Ketua KPK: korupsi Indonesia terstruktur dan masif

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan anatomi korupsi Indonesia sistematis, terstruktur dan masif sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan memadukan penindakan dan pencegahan.

"Oleh karena itu kita bikin cara progresif. Kita harapkan ada kombinasi pencegahan dan penindakan yang keras. Kalau tidak ada pencegahan, negeri tidak jalan dan makin banyak korupsi," katanya dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa.

KPK, menurut Abraham, mengubah pendekatan pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan metode penindakan yang represif dengan pencegahan.

"Ternyata penindakan yang represif tidak mampu menurunkan angka korupsi secara signifikan. Belajar dari pengalaman masa lalu, menggunakan cara baru, pengintegrasian penindakan yang represif," tambah Abraham.

Yang dilakukan KPK, ia melanjutkan, adalah masuk ke individu maupun ke sistem.

"Kita paham betul, faktor korupsi dua hal yaitu individu yang terkait dengan moralitas dan integitras. Selanjutnya adalah sistem karena sebaik apapun orang, kalau sistem yang berlaku adalah untuk memproduksi korupsi maka orang yang benar akan mudah tergelincir karena itu kami mengintegrasikan penindakan dan pencegahan," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian KPK yaitu sektor ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kesehatan dan pendidikan; sektor ketahanan energi; dan sektor pendapatan negara.

"Seluruh pendapatan dari sektor revenue pajak kita berusaha perbaiki itu dan sesuai dengan tema KNPK tahun ini yaitu peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, tidak akan akan mungkin KPK berjalan sebagai institusi yang tidak didukung institusi lain, kita perlu kerja sama yang intensif," tegas Abraham.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam konferensi itu menyatakan bahwa seseorang melakukan korupsi karena punya kesempatan dan kemampuan.

"Kesempatan itu kewenangan. Mengatur negara pada dasarnya harus punya kewenangan, tapi kalau orang punya kewenangan tidak semuanya korup, sedangkan kemauan itu pilihan, kalau ada kemauan tapi tidak ada kesempatan maka tidak bisa korupsi," katanya.

Ia juga mengingatkan para menteri yang hadir dalam konferensi tersebut seperti Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan menteri lainnya untuk tidak korupsi.

"Hari ini banyak saudara-saudara menteri mungkin sebelumnya sangat bersih karena lolos dari KPK karena tidak punya kewenangan, begitu punya kewenangan tentu sulit mencari jawabannya karena kasus-kasus yang terakhir ini yang bersih dan sebagainya begitu punya kewenangan, bagaimana?" tambah Kalla.