumber detikcom:

1. Menggugat hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
2. Melaporkan dugaan pelanggaran etik KPU ke DKPP.
3. Melaporkan ke Bawaslu.
4. Melaporkan kecurangan Pemilu ke kepolisian.
5. Melaporkan ke Ombudsman.
6. Melaporkan ke PTUN untuk membatalkan keputusan KPU.
7. Manuver politik di DPR yakni dengan menggulirkan Pansus Pilpres untuk mengevaluasi kinerja KPU, sampai mencoba 'mengganggu' pelantikan Jokowi-JK dengan cara membuat sidang pelantikan Jokowi-JK tidak kuorum.
8. Class action atau gugatan yang ramai-ramai dilakukan masyarakat.

Prabowo memang belum menyerah. Kabarnya di depan tim suksesnya Prabowo menyerukan agar semua melawan kecurangan di Pilpres 2014 ini. "I will never surrender, I will never surrender, I will never surrender!" kata sumber detikcom menirukan ucapan Prabowo di rapat Timses. Dalam rapat itu Prabowo bersemangat menggebu-gebu tak akan pernah menyerah.

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Jakarta Belum Menyerah

 Jpnn

JAKARTA – Tim pemenangan Prabowo DKI Jakarta, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara. Hal tersebut, terkait hilangnya barang bukti berupa dokumen-dokumen bukti kecurangan yang ditemukan saksi-saksi pemenangan Prabowo-Hatta beberapa waktu lalu.

"Kami hari ini melaporkan ke pihak kepolisian, atas hilangnya bukti-bukti dokumen yang menjadi bukti adanya kecurangan dalam pilpres 9 Juli lalu," ujar Muhamad Taufik, Ketua Pemenangan Prabowo-Hatta DKI Jakarta, saat konferensi pers di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).

Taufik yang dalam kesempatan itu didampingi Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, mengatakan, dokumen berupa bukti adanya pemilih ilegal itu, sedianya akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bukti atas kecurangan. "Namun sekarang bukti itu hilang," katanya.

Lebih lanjut Taufik menyayangkan, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk mengkroscek dugaan pelanggaran di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ia menduga, telah terjadi persekongkolan terkait dengan sikap KPU DKI yang enggan mengkroscek sebanyak 5.802 TPS di pemilihan presiden dan wakil presiden ini, sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu DKI.

"Saya menduga ada persekongkolan jahat. Enggak boleh ada pemilih dari daerah lain tanpa A5, ini kan malah dibiarkan," tuturnya.

Berbagai alasan yang disebutkan oleh KPU DKI menyangkut diabaikannya rekomendasi Bawaslu, kata dia, hanya akal-akalan saja. Mengingat dugaan pelanggaran itu direkomendasikan sendiri oleh Bawaslu dan ini menjadi pertanyaan kenapa KPU DKI tidak mau melaksanakannya.

"Jadi rekomendasinya sudah jelas jadi hal prinsip dikalahkan hal teknis. Itu karena  dilakukan secara persekongkolan. Kita enggak ingin demokrasi ini dirampok," tegasnya.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menegaskan, upayanya untuk menuntaskan dugaan pelanggaran pemilu ini bukan hanya sekadar menang atau kalah, melainkan semata-mata ingin menciptakan pemilu yang transparan, jujur, dan adil.

"Karena itu kami ke DKPP melaporkan hal itu. Kan ini (KPU) mereka melanggar aturannya sendiri," tuturnya.

Ia juga mengaku telah melaporkan KPU DKI ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran pemilu ini. (wok)

Ucapan Selamat Pemimpin Dunia ke Jokowi Dikritik

 JPnn

JAKARTA - Baru beberapa jam ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, calon presiden Joko Widodo secara fulgar menyatakan dirinya telah mendapat ucapan selamat dari sejumlah pimpinan negara asing. Salah satunya dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
  
Namun ucapan itu ternyata dianggap suatu hal yang berlebihan, mengingat Jokowi dan Jusuf Kalla dianggap belum sah untuk menduduki kursi RI 1 dan RI 2 sebelum adanya keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK).
  
"Bagi saya aneh, sekaligus mengundang pertanyaan, ketika hasil pilpres masih dalam sengketa, para pimpinan negara di dunia sudah menyampaikan ucapan selamat pada Jokowi-JK. Ini menunjukkan bahwa mereka itu belum memahami proses pilpres di Indonesia dan jelas ini suatu hal yang berlebihan," tegas Tantowi Yahya pada wartawan di Jakarta, kemarin (24/7).
  
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR  dari F-PG itu, pelaksanaan Pilpres 2014 yang berlangsung dengan penuh kecurangan dan masih ada 21 juta suara bermasalah di lebih dari  52.000 tempat pemungutan spuara (TPS) di hampir semua wilayah di lndonesia, dan belum terselesaikan, jelas sebagai ketidaksiapan KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Fakta itu sebagai salah satu bukti ketidaksiapan dan ketidaksigapan KPU dalam menyelenggarakan pilpres yang jurdil dan demokratis," ujarnya.
  
Selain itu, kata Tantowi, untuk pertama kalinya pula persentase partisipasi rakyat di pilpres ini lebih rendah dari pemilu legislatif. "Cacatnya penyelenggaraan pipres kali ini di perparah pula dengan sikap partisan komisioner KPU terhadap salah satu capres, dan sikap mereka yang tidak akomodatif terhadap keberatan-keberatan atas hasil rekap yang kami ajukan," tambah Tantowi.
  
Sebelumnya, berita kemenangan Jokowi menjadi presiden tampaknya sudah didengar oleh para pemimpin negara di dunia. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Australia, Inggris, Kanada, China, dan lain-lain. Mereka ada yang mengucapkan selamat langsung melalui telepon maupun kedubes-nya di Jakarta.
  
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan yang juga tim sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari justru menegaskan bahwa ucapan selamat pemimpin dunia adalah bagian dari respons positif atas proses demokrasi dalam negeri. Eva juga menyatakan bahwa ucapan itupun datang dari ketulusan dan bukan permintaan.
  
"Kita gak minta, gak nyuruh tidak pula lobi-lobi. Itu spontan. Justru sebaliknya, itu refleksi penghargaan dunia internasional atas kesuksesan pilpres termasuk kualitas kerja KPU yang tidak ada catatan negara dari para observer 60-an negara asing," ucapnya saat dikonfirmasi Indopos, kemarin.
  
Dikatakan, yang tidak setuju atas ucapan selamat itu kan dari 1 (kubu Prabowo-Hatta), sedang yang lain setuju. “Masak mau ikut yang satu? Para pemimpin negara lain pun sudah punya info dan masukan banyak sebelum kasih selamat," cetusnya.
  
Seharusnya, kata Eva, sebagai warga negara, ucapan selamat pemimpin dunia itu pun harus disyukuri, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian dunia. "Kita sepatutnya bangga malah atas respon positif para pemimpin dunia. Mereka anggap RI penting," tambahnya menegaskan. (jpnn)

Dunia Memuji Lancarnya Pemilu dan Pemimpin Terpilih RI

VIVAnews - Dalam dua hari terakhir ucapan selamat mengalir dari sejumlah pemimpin mancanegara atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019, berdasarkan penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ucapan itu mereka sampaikan secara beragam, ada yang melalui media sosial di Internet, pernyataan tertulis, atau melalui media massa maupun hingga percakapan langsung melalui telepon. Ada beberapa pemimpin yang menyatakan antusiasme untuk bertemu dengan presiden terpilih RI, setelah dilantik Oktober mendatang. 

Namun, yang lebih penting, para pemimpin mancanegara tidak sekadar mengucapkan selamat kepada presiden terpilih RI. Mereka pun menyatakan pujian atas lancarnya pemilihan umum di Indonesia kali ini, baik untuk memilih para anggota parlemen 9 April lalu maupun mencoblos presiden dan wakil presiden baru pada pemilihan 9 Juli kemarin.

Baik para pemimpin dunia maupun media massa internasional mengaku bahwa tidak mudah menggelar pemilu dua tahap dengan aman dan lancar secara serentak di negara seperti Indonesia, yang terdiri dari belasan ribu pulau dengan budaya dan kemampuan sosial-ekonomi yang begitu beragam di kalangan para pemilih.

Tingkat keikutsertaan para pemilih yang tinggi pada pemilu tahun ini - hingga 70 persen dari jumlah total - mengundang decak kagum kalangan pejabat, diplomat, dan media massa internasional. Itulah sebabnya, mereka yakin bahwa Indonesia bisa menjadi contoh nyata yang patut diteladani banyak negara sebagai salah satu raksasa demokrasi di dunia.  

Walau selama kampanye aroma perpecahan sangat terasa di kalangan masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden - seperti yang terlihat dalam perang di media sosial - lantaran pemilu kali ini hanya menampilkan dua pasang kontestan, situasi keamanan berjalan aman dan lancar.

Walau mengundang ketidakpuasan dari kubu yang kalah, yang menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi, secara umum dunia yakin bahwa Indonesia mampu melewati tahap akhir Pemilu ini hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Ucapan selamat pertama kali datang dari pemimpin negara-negara tetangga. Beberapa jam setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinyatakan menang oleh KPU, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan Perdana Menteri Najib Razak dari Malaysia mengucapkan selamat melalui akun pribadi masing-masing di media sosial.

Tak lama kemudian, ucapan serupa datang dari tetangga Indonesia di bagian tenggara, yaitu Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Dia tidak hanya memberi ucapan selamat kepada Jokowi.

"Bangsa Indonesia juga pantas diberi ucapan selamat, karena menjalani transisi demokrasi secara luar biasa dan atas penyelenggaraan Pemilu yang lancar," kata Abbott seperti dikutip stasiun berita ABC Australia.

Dia pun berharap, pemimpin baru bisa memulihkan hubungan diplomatik kedua negara, yang dalam beberapa bulan terakhir tengah renggang akibat skandal penyadapan oleh pihak intelijen Australia dan soal penanganan imigran gelap.

Ucapan selamat juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Joko Widodo Rabu kemarin, mengaku telah ditelepon Obama, bahkan sempat menyapa dia dengan bahasa Indonesia.

Dilansir situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, Obama mewakili seluruh warga AS mengucapkan selamat kepada Jokowi. Selain itu, Obama mengatakan kepada mantan Wali Kota Solo itu, bahwa dia mengapresiasi semangat demokrasi seluruh penduduk Indonesia, karena telah menyelenggarakan pemilu dengan tertib dan damai.

Selanjutnya, Obama berjanji akan segera melakukan pertemuan dengan Jokowi dan berdiskusi mengenai hubungan bilateral kedua negara. Obama menegaskan, AS akan tetap mempertahankan hubungan bilateral kedua negara, terutama kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang telah terjalin selama ini, yang sekaligus memperkuat kerja sama kedua negara untuk menghadapi tantangan regional dan global.

Ucapan selamat secara tertulis datang dari Uni Eropa, yaitu Jose Manuel Durao Barroso sebagai Presiden Komisi Eropa. Mewakili komunitas 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Barroso mengucapkan selamat kepada Jokowi melalui surat resmi yang dikirim ke media massa, termasuk VIVAnews.

"Yang Terhormat Bapak Widodo. Atas nama Komisi Eropa dan saya sendiri, izinkan saya menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum," tulis Barroso.

Dia pun memuji besarnya keikutsertaan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden kali ini. "Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, partisipasi masyarakat madani secara aktif dan pengelolaan secara profesional dari para penyelenggara pemilu menunjukkan kekuatan dan dinamisme demokrasi Indonesia," lanjut Barroso.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra yang erat yang memiliki persamaan nilai-nilai, seperti demokrasi dan penghormatan terhadap toleransi dan hak-hak asasi manusia.

"Kami berharap untuk bekerja dengan saudara untuk lebih memperkuat kerja sama kita di tahun-tahun mendatang. Terimalah, saudara, penghargaan kami yang setinggi-tingginya, José Manuel Durão Barroso," demikian akhir surat itu.

Dari Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe juga telah memberi ucapan selamat secara langsung kepada Jokowi lewat percakapan telepon selama sepuluh menit pada Rabu sore, ungkap Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Dalam keterangan yang dikirim ke VIVAnews, Kedubes Jepang mengungkapkan sejumlah poin yang disampaikan PM Abe kepada Jokowi. Selain mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi, Abe juga memuji lancarnya Pemilu Presiden 2014 di Indonesia.

"Walaupun persaingan antarpasangan berlangsung cukup ketat, proses pemilihan presiden telah berlangsung dengan lancar. Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia pada dunia internasional, dan mengucapkan selamat atas suksesnya pilpres Indonesia kali ini," kata Abe.

Bahkan, dalam percakapan itu PM Abe pun mengundang Jokowi untuk berkunjung ke Jepang. Kunjungan itu diharapkan bisa terwujud "dalam waktu yang tidak lama setelah pelantikan sebagai presiden RI dan sangat menantikan bekerja bersama dengan Bapak Joko Widodo," kata Abe.

Pujian Media

Tidak hanya para pemimpin dunia, media-media massa terkemuka internasional juga memberi apresiasi atas kemenangan Jokowi dan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Bagi mereka, ini merupakan pencapaian yang tidak mudah namun sangat krusial bagi Indonesia dalam meningkatkan citra sebagai kekuatan demokratis di panggung dunia.

Stasiun berita terkemuka internasional CNN memberitakan bahwa kemenangan Jokowi ini merupakan pencapaian luar biasa dari seorang yang dipandang biasa-biasa saja, bermula dari pedagang furnitur kemudian menjadi walikota Solo lalu tampil menjadi Gubernur yang populer di DKI Jakarta sebelum akhirnya menuju puncak kekuasaan sebagai presiden.

Dalam sekian puluh tahun terakhir sejarah politik Indonesia "Dia lah orang pertama yang tidak memiliki latar belakang militer atau elit yang meraih kursi kepresidenan," kata CNN. 

Surat kabar berpengaruh asal Inggris the Guardian memberitakan bahwa kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden, meski masih dipertentangkan oleh pesaingnya, mewakili kemajuan dalam kehidupan politik di Indonesia. "Ini untuk kali pertama seseorang yang tidak punya hubungan langsung dengan masa lampau yang otoriter akan menduduki kekuasaan tertinggi di negara ini," demikian tulis koran itu.

Sementara itu, dalam opini di surat kabar The Los Angeles Times, pengamat politik Asia dari the Council on Foreign Relations, Karen Brooks, memberi judul "Indonesia's Jokowi Needs World's Backing."

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meninggalkan kenangan manis dengan mengawal secara baik dan lancar transisi kepemimpinan kepada Jokowi sebagai presiden terpilih hingga dia dilantik, saat banyak kadernya di Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dan Hatta Rajasa sebagai cawapres, yang merupakan besannya. 

"Sejarah akan melupakan apa pun hal baik yang dilakukan Yudhoyono selama sepuluh tahun menjadi presiden bila dia menangani suksesi yang kacau," tulis Brooks. Mantan penasihat Presiden Bill Clinton dan George W. Bush itu juga berharap Obama dan para pemimpin lain juga berbuat sebaik mungkin untuk meminta Yudhoyono agar mengawal transisi kepemimpinan dengan baik.

Presiden minta pelayanan optimal selama arus mudik

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta operator angkutan arus mudik Lebaran 2014 memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

"Tadi saya sudah pesan saat meninjau baik pengguna jalur laut, udara dan darat termasuk kereta api bagi pengelola, pimpinan pelabuhan dan stasiun kereta api untuk utamakan faktor keamanan dan melakukan pelayanan yang baik," kata Presiden usai meninjau pelayanan arus mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis.

Presiden mengatakan, sangat menekankan agar faktor keselamatan juga menjadi perhatian utama agar masyarakat aman saat melakukan mudik lebaran.

"Setiap tahun kita tingkatkan pelayanan tetapi pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara agar terus meningkat. Segala upaya dilakukan agar selamat baik sampai tujuan," katanya.

Presiden mengajak semua pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis siang memastikan kesiapan pelayanan arus mudik lebaran dengan meninjau sejumlah lokasi terkait kegiatan tahunan itu.

Presiden melihat kesiapan dan pelayanan arus mudik lebaran 2014 di Posko Nasional mudik lebaran di Kementerian Perhubungan.

Di Pos Komando (Posko) Nasional angkutan Lebaran tersebut Presiden mendapatkan penjelasan mengenai moda angkutan lebaran baik darat, laut dan udara.

Di posko yang terletak di lantai 7 itu, terdapat panel monitor yang dapat memantau kondisi diberbagai stasiun, bandara juga terminal.

Wamenhub Bambang Susantono menjelaskan kepada Presiden bagaimana pelayanan angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat.

Saat meninjau posko tersebut presiden didampingi Wapres Boediono, Menhub EE Mangindaan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan Seskab Dipo Alam.

Presiden sempat melakukan telekonferensi dengan Kepala Terminal Tirtonadi Solo. Dalam kesempatan itu Presiden mendengarkan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan di terminal itu.

Kepala negara juga berkomunikasi dengan stasiun kereta api Gubeng Surabaya. Didapatkan laporan mengenai pelayanan di stasiun kereta yang merupakan salah satu tujuan arus mudik ke arah timur.

Selain Terminal Tirtonadi dan Stasiun Gubeng, Presiden juga mencek kondisi di Bandara Hasanuddin Makassar.

Selanjutnya, akan Presiden meninjau Stasiun Pasar Senen. Kepala Pemerintahan melihat langsung pelaksanaan dan pengaturan arus mudik lebaran khususnya masyarakat pengguna kereta api di Stasiun Senen Jakarta Pusat.

Di Stasiun Senen, selain melihat bagaimana pengaturan angkutan lebaran khususnya moda kereta api, juga akan mendengarkan penjelasan dari pihak PT Kereta Api mengenai operasi pelayanan selama mudik lebaran. (*)

Abraham ingin selesaikan tugas di KPK, bukan jadi menteri

Pewarta: Desca Lidya Natalia
 Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengaku lebih ingin menyelesaikan tugas di lembaga penegak hukum itu ketimbang menjadi menteri dalam kabinet presiden terpilih Joko Widodo.

"Kita selesaikan tugas di KPK saja," kata Abraham Samad, saat dimintai tanggapan mengenai masuknya namanya dalam kandidat kabinet Jokowi, di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di sosial media "Facebook" Jokowi Center, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang dengan nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR).

Nama Abraham masuk dalam kandidat Menteri Dalam Negeri bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno.

"Pertama saya berterima kasih kalau nama saya dimasukkan, itu datang dari rakyat, tapi sebenarnya rakyat mengapresiasi KPK, bukan Abraham Samadnya," ungkap Abraham.

Sehingga ia hanya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat.

"Tapi untuk sementara kita tidak bisa berkomentar karena masih konsentrasi untuk kasus-kasus yang lebih besar," tegas Abraham.

Apalagi menurutnya, bila ditunjuk sebagai menteri ia harus membicarakannya dengan pimpinan KPK lain.

Pengamat: keabsahan presiden-wapres terpilih tunggu putusan MK

Pewarta: Sri Muryono

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengemukakan, keabsahan presiden dan wakil presiden terpilih masih akan ditentukan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya pasangan calon yang mengajukan gugatan ke lembaga tersebut.

Meski KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan yang memenangkan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, namun kata Margarito kepada pers di Jakarta, Jumat, capres-cawapres tersebut baru bisa dinilai sah, apabila MK telah memutuskan sidang perselisihan hasil pilpres dan menyatakan Jokowi-JK yang menang.

Menurut dia, jika keputusan MK lain, yaitu memenangkan Prabowo-Hatta karena ditemukan bukti yang menguatkan, maka apapun yang diputuskan MK menjadi sah.

"Jadi, menurut saya, apa yang ditetapkan KPU itu sah, tapi belum final sebab pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK dengan membawa sejumlah bukti tentang kecurangan pelaksanana pilpres dan lain-lain. Kita tunggu saja putusan akhir MK," katanya.

Dengan pengajuan gugatan yang akan diajukan pasangan Prabowo-Hatta ke MK, kata Margarito, bisa dikatakan bahwa pasangan Jokowi-JK adalah presiden dan capres terpilih sementara. Karena bisa saja hal itu berubah, jika bukti bukti kecurangan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta sangat kuat dan MK dalam putusannnya memenangkan Prabowo-Hatta.

"Dalam situasi seperti ini, segalanya bisa mungkin," katanya.

Margarito mengingatkan seluruh masyarakat bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jika MK sudah memutuskan soal perselisihan hasil pilpres ini, maka semua pihak harus menerima dengan lapang dada, karena itulah mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU.

Seperti dikemukakan Anggota tim hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradatta bahwa pasangan Prabowo-Hatta akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK pada Jumat (25/7). Langkah ini dimungkin akan karena ketentuan bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, gugatan ke MK sangat penting mengingat pasangan Prabowo-Hatta banyak dirugikan karena kecurangan yang dibiarkan oleh KPU.

"KPU sesungguhnya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan, tapi hal itu tidak dilakukan. KPU sepertinya sengaja melanjutkan tahapan pilpres dan mengabaikan imbauan kami. Karena itu menurut kami, putusan dan penetapan KPU atas pasangan terpilih, adalah cacat hukum," kata Taufik. (*)

Peradi Harap Jokowi Tegakkan Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Prabowo-Hatta akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/7/2014) besok. Esok hari merupakan batas akhir pihaknya mendaftarkan gugatan ke lembaga yang kini dipimpin Hamdan Zoelva tersebut.

Calon presiden yang diusung koalisi merah putih Prabowo Subianto mengaku pihaknya telah mempersiapkan semua bukti untuk dibawa ke MK. Dirinya pun kemungkinan akan hadir dalam pengajuan gugatan tersebut.
"Sudah disiapkan semua (bukti dugaan kecurangan). Sudah siap Insya Allah," kata Prabowo di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Sebelumnya Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M Mahendradatta mengatakan, kubu Prabowo-Hatta akan menempuh jalur hukum untuk mengajukaan permohonan PHPUke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut rencananya akan diajukan 3x24 jam setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2014.
"Jadi memang di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah adanya penetpan rekapitulasi memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke MK. Oleh karena itu kami canangkan setidak-tidaknya Jumat (ajukan permohonan perkara ke MK)," kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M Mahendradatta di hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014) kemarin.
Mahendradatta menuturkan, pihaknya menemukan banyak kecurangan dalam Pilpres yakni mengenai penggelembungan suara.
"Tentunya kami juga akan mempertanyakan mengenai bagaimana kelanjutan rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan KPU. Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 lebih TPS untuk lakukan pemungutan suara ulang," tuturnya.
Lebih jauh Mahendratta mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum bukan karena mengharapkan menangi Pilpres. Pihaknya menempuh langkah hukum karena inginkan proses pemilihan umum presiden yang transparan, jujur dan adil.
"Permasalahannya bukan kami yakin bahwa ini bisa memenangkan pak Prabowo, bukan kesitu (tujuannya). Yang paling penting sekarang adalah kita mengacu pada proses. Seandainya kalah, itu kalah dengan proses yang baik," ujarnya.

Prabowo: Semua Bukti Kecurangan Sudah Siap, Insya Allah Besok ke MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Prabowo-Hatta akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/7/2014) besok. Esok hari merupakan batas akhir pihaknya mendaftarkan gugatan ke lembaga yang kini dipimpin Hamdan Zoelva tersebut.

Calon presiden yang diusung koalisi merah putih Prabowo Subianto mengaku pihaknya telah mempersiapkan semua bukti untuk dibawa ke MK. Dirinya pun kemungkinan akan hadir dalam pengajuan gugatan tersebut.
"Sudah disiapkan semua (bukti dugaan kecurangan). Sudah siap Insya Allah," kata Prabowo di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Sebelumnya Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M Mahendradatta mengatakan, kubu Prabowo-Hatta akan menempuh jalur hukum untuk mengajukaan permohonan PHPUke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut rencananya akan diajukan 3x24 jam setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2014.
"Jadi memang di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah adanya penetpan rekapitulasi memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke MK. Oleh karena itu kami canangkan setidak-tidaknya Jumat (ajukan permohonan perkara ke MK)," kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M Mahendradatta di hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014) kemarin.
Mahendradatta menuturkan, pihaknya menemukan banyak kecurangan dalam Pilpres yakni mengenai penggelembungan suara.
"Tentunya kami juga akan mempertanyakan mengenai bagaimana kelanjutan rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan KPU. Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 lebih TPS untuk lakukan pemungutan suara ulang," tuturnya.
Lebih jauh Mahendratta mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum bukan karena mengharapkan menangi Pilpres. Pihaknya menempuh langkah hukum karena inginkan proses pemilihan umum presiden yang transparan, jujur dan adil.
"Permasalahannya bukan kami yakin bahwa ini bisa memenangkan pak Prabowo, bukan kesitu (tujuannya). Yang paling penting sekarang adalah kita mengacu pada proses. Seandainya kalah, itu kalah dengan proses yang baik," ujarnya.

Polisi imbau pemudik hati-hati terima minuman

Lombok Barat (ANTARA News) - Wakil Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat Kompol Muh Nasution mengimbau para pemudik agar berhati-hati jika menerima minuman dari orang tidak dikenal dalam perjalanan, karena tidak menutup kemungkinan sudah dicampur obat bius.

"Tindak kriminal pencurian barang dengan modus seperti itu sering terjadi. Karena itu, kami imbau agar pemudik mengantisipasi dengan membawa minuman sendiri atau beristirahat di tempat dirasa aman," katanya di Gerung ibu kota Kabupaten Lombok Barat, Rabu.

Menurut dia, tindak kejahatan dengan modus memberikan minuman bercampur obat bius biasanya terjadi di tempat ramai, seperti terminal dan di pinggir jalan yang sering dijadikan tempat peristirahatan, namun tidak ada aparat keamanan.

"Makanya kami imbau juga bagi pemudik yang capek agar beristirahat di pos pengamanan yang sudah disediakan. Silakan manfaatkan untuk beristirahat sehingga bisa terjamin keamanannya," ujar Nasution.

Polres Lombok Barat, kata di, sudah membangun empat pos pengamanan dan satu pos pelayanan dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1435 Hijriah.

Empat pos pengamanan itu tersebar di kawasan wisata Senggigi, bundaran Giri Menang Square (GMS) Gerung, dan Kecamatan Kediri, serta satu di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat, namun hingga saat ini masih menjadi wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Sementara pos pelayanan terpadu, kata Nasution, dibangun di dalam areal Pelabuhan Lembar, yang menjadi pintu masuk ke Nusa Tenggara Barat (NTB), dari Bali.

"Di sana (Pos pelayanan) kami upayakan semaksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat dari segi medical chek up, kemudian tempat istirahat, atau mungkin kendaraan kempes kami sediakan pompa angin dan bengkel. Jadi silakan pemudik memanfaatkan," katanya.

Nasution juga mengimbau agar para pemudik menjaga menjaga kesehatannya selama dalam perjalanan menuju kampung halaman, jangan sampai memaksakan diri dalam kondisi fisik sudah lelah.

"Pemudik juga harus tertib berlalu lintas selama dalam perjalanan. Gunakan helm standar dan jangan membawa barang berlebihan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa," kata Nasutiun mengimbau.

Ditanya mengenai keamanan rumah yang ditinggal mudik, Nasution juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik untuk melaporkan diri di Ketua Rukun Tetangga (RT), atau kepolisian terdekat agar bisa dilakukan pengamanan.

Melalui laporan tersebut, pihaknya bisa menginventarisir rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya untuk pulang ke kampung halaman merayakan Lebaran.

"Dengan adanya data yang kami himpun baik dari polisi sektor maupun dari masyarakat, bisa menjadi bahan untuk mmenentukan rute patroli," katanya.

Empat Syarat Ajukan Gugatan Pilpres ke MK

Oleh: Fadhly Zikry

 INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah membuka pendaftaran gugatan hasil pilpres sejak Selasa (22/7/2014). Namun, untuk mengajukan gugatan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, ada empat syarat untuk mengajukan gugatan ke lembaga yang dipimpinnya.

"Permohonan itu memenuhi syarat-syarat formalitas yang memenuhi Undang-undang. Pertama objek penetapan KPU," kata Hamdan, saat ditemui digedung MK, Rabu (23/7/2014).

Kedua lanjut Hamdan, subjek yang mengajukan permohonan. Yaitu permohonan disampaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Ketiga, yang dipersoalkan adalah perolehan suara yang pengaruhi kemenanagn calon," ujarnya.

Terakhir, yang mengajukan gugatan, harus punya dalil-dalil yang kuat.

"Terakhir bukti-bukti awal, yang akan menjadi dalil-dalil permohonan. Itu empat syarat formal yang ditentukan Undang-undang, yang ke tim kuasa hukum (partai politik) sudah MK beri penjelasan," tandasnya. [gus]

Tim Prabowo-Hatta Ajukan Gugatan ke MK, DKPP: Harus Bisa Buktikan

Ayunda W Savitri - detikNews

 

 Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta telah mengambil sikap untuk menolak hasil Pilpres 2014 karena dianggap 'cacat'. Bahkan, pihaknya juga akan membawa perkara ini ke MK. Apa tanggapan Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu (DKPP)?

"Kita serahkan kepada yang bersangkutan karena pada dasarnya perkara yang disengketakan dalam pemilihan umum itu menyangkut kepentingan privat yang pembuktiannya diatur undang-undang dann MK," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddique di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Jimly menegaskan, bila pasangan nomor urut 1 itu berniat membawa perkara terkait kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh tim lawan atau KPU maka pihaknya harus dapat membuktikan dengan jelas.

"Pengadu atau pelapor harus (bisa) buktikan permhonan itu," imbuhnya.

Mantan Ketua MK itu percaya baik KPU maupun Bawaslu siap menghadapi segala bentuk gugatan yang akan diajukan. Pasalnya, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dipandang telah melakukan semua tugasnya dengan baik dan transparan.

"Nanti KPU dan Bawaslu sudah siap. KPU dan jajarannya sudah buat rapat pleno terbuka di semua tahapan dan semua kasus sudah dibicarakan per tempat, tinggal dibuktikan di pengdilan," kata Jimlny.

"Dari tadi saya percaya KPU dan Bawaslu dengan timnya sudah sangat siap," tutupnya.

Sebelum ini, Direktur Hukum dan Advokasi Timses Prabowo Subianto, Ahmad Yani mengatakan pihaknya 90 persen memilih opsi untuk mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun dia menepis kalau pihaknya melakukan gugatan ini karena tidak siap menerima kekalahan.

Sebaliknya, cara ini adalah bentuk hak warga negara untuk mengklarifikasi terkait persoalan kecurangan dan penyimpangan di Pilpres. Timses Prabowo-Hatta menurut Yani meminta agar KPU bisa menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat yang terindikasi ada kecurangan dan penyimpangan.

"Kalau saya untuk mengklarifikasi beberapa hak langkah warga negara ke MK. itu bukan langkah bahwa kita tidak siap kalah," tegas Yani yang juga politikus PPP di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu, (23/7/2014).

Said Aqil: Kita Nantikan Keteladanan dari Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta

Elza Astari Retaduari - detikNews

 

 Jakarta - Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyebut kedua pasangan yang bertanding dalam Pilpres 2014 merupakan tokoh bangsa. Dari mereka lah Said menyebut masyarakat dapat menyaksikan amanah rakyat disalurkan melalui pemilihan umum.

"Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah tokoh bangsa. Pada keempat figur itu pula kita menantikan keteladanan yang patut dicatat dalam sejarah peradaban Bangsa Indonesia," tulis Said dalam akun twitternya yang diposting pada Rabu (23/7/2014).

Said mengingatkan bahwa Pilpres apapun hasil akhirnya bukanlah alat untuk memecah-belah kesatuan dan persatuan. Persaingan politik yang demokratis menurut Said tidak seharusnya mengakibatkan pertikaian namun berujung pada kebaikan bersama.

"Karenanya, seruncing apapun perbedaan dan perjuangan politik yang ditempuh tidak bisa dan tidak boleh mengalahkan persaudaraan antar sesama," Said menambahkan.

Said yang sebelumnya menyatakan mendukung Prabowo ini dalam postingannya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah, TNI, dan Polri. Said menilai atas kerja keras Pemerintah, TNI, dan Polri Pilpres 2014 dapat berjalan dengan sukses.

Lulusan University of Umm Al-qura ini pun juga mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai amanah Undang-Undang," kata Said.

Peretas Tidak Bisa Rusak Data Rekap Pilpres

Aghnia Adzkia - detikNews

 

 Jakarta - Penetapan hasil Pilpres 2014 telah diputuskan dan dibacakan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Hasil tersebut, didapat melalui penghitungan manual berjenjang yang kemudian disimpan di sistem informatika.

Untuk menjaga keakuratan data, KPU menilai sudah melakukan pengamanan sistem informatika laman kpu.go.id dari peretas.

"Tidak mungkin ada hacker (peretas) yang mampu mengubah hasil pemilu, karena rekap berlangsung manual, berjenjang, dikontrol masing-masing saksi paslon dan diawasi bawaslu. Memang ada hacker yang mau masuk ke sistem kita. Tapi dia tidak bisa mengotak-atik sistem kita, tidak berdampak pada hasil rekap," ujar Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Menurutnya, banyak peretas yang ingin mencoba merusak sistem yang ada, seperti mengubah tampilan laman yang terlacak menggunakan alamat (ip address) dari beberapa negara.

Senada dengan Sigit, ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa kemananan sistem informatika data Pilpres yang dikelola KPU telah diperbaiki berkaca dari Pileg lalu. Pihaknya bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengelola sistem tersebut.

"Bekerja sama dengan Universitas Indonesia, mengevaluasi Pileg seperti keterlambatan pengiriman dari daerah, perlu ada penambahan kapasitas pengelolaan penyimpanan data, dan kemanan. Itu diperbaiki di Pilpres," kata Husni ditemui secara terpisah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Husni juga menambahkan, salah satu bukti peningkatan kinerja pengelola IT yakni adanya transparansi data rekapitulasi. "Publikasi form C1 hampir 100 persen. Kalau pemilu legislatif sampai sekarang baru 80 persen. Ini salah satu indikator, kinerja pengelola IT jauh lebih baik dari Pileg," ucap Husni.

Pengamat: Presiden Terpilih Harus Berani Berantas Korupsi

Denpasar (Antara) - Pengamat sosial dan politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stispol) Wirabakti Denpasar, I Gusti Bagus Made Wiradharma MSi berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu menegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

"Presiden Jokowi-Jusuf Kalla harus mampu menegakan hukum dan memberantas korupsi dengan tidak tebang pilih," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan penanganan masalah korupsi di Indonesia harus dituntaskan, karena akibat oknum pejabat melakukan tindakan korupsi maka pembangunan menjadi terhambat, sebab dana yang semestinya digunakan membangun justru digunakan untuk kepentingan pribadinya.
"Presiden Jokowi harus mampu penegakan hukum, mewujudkan keadilan ekonomi, keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara," katanya.
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi harus mampu memperkuat antar-partai politik, dan mewujudkan birokrasi bersih bidang pelayanan publik.
Menurut mantan Ketua DPD KNPI Bali itu, korupsi merupakan ancaman terbesar di Tanah Air. Korupsi ini menyebar ke seluruh sektor, termasuk pendidikan dan agama.
Dikatakan, permasalahan korupsi tidak hanya terjadi di pusat, namun korupsi telah menyebar ke daerah-daerah. Berbagai tindakan dalam otonomi daerah dan kepala daerah ternyata dimanfaatkan beberapa pihak untuk kearah korupsi.
"Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin punya rekam jejak yang baik dan komitmen dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
Wiradharma mengatakan jika presiden mampu menegakan hukum dan memberantas korupsi, maka pembangunan di segala sektor di Tanah Air berjalan sesuai dengan rencana dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta akan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.
"Pemimpin bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dalam penegakan hukum dan berani melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan korupsi. Saat ini bangsa Indonesia digerogoti korupsi, padahal Indonesia sangat kaya. Kalau tidak ada korupsi saya yakin Indonesia akan maju," katanya.
Pasangan Jokowi-JK ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah meraih 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara sah nasional, sedangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengantongi 62.576.444 suara atau 46,85 persen dari suara sah sebanyak 133.574.277 suara.(ma)

Kembali Jadi Gubernur, Jokowi: Banyak yang Harus Diselesaikan

Ray Jordan - detikNews

 Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) hari ini kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti sebagai capres 2014-2019 habis. Di hari pertamanya setelah cuti, Jokowi mengaku banyak permasalahan yang harus diselesaikan.

"Saya kira masih banyak sekali yang harus diselesaikan," ujar Jokowi di Gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Jokowi juga mengatakan, momen kembalinya dia ke Balaikota DKI dimanfaatkan untuk mengurus berbagai administrasi. Namun dirinya belum menjelaskan apakah administrasi yang dimaksud salah satunya untuk mengundurkan diri dari jabatan Gubernur DKI, mengingat saat ini dia adalah presiden terpilih yang telah diumumkan oleh KPU Selasa (22/7) malam.

"Mengurus administrasi yang ada di kantor gubernur," katanya.

Kehadiran Jokowi di Balaikota DKI disambut oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya langsung melakukan pertemuan secara tertutup di ruan kerja Gubernur DKI.

Jokowi sampaikan penghargaan kepada Prabowo

Pewarta: Ida Nurcahyani

Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penghargaan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat dalam memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

"Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014-2019," katanya saat membacakan pidato di atas kapal layar mesin Hati Buana Setia di Pelabuhan Sunda Kelapa, Dermaga 9, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam.

Menurut dia, kemenangan yang diraih kemenangan seluruh rakyat Indonesia. "Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan," katanya.

Dalam bebepan bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan persatuan bangsa. Padahal, menurut Jokowi, keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam demokrasi.

Oleh sebab itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menyerukan masyarakat Indonesia untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu; bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Serta memulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, serta teman dengan teman yang sempat renggang.

"Kita bersama sama bertanggung-jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan," katanya.

Pemilihan Umum Presiden kali ini, menurut Jokowi, memunculkan optimisme baru bagi bangsa Indonesia. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden, kata Jokowi, telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan.

"Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati. Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros mamritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan. Saya haqqul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari dan Indonesia yang berkepribadian, hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama," katanya.

Jokowi meminta, mulai saat ini masyarakat kembali ke rutinitas sehari-harinya.

"Mulai sekarang, petani kembali ke sawah. Nelayan kembali melaut. Anak kembali ke sekolah. Pedagang kembali ke pasar. Buruh kembali ke pabrik. Karyawan kembali bekerja di kantor. Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya. Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat! Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia!" Katanya.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) malam ini, Jokowi mendapat suara sebanyak 70.997.833 atau 53,15 persen sedangkan Prabowo memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau 46,85 total suara sah sebanyak133.574.277, suara yang tidak sah 1. 379. 690. Total suara sebanyak 134.953.967. (I027/E011)

Kapolri: Prabowo tak Langgar Pidana karena Mundur

Oleh: Ajat M Fajar

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman memastikan, Capres Prabowo Subianto tidak melakukan tindak pidana dengan sikapnya yang mundur dari proses pilpres.

Pasalnya Prabowo bukan mundur sebagai capres, melainkan hanya mundur dari proses pilpresnya.

"Kami belum tahu persis, menarik diri kan kesaksian yang ada di KPU. Walkout dari KPU kan ditarik, bukan penarikan diri. Kan pemilu presiden sudah selesai," ujar Sutarman, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).

Sutarman menghormati keputusan Prabowo Subianto, yang memilih mundur dari proses pilpres. Namun, Polri tidak akan masuk dalam ranah keputusan politik tersebut.

"Saya tidak menanggapi pernyataan mengundurkan diri dan sebagainya, bukan kewenangan saya untuk menanggapi pengunduran diri itu," tandasnya.

Sebelumnya, pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan mundur dari proses Pilpres 2014 ini, banyak diartikan kalau Prabowo mundur sebagai capres.

Sebab, jika Prabowo Subianto memang benar-benar mundur sebagai capres, maka akan terkena sanksi Pidana Pasal 246 sesuai dengan UU No.42 tahun 2008 tentang Pilpres. [gus]

Muhammadiyah Minta Jokowi Tak Diskriminatif

 Jpnn

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat kembali bersatu dan melepaskan pertikaian politik setelah pengumuman hasil pemilu presiden.

Muhammadiyah juga meminta pilpres menjadi titik temu seluruh kelompok untuk memikirkan kepentingan bangsa. "Marilah kita kembali ke sebuah titik kesadaran bersama sebagai satu nusa-bangsa dan mengedepankan persatuan kebangsaan serta menghindari perbedaan, pertentangan, dan perpecahan yang merugikan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Selasa (22/7).

Ormas Islam yang sejak awal mendeklarasikan diri netral dalam pemilu itu menilai pemilu presiden yang berlangsung aman dan damai sebagai cermin kedewasaan dalam berdemokrasi. "Namun, harus diingat bahwa demokrasi dan pilpres hanya jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita maju, adil, berdaulat, makmur, serta bermartabat," terangnya.

Ketua PP Muhammadiyah Malik Fajar juga meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, setelah disumpah nanti, berpegang pada konstitusi dengan tidak bersikap diskriminatif terhadap kelompok lain. Proses pemilu sudah selesai sehingga jabatan presiden terikat untuk melindungi seluruh komponen bangsa. 

"Presiden yang terpilih harus  memosisikan diri sebagai pemimpin bangsa dan negara," kata mantan Mendiknas itu. (dod/c7/fat)

Dari Atas Kapal, Jokowi Serukan Persatuan

 Jpnn
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengharapkan kemenangan dirinya dalam pilpres menjadi tonggak kemenangan rakyat dalam mencapai Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.
 

Pidato kemenangan Jokowi dan JK disampaikan di atas Kapal Layar Mesin (KLM) Hati Buana Setia yang berlabuh di Dermaga IX Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, tadi malam (22/7).

Tak tampak tim sukses yang selama ini mendampingi Jokowi-JK selama putaran kampanye, karena mereka mengikrarkan mulai tadi malam sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada bapak Prabowo Subianto dan bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan," kata Jokowi.

Mantan walikota Solo ini juga meminta seluruh rakyat memulihkan hubungan dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan kawan yang sempat renggang karena berbeda pilihan politik.

Dia berharap pilpres tahun ini dikenang karena penuh keriangan, kegembiraan, kebajikan, dan pembebasan.

Dia menegaskan, pilpres bukan sebuah peristiwa politik, namun peristiwa kebudayaan dan pembuktian semangat kegotong-royongan yang tak pernah mati.

"Ini saatnya petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak kembali ke sekolah, buruh kembali ke pabrik, karyawan kembali bekerja di kantor," katanya.

"Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya. Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia," pungkasnya.

Kapal phinisi Hati Buana Setia dipilih sendiri oleh Jokowi yang kemarin malam sempat meninjau langsung Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapal itu biasa digunakan untuk mengirim sembako dan kayu antarpulau.

Pidato kemenangan yang disampaikan di atas kapal diklaimnya menunjukkan komitmennya untuk membangun industri maritim.

"Tempat ini melambangkan upaya untuk membuat industri maritim Indonesia menjadi yang terdepan," kata tim kreatif Jokowi-JK, Romanus Sumaryo. (idr)

Pidato Jokowi: Politik Adalah Kegembiraan, Politik Adalah Pembebasan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Presiden terpilih meminta masyarakat agar bersatu padu usai Pilpres. Yang utama membangun bangsa memasuki fase baru. Politik adalah keriangan, politik adalah kegembiraan.

"Kita bersama sama bertanggungjawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan," kata Jokowi di atas kapal Phinisi, di Sunda Kelapa, Jakut, Selasa (22/7/2014).

Menurutnya, pemilihan umum presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi bangsa Indonesia. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru.

"Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati," urainya.

Sultan HB X minta tim pemenangan capres-cawapres tetap tenang

Pewarta: Bambang Sutopo Hadi

Yogyakarta (ANTARA News) - Tim pemenangan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta tetap tenang dan ikut menjaga kondusivitas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami minta tim pemenangan capres-cawapres mengkoordinasi para kader dan simpatisannya untuk tetap tenang dan ikut menjaga DIY tetap nyaman dan aman," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Markas Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, Selasa.

Usai rapat koordinasi dengan Komandan Korem 072 Pamungkas, Kapolda DIY, dan tim pemenangan dua pasangan capres-cawapres, Sultan mengatakan kondisi dan situasi di DIY pascapengumunan hasil pemungutan suara Pilpres 2014 oleh KPU diharapkan tetap kondusif.

Menurut dia, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu diadakan menyusul pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengundurkan diri dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

"Dalam rapat koordinasi itu kami telah bicara dan sepakat akan menjaga kondisi dan situasi di wilayah DIY tetap kondusif, nyaman, dan aman. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap tenang," katanya.

Ia mengatakan masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana menyusul sikap salah satu capres yang mengundurkan diri dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

"Kami telah berdialog dengan tim pemenangan dua pasangan capres-cawapres terkait dengan pernyataan salah satu capres yang tidak mengakui hasil pemungutan suara Pilpres 2014 oleh KPU. Semua pihak sepakat menjaga DIY tetap kondusif," katanya.

Menurut dia, dirinya tidak akan mengomentari sikap politik salah satu capres tersebut karena sudah ada lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengumumkan hasil pemungutan suara Pilpres 2014.

"Saya tidak akan menanggapi aspek politik dari sikap salah satu capres. Saya tidak akan komentar mengenai hal itu," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Hadir dalam rapat koordinasi itu Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Sabrar Fadhilah, Kapolda DIY Brigjen Oerip Soebagyo, Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Herry Zudianto, dan Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Bambang Praswanto. (*)

Menkopolhukam minta rakyat tetap tenang

Jakarta (ANTARA News) - Menkopolhukam Djoko Suyanto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi atau mengikuti ajakan yang melanggar hukum terkait dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Karena akan mencederai proses pematangan demokrasi," kata Joko Suyanto di Jakarta, Selasa, mengenai proses rekapitulasi suara pemilahan presiden yang dilakukan KPU dan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menolak pelaksaan pelaksanaan Pilpres 2014.

Joko Suyanto juga mengingatkan pernyataan Prabowo yang meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilihnya untuk tetap tenang dan akan menggunakan cara damai.

Djoko Suyanto juga mengatakan sehubungan dinamika yang terjadi pihaknya langsung mengadakan pertemuan rapat dengan jajaran Polhukam.

Lebih lanjut ia mengatakan aparat keamanan tetap komitmen dan bersiaga penuh menjaga proses demokrasi agar aman, tertib, terjamin dan terlaksana dengan baik.

"Aparat keamanan, polisi dibantu TNI dan lainnya akan bertindak tegas jika ada tindakan yang melanggar hukum," tegas Joko.

Prabowo Sebut Pilpres Curang, Jokowi: Sekarang kan Semua Transparan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menolak pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 karena diangggap curang dan tidak demokratis. Capres nomor urut 2 Jokowi bingung di mana bagian kecurangan yang dibilang masif.

"Sekarang kan semua transparan, terbuka, C1 bisa diunggah, semua orang bisa melihat. Ini saya kira sebuah pemilu yang sangat terbuka, bisa dikontrol oleh semua, relawan dan organisasi apapun dan kita harus mengapresiasi itu," kata Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014).

Selain itu, Pilpres 2014, jelas Jokowi, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan banyak saksi, panitia pemilu dan sebagainya. Dugaan kecurangan, juga sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Ini Pilpres diselenggarakan oleh KPU yang melibatkan juga saksi-saksi jutaan banyaknya, juga KPPS yang jutaan banyaknya. Kalau ada kekurangan, sedikit-sedikit, saya kira kita maklum. Tapi kalau yang masif itu seperti apa, saya tidak ngerti. Kan kemarin juga sudah diulang (di bebeberapa TPS)," imbuhnya.

Dari beberapa informasi yang didapatnya, Jokowi mendengar 90% rakyat Indonesia puas karena baru sekarang Pilpres ada keterbukaan. "Semua orang bisa cek, bisa lihat," lanjut dia.

Soal pesaingnya dalam Pilpres yang mundur, Prabowo Subianto, Jokowi mengatakan, "Biasa saja".