Pelaku Pemalsuan Formulir C1 Terancam Denda Maksimal Rp 1 Miliar

Erwin Dariyanto - detikNews

 

Jakarta - Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam sejumlah formulir C1 yang dipindai kemudian diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Padahal formulir C1 bukanlah sekadar lembaran kertas yang tanpa makna. Mereka yang memalsukan, terancam denda Rp 1 miliar.

Formulir C1 berisi data penting, yaitu jumlah pemilih yang terdaftar di TPS, surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah. Aneka kecurangan dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengubah data dalam formulir C1 itu.

Merusak, atau mengubah formulir C1 bukan tanpa ancaman hukuman pidana. Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden mengancam pelaku perusakan dan pengubahan dokumen pilres dengan hukuman pidana.

Ancaman hukumannya pun tak main-main. Pelaku yang sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara terancam hukuman penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan. Pelaku juga diancam denda paling sedikit Rp 500 juta, dan maksimal Rp 1 miliar.

"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan den
da paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," bunyi pasal 244 UU nomor 42 tahun 2008 yang dikutip detikcom, Selasa (15/7/2014)

Denda serupa juga diberlakukan bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel. Sesuai pasal 243 pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan. Pelaku juga diancam denda minimal Rp 500 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar rupiah.

Di Pasal 242 undang-undang tersebut menyebut bahwa anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan. Pelaku juga diancam denda paling sedikit Rp 6 juta rupiah dan maksimal Rp 12 juta rupiah

Apabila tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, maka ancaman hukumannya menjadi lebih berat, yakni penjara paling singkat 12 bulan dan maksimal 24 bulan. Pelaku juga diancam denda minimal Rp 12 juta rupiah, dan maksimal Rp 24 juta rupiah.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan kekeliruan di formulir C1 bisa terjadi karena kesalahan petugas, tapi juga tak menutup mata bisa karena unsur kesengajaan.

"Saya kira biasa di pemilu lalu juga ada begitu. Perlu dipahami kekeliruan itu bisa memang karena kekurangpahaman atau memang kesalahan manusia di dalam memproses, tetapi bisa juga ada suatu kesengajaan. Tapi jangan terlalu jauh dulu kita menyimpulkan," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jakarta Senin (15/7/2014).

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Riskiyansyah menduga kejanggalan di sejumlah formulir C1 itu terjadi akibat Human error. "Mungkin human error ya, kita sedang cek," kata Ferry Jumat (11/7/2014) pekan lalu.