Basuki Rahmat Nugroho - detikNews
Jakarta -
Tim Prabowo-Hatta menuntut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus
objektif dan transparan dalam menyidangkan permohonan sengketa Pilpres
2014. Pihak presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK meyakini
hakim MK bakal independen dan KPU juga sudah siap menghadapi gugatan.
Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meyakini majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan Prabowo-Hatta kepada KPU itu tidak akan memihak pada salah satu kubu. “Kita sih yakin hakim MK akan independen,” kata Trimedya saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2014).
Optimisme Trimedya itu didasarkan pada MK yang saat ini begitu menjaga integritasnya setelah kasus suap yang menyeret Akil Mochtar. “Tentunya MK belajar dari kasus Akil itu,” ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.
Ada pun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trimedya juga yakin sudah siap menghadapi gugatan kubu Prabowo-Hatta. “Kami optimistis KPU siap dengan alat bukti yang kuat seperti ketika Pileg,” katanya.
Ketua Badan Kehormatan dan Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan akan ikut menghadiri persidangan yang akan dimulai pada 6 Agustus mendatang. “Sebagai pihak terkait yaitu pemenang Pilpres,” ujar Trimedya.
Trimedya menjelaskan persidangan di MK akan diputuskan pada 21 Agustus sehingga proses yang berjalan di MK selama 14 hari.
Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres yang terjadi hampir di seluruh provinsi. Salah satu yang digugat Prabowo-Hatta adalah dugaan penggelembungan suara oleh pasangan nomor 2 sebanyak 1,5 juta suara dan dugaan pengurangan suara pasangan nomor 1 sebanyak 1,2 juta. Jika dijumlahkan maka Prabowo-Hatta mengklaim masih punya 2,7 juta suara.
Namun dalam berkas permohonan sengketa yang diajukan Prabowo-Hatta itu ditemukan banyak kesalahan pengetikan dan copy paste sejumlah data.
Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meyakini majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan Prabowo-Hatta kepada KPU itu tidak akan memihak pada salah satu kubu. “Kita sih yakin hakim MK akan independen,” kata Trimedya saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2014).
Optimisme Trimedya itu didasarkan pada MK yang saat ini begitu menjaga integritasnya setelah kasus suap yang menyeret Akil Mochtar. “Tentunya MK belajar dari kasus Akil itu,” ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.
Ada pun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trimedya juga yakin sudah siap menghadapi gugatan kubu Prabowo-Hatta. “Kami optimistis KPU siap dengan alat bukti yang kuat seperti ketika Pileg,” katanya.
Ketua Badan Kehormatan dan Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan akan ikut menghadiri persidangan yang akan dimulai pada 6 Agustus mendatang. “Sebagai pihak terkait yaitu pemenang Pilpres,” ujar Trimedya.
Trimedya menjelaskan persidangan di MK akan diputuskan pada 21 Agustus sehingga proses yang berjalan di MK selama 14 hari.
Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres yang terjadi hampir di seluruh provinsi. Salah satu yang digugat Prabowo-Hatta adalah dugaan penggelembungan suara oleh pasangan nomor 2 sebanyak 1,5 juta suara dan dugaan pengurangan suara pasangan nomor 1 sebanyak 1,2 juta. Jika dijumlahkan maka Prabowo-Hatta mengklaim masih punya 2,7 juta suara.
Namun dalam berkas permohonan sengketa yang diajukan Prabowo-Hatta itu ditemukan banyak kesalahan pengetikan dan copy paste sejumlah data.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar