VIVAnews - Dinas Sosial
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengakui bahwa banyak
penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tak tepat
sasaran. Sebanyak 4.000 dari 86.611 keluarga miskin diperkirakan tak
mendapatkan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
itu.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Mahmudi, hal
itu karena data PSKS tahun ini adalah data tahun 2011. Padahal di tahun
itu saja banyak warga miskin yang tak menerima dana kompensasi kenaikan
harga BBM bersubsidi.
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam waktu
dekat akan melakukan pendataan ulang rumah tangga miskin dengan meminta
data dari para kepala dusun di seluruh kabupaten.
Satu di antara
keluarga miskin yang tak menerima dana PSKS sebesar Rp400 ribu untuk
November dan Desember itu adalah Sukemi (57 tahun). Dia janda yang
tinggal sendiri di sebuah gubuk reyot Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak.
Sukemi,
yang memiliki seorang anak, mengaku tinggal di gubuk itu karena
rumahnya roboh dihempas angin setahun lalu. Dia sehari-hari bekerja
sebagai buruh batik dengan upah Rp40 ribu per minggu.
Dia mengaku
belum pernah sekali pun menerima bantuan dana kompensasi kenaikan BBM,
saat masih bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat, maupun PSKS. Padahal beberapa tetangganya yang
juga kurang mampu sudah pernah menerima.
Ketua RT setempat,
Dwijo, mengatakan bahwa di wilayahnya ada 12 kepala keluarga dari 28
kepala keluarga miskin yang menerima dana PSKS. Sebanyak 5 keluarga
miskin, termasuk keluarga Sukemi, tidak menerima. (ren)
Santosa Suparman/Bantul
Tidak ada komentar:
Posting Komentar