VIVAnews -
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengusulkan, tahun depan
PT Pertamina (Persero) tidak harus menyetor dividen. Bahkan, jika
diperlukan, akan diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Rini mengatakan perusahaan BUMN, khususnya Pertamina, butuh permodalan besar untuk ekspansi bisnis agar dapat menjadi perusahaan minyak bertaraf Internasional.
"Karena itu kami menekankan Pertamina mendukung pemerintah agar dapat lebih berdaulat, khususnya di bidang energi," ujarnya di Gedung BUMN, Jakarta, Senin 8 Desember 2014.
Opsi lain yang sedang dikaji untuk memperbesar permodalan Pertamina, Rini melanjutkan, dengan mendaftarkan surat utang di pasar modal, baik di dalam maupun luar negeri.
"Kami sedang memikirkan Pertamina mengeluarkan obligasi listing, apakah di New York atau di Indonesia. Ini juga mendorong Pertamina agar bisa mempunyai standar perusahaan minyak kelas dunia," kata mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Kabinet Gotong Royong itu.
Terkait dengan adanya kabar bahwa pemerintah akan memprivatisasi Pertamina, dia membantahnya. "Tidak ada pemikiran itu. Yang kami lihat kemungkinan Pertamina itu bisa lebih transparan," tuturnya.
Rini mengatakan perusahaan BUMN, khususnya Pertamina, butuh permodalan besar untuk ekspansi bisnis agar dapat menjadi perusahaan minyak bertaraf Internasional.
"Karena itu kami menekankan Pertamina mendukung pemerintah agar dapat lebih berdaulat, khususnya di bidang energi," ujarnya di Gedung BUMN, Jakarta, Senin 8 Desember 2014.
Opsi lain yang sedang dikaji untuk memperbesar permodalan Pertamina, Rini melanjutkan, dengan mendaftarkan surat utang di pasar modal, baik di dalam maupun luar negeri.
"Kami sedang memikirkan Pertamina mengeluarkan obligasi listing, apakah di New York atau di Indonesia. Ini juga mendorong Pertamina agar bisa mempunyai standar perusahaan minyak kelas dunia," kata mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Kabinet Gotong Royong itu.
Terkait dengan adanya kabar bahwa pemerintah akan memprivatisasi Pertamina, dia membantahnya. "Tidak ada pemikiran itu. Yang kami lihat kemungkinan Pertamina itu bisa lebih transparan," tuturnya.
Mengenai pengurangan atau
pembebasan dividen, dia menekankan kemungkinan juga akan dilakukan pada
perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang membutuhkan tambahan permodalan
untuk ekspansi. "Sedang dikaji. Kemungkinan BUMN lain juga sama,"
katanya. (hd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar