VIVAnews – Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan buka suara soal dokumen kasus korupsi
produksi uang kertas yang dibocorkan Wikileaks. Dokumen itu
menyebut-nyebut nama Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Keduanya, bersama 15 nama tokoh politik senior Asia
Tenggara lain –termasuk Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan
PM Malaysia Mahathir Mohamad, masuk dalam daftar nama yang dilarang
Mahkamah Agung Australia dipublikasikan terkait kasus suap yang
melibatkan perusahaan Note Printing Australia (NPA) dan Bank Indonesia
(BI) dalam mencetak lembaran uang Rp100 ribu.
“PDI Perjuangan
menyesalkan pemberitaan tanpa fakta berdasarkan tuduhan sepihak yang
tidak bisa dipastikan kebenarannya sebagaimana ditujukan kepada Ibu
Megawati Soekarnoputri,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo
dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis 31 Juli 2014.
Tjahjo
menyatakan, tak benar Megawati terlibat dalam kasus korupsi produksi
uang kertas yang dicetak di Australia itu. “Pada tahun 1999, Ibu
Megawati belum menjadi Presiden RI sehingga ia sama sekali tidak
mengetahui dan tidak terkait hal-hal menyangkut pencetakan uang yang
dilakukan oleh RBA (Reserve Bank of Australia) Securities dan Note
Printing Australia tersebut,” kata Tjahjo.
Oleh sebab itu
dikeluarkannya perintah khusus oleh MA Australia agar pemerintah
Australia melindungi dan tidak memberitakan nama-nama tertentu –termasuk
Megawati, demi keamanan nasional Australia dan untuk menjaga hubungan
baik Negeri Kanguru dengan negara-negara di Asia Tenggara, adalah suatu
hal yang tidak relevan.
“Karena yang dituduhkan sama sekali tidak
benar dan tidak berdasar fakta. Maka tidak perlu ada hal-hal yang perlu
disembunyikan,” kata Tjahjo.
Di sisi lain, PDIP mengapresiasi
sikap pemerintah Australia yang bertindak berdasar fakta hukum, bukan
rumor. Untuk menghindari kesan adanya keterlibatan tokoh-tokoh politik
senior dalam kasus korupsi produksi uang kertas itulah Australia
mencegah tersebarnya nama-nama mereka.
“Ini merupakan kasus rumit
yang telah berlangsung lama dan menyangkur sejumlah besar nama
individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak
mengimplikasikan kesalahan ada pada pihak mereka,” kata Atase Pers
Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Vicki Miller, dalam rilis yang
diterima VIVAnews.
PDIP pun meminta semua pihak tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar