Pewarta: Luqman Hakim
Yogyakarta (ANTARA News) - PT Pertamina Persero mendukung Tim Reformasi
Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk segera membuktikan
ada atau tidaknya mafia migas di perusahaan itu.
"Silakan saja dibuktikan, kalau ada saya minta segera diproses
hukum. Jangan institusinya (yang dilibatkan), tapi oknum-oknumnya," kata
Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, di
Kampus Universitas Proklamasi, Yogyakarta, Selasa.
Pihaknya menginginkan agar reformasi migas inisiatif pemerintah tu
dapat segera terlaksana. Sehingga berbagai tudingan mengenai keberadaan
mafia migas di lingkup Pertamina dapat segera terjawab.
"Kami tunggu realisasinya seperti apa nanti. Kami lelah jadi kambing hitam terus," kata dia.
Menurut Ali, Pertamina mendukung penuh upaya pemberantasan mafia
migas melalui Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk pemerintah.
Sehingga apapun data atau keperluan lain yang akan diminta oleh tim itu
akan segera difasilitasi.
"Jangankan tim bentukan pemerintah, LSM pun selama bisa dipertanggungjawabkan kami kasih (data)," kata dia.
Dalam rangka transparansi perusahaan, ia menegaskan hingga kini
Pertamina rutin melaporkan kepada Bank Indonesia (BI) dan Direktorat
Jenderal Migas mengenai data impor maupun ekspor minyak. Baik mengenai
asal minyak yang diimpor, jenis minyak, maupun nilai impor maupun
ekspor.
"Bahkan sebelum Pertamina, menjadi perusahaan terbuka kami sudah
melakukan "best practice" seperti perusahaan terbuka (menyajikan
transparansi bisnis)," kata dia.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh ekonom Faisal
Basri dibentuk oleh Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk meninjau
kebijakan pemerintah di sektor energi dari hulu sampai hilir, serta
mengkaji ulang keberadaan SKK Migas dan BP Migas.
Polemik mengenai peran, kinerja, proses bisnis, Pertamina Energy
Trading Limited (Petral) saat ini menjadi salah satu fokus kajian tim
itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar