JAKARTA - Banyaknya
kepala daerah yang menjadi tim sukses (timses) untuk dua pasangan calon
peserta Pilpres 9 Juli kemarin dikhawatirkan oleh sejumlah pihak akan
mempengaruhi hasil rekapitulasi suara Pilpres di tingkat daerah.
Dominasi pengaruh dan kekuasaan dari kepala daerah, khususnya di tingkat
desa/kelurahan dan kecamatan, menjadi salah satu sebabnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, pihaknya telah menyebarkan
surat edaran ke seluruh daerah yang isinya memperingatkan kepala daerah
di semua tingkat agar tetap netral selama masa rekapitulasi suara
Pilpres. "Saya sudah kirimkan ke daerah, kami minta pantau situasi
daerah dan menyerukan semua pihak mentaati prosedur yang sudah ada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kan tanggal 22 penetapan final, jadi masih
panjang," kata Gamawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
kemarin (11/7).
Kendati demikian, Gamawan optimis bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kepala daerah di tingkat kecamatan dan provinsi sangat kecil. "Tidak ada peran gubernur karena mereka harus netral, lagipula ini tak ada lagi ranah pemerintah, ini tinggal bagaimana KPU hingga tingkatan mereka di TPS. Kelurahan dan kecamatan juga sudah tak bisa dipengaruhi, petugasnya kan beda," ujar Gamawan.
Namun, Gamawan tidak mau terlalu percaya diri terhadap pernyataannya tersebut. Dia berharap, usai menjadi timses di masa kampanye kemarin, setiap kepala daerah yang menjadi timses tersebut untuk segera kembali bertugas melayani masyarakat.
"Kepala daerah tetap netral, setelah mereka berkampanye, mereka milik semua warga, milik pro-Jokowi dan pro-Prabowo. Tunjukan kemantangan dalam demokrasi bahwa dia adalah negarawan. Dalam pelayanan publik tak boleh ada diskriminasi," tegas dia.
Sementara itu bagi kepala daerah yang ketahuan ikut campur dalam proses rekapitulasi suara Pilpres di tingkat daerah, Gamawan berjanji akan mempersoalkan kasus tersebut. "Kalau ada yang seperti itu, harus dipersoalkan," ancamnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno menjelaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas kepala daerah yang terlibat pelanggaran pemilu. Namun, sambungnya, Kemendagri hanya dapat memberikan sanksi disiplin dan administratif terhadap kepala daerah yang terbukti ikut campur dalam proses rekapitulasi.
"Itu nanti akan diperiksa di Bawaslu. Untuk masuk ke ranah pidananya bisa ke kejaksaan, kepolisian, dan KPK," terangnya. (dod)
Kendati demikian, Gamawan optimis bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kepala daerah di tingkat kecamatan dan provinsi sangat kecil. "Tidak ada peran gubernur karena mereka harus netral, lagipula ini tak ada lagi ranah pemerintah, ini tinggal bagaimana KPU hingga tingkatan mereka di TPS. Kelurahan dan kecamatan juga sudah tak bisa dipengaruhi, petugasnya kan beda," ujar Gamawan.
Namun, Gamawan tidak mau terlalu percaya diri terhadap pernyataannya tersebut. Dia berharap, usai menjadi timses di masa kampanye kemarin, setiap kepala daerah yang menjadi timses tersebut untuk segera kembali bertugas melayani masyarakat.
"Kepala daerah tetap netral, setelah mereka berkampanye, mereka milik semua warga, milik pro-Jokowi dan pro-Prabowo. Tunjukan kemantangan dalam demokrasi bahwa dia adalah negarawan. Dalam pelayanan publik tak boleh ada diskriminasi," tegas dia.
Sementara itu bagi kepala daerah yang ketahuan ikut campur dalam proses rekapitulasi suara Pilpres di tingkat daerah, Gamawan berjanji akan mempersoalkan kasus tersebut. "Kalau ada yang seperti itu, harus dipersoalkan," ancamnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno menjelaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas kepala daerah yang terlibat pelanggaran pemilu. Namun, sambungnya, Kemendagri hanya dapat memberikan sanksi disiplin dan administratif terhadap kepala daerah yang terbukti ikut campur dalam proses rekapitulasi.
"Itu nanti akan diperiksa di Bawaslu. Untuk masuk ke ranah pidananya bisa ke kejaksaan, kepolisian, dan KPK," terangnya. (dod)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar