NILAH.COM, Jakarta - Adanya kemungkinan akan turunnya hujan pada
malam tahun baru, membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap
mengantisipasi hal tersebut. Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan
adalah dengan menggunakan jasa pawang hujan.
"Pemprov
memang menyediakan pawang hujan karena sekarang sedang musim hujan. Ini
kan niat baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat, jadi semoga
cuaca cerah dan acaranya lancar," ujar Kepala Dinas Pariwisata DKI
Jakarta, Arie Budiman, Senin (31/12/2012).
Selain mengerahkan pawang hujan, Arie juga mengajak warga Jakarta berdoa agar pagelaran Jakarta Night Festival dan car free night, yang untuk pertama kalinya di Ibu Kota berlangsung lancar.
"Kalau
cuaca cerah akan lebih menyenangkan, jadi kita mengajak masyarakat
berdoa, kalau banyak yang doa mudah-mudahan di kabulkan," tandasnya.
Seperti
diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Jakarta Night Festival (JNF) akan
berlangsung malam nanti. Beberapa kegiatan akan digelar dalam menyambut
malam pergantian tahun. Kegiatan yang digelar yaitu, tampilan seni
budaya di 17 panggung hiburan, mulai dari musik tradisional Betawi,
Kroncong, Gambang Kromong, Wayang Betawi, Campur Sari, Musik Dangdut,
Band Pop dan Rock.[bay]
Senin, 31 Desember 2012
Supir Livina penabrak tujuh orang ditahan
Jakarta (ANTARA
News) - Aparat Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan telah
menahan pengendara "Grand Livina", Andika Pradita Bayo (25), yang
menabrak sekelompok orang Kamis (27/12/12) lalu dan menewaskan dua di
antaranya.
"Surat penanahannya terbit (Senin) sore ini," kata Kepala Satuan Lalulintas Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Hindarsono di Jakarta, Senin.
AKBP Hindarsono mengatakan pihaknya akan membantarkan tersangka kecelakaan lalulintas yang menewaskan dua orang korbannya tersebut.
Pasalnya, tersangka Andika akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada Senin sore.
Hindarsono menuturkan pemindahan lokasi perawatan Andika ke RS Polri Kramatjati sekaligus untuk pengamanan dan pemulihan tersangka yang masih menjalani perawatan intensif.
Mobil Grand Livina bernomor polisi B-1790-KFL yang dikemudikan Andika Pradita menabrak sejumlah kendaraan hingga menewaskan dua orang dan lima orang lainnya luka di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (27/12) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.
Kejadian berawal saat kendaraan yang dikemudikan Andika terlibat senggolan dengan mobil "Taruna" di Jalan Ampera sehingga terjadi kejar-kejaran.
Andika berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan mematikan lampu mobil agar tidak diketahui pengemudi mobil Taruna.
Namun, Andika kehilangan kendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang sedang tambal ban, kemudian menabrak pedagang pecel lele hingga menimbulkan korban.
Mobil Andika berhenti setelah menabrak mobil "Avanza" yang berada tidak jauh dari lokasi pedagang pecel lele.
"Surat penanahannya terbit (Senin) sore ini," kata Kepala Satuan Lalulintas Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Hindarsono di Jakarta, Senin.
AKBP Hindarsono mengatakan pihaknya akan membantarkan tersangka kecelakaan lalulintas yang menewaskan dua orang korbannya tersebut.
Pasalnya, tersangka Andika akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada Senin sore.
Hindarsono menuturkan pemindahan lokasi perawatan Andika ke RS Polri Kramatjati sekaligus untuk pengamanan dan pemulihan tersangka yang masih menjalani perawatan intensif.
Mobil Grand Livina bernomor polisi B-1790-KFL yang dikemudikan Andika Pradita menabrak sejumlah kendaraan hingga menewaskan dua orang dan lima orang lainnya luka di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (27/12) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.
Kejadian berawal saat kendaraan yang dikemudikan Andika terlibat senggolan dengan mobil "Taruna" di Jalan Ampera sehingga terjadi kejar-kejaran.
Andika berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan mematikan lampu mobil agar tidak diketahui pengemudi mobil Taruna.
Namun, Andika kehilangan kendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang sedang tambal ban, kemudian menabrak pedagang pecel lele hingga menimbulkan korban.
Mobil Andika berhenti setelah menabrak mobil "Avanza" yang berada tidak jauh dari lokasi pedagang pecel lele.
"Pawang hujannya kurang sakti"
Jakarta (ANTARA
News) - Malam perayaan tahun baru di Monumen Nasional dan sekitarnya
terus diguyur hujan, namun sebagian besar pengunjung tetap bersuka cita
merayakannya.
Tapi ada juga yang mengeluhkan hujan tersebut. "Ah payah nih, pawang hujannya kurang sakti, masa dari tadi terus hujan," kata penjual baju, Asep (31), asal kota Bandung.
"Masa acara sebesar ini nggak ada pawang hujannya," keluhnya dalam acara malam Tahun Baru di Monas, Senin malam ini.
Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan pawang hujan untuk melancarlam gelaran Jakarta Night Festival di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga Medan Merdeka Barat malam ini.
"Pemprov memang menyediakan pawang hujan karena sekarang sedang musim hujan. Ini kan niat baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat, jadi semoga cuaca cerah ya," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie Budiman saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Arie berharap malam ini cuaca Jakarta cerah sehingga masyarakat bisa menikmati aneka acara perayaan menyambut tahun baru 2013.
"Mengajak masyarakat Jakarta juga untuk berdoa supaya langit Jakarta cerah, doa banyak orang mudah-mudahan dikabulkan ya," kata Arie.
Sementara, Asep harus meletakkan pakaian dagangannya di atas sebuah tikar dan berhubung hujan, pakaian-pakain itu harus ditutupinya dengan plastik bahkan ada yang langsung dimasukkan tas.
"Bagaimana mau dagangan laku, jika terus hujan. Jangan ngomong untung dulu kalau kaya gini," gerutunya.
Tapi ada juga yang mengeluhkan hujan tersebut. "Ah payah nih, pawang hujannya kurang sakti, masa dari tadi terus hujan," kata penjual baju, Asep (31), asal kota Bandung.
"Masa acara sebesar ini nggak ada pawang hujannya," keluhnya dalam acara malam Tahun Baru di Monas, Senin malam ini.
Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan pawang hujan untuk melancarlam gelaran Jakarta Night Festival di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga Medan Merdeka Barat malam ini.
"Pemprov memang menyediakan pawang hujan karena sekarang sedang musim hujan. Ini kan niat baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat, jadi semoga cuaca cerah ya," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie Budiman saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Arie berharap malam ini cuaca Jakarta cerah sehingga masyarakat bisa menikmati aneka acara perayaan menyambut tahun baru 2013.
"Mengajak masyarakat Jakarta juga untuk berdoa supaya langit Jakarta cerah, doa banyak orang mudah-mudahan dikabulkan ya," kata Arie.
Sementara, Asep harus meletakkan pakaian dagangannya di atas sebuah tikar dan berhubung hujan, pakaian-pakain itu harus ditutupinya dengan plastik bahkan ada yang langsung dimasukkan tas.
"Bagaimana mau dagangan laku, jika terus hujan. Jangan ngomong untung dulu kalau kaya gini," gerutunya.
Kemampuan Penegakan Hukum KPK Meningkat
INILAH.COM, Jakarta - Penegakan hukum di Indonesia pada
2012 dinilai sudah mulai membaik. Hal ini ditandai dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah mulai menampakkan kemampuan dan
taji untuk membenahi demokrasi.
Aktivis Komite Bangkit Indonesia, Adhie Massardi mengatakan kemampuan yang ditunjukkan KPK yaitu dengan dijadikannya menteri aktif sebagai tersangka kasus korupsi. Selain itu, beberapa nama pimpinan partai juga saat ini sedang dibahas di KPK.
"Kuartal pertama di 2013 KPK harus menyelesaikan pembahasan orang-orang parpol yang terindikasi korupsi agar tidak menjadi pertikaian politik. Kami dari masyarakat sipil mendukung penegakan hukumnya," ujarnya, di Jakarta (30/12/2012).
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini menambahkan demokrasi saat ini hanya menjadi ajang popularitas dan uang. Menurut dia, demokrasi yang ada sekarang tidak melahirkan pergolakan dan pergulatan pemikiran yang memajukan bangsa.
"Demokrasi jadi ajang popularitas dan uang. Kepemimpinan sekarang lahir dari iklan. Saya percaya demokrasi akan berkembang, kita tidak boleh pesimis karena demokrasinya seperti sekarang ini," ucap dia. [mvi]
Aktivis Komite Bangkit Indonesia, Adhie Massardi mengatakan kemampuan yang ditunjukkan KPK yaitu dengan dijadikannya menteri aktif sebagai tersangka kasus korupsi. Selain itu, beberapa nama pimpinan partai juga saat ini sedang dibahas di KPK.
"Kuartal pertama di 2013 KPK harus menyelesaikan pembahasan orang-orang parpol yang terindikasi korupsi agar tidak menjadi pertikaian politik. Kami dari masyarakat sipil mendukung penegakan hukumnya," ujarnya, di Jakarta (30/12/2012).
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini menambahkan demokrasi saat ini hanya menjadi ajang popularitas dan uang. Menurut dia, demokrasi yang ada sekarang tidak melahirkan pergolakan dan pergulatan pemikiran yang memajukan bangsa.
"Demokrasi jadi ajang popularitas dan uang. Kepemimpinan sekarang lahir dari iklan. Saya percaya demokrasi akan berkembang, kita tidak boleh pesimis karena demokrasinya seperti sekarang ini," ucap dia. [mvi]
Hujan Turun, Barisan Jakarta Night Festival Bubar untuk Berteduh
Pandu Triyuda - detikNews
Jakarta - Hujan dengan intensitas ringan mengguyur kawasan Balaikota DKI Jakarta dan sekitarnya. Peserta Jakarta Night Festival yang sedang bersiap-siap di depan Balaikota pun membubarkan diri untuk berteduh.
Pantauan detikcom, ratusan orang peserta Jakarta Night Festival mulai mempersiapkan barisan dan perlengkapannya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (31/12/2012), sekitar pukul 20.30 WIB.
Awalnya barisan sepanjang kira-kira 500 meter sudah dipersiapkan. Hampir semua dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta turut serta. Namun kemudian mereka berteduh di Balaikota DKI saat hujan turun.
"Dinas pendidikan menghadirkan peserta karnaval dari 62 SMK dari 5 wilayah di DKI Jakarta. Ada 2013 siswa SMA di bundaran HI berpakaian putih-putih membawa bendera tunas kelapa," kata Humas Dinas Pendidikan DKI, Julian, kepada wartawan.
Gubernur DKI Jakarta yang rencananya akan memimpin Jakarta Night Festival sempat melihat persiapan sekitar pukul 20.30 WIB. Namun melihat situasi, Jokowi menunda memulai festival.
"Saya mau mengantar Habib dulu ke Monas, janjian berdoa di Monas, dzikir, nanti di Thamrin, Sudirman, juga ada," kata Jokowi saat ditanya wartawan.
Jakarta - Hujan dengan intensitas ringan mengguyur kawasan Balaikota DKI Jakarta dan sekitarnya. Peserta Jakarta Night Festival yang sedang bersiap-siap di depan Balaikota pun membubarkan diri untuk berteduh.
Pantauan detikcom, ratusan orang peserta Jakarta Night Festival mulai mempersiapkan barisan dan perlengkapannya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (31/12/2012), sekitar pukul 20.30 WIB.
Awalnya barisan sepanjang kira-kira 500 meter sudah dipersiapkan. Hampir semua dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta turut serta. Namun kemudian mereka berteduh di Balaikota DKI saat hujan turun.
"Dinas pendidikan menghadirkan peserta karnaval dari 62 SMK dari 5 wilayah di DKI Jakarta. Ada 2013 siswa SMA di bundaran HI berpakaian putih-putih membawa bendera tunas kelapa," kata Humas Dinas Pendidikan DKI, Julian, kepada wartawan.
Gubernur DKI Jakarta yang rencananya akan memimpin Jakarta Night Festival sempat melihat persiapan sekitar pukul 20.30 WIB. Namun melihat situasi, Jokowi menunda memulai festival.
"Saya mau mengantar Habib dulu ke Monas, janjian berdoa di Monas, dzikir, nanti di Thamrin, Sudirman, juga ada," kata Jokowi saat ditanya wartawan.
Geng motor target polisi malam tahun baru
Pekanbaru, Riau
(ANTARA News) - Jajaran Polisi Resort Kota Pekanbaru, Riau, menargetkan
wilayah hukumnya bebas dari aksi kriminal geng motor selama operasi
pengamanan malam tahun baru kali ini.
"Target
operasi malam tahun baru kali ini adalah kota harus bersih dari
kejahatan anak-anak geng motor," kata Kepala Polresta Pekanbaru,
Komisaris Besar Adang Ginanjar, di Pekanbaru, Senin.
Kenakalan remaja anggota geng motor akhir-akhir ini menurut dia semakin meresahkan masyarakat khususnya para pengguna jalan.
"Jangan sampai malam tahun baru kali ini justru menjadi ajang balapan atau bahkan keganasan para anggota geng motor ini," katanya.
Kawanan anggota geng motor menurut data kepolisian setempat, telah banyak berbuat ulah bahkan hingga melakukan penganiayaan berat.
Keganasan sekelompok anak muda ini terakhir terjadi pada Minggu (30/12) dini hari, saat seorang pria yang belum diketahui namanya menjadi korban penganiayaan anak muda diduga anggota geng motor saat berada di SPBU yang berlokasi di Jalan Haji Imam Munandar, Pekanbaru.
Saksi yang melihat langsung kejadian itu menceritakan, korban tengah berkendara. Tiba-tiba datang serombongan geng motor yang memukulnya menggunakan helm, korban pun langsung terjatuh.
Namun karena takut, saksi mengaku langsung kabur dengan memacu kendaraannya menghindari kawanan geng motor itu. Dia juga tidak mengetahui bagaimana kelanjutan nasib korban pengeroyokan oleh geng motor tersebut.
(*)
Kenakalan remaja anggota geng motor akhir-akhir ini menurut dia semakin meresahkan masyarakat khususnya para pengguna jalan.
"Jangan sampai malam tahun baru kali ini justru menjadi ajang balapan atau bahkan keganasan para anggota geng motor ini," katanya.
Kawanan anggota geng motor menurut data kepolisian setempat, telah banyak berbuat ulah bahkan hingga melakukan penganiayaan berat.
Keganasan sekelompok anak muda ini terakhir terjadi pada Minggu (30/12) dini hari, saat seorang pria yang belum diketahui namanya menjadi korban penganiayaan anak muda diduga anggota geng motor saat berada di SPBU yang berlokasi di Jalan Haji Imam Munandar, Pekanbaru.
Saksi yang melihat langsung kejadian itu menceritakan, korban tengah berkendara. Tiba-tiba datang serombongan geng motor yang memukulnya menggunakan helm, korban pun langsung terjatuh.
Namun karena takut, saksi mengaku langsung kabur dengan memacu kendaraannya menghindari kawanan geng motor itu. Dia juga tidak mengetahui bagaimana kelanjutan nasib korban pengeroyokan oleh geng motor tersebut.
(*)
Kawasan Malioboro Juga Terapkan Car Free Night
INILAH.COM, Yogyakarta - Untuk mengantisipasi kemacetan parah
saat perayaan malam tahun baru, Polresta Yogyakarta akan melarang
kendaraan bermotor melintas di kawasan Malioboro.
Kasatlantas Polresta Yogyakarta, Kompol Bambang SW mengatakan, mulai pukul 18.00 WIB, kendaraan bermotor dilarang melintas mulai dari Jalan Malioboro hingga titik nol kilometer.
"Malioboro hingga titik nol kilometer khusus pejalan kaki. Arus lalu-lintas pada tahap I yang ditutup mulai pukul 18.00 WIB dari arah Jalan Mangkubumi, Kleringan dan langsung diarahkan ke Jalan Ahmad Jazuli, Kotabaru. Ini untuk mengantisipasi kemacetan parah, karena kawasan
Selain itu, pada pukul 20.00 WIB, Polresta Yogyakarta juga akan menutup Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Senopati menuju titik nol atau simpang empat Kantor Pos Besar.
"Kemudian juga di Jalan KH Ahmad Dahlan yang ditutup mulai simpang tiga RSU PKU Muhammadiyah. Sedangkan di Jalan Senopati mulai simpang empat Gondomanan. Petugas juga akan ditempatkan di Jalan Brigjen Katamso, Simpang empat Ngampilan, Tugu Yogya, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro," jelasnya lagi.
Untuk warga dan wisatawan yang akan menikmati malam tahun baru di Yogya, bisa memarkirkan kendaraannya di beberapa tempat parkir yang sudah disediakan, yakni di Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Bank Indonesia di Jalan Senopati dan Abu Bakar Ali.[bay]
Kasatlantas Polresta Yogyakarta, Kompol Bambang SW mengatakan, mulai pukul 18.00 WIB, kendaraan bermotor dilarang melintas mulai dari Jalan Malioboro hingga titik nol kilometer.
"Malioboro hingga titik nol kilometer khusus pejalan kaki. Arus lalu-lintas pada tahap I yang ditutup mulai pukul 18.00 WIB dari arah Jalan Mangkubumi, Kleringan dan langsung diarahkan ke Jalan Ahmad Jazuli, Kotabaru. Ini untuk mengantisipasi kemacetan parah, karena kawasan
Selain itu, pada pukul 20.00 WIB, Polresta Yogyakarta juga akan menutup Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Senopati menuju titik nol atau simpang empat Kantor Pos Besar.
"Kemudian juga di Jalan KH Ahmad Dahlan yang ditutup mulai simpang tiga RSU PKU Muhammadiyah. Sedangkan di Jalan Senopati mulai simpang empat Gondomanan. Petugas juga akan ditempatkan di Jalan Brigjen Katamso, Simpang empat Ngampilan, Tugu Yogya, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro," jelasnya lagi.
Untuk warga dan wisatawan yang akan menikmati malam tahun baru di Yogya, bisa memarkirkan kendaraannya di beberapa tempat parkir yang sudah disediakan, yakni di Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Bank Indonesia di Jalan Senopati dan Abu Bakar Ali.[bay]
Hujan Turun, Waspadai 10 Titik Rawan Kecelakaan di Sekitar Puncak
IVAnews –
Hujan mengguyur kawasan Puncak sejak pukul 18.00 WIB, Senin 31 Desember
2012. Pengendara yang melintas menuju Puncak, Jawa Barat, pun diminta
untuk berhati-hati.
“Hujan rintik-rintik membuat jalan semakin licin. Waspadai 10 titik rawan kecelakaan di kawasan Cianjur ke arah Puncak, Jonggol, dan Sukabumi,” kata Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polres Cianjur, Iptu Hanna Pasya, kepada VIVAnews.
Daerah rawan menuju Puncak di antaranya kawasan tapal kuda, Cugenang, Palalangon, dan Ciberem. Titik-titik itu memiliki jalur menanjak dengan kelokan tajam. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya lampu penerangan.
Samentara dari arah Bandung menuju Jonggol ke arah Jakarta dan Bogor, daerah rawan berada di kawasan Cikalong, Jamali, Cibeet, dan Pasir Orai. Titik-titik itu memiliki rute berkelok dan minim penerangan, dengan kondisi jalan licin saat hujan. Belum lagi daerah ini menjadi lintasan kendaraan berat dan truk galian pasir.
Untuk jalur dari Bandung ke arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu dan Bogor, daerah rawan berada di Kawasan Warung Kondang, Gekbrong, hingga Cimangkok.
“Hujan rintik-rintik membuat jalan semakin licin. Waspadai 10 titik rawan kecelakaan di kawasan Cianjur ke arah Puncak, Jonggol, dan Sukabumi,” kata Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polres Cianjur, Iptu Hanna Pasya, kepada VIVAnews.
Daerah rawan menuju Puncak di antaranya kawasan tapal kuda, Cugenang, Palalangon, dan Ciberem. Titik-titik itu memiliki jalur menanjak dengan kelokan tajam. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya lampu penerangan.
Samentara dari arah Bandung menuju Jonggol ke arah Jakarta dan Bogor, daerah rawan berada di kawasan Cikalong, Jamali, Cibeet, dan Pasir Orai. Titik-titik itu memiliki rute berkelok dan minim penerangan, dengan kondisi jalan licin saat hujan. Belum lagi daerah ini menjadi lintasan kendaraan berat dan truk galian pasir.
Untuk jalur dari Bandung ke arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu dan Bogor, daerah rawan berada di Kawasan Warung Kondang, Gekbrong, hingga Cimangkok.
Kawasan itu memiliki
jalan menanjak dan licin saat hujan. Banyak pula lubang jalan di daerah
ini yang membahayakan para pengendara, terutama pengendara motor. Daerah
ini pun minim penerangan jalan. (adi)
Jokowi: Jakarta Night Festival Akan Terus Diadakan
Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo menggagas acara Jakarta Night Festival untuk perayaan malam tahun baru 2013. Namun tak hanya digelar kali ini saja, acara serupa Jakarta Night Festival akan terus digelar.
"Nanti di ulang tahun Jakarta juga kita adakan, di acara yang lain juga. Kalau masyarakat menghendaki, kenapa tidak?" kata Jokowi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (31/12/2012).
Jokowi akan mengevaluasi pelaksanaan acara tahun ini. Jika tanggapan masyarakat positif, dia bersama jajarannya di Pemprov DKI akan terus menggelar acara serupa.
"Saya selalu mendengarkan keinginan-keinginan dari bawah. Saya bekerja karena masyarakat, jadi kalau masyarakat mau, saya kerjakan" ujarnya.
Jokowi berharap pelaksanaan acara malam ini lancar. Dia berharap tak terjadi hujan deras.
"Moga-moga nggak hujan deras," tutupnya.
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo menggagas acara Jakarta Night Festival untuk perayaan malam tahun baru 2013. Namun tak hanya digelar kali ini saja, acara serupa Jakarta Night Festival akan terus digelar.
"Nanti di ulang tahun Jakarta juga kita adakan, di acara yang lain juga. Kalau masyarakat menghendaki, kenapa tidak?" kata Jokowi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (31/12/2012).
Jokowi akan mengevaluasi pelaksanaan acara tahun ini. Jika tanggapan masyarakat positif, dia bersama jajarannya di Pemprov DKI akan terus menggelar acara serupa.
"Saya selalu mendengarkan keinginan-keinginan dari bawah. Saya bekerja karena masyarakat, jadi kalau masyarakat mau, saya kerjakan" ujarnya.
Jokowi berharap pelaksanaan acara malam ini lancar. Dia berharap tak terjadi hujan deras.
"Moga-moga nggak hujan deras," tutupnya.
MUI Imbau Umat Islam Tak Pesta Berlebihan di Malam Tahun Baru
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar umat Islam tak menggelar pesta berlebihan di malam tahun baru. Yang dimaksud pesta di sini yakni melakukan hal yang dilarang dan diharamkan agama.
"Ya supaya pesta jangan berlebihan, jangan melakukan hal yang dilarang agama dengan melakukan kemaksiatan, meminum minuman keras, berkelahi, dan sebagainya," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin saat berbincang, Senin (31/12/2012).
Maruf juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan hal yang menimbulkan permusuhan dan melakukan tindakan yang menodai malam pergantian tahun.
"Dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Lebih baik malam tahun baru dengan itikaf atau berzikir di masjid," terang Maruf yang akan bermalam tahun baru bersama keluarga dengan acara keagamaan ini.
Dia juga menyampaikan ke pemerintah pusat dan daerah agar jangan sampai dana masyarakat dihambur-hamburkan percuma dalam menyambut tahun baru. Boleh bergembira tapi jangan berlebihan.
"Jangan menghabiskan dana dengan percuma. Jangan dibuang begitu saja untuk memuaskan pesta tahun baru," urainya.
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar umat Islam tak menggelar pesta berlebihan di malam tahun baru. Yang dimaksud pesta di sini yakni melakukan hal yang dilarang dan diharamkan agama.
"Ya supaya pesta jangan berlebihan, jangan melakukan hal yang dilarang agama dengan melakukan kemaksiatan, meminum minuman keras, berkelahi, dan sebagainya," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin saat berbincang, Senin (31/12/2012).
Maruf juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan hal yang menimbulkan permusuhan dan melakukan tindakan yang menodai malam pergantian tahun.
"Dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Lebih baik malam tahun baru dengan itikaf atau berzikir di masjid," terang Maruf yang akan bermalam tahun baru bersama keluarga dengan acara keagamaan ini.
Dia juga menyampaikan ke pemerintah pusat dan daerah agar jangan sampai dana masyarakat dihambur-hamburkan percuma dalam menyambut tahun baru. Boleh bergembira tapi jangan berlebihan.
"Jangan menghabiskan dana dengan percuma. Jangan dibuang begitu saja untuk memuaskan pesta tahun baru," urainya.
Minggu, 30 Desember 2012
Pejabat Bengkulu akan berzikir sambut tahun baru
Bengkulu (ANTARA
News) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dan para pejabat pada
jajarannya akan menggelar zikir menyambut Tahun Baru 2013 pada Senin
(31/12) malam.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto Minggu mengatakan, pelaksanaan zikir dimulai setelah shalat isya atau sekitar pukul 20.00 WIB.
"Doa zikir akan digelar di Balai Semarak atau gedung daerah yang juga rumah dinas Gubernur, dimulai setelah shalat isya," katanya.
Ia mengatakan, doa zikir tersebut merupakan gagasan Gubernur Bengkulu untuk mendoakan daerah ini sehingga lebih baik pada tahun 2013.
Setelah doa zikir tersebut, Gubernur dan para pejabat akan mengikuti pesta kembang api menyambut Tahun Baru di objek wisata Pantai Panjang.
Pesta kembang api tersebut diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menjadi agenda tahunan menyambut tahun baru.
"Acara akan dimulai pukul 23.00 WIB, jadi masyarakat bisa bergabung ke sportcenter Pantai Panjang untuk melihat pesta kembang api," tambahnya.
Ia mengimbau warga yang merayakan pergantian tahun agar tetap menjaga ketertiban umum dan tidak memancing keributan.
Terutama pengunjung Pantai Panjang, kembali diimbau agar tidak berenang di laut sebab ombak dan arus cukup tinggi.
Sebelumnya, Kapolres Bengkulu AKBP Joko Suprayitno mengatakan 375 anggota polisi disiagakan untuk mengamankan malam pergantian tahun di kota itu.
"Anggota polisi yang siaga mulai 23 Desember 2012 untuk "Operasi Lilin" 2012 akan diturunkan untuk mengamankan malam pergantian tahun," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto Minggu mengatakan, pelaksanaan zikir dimulai setelah shalat isya atau sekitar pukul 20.00 WIB.
"Doa zikir akan digelar di Balai Semarak atau gedung daerah yang juga rumah dinas Gubernur, dimulai setelah shalat isya," katanya.
Ia mengatakan, doa zikir tersebut merupakan gagasan Gubernur Bengkulu untuk mendoakan daerah ini sehingga lebih baik pada tahun 2013.
Setelah doa zikir tersebut, Gubernur dan para pejabat akan mengikuti pesta kembang api menyambut Tahun Baru di objek wisata Pantai Panjang.
Pesta kembang api tersebut diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menjadi agenda tahunan menyambut tahun baru.
"Acara akan dimulai pukul 23.00 WIB, jadi masyarakat bisa bergabung ke sportcenter Pantai Panjang untuk melihat pesta kembang api," tambahnya.
Ia mengimbau warga yang merayakan pergantian tahun agar tetap menjaga ketertiban umum dan tidak memancing keributan.
Terutama pengunjung Pantai Panjang, kembali diimbau agar tidak berenang di laut sebab ombak dan arus cukup tinggi.
Sebelumnya, Kapolres Bengkulu AKBP Joko Suprayitno mengatakan 375 anggota polisi disiagakan untuk mengamankan malam pergantian tahun di kota itu.
"Anggota polisi yang siaga mulai 23 Desember 2012 untuk "Operasi Lilin" 2012 akan diturunkan untuk mengamankan malam pergantian tahun," katanya.
Polisi amankan 80.000 petasan berdaya ledak tinggi
Bogor (ANTARA News)
- Unit Reskrim Polsek Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
mengamankan 80.000 butir petasan dari berbagai merk dengan daya ledak
tinggi yang akan dijual untuk perayaan malam pergantian tahun.
"Petasan ini diamankan dari dua orang pedagang yang dijual di Parung Panjang. Petasan ini memiliki daya ledak cukup kuat sehingga dinilai akan menganggu kaamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kepala Polisi Sektor Parung Panjang Kompol Nur Ichsani, dalam ekspos akhir tahun di Makopolres Bogor, Cibinong, Sabtu.
Kompol Nur mengatakan, pengamanan dan penangkapan dua penjual petasan dengan daya ledak tersebut terjadi dalam operasi Lilin Lodaya yang digelar jajaran Polsek Parung Panjang.
Operasi Lilin Lodaya 2012 digelar dalam rangka cipta kondisi masyarakat agar pelaksanaan natal dan tahun baru berjalan lancar dan kondusif tanpa ada gangguan.
"Dalam operasi ini kita menangkap dua tersangka, yang merupakan penjual petasan. Salah satunya bernama Helida," katanya.
Menurutnya, jelang malam tahun baru potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar patroli rutin.
Sudah menjadi hal rutin, setiap malam pergantian tahun penjual kembang api dan petasan marak berjualan disejumlah wilayah dan pinggir jalan. Pedagang musiman ini membanjiri sudut daerah dengan menjual aneka kembang api dan petasan.
"Operasi ini rutin digelar mulai dari 23 Desember hingga 1 Januari mendatang," kata Nur.
Nur mengatakan, petasan dengan daya ledak tinggi tersebut cukup berbahaya bila dijual bebas di masyarakat. Bila tidak bisa menggunakan secara baik, petasan akan melukai orang yang menyalakannya. Selain itu, suara ledakannya juga menganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
"Petasan ini diamankan dari dua orang pedagang yang dijual di Parung Panjang. Petasan ini memiliki daya ledak cukup kuat sehingga dinilai akan menganggu kaamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kepala Polisi Sektor Parung Panjang Kompol Nur Ichsani, dalam ekspos akhir tahun di Makopolres Bogor, Cibinong, Sabtu.
Kompol Nur mengatakan, pengamanan dan penangkapan dua penjual petasan dengan daya ledak tersebut terjadi dalam operasi Lilin Lodaya yang digelar jajaran Polsek Parung Panjang.
Operasi Lilin Lodaya 2012 digelar dalam rangka cipta kondisi masyarakat agar pelaksanaan natal dan tahun baru berjalan lancar dan kondusif tanpa ada gangguan.
"Dalam operasi ini kita menangkap dua tersangka, yang merupakan penjual petasan. Salah satunya bernama Helida," katanya.
Menurutnya, jelang malam tahun baru potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar patroli rutin.
Sudah menjadi hal rutin, setiap malam pergantian tahun penjual kembang api dan petasan marak berjualan disejumlah wilayah dan pinggir jalan. Pedagang musiman ini membanjiri sudut daerah dengan menjual aneka kembang api dan petasan.
"Operasi ini rutin digelar mulai dari 23 Desember hingga 1 Januari mendatang," kata Nur.
Nur mengatakan, petasan dengan daya ledak tinggi tersebut cukup berbahaya bila dijual bebas di masyarakat. Bila tidak bisa menggunakan secara baik, petasan akan melukai orang yang menyalakannya. Selain itu, suara ledakannya juga menganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
PDIP Adakan Psikotes untuk Cegah Masuknya Caleg Korup
Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Beberapa kader PDIP terjerat kasus korupsi. Ke depan, PDIP punya cara untuk menjaring calon legislatif (caleg) di DPR/DPRD agar kader korup tak bisa masuk. Caranya, tes psikologi.
"Semua caleg di psikotes. Sekarang sedang berlangsung di tingkat provinsi. Yang boleh melihat hasil psikotes hanya ketua umum, agar tidak dijadikan alat politik," jelas Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Pandjaitan dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 PDIP di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Minggu (30/12/2012).
Trimedya juga menambahkan, bila tak ada kader yang bermasalah, PDIP optimistis menang di Pemilu 2014. "Tetapi kalau ada yang bermasalah ya memang agak berat," imbuhnya.
PDIP juga setuju bila pilkada tingkat I tak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPR/DPRD. Hal ini karena biaya politik yang ditanggung rakyat sangat besar.
"2014 Jangan dipilih rakyat lagi deh. DPR aja. Rakyat cost-nya tinggi sekali. KPK kan bisa menyadap kalau DPR nggak benar," imbuhnya.
Apakah khawatir kasus korupsi makin marak di 2013? "Iya. Di dalamnya saling bunuh. Rakyat juga tahu dia yang menentukan. Kalau DPR nggak terlalu. Tapi tingkat 2 itu bisa Rp 300 ribu (money politics per orang). Bayangkan bagaimana. Tapi dengan sikap penindakan mungkin bisa," jelas dia.
Yang jelas, dalam setiap pilkada, bidang hukum PDIP selalu dilibatkan untuk melihat rekam jejak kader yang diusung.
"Kita selalu tahu track record-nya. Upaya-upaya itu yang kita laksanakan," tutur legislator di Komisi III DPR ini.
Jakarta - Beberapa kader PDIP terjerat kasus korupsi. Ke depan, PDIP punya cara untuk menjaring calon legislatif (caleg) di DPR/DPRD agar kader korup tak bisa masuk. Caranya, tes psikologi.
"Semua caleg di psikotes. Sekarang sedang berlangsung di tingkat provinsi. Yang boleh melihat hasil psikotes hanya ketua umum, agar tidak dijadikan alat politik," jelas Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Pandjaitan dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 PDIP di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Minggu (30/12/2012).
Trimedya juga menambahkan, bila tak ada kader yang bermasalah, PDIP optimistis menang di Pemilu 2014. "Tetapi kalau ada yang bermasalah ya memang agak berat," imbuhnya.
PDIP juga setuju bila pilkada tingkat I tak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPR/DPRD. Hal ini karena biaya politik yang ditanggung rakyat sangat besar.
"2014 Jangan dipilih rakyat lagi deh. DPR aja. Rakyat cost-nya tinggi sekali. KPK kan bisa menyadap kalau DPR nggak benar," imbuhnya.
Apakah khawatir kasus korupsi makin marak di 2013? "Iya. Di dalamnya saling bunuh. Rakyat juga tahu dia yang menentukan. Kalau DPR nggak terlalu. Tapi tingkat 2 itu bisa Rp 300 ribu (money politics per orang). Bayangkan bagaimana. Tapi dengan sikap penindakan mungkin bisa," jelas dia.
Yang jelas, dalam setiap pilkada, bidang hukum PDIP selalu dilibatkan untuk melihat rekam jejak kader yang diusung.
"Kita selalu tahu track record-nya. Upaya-upaya itu yang kita laksanakan," tutur legislator di Komisi III DPR ini.
Sabtu, 29 Desember 2012
Terjerat Narkoba, 11 Polisi Depok Dipecat Tak Hormat
VIVAnews -
Sepanjang 2012, Polresta Depok telah memecat sekitar 11 anggotanya
secara tak hormat. Adapun 56 anggota lainnya dikenai sanksi pelanggaran
disiplin.
"Yang 11 orang tadi
melakukan tindak pidana. Karena dihukum lebih dari tiga bulan, maka
mereka kami pecat tidak hormat. Sedangkan 56 orang lagi melakukan
pelanggaran disiplin, seperti jarang masuk dan sebagainya," ujar
Kapolresta Depok Ajun Komisaris Besar Achmad Kartiko di Mapolresta
Depok, Sabtu, 29 Desember 2012.
Ketika disinggung lebih
jauh apa saja kasus pidana yang telah menjerat anggotanya, Achmad
mengaku hal itu telah diserahkan sepenuhnya pada pihak Kasi Propam Polda
Metro Jaya.
"Kami sudah serahkan
sepenuhnya pada pihak Propam. Intinya dalam hal ini, kami Polresta Depok
tidak akan menolerir perbuatan anggota yang melakukan tindak pidana,"
katanya.
Terpisah, Kanit Propam
Polresta Depok Ajun Komisaris Miftachudin menambahkan, 11 mantan anggota
Polresta Depok yang dipecat seluruhnya berpangkat Brigadir. Mereka
melakukan tindak pidana narkoba.
"Setelah melakukan sidang
di Pengadilan Negeri, 11 Brigadir itu kami pecat dengan tidak hormat.
Untuk kasus pidana kami berlakukan langkah tegas," ujar Miftachudin.
(art
Polisi Ini Marahi Pengemudi Mobil, Patahkan Spion & Terjang Traffic Light
Gagah Wijoseno - detikNews
Bogor - Seorang polisi berpakaian dinas dan mengenakan baret tiba-tiba turun dari mobilnya. Dia menghampiri pengemudi Honda City B 8543 CK dan marah-marah.
Setelah puas ngomel-ngomel, dia kemudian kembali ke mobil Honda Jazz F 73 NG warna biru yang ia tumpangi. Namun, sebelum masuk ke mobilnya, polisi itu bertindak yang mengejutkan sejumlah pengendara lainnya: mematahkan spion Honda City.
Peristiwa yang membuat geleng-geleng kepala ini terjadi di perempatan Kedung Halang, Kota Bogor sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu (29/12/2012). Kejadiannya begitu cepat sekitar 30 detik, saat lampu traffic light berwarna merah.
Seorang pengendara bernama Noko melihat jelas kejadian ini. Dia juga mengabadikannya dengan kamera ponselnya. Foto-foto peristiwa itu pun dikirimkan ke detikcom.
Saat kejadian, gerimis sedang turun dan membasahi jalan. Namun, air gerimis rupanya tak bisa mendinginkan emosi polisi berusia muda dan berbadan tegap berpakaian dinas dengan sangkur di pinggangnya itu.
Entah ada masalah apa antara pak polisi dengan si pengemudi Honda City itu. Saat itu, keduanya datang dari arah Warung Jambu menuju tol Bogor Outer Ring Road.
Pengemudi Honda City datang lebih dahulu dan memposisikan mobilnya di sebelah kanan, karena akan menuju tol. Sedangkan pak polisi yang tampak mengejar pengemudi Honda City itu memberhentikan mobil Honda Jazznya di samping kiri mobil Honda City.
"Begitu mobil berhenti, pak polisi langsung membuka pintu mobilnya dan keluar. Dia kemudian turun dan menuju arah pengemudi Honda City. Dia tampak marah-marah kepada pengemudi Honda City warna silver itu lewat jendela mobil," kata Noko.
Kejadian ini tentu membuat terkejut para pengendara mobil lain yang antre di perempatan itu. Setelah beberapa detik marah-marah, polisi itu kemudian kembali ke mobilnya. Namun, sebelum sampai di mobil Jazz-nya, polisi itu mematahkan spion Honda City yang ada di sebelah kiri. Klak! Spion itu pun tampak lepas dari pokoknya.
Polisi itu kemudian masuk ke dalam mobilnya dan langsung tancap gas. Dia menerobos lampu merah dan memutar balik ke arah Warung Jambu lagi. Duh! Padahal, jelas-jelas di perempatan itu ada tanda dilarang putar balik.
Siapakah sang polisi itu? Tidak diketahui identitasnya. Yang jelas, si pengemudi Honda City yang dimarahi polisi itu tampak pasrah dan melanjutkan perjalanannya menuju Tol JORR setelah lampu traffic light berwarna hijau.
Bogor - Seorang polisi berpakaian dinas dan mengenakan baret tiba-tiba turun dari mobilnya. Dia menghampiri pengemudi Honda City B 8543 CK dan marah-marah.
Setelah puas ngomel-ngomel, dia kemudian kembali ke mobil Honda Jazz F 73 NG warna biru yang ia tumpangi. Namun, sebelum masuk ke mobilnya, polisi itu bertindak yang mengejutkan sejumlah pengendara lainnya: mematahkan spion Honda City.
Peristiwa yang membuat geleng-geleng kepala ini terjadi di perempatan Kedung Halang, Kota Bogor sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu (29/12/2012). Kejadiannya begitu cepat sekitar 30 detik, saat lampu traffic light berwarna merah.
Seorang pengendara bernama Noko melihat jelas kejadian ini. Dia juga mengabadikannya dengan kamera ponselnya. Foto-foto peristiwa itu pun dikirimkan ke detikcom.
Saat kejadian, gerimis sedang turun dan membasahi jalan. Namun, air gerimis rupanya tak bisa mendinginkan emosi polisi berusia muda dan berbadan tegap berpakaian dinas dengan sangkur di pinggangnya itu.
Entah ada masalah apa antara pak polisi dengan si pengemudi Honda City itu. Saat itu, keduanya datang dari arah Warung Jambu menuju tol Bogor Outer Ring Road.
Pengemudi Honda City datang lebih dahulu dan memposisikan mobilnya di sebelah kanan, karena akan menuju tol. Sedangkan pak polisi yang tampak mengejar pengemudi Honda City itu memberhentikan mobil Honda Jazznya di samping kiri mobil Honda City.
"Begitu mobil berhenti, pak polisi langsung membuka pintu mobilnya dan keluar. Dia kemudian turun dan menuju arah pengemudi Honda City. Dia tampak marah-marah kepada pengemudi Honda City warna silver itu lewat jendela mobil," kata Noko.
Kejadian ini tentu membuat terkejut para pengendara mobil lain yang antre di perempatan itu. Setelah beberapa detik marah-marah, polisi itu kemudian kembali ke mobilnya. Namun, sebelum sampai di mobil Jazz-nya, polisi itu mematahkan spion Honda City yang ada di sebelah kiri. Klak! Spion itu pun tampak lepas dari pokoknya.
Polisi itu kemudian masuk ke dalam mobilnya dan langsung tancap gas. Dia menerobos lampu merah dan memutar balik ke arah Warung Jambu lagi. Duh! Padahal, jelas-jelas di perempatan itu ada tanda dilarang putar balik.
Siapakah sang polisi itu? Tidak diketahui identitasnya. Yang jelas, si pengemudi Honda City yang dimarahi polisi itu tampak pasrah dan melanjutkan perjalanannya menuju Tol JORR setelah lampu traffic light berwarna hijau.
Mabes Polri: Polisi yang Mematahkan Spion Mobil di Bogor Segera Ditahan
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kadiv Humas Polri langsung merespon informasi anggota kepolisian yang mematahkan spion pengendara Honda City B 8543 CK di Kedung Halang, Bogor. Kepolisian pun langsung memproses personel tersebut.
Suhardi membeberkan pelaku diketahui bernama Briptu Jhony yang bertugas di kesatuan Brimob Kedung Halang. Dia juga sudah meminta agar Briptu Jhony langsung diberi sanksi.
"Sudah diproses dan saya langsung meminta kepala kesatuan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan,"kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Aliyus, kepada detikcom, Sabtu (29/12/2012).
Saat ini Briptu Jhony sedang diperiksa di kesatuannya. Kemudian polisi muda itu akan langsung ditahan.
"Malam ini, informasi dari kepala satuan, akan langsung disel," paparnya.
Sebelumnya seorang polisi berpakaian dinas dan mengenakan baret tiba-tiba turun dari mobilnya. Dia menghampiri pengemudi Honda City B 8543 CK dan marah-marah.
Setelah puas ngomel-ngomel, dia kemudian kembali ke mobil Honda Jazz F 73 NG warna biru yang ia tumpangi. Namun, sebelum masuk ke mobilnya, polisi itu bertindak yang mengejutkan sejumlah pengendara lainnya: mematahkan spion Honda City.
Peristiwa yang membuat geleng-geleng kepala ini terjadi di perempatan Kedung Halang, Kota Bogor sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu (29/12/2012). Kejadiannya begitu cepat sekitar 30 detik, saat lampu traffic light berwarna merah.
Seorang pengendara bernama Noko melihat jelas kejadian ini. Dia juga mengabadikannya dengan kamera ponselnya. Foto-foto peristiwa itu pun dikirimkan ke detikcom.
Jakarta - Kadiv Humas Polri langsung merespon informasi anggota kepolisian yang mematahkan spion pengendara Honda City B 8543 CK di Kedung Halang, Bogor. Kepolisian pun langsung memproses personel tersebut.
Suhardi membeberkan pelaku diketahui bernama Briptu Jhony yang bertugas di kesatuan Brimob Kedung Halang. Dia juga sudah meminta agar Briptu Jhony langsung diberi sanksi.
"Sudah diproses dan saya langsung meminta kepala kesatuan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan,"kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Aliyus, kepada detikcom, Sabtu (29/12/2012).
Saat ini Briptu Jhony sedang diperiksa di kesatuannya. Kemudian polisi muda itu akan langsung ditahan.
"Malam ini, informasi dari kepala satuan, akan langsung disel," paparnya.
Sebelumnya seorang polisi berpakaian dinas dan mengenakan baret tiba-tiba turun dari mobilnya. Dia menghampiri pengemudi Honda City B 8543 CK dan marah-marah.
Setelah puas ngomel-ngomel, dia kemudian kembali ke mobil Honda Jazz F 73 NG warna biru yang ia tumpangi. Namun, sebelum masuk ke mobilnya, polisi itu bertindak yang mengejutkan sejumlah pengendara lainnya: mematahkan spion Honda City.
Peristiwa yang membuat geleng-geleng kepala ini terjadi di perempatan Kedung Halang, Kota Bogor sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu (29/12/2012). Kejadiannya begitu cepat sekitar 30 detik, saat lampu traffic light berwarna merah.
Seorang pengendara bernama Noko melihat jelas kejadian ini. Dia juga mengabadikannya dengan kamera ponselnya. Foto-foto peristiwa itu pun dikirimkan ke detikcom.
Ini Dia Letak 16 Panggung Jakarta Night Festival dan Hiburannya
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Menyambut tahun baru 2013, Pemprov DKI Jakarta memanjakan warganya dengan membangun 16 panggung hiburan di sepanjang Balaikota-Jalan MH Thamrin-Jalan Sudirman. Masyarakat tinggal pilih melihat pentas musik sesuai selera, dari musik untuk anak muda hingga orang tua.
Ini dia 16 lokasi panggung berdasarkan website Polda Metro Jaya, Sabtu (29/12/2012):
1. Balaikota DKI Jakarta dengan panitia dari Biro Umum dan Satpol PP menampilkan homeband Satpol PP.
2. Pintu Barat Daya Monas atau di seberang gedung Indosat. Penyelenggaraan pesta di panggung ini dilakukan Walikota Jakarta Pusat menampilkan musik gambus/musik islami.
3. Di depan Bank Mandiri dengan panitia pelaksana PT Pembangunan Sarana Jaya menampilkan musik keroncong.
4. Di depan Gedung Jaya dengan panitia pelaksana dari PT Pembangunan Jaya menampilkan musik daerah.
5. Di depan gedung BII dengan panitia pelaksana dari PT Jakarta Propertindo menampilkan band pop.
6. Di depan gedung EX dengan penyelenggara dari PT MRT menampilkan musik gambang kromong.
7. Bundaran Hotel Indonesia dengan penyelenggara dari Biro Umum dan Disparbud yang menampilkan band The Changcutters.
8. Jalan Purworejo didirikan oleh Bank DKI menampilkan musik daerah.
9. Di depan gedung UOB dengan panitia penyelenggara PD Pasar Jaya menampilkan musik dangdut.
10. Di Dukuh Atas dengan penyelenggara dari PT Jakarta Tourisindo menampilkan musik campur sari.
11. Di depan gedung Toyota dengan panitia penyelenggara dari Dinas Pelayanan Pajak menampilkan angklung dan musik daerah.
12. Di depan gedung Chase Plaza yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Energi menampilkan keroncong.
13. Depan Hotel Le Meridien dengan panitia Dinas Pertamanan menampilkan musik musik campur sari.
14. Di depan gedung Manulife dengan panitia Dinas Pendidikan yang akan diisi band pop (pensi)
15. Di depan Pertigaan Bendungan Hilir dengan penyelenggara dari Dinas Olahraga dan Pemuda menampilkan musik gambang kromong.
16. Di depan gedung kampus Atmajaya dengan penyelenggara Walikota Jakarta Selatan dengan musik dangdut.
Selain itu, juga akan diselenggarakan karnaval di sepanjang jalan yang akan diikuti oleh komunitas sepeda, seni budaya, lampion dan marching band.
Jakarta - Menyambut tahun baru 2013, Pemprov DKI Jakarta memanjakan warganya dengan membangun 16 panggung hiburan di sepanjang Balaikota-Jalan MH Thamrin-Jalan Sudirman. Masyarakat tinggal pilih melihat pentas musik sesuai selera, dari musik untuk anak muda hingga orang tua.
Ini dia 16 lokasi panggung berdasarkan website Polda Metro Jaya, Sabtu (29/12/2012):
1. Balaikota DKI Jakarta dengan panitia dari Biro Umum dan Satpol PP menampilkan homeband Satpol PP.
2. Pintu Barat Daya Monas atau di seberang gedung Indosat. Penyelenggaraan pesta di panggung ini dilakukan Walikota Jakarta Pusat menampilkan musik gambus/musik islami.
3. Di depan Bank Mandiri dengan panitia pelaksana PT Pembangunan Sarana Jaya menampilkan musik keroncong.
4. Di depan Gedung Jaya dengan panitia pelaksana dari PT Pembangunan Jaya menampilkan musik daerah.
5. Di depan gedung BII dengan panitia pelaksana dari PT Jakarta Propertindo menampilkan band pop.
6. Di depan gedung EX dengan penyelenggara dari PT MRT menampilkan musik gambang kromong.
7. Bundaran Hotel Indonesia dengan penyelenggara dari Biro Umum dan Disparbud yang menampilkan band The Changcutters.
8. Jalan Purworejo didirikan oleh Bank DKI menampilkan musik daerah.
9. Di depan gedung UOB dengan panitia penyelenggara PD Pasar Jaya menampilkan musik dangdut.
10. Di Dukuh Atas dengan penyelenggara dari PT Jakarta Tourisindo menampilkan musik campur sari.
11. Di depan gedung Toyota dengan panitia penyelenggara dari Dinas Pelayanan Pajak menampilkan angklung dan musik daerah.
12. Di depan gedung Chase Plaza yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Energi menampilkan keroncong.
13. Depan Hotel Le Meridien dengan panitia Dinas Pertamanan menampilkan musik musik campur sari.
14. Di depan gedung Manulife dengan panitia Dinas Pendidikan yang akan diisi band pop (pensi)
15. Di depan Pertigaan Bendungan Hilir dengan penyelenggara dari Dinas Olahraga dan Pemuda menampilkan musik gambang kromong.
16. Di depan gedung kampus Atmajaya dengan penyelenggara Walikota Jakarta Selatan dengan musik dangdut.
Selain itu, juga akan diselenggarakan karnaval di sepanjang jalan yang akan diikuti oleh komunitas sepeda, seni budaya, lampion dan marching band.
Jumat, 28 Desember 2012
Pejabat Juga Kena Aturan Car Free Night
VIVAnews - Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono, menyampaikan bahwa car free night diberlakukan untuk pejabat negara. Mereka juga tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor dan melintas dijalur tersebut.
"Diterapkan untuk
semuanya termasuk pejabat dan polisinya. Kan bisa naik sepeda, jalan
atau memakai sepatu roda juga seperti masyarakat. Jadi untuk di ring
satu tidak boleh naik kendaraan, sementara di ring dua diperbolehkan
menggunakan kendaraan," ujar Wahyono, Jumat 28 Desember 2012.
Wahyono mengatakan bahwa
kawasan ring satu yang dimaksud adalah jalur Sudirman - Thamrin. Tempat
itu akan menjadi pusat konsentrasi massa karena pusat acara digelar di
Bunderan Hotel Indonesia.
Dijadwalkan, acara itu
dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kapolda Metro Jaya
Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno dan Pangdam Jaya Mayjen TNI E.
Hudawi Lubis.
Wahyono menambahkan bahwa
kepolisian akan menutup total baik dijalur utama maupun jalur lambat
pukul 19.00 WIB. "Jadi pada pukul 01.00 WIB usai malam pergantian tahun
kami akan ingatkan bahwa 02.00 WIB acara akan selesai dan dihimbau untuk
membubarkan diri dari tempat tersebut dan masyarakat lainnya bisa
kembali menggunakan jalanan itu," jelas Wahyono.
Dia melanjutkan, untuk
panggung hiburan akan ditempatkan di depan Bank Mandiri, Gedung Jaya,
Gedung UOB, Jalan Purworejo, Dukuh Atas, Depan gedung Toyota, Manulife,
Chase Plasa dan Pertigaan Benhil.
"Semua hiburan tersebut
diselenggarakan oleh Pemprov DKI,"katanya. Selain itu, masyarakat juga
bisa memanfaatkan kantung-kantung parkir yang sudah disediakan.
Seandainya memang tidak mendapatkan parkir maka Polda Metro Jaya
menyiapkan lapangan untuk lokasi parkir yang dibuka selama 24 jam.
Sementara, terkait
masalah kesehatan pihaknya juga telah menyiapkan ambulan untuk
mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. "Kalau memang
masih ada yang bandel masuk dengan kendaraan, maka akan kami tindak
tegas," tukasnya.
PTUN Pelajari Berkas Gugatan Aceng Fikri
VIVAnews - Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jawa Barat, Muhammad, menjelaskan bahwa berkas gugatan Aceng
Fikri terhadap DPRD Garut akan dipelajari.
"Kami baru awal penelitian kelengkapan berkas administrasi. Mungkin setelah tahun baru penelitian sudah selesai," ujar Muhammad di PTUN Bandung, Rabu 26 Desember 2012.
Penelitian berkas itu akan dilanjutkan dengan proses penilaian kelayakan perkara untuk disidangkan. Muhammad tak bisa memastikan perkembangan gugatan yang diajukan Aceng tersebut. "Belum bisa dibicarakan sekarang. Nantilah, ini kan prosesnya masih panjang," kata Muhammad.
Perkara yang masuk ke PTUN, lanjut Muhammad, harus diselesaikan dengan maksimal dalam waktu enam bulan sejak perkara masuk. "Pokoknya kita beri pelayanan terbaik bagi semua pencari keadilan," tandasnya.
Sebelumnya, setelah dipecat dari jabatan Bupati Garut, Aceng Fikri menggugat balik DPRD Garut. Melalui tim pengacaranya, gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat, Rabu 26 Desember 2012.
"Karena berdasarkan analisa dari kuasa hukum saya ada kejanggalan dari cara kerja Pansus," kata Aceng, di kantornya, Rabu 26 Desember 2012. (sj)
"Kami baru awal penelitian kelengkapan berkas administrasi. Mungkin setelah tahun baru penelitian sudah selesai," ujar Muhammad di PTUN Bandung, Rabu 26 Desember 2012.
Penelitian berkas itu akan dilanjutkan dengan proses penilaian kelayakan perkara untuk disidangkan. Muhammad tak bisa memastikan perkembangan gugatan yang diajukan Aceng tersebut. "Belum bisa dibicarakan sekarang. Nantilah, ini kan prosesnya masih panjang," kata Muhammad.
Perkara yang masuk ke PTUN, lanjut Muhammad, harus diselesaikan dengan maksimal dalam waktu enam bulan sejak perkara masuk. "Pokoknya kita beri pelayanan terbaik bagi semua pencari keadilan," tandasnya.
Sebelumnya, setelah dipecat dari jabatan Bupati Garut, Aceng Fikri menggugat balik DPRD Garut. Melalui tim pengacaranya, gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat, Rabu 26 Desember 2012.
"Karena berdasarkan analisa dari kuasa hukum saya ada kejanggalan dari cara kerja Pansus," kata Aceng, di kantornya, Rabu 26 Desember 2012. (sj)
Kamis, 27 Desember 2012
Ahok Dukung Menkes Usut Sinetron yang Syuting di ICU RSAB Harapan Kita
Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Kasus meninggalnya seorang pasien penderita Leukemia di RSAB Harapan Kita ternyata telah sampai ke Balaikota. Menanggapi hal tersebut, wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendukung Menteri Kesehatan untuk memperhatikan kasus ini.
"Paling kita kalau bertemu Menteri Kesehatan paling ya kita minta diperhatikan," ujar Ahok ketika ditemu wartawan di Balaikota, Kamis (27/12/2012).
Akan tetapi, lanjut ahok, Pemprov DKI tidak dapat memberikan sanksi terkait kasus ini, karena menurutnya hal tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan.
"Kita tidak bisa memberikan sanksi, karena itu urusan Kementerian (kesehatan). Sama seperti RSCM, kita juga gak bisa kasih sanksi," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi terkait kasus meninggalnya Ayu Tria (9) di RSAB Harapan Kita, ketika disaat yang sama juga tengah berlangsung syuting sinetron Love in Paris.
Jakarta - Kasus meninggalnya seorang pasien penderita Leukemia di RSAB Harapan Kita ternyata telah sampai ke Balaikota. Menanggapi hal tersebut, wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendukung Menteri Kesehatan untuk memperhatikan kasus ini.
"Paling kita kalau bertemu Menteri Kesehatan paling ya kita minta diperhatikan," ujar Ahok ketika ditemu wartawan di Balaikota, Kamis (27/12/2012).
Akan tetapi, lanjut ahok, Pemprov DKI tidak dapat memberikan sanksi terkait kasus ini, karena menurutnya hal tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan.
"Kita tidak bisa memberikan sanksi, karena itu urusan Kementerian (kesehatan). Sama seperti RSCM, kita juga gak bisa kasih sanksi," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi terkait kasus meninggalnya Ayu Tria (9) di RSAB Harapan Kita, ketika disaat yang sama juga tengah berlangsung syuting sinetron Love in Paris.
KPK Lakukan Kajian Untuk Mensinergikan UU Tipikor dan UU HAM
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Tindakan pencegahan termasuk salah satu elemen penting dalam mengentaskan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian untuk mensinergikan UU Tipikor dengan UU Hak Asasi Manusia (HAM).
"KPK akan mulai penerapan pasal-pasal korupsi yang kumulatif. Ke depan terbuka untuk UU HAM. Kerangka ini akan dibangun melalui kajian di pencegahan," kata Busyro, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2012).
Busyro mengatakan, saat ini KPK masih dalam tahap membangun teorinya. "Kami sedang mengarah ke sana, sedang membangun basis teorinya dulu. Nanti kalau sudah dilakukan kajian dengan sejumlah pakar, kami terapkan," ujarnya.
Menurut Busyro, jika kedua UU ini benar-benar ke depan dapat disinergikan, Indonesia akan menjadi negara pertama yang menerapkannya.
"Ini relatif baru, jika dikabulkan hakim, itu prestasi. Indonesia baru mengawali. Di luar negeri pelanggaran HAM rendah (kenapa belum diterapkan)," ungkap Busyro.
Jakarta - Tindakan pencegahan termasuk salah satu elemen penting dalam mengentaskan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian untuk mensinergikan UU Tipikor dengan UU Hak Asasi Manusia (HAM).
"KPK akan mulai penerapan pasal-pasal korupsi yang kumulatif. Ke depan terbuka untuk UU HAM. Kerangka ini akan dibangun melalui kajian di pencegahan," kata Busyro, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2012).
Busyro mengatakan, saat ini KPK masih dalam tahap membangun teorinya. "Kami sedang mengarah ke sana, sedang membangun basis teorinya dulu. Nanti kalau sudah dilakukan kajian dengan sejumlah pakar, kami terapkan," ujarnya.
Menurut Busyro, jika kedua UU ini benar-benar ke depan dapat disinergikan, Indonesia akan menjadi negara pertama yang menerapkannya.
"Ini relatif baru, jika dikabulkan hakim, itu prestasi. Indonesia baru mengawali. Di luar negeri pelanggaran HAM rendah (kenapa belum diterapkan)," ungkap Busyro.
MA Akui Tidak Mudah Awasi Hakim
INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah hakim yang melakukan pelangggaran
hingga menjadi sorotan masyarakat membawa citra buruk bagi lembaga
peradilan di mata masyarakat. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali
mengakui tidak mudah mengawasi hakim yang jumlahnya ribuan dan tersebar
di seluruh Indonesia.
"Saya kira pengawasan sudah cukup, namanya manusia ya tidak segampang mengawasi binatang, manusia itu penuh akal cerdik, kita pengawas tidak boleh lemah terhadap akal cerdik," ujar Hatta dalam acara jumpa pers di Mahkamah Agung, Kamis (27/12/2012).
Menurut Hatta, selama ini MA sudah melakukan pengawasan yang baik, bahkan terus meningkatkan pengawasan dari masa ke masa. "Jangan khawatir, pengawasan makin kita kuatkan, ada 40 orang pengawas dari hakim tinggi di seluruh Indonesia," tambah Hatta.
Hatta juga mengatakan, MA akan meningkatkan pengawasan pada hakim. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan PP no 94/2012 tentang kenaikan kesejahteraan hakim. "Pimpinan MA berbulat tekad dengan kepercayaan seperti itu maka kita harus lebih giat untuk melaksanakan pengawasan," ujarnya. [mvi]
"Saya kira pengawasan sudah cukup, namanya manusia ya tidak segampang mengawasi binatang, manusia itu penuh akal cerdik, kita pengawas tidak boleh lemah terhadap akal cerdik," ujar Hatta dalam acara jumpa pers di Mahkamah Agung, Kamis (27/12/2012).
Menurut Hatta, selama ini MA sudah melakukan pengawasan yang baik, bahkan terus meningkatkan pengawasan dari masa ke masa. "Jangan khawatir, pengawasan makin kita kuatkan, ada 40 orang pengawas dari hakim tinggi di seluruh Indonesia," tambah Hatta.
Hatta juga mengatakan, MA akan meningkatkan pengawasan pada hakim. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan PP no 94/2012 tentang kenaikan kesejahteraan hakim. "Pimpinan MA berbulat tekad dengan kepercayaan seperti itu maka kita harus lebih giat untuk melaksanakan pengawasan," ujarnya. [mvi]
KY Telusuri Rekening Hakim Imran dan Nyak Pha
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY),
Imam Anshori Saleh menegaskan pihaknya sudah meminta Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekening hakim agung
Imron Anwari dan hakim agung Nyak Pha.
Kedua hakim agung yang merupakan majelis hakim dalam perkara pembatalan vonis mati bandar narkoba, Hengky Gunawan ini diduga menerima sejumlah uang dari perkara yang mereka tangani.
"Permohonan penelusuran ke PPATK sudah kita ajukan," kata Imam saat dihubungi wartawan, Rabu (26/12/12).
Menurut Imam, KY juga sudah melakukan investigasi terhadap dua hakim tersebut, dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait. "Yang sifatnya langkah-langkah penelusuran sudah kita lakukan,” jelas Imam.
Hakim Imran Anwari dan Hakim Nyak Pha merupakan majelis hakim yang ikut memutus vonis bagi Hengky Gunawan, bersama Ahmad Yamani. Putusan tersebut terbukti dipalsukan oleh Yamani dan berakibat pemecatan secara tidak hormat. Imran dan Nyak Pha ini juga diduga terlibat dalam pemalsuan vonis tersebut, meski hingga saat ini belum ada bukti kuat. [tjs]
Kedua hakim agung yang merupakan majelis hakim dalam perkara pembatalan vonis mati bandar narkoba, Hengky Gunawan ini diduga menerima sejumlah uang dari perkara yang mereka tangani.
"Permohonan penelusuran ke PPATK sudah kita ajukan," kata Imam saat dihubungi wartawan, Rabu (26/12/12).
Menurut Imam, KY juga sudah melakukan investigasi terhadap dua hakim tersebut, dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait. "Yang sifatnya langkah-langkah penelusuran sudah kita lakukan,” jelas Imam.
Hakim Imran Anwari dan Hakim Nyak Pha merupakan majelis hakim yang ikut memutus vonis bagi Hengky Gunawan, bersama Ahmad Yamani. Putusan tersebut terbukti dipalsukan oleh Yamani dan berakibat pemecatan secara tidak hormat. Imran dan Nyak Pha ini juga diduga terlibat dalam pemalsuan vonis tersebut, meski hingga saat ini belum ada bukti kuat. [tjs]
KPK Heran Ada Istri yang Dukung Suami untuk Korupsi
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK tak memungkiri kalau untuk tahun 2012 ini tersangka korupsi dari kalangan perempuan cukup banyak. Tetapi bukan itu yang jadi pertanyaan besar. Mengapa ada keluarga, suami istri yang saling dukung dalam korupsi.
"Ketika kita melihat, kos-kosan di KPK banyak perempuan. Bahkan ada suami didukung istri untuk kasus korupsi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers akhir tahun di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Busyro melanjutkan, dengan fenomena itu, pergerakan reproduksi korupsi kini telah mnenyentuh akar utama, yakni keluarga.
"Kita mengambil sampel bagaimana relasi suami, istri, dan anak. Sejauh ini dalam rumah tangga tidak ada konsep yang betul mengenai aturan pernikahan," urainya.
Contoh nyata dalam korupsi yang melibatkan keluarga, KPK mengambil kasus Alquran. Dalam perkara ini, KPK menjadikan Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya sebagai tersangka.
"Dalam kasus percetakan Alquran, suami, anak, dan kemungkinan istri," tuturnya.
Pada 2013, meminimalisir kasus korupsi seperti itu, KPK akan menggunakan role model daerah percontohan mencegah korupsi seperti itu.
Jakarta - KPK tak memungkiri kalau untuk tahun 2012 ini tersangka korupsi dari kalangan perempuan cukup banyak. Tetapi bukan itu yang jadi pertanyaan besar. Mengapa ada keluarga, suami istri yang saling dukung dalam korupsi.
"Ketika kita melihat, kos-kosan di KPK banyak perempuan. Bahkan ada suami didukung istri untuk kasus korupsi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers akhir tahun di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Busyro melanjutkan, dengan fenomena itu, pergerakan reproduksi korupsi kini telah mnenyentuh akar utama, yakni keluarga.
"Kita mengambil sampel bagaimana relasi suami, istri, dan anak. Sejauh ini dalam rumah tangga tidak ada konsep yang betul mengenai aturan pernikahan," urainya.
Contoh nyata dalam korupsi yang melibatkan keluarga, KPK mengambil kasus Alquran. Dalam perkara ini, KPK menjadikan Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya sebagai tersangka.
"Dalam kasus percetakan Alquran, suami, anak, dan kemungkinan istri," tuturnya.
Pada 2013, meminimalisir kasus korupsi seperti itu, KPK akan menggunakan role model daerah percontohan mencegah korupsi seperti itu.
BPK telusuri kasus Hambalang dari risalah rapat
Jakarta (ANTARA
News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan akan menelusuri awal
munculnya kasus dugaan korupsi proyek Hambalang berdasarkan risalah
rapat antara Komisi X dan Pokja Anggaran Komisi X terkait pendanaan
proyek tersebut.
"Seluruh bahan yang ingin kita dapatkan di entitas-entitas terkait, seperti risalah rapat dan rekaman persidangan sudah diminta dan sekarang sedang ditranskrip," kata Anggota III BPK Agung Firman Sampurna saat temu media di Gedung BPK di Jakarta, Kamis.
Agung menuturkan, risalah dan rekaman tersebut akan menjadi dasar bagi BPK untuk menelusuri proses pengajuan kontrak tahun jamak yang dinilai menjadi awal persoalan kasus Hambalang.
"Bahan-bahan yang diterima auditor dari DPR akan segera diklarifikasi kepada para anggota DPR yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan proyek Hambalang," ujar Agung.
Agung mengatakan BPK sudah menampilkan data terkait proyek Hambalang dan akan diklarifikasi kepada anggota DPR.
"Saya dengar mereka (anggota DPR) akan diwawancara," katanya.
BPK sempat menyatakan bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan risalah rapat proyek Hambalang antara Komisi X dan Pokja Anggaran Komisi X dari DPR.
Padahal, dengan adanya risalah tersebut kemungkinan akan diketahui siapa anggota Dewan yang berkepentingan dalam proyek Hambalang.
"Seluruh bahan yang ingin kita dapatkan di entitas-entitas terkait, seperti risalah rapat dan rekaman persidangan sudah diminta dan sekarang sedang ditranskrip," kata Anggota III BPK Agung Firman Sampurna saat temu media di Gedung BPK di Jakarta, Kamis.
Agung menuturkan, risalah dan rekaman tersebut akan menjadi dasar bagi BPK untuk menelusuri proses pengajuan kontrak tahun jamak yang dinilai menjadi awal persoalan kasus Hambalang.
"Bahan-bahan yang diterima auditor dari DPR akan segera diklarifikasi kepada para anggota DPR yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan proyek Hambalang," ujar Agung.
Agung mengatakan BPK sudah menampilkan data terkait proyek Hambalang dan akan diklarifikasi kepada anggota DPR.
"Saya dengar mereka (anggota DPR) akan diwawancara," katanya.
BPK sempat menyatakan bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan risalah rapat proyek Hambalang antara Komisi X dan Pokja Anggaran Komisi X dari DPR.
Padahal, dengan adanya risalah tersebut kemungkinan akan diketahui siapa anggota Dewan yang berkepentingan dalam proyek Hambalang.
73 hakim dihukum disiplin pada 2012
Jakarta (ANTARA
News) - Mahkamah Agung (MA) menjatuhi hukuman disiplin kepada 73 hakim
selama 2012 atau naik jumlahnya dibanding 2011 yang tercatat 53 hakim.
"Ada peningkatan karena kami telah melibatkan pimpinan pengadilan banding untuk proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing," kata Ketua MA, Hatta Ali, saat konperensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan pihaknya telah memberikan sanksi kepada 160 orang, dan paling banyak diberikan kepada hakim.
Selain diberikan kepada hakim, sanksi juga diberikan kepada panitera, panitera muda, panitera pengganti, pejabat struktural/fungsional, pegawai negeri sipil (PNS) selaku staf, juru sita dan juru sita pengganti.
Hatta menegaskan bahwa pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim dan mengambil tindakan tegas bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.
"Apalagi, setelah dikeluarkannya PP nomor 94/2012 yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hakim, maka pimpinan MA berbulat tekad lebih giat untuk melaksanakan pengawasan," katanya.
Ia menegaskan bahwa dalam menegakkan disiplin pihaknya tidak main-main, hal ini terlihat dengan banyaknya hakim yang diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
"Kalau tidak salah lima hakim, dan yang paling menarik adalah Ahmad Yamani yang telah diberhentikan dengan tidak hormat," ungkapnya.
Hatta mengungkapkan, pihaknya tidak bisa mentolelir kesalahan yang dibuat, walaupun Ahmad Yamani sudah mengabdi menjadi hakim selama 42 tahun.
Untuk itu, MA juga berkomitmen untuk menguatkan pengawasan terhadap hakim dan aparat pendukungnya.
"Pengawasan makin kami kuatkan, ada 40 orang dari hakim tinggi di seluruh Indonesia," katanya.
Badan Pengawas itu dibantu oleh pimpinan pengadilan tinggi (PT) di seluruh wilayah.
"Tanpa didukung pimpinan PT, maka 40 ini kurang karena harus mengawasi sekitar 8.000 hakim yang tersebar di sekitar 600 lebih pengadilan umum, agama , tata usaha negara (TUN) dan militer," katanya menambahkan.
"Ada peningkatan karena kami telah melibatkan pimpinan pengadilan banding untuk proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing," kata Ketua MA, Hatta Ali, saat konperensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan pihaknya telah memberikan sanksi kepada 160 orang, dan paling banyak diberikan kepada hakim.
Selain diberikan kepada hakim, sanksi juga diberikan kepada panitera, panitera muda, panitera pengganti, pejabat struktural/fungsional, pegawai negeri sipil (PNS) selaku staf, juru sita dan juru sita pengganti.
Hatta menegaskan bahwa pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim dan mengambil tindakan tegas bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.
"Apalagi, setelah dikeluarkannya PP nomor 94/2012 yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hakim, maka pimpinan MA berbulat tekad lebih giat untuk melaksanakan pengawasan," katanya.
Ia menegaskan bahwa dalam menegakkan disiplin pihaknya tidak main-main, hal ini terlihat dengan banyaknya hakim yang diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
"Kalau tidak salah lima hakim, dan yang paling menarik adalah Ahmad Yamani yang telah diberhentikan dengan tidak hormat," ungkapnya.
Hatta mengungkapkan, pihaknya tidak bisa mentolelir kesalahan yang dibuat, walaupun Ahmad Yamani sudah mengabdi menjadi hakim selama 42 tahun.
Untuk itu, MA juga berkomitmen untuk menguatkan pengawasan terhadap hakim dan aparat pendukungnya.
"Pengawasan makin kami kuatkan, ada 40 orang dari hakim tinggi di seluruh Indonesia," katanya.
Badan Pengawas itu dibantu oleh pimpinan pengadilan tinggi (PT) di seluruh wilayah.
"Tanpa didukung pimpinan PT, maka 40 ini kurang karena harus mengawasi sekitar 8.000 hakim yang tersebar di sekitar 600 lebih pengadilan umum, agama , tata usaha negara (TUN) dan militer," katanya menambahkan.
Korupsi Sistematis, Pencegahannya Juga Harus Sistematis
RMOL. Korupsi di Indonesia tidak terjadi akibat ulah seorang
pelaku saja. Namun, uang negara dicuri dengan terorganisir dan
sistematis.
Begitu disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas dalam acara jumpa pers akhir tahun kinerja KPK 2012 di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12).
Korupsi terjadi, kata Busyro, masih didominasi di lembaga-lembaga negara seperti, DPR, DPRD, kepala daerah, birokrat, dan politisi. Sedangkan anggaran yang dicuri mencakup anggaran di Kementerian, BUMN, BUMD, dan lain-lain.
Korupsi para pemangku jabatan ini, ujar Busyro, semakin kuat jika pencegahan korupsi tidak dilakukan dengan tidak sistematis. Maka setidaknya, KPK sudah berupaya melakukan peningkatan sistem integritas dengan baik dengan sejumlah instansi negara sumber korupsi tersebut.
"Sekarang sangat intensif melakukan kerja sama dengan lemnaga-lembaga negara untuk menguatkan istem integritas guna meminimalisir kasus korupsi di beberapa lembaga negara," demikian wakil ketua KPK bidang Pencegahan itu. [dem]
Begitu disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas dalam acara jumpa pers akhir tahun kinerja KPK 2012 di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12).
Korupsi terjadi, kata Busyro, masih didominasi di lembaga-lembaga negara seperti, DPR, DPRD, kepala daerah, birokrat, dan politisi. Sedangkan anggaran yang dicuri mencakup anggaran di Kementerian, BUMN, BUMD, dan lain-lain.
Korupsi para pemangku jabatan ini, ujar Busyro, semakin kuat jika pencegahan korupsi tidak dilakukan dengan tidak sistematis. Maka setidaknya, KPK sudah berupaya melakukan peningkatan sistem integritas dengan baik dengan sejumlah instansi negara sumber korupsi tersebut.
"Sekarang sangat intensif melakukan kerja sama dengan lemnaga-lembaga negara untuk menguatkan istem integritas guna meminimalisir kasus korupsi di beberapa lembaga negara," demikian wakil ketua KPK bidang Pencegahan itu. [dem]
Penambahan 26 penyidik KPK Januari 2013
Jakarta (ANTARA
News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendapat tambahan 26
orang penyidik baru yang akan bertugas pada Januari 2013 setelah melalui
penyaringan internal.
"Januari nanti KPK akan tambahan penyidik baru dari internal, 26 orang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa 26 orang penyidik baru tersebut pada Januari nanti akan menjalani praktek kerja lapangan dan ikut menyidik kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
"Semacam tandem dulu (bersama penyidik lain)," ujar Johan.
Beberapa waktu lalu dalam sebuah konferensi pers pada 15 Oktober 2012 Johan Budi juga sempat mengabarkan bahwa proses rekrutmen penyidik internal KPK sudah meloloskan 30 orang dari 65 orang calon.
Maka ada pengurangan jumlah penyidik internal baru dari 30 menjadi 26 orang saja.
Johan juga sempat mengatakan bahwa penyidik baru tersebut mulai mengikuti pelatihan selama tiga bulan sejak Oktober di beberapa tempat salah satunya tempat pelatihan diklat Mahkamah Agung.
Johan menyatakan bahwa kapasitas hasil rekrutmen penyidik internal KPK tersebut tidak meragukan dengan pengalaman yang cukup.
Beberapa penyidik baru tersebut ada yang pernah mengikuti pelatihan dari Federal Bureau of Investigation (FBI) atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat di Australia, Korea Selatan dan Hong Kong.
Selain itu mereka juga telah mengikuti pengenalan teknologi peralatan mutakhir yang selama ini digunakan FBI.
Penyidik KPK kembali berkurang menyusul pengunduran diri dua orang lagi penyidik dari Polri di KPK pada 13 Desember 2012.
Dengan mundurnya dua penyidik Polri tersebut, total tinggal 50 penyidik asal Polri yang bertugas di KPK untuk menangani 34 kasus yang tengah diusut oleh KPK.
Sebelumnya, pada Oktober 2012, 20 penyidik ditarik oleh Polri, tapi 5 di antaranya memutuskan tetap berada di KPK sedangkan pada 2 November ada juga 6 penyidik Polri di KPK yang mundur.
Kemudian pada 30 November 2012, Mabes Polri juga tidak memperpanjang masa tugas 13 personel penyidik yang bekerja di KPK, dengan 6 orang masuk dalam penyidik internal KPK, sehingga total ada 27 penyidik Polri yang kembali ke Polri dalam periode Oktober-Desember 2012.
"Januari nanti KPK akan tambahan penyidik baru dari internal, 26 orang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa 26 orang penyidik baru tersebut pada Januari nanti akan menjalani praktek kerja lapangan dan ikut menyidik kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
"Semacam tandem dulu (bersama penyidik lain)," ujar Johan.
Beberapa waktu lalu dalam sebuah konferensi pers pada 15 Oktober 2012 Johan Budi juga sempat mengabarkan bahwa proses rekrutmen penyidik internal KPK sudah meloloskan 30 orang dari 65 orang calon.
Maka ada pengurangan jumlah penyidik internal baru dari 30 menjadi 26 orang saja.
Johan juga sempat mengatakan bahwa penyidik baru tersebut mulai mengikuti pelatihan selama tiga bulan sejak Oktober di beberapa tempat salah satunya tempat pelatihan diklat Mahkamah Agung.
Johan menyatakan bahwa kapasitas hasil rekrutmen penyidik internal KPK tersebut tidak meragukan dengan pengalaman yang cukup.
Beberapa penyidik baru tersebut ada yang pernah mengikuti pelatihan dari Federal Bureau of Investigation (FBI) atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat di Australia, Korea Selatan dan Hong Kong.
Selain itu mereka juga telah mengikuti pengenalan teknologi peralatan mutakhir yang selama ini digunakan FBI.
Penyidik KPK kembali berkurang menyusul pengunduran diri dua orang lagi penyidik dari Polri di KPK pada 13 Desember 2012.
Dengan mundurnya dua penyidik Polri tersebut, total tinggal 50 penyidik asal Polri yang bertugas di KPK untuk menangani 34 kasus yang tengah diusut oleh KPK.
Sebelumnya, pada Oktober 2012, 20 penyidik ditarik oleh Polri, tapi 5 di antaranya memutuskan tetap berada di KPK sedangkan pada 2 November ada juga 6 penyidik Polri di KPK yang mundur.
Kemudian pada 30 November 2012, Mabes Polri juga tidak memperpanjang masa tugas 13 personel penyidik yang bekerja di KPK, dengan 6 orang masuk dalam penyidik internal KPK, sehingga total ada 27 penyidik Polri yang kembali ke Polri dalam periode Oktober-Desember 2012.
Priiit! Ratusan Pemotor Nekat yang Masuk Jalur TransJ kena Tilang
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - 'Keasyikan' pemotor menikmati jalur khusus TransJ tidak lama. Petugas kepolisian datang dan melakukan razia. Ratusan pemotor pun kena tilang. Priiit!
Pantauan detikcom, Kamis (27/12/2012) sejak pukul 09.45 WIB, 10 petugas dari Polda Metro Jaya beraksi menilang para pemotor nekat yang masuk ke jalur Buncit arah Mampang. Sejumlah mobil pribadi dan Kopaja juga kena dirazia.
Yang menarik, kali ini separator jalur TransJ sudah ditinggikan. Jadi biasanya, dahulu begitu melihat polisi melakukan razia, para pemotor bisa menggotong motor mereka keluar jalur. Tapi kini jalur TransJ sudah ditinggikan sampai 50 Cm, alhasil sanksi tilang pun mesti dijalani.
Para pemotor dan pengemudi mobil yang kena tilang tak bisa berkelit. Polisi pun melakukan tilang dengan segera memberikan surat dan mengambil SIM. Bukan apa-apa, antrean pemotor yang menumpuk di jalur TransJ amat banyak.
Sebelumnya sejak pagi, ratusan pemotor bebas melenggang di jalur itu. Bahkan, sekitar pukul 08.00 WIB, jalur TransJ dari arah Buncit ke Mampang seolah menjadi jalur khusus pemotor.
Jakarta - 'Keasyikan' pemotor menikmati jalur khusus TransJ tidak lama. Petugas kepolisian datang dan melakukan razia. Ratusan pemotor pun kena tilang. Priiit!
Pantauan detikcom, Kamis (27/12/2012) sejak pukul 09.45 WIB, 10 petugas dari Polda Metro Jaya beraksi menilang para pemotor nekat yang masuk ke jalur Buncit arah Mampang. Sejumlah mobil pribadi dan Kopaja juga kena dirazia.
Yang menarik, kali ini separator jalur TransJ sudah ditinggikan. Jadi biasanya, dahulu begitu melihat polisi melakukan razia, para pemotor bisa menggotong motor mereka keluar jalur. Tapi kini jalur TransJ sudah ditinggikan sampai 50 Cm, alhasil sanksi tilang pun mesti dijalani.
Para pemotor dan pengemudi mobil yang kena tilang tak bisa berkelit. Polisi pun melakukan tilang dengan segera memberikan surat dan mengambil SIM. Bukan apa-apa, antrean pemotor yang menumpuk di jalur TransJ amat banyak.
Sebelumnya sejak pagi, ratusan pemotor bebas melenggang di jalur itu. Bahkan, sekitar pukul 08.00 WIB, jalur TransJ dari arah Buncit ke Mampang seolah menjadi jalur khusus pemotor.
Wah, LIRA Buka Pengaduan Istri Simpanan Pejabat
INILAH.COM, Surabaya - Banyaknya perempuan yang jadi
istri simpanan atau dikawin siri para pejabat telah menggugah Perempuan
LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan Pemudi LIRA untuk melakukan
pembelaan.
Bentuk pembelaannya, yakni, dengan menampung berbagai pengaduan terhadap keluhan maupun tindakan-tindakan yang dinilai merugikan, melecehkan hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kami ingin hak-hak kaum perempuan dilindungi hukum. Kaum perempuan jangan hanya menjadi obyek kaum pria tanpa memikirkan masa depan mereka. Karena setelah kasus Bupati Garut Aceng Fikri, ternyata banyak kaum perempuan ditempatkan pada posisi lemah," tegas Presiden LIRA HM Jusuf Rizal sebagaimana beritajatim.com, Minggu (23/12/2012).
Pengaduan dapat dilakukan melalui hotline komunikasi: (021) 70809494 - 08161954152, Fax : (021) 83792544, Email : dpp.lira@gmail.com atau ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA, Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ, Jl. Dr. Sahardjo 111, Jakarta Selatan 12810. Bisa juga melalui cabang-cabang Lira di Provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Jusuf mengatakan, LIRA nanti akan menampung berbagai pengaduan kaum perempuan yang merasa hak-haknya dirugikan, dilecehkan atau mengalami tindak kekerasan. Selanjutnya Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) LIRA akan melakukan berbagai kajian hukum terhadap permasalahan yang ada.
Ketua Umum Perempuan LIRA Siti Mariani, dan Ketua Umum Pemudi LIRA Saidah Sahla akan menjadi ujung tombak menerima berbagai keluhan itu.
Menurut Jusuf, yang juga Ketua Umum Gerakan Kesetiakawanan Sosial Indonesia (GKSI) itu, banyaknya kaum perempuan yang jadi istri simpanan atau istri siri para pejabat, baik pusat maupun daerah menunjukkan lemahnya penegakan disiplin birokrat pemerintah.
Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu mengambil sikap tegas, agar berbagai kasus yang melecehkan kaum perempuan dapat diminimalisasi.
Lebih jauh dikatakan, berbagai kasus tindakan kesewenang-wenangan kaum pria yang memiliki jabatan strategis sudah sering terjadi, namun masih kurang memperoleh perhatian serius. Penegakan peraturan yang melarang memiliki istri lebih dari satu telah menyuburkan para pejabat publik (eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat BUMN) melakukan perkawinan siri/isteri simpanan.
Berdasarkan keyakinan agama seseorang itu sah-sah saja, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hak-hak kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah, dilecehkan, tindakan kekerasan hingga masa depan yang tidak baik dikarenakan tidak adanya tanggung jawab sang pejabat atau diperlakukan semena-mena seperti yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri.
Masalah istri simpanan atau siri, lanjutnya, seharusnya tidak hanya menjadi sorotan di wilayah pejabat pemerintah di tingkat daerah. Pejabat publik yang duduk menjadi menteri di kabinet SBY juga yang melakukan perselingkuhan harus juga menjadi perhatian.
"Karena tidak sedikit para pejabat pemerintah di level menteri dan dirjen memiliki istri simpanan yang kemudian mampu mempengaruhi kinerjanya, bahkan mendorong perilaku abuse of power," tambahnya. [yeh]
Bentuk pembelaannya, yakni, dengan menampung berbagai pengaduan terhadap keluhan maupun tindakan-tindakan yang dinilai merugikan, melecehkan hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kami ingin hak-hak kaum perempuan dilindungi hukum. Kaum perempuan jangan hanya menjadi obyek kaum pria tanpa memikirkan masa depan mereka. Karena setelah kasus Bupati Garut Aceng Fikri, ternyata banyak kaum perempuan ditempatkan pada posisi lemah," tegas Presiden LIRA HM Jusuf Rizal sebagaimana beritajatim.com, Minggu (23/12/2012).
Pengaduan dapat dilakukan melalui hotline komunikasi: (021) 70809494 - 08161954152, Fax : (021) 83792544, Email : dpp.lira@gmail.com atau ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA, Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ, Jl. Dr. Sahardjo 111, Jakarta Selatan 12810. Bisa juga melalui cabang-cabang Lira di Provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Jusuf mengatakan, LIRA nanti akan menampung berbagai pengaduan kaum perempuan yang merasa hak-haknya dirugikan, dilecehkan atau mengalami tindak kekerasan. Selanjutnya Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) LIRA akan melakukan berbagai kajian hukum terhadap permasalahan yang ada.
Ketua Umum Perempuan LIRA Siti Mariani, dan Ketua Umum Pemudi LIRA Saidah Sahla akan menjadi ujung tombak menerima berbagai keluhan itu.
Menurut Jusuf, yang juga Ketua Umum Gerakan Kesetiakawanan Sosial Indonesia (GKSI) itu, banyaknya kaum perempuan yang jadi istri simpanan atau istri siri para pejabat, baik pusat maupun daerah menunjukkan lemahnya penegakan disiplin birokrat pemerintah.
Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu mengambil sikap tegas, agar berbagai kasus yang melecehkan kaum perempuan dapat diminimalisasi.
Lebih jauh dikatakan, berbagai kasus tindakan kesewenang-wenangan kaum pria yang memiliki jabatan strategis sudah sering terjadi, namun masih kurang memperoleh perhatian serius. Penegakan peraturan yang melarang memiliki istri lebih dari satu telah menyuburkan para pejabat publik (eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat BUMN) melakukan perkawinan siri/isteri simpanan.
Berdasarkan keyakinan agama seseorang itu sah-sah saja, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hak-hak kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah, dilecehkan, tindakan kekerasan hingga masa depan yang tidak baik dikarenakan tidak adanya tanggung jawab sang pejabat atau diperlakukan semena-mena seperti yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri.
Masalah istri simpanan atau siri, lanjutnya, seharusnya tidak hanya menjadi sorotan di wilayah pejabat pemerintah di tingkat daerah. Pejabat publik yang duduk menjadi menteri di kabinet SBY juga yang melakukan perselingkuhan harus juga menjadi perhatian.
"Karena tidak sedikit para pejabat pemerintah di level menteri dan dirjen memiliki istri simpanan yang kemudian mampu mempengaruhi kinerjanya, bahkan mendorong perilaku abuse of power," tambahnya. [yeh]
MA Segera Putuskan Nasib Aceng Fikri
INILAH.COM,
Jakarta - DPRD Garut telah merekomendasikan pemecatan bagi Aceng Fikri
dari jabatan Bupati Garut akibat perilakunya yang dinilai tak pantas
dilakukan oleh seorang pejabat negara.
Namun, Ketua Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Manyur mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima berkas rekomendasi pemberhentian Bupati Garut, Aceng Fikri, dari DPRD Garut.
“Sampai saat ini berkas rekomendasi pemecatan Aceng dari DPRD Garut belum kita terima, tetapi kalau nanti sudah masuk berkas perkara itu akan diterima Direktorat Pranata dan Tata Laksana MA,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (26/12/12).
Setelah MA menerima berkas tersebut, selanjutnya ketua kamar Tata Usaha Negara (TUN) akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan majelis hakim agung yang akan menangani kasus ini. Majelis hakim yang telah ditunjuk tersebut yang akan memutuskan untuk menerima atau menolak rekomendasi pemberhentian Aceng dalam jangka waktu 30 hari.
Apabila dalam putusannya majelis mengabulkan rekomendasi tersebut, selanjutnya putusan akan dikirim kembali ke DPRD Garut untuk diusulkan pemecatan kepada presiden. “Nantinya, setelah diputus, MA akan mengirimkan putusan itu ke DPRD untuk dilakukan proses impeachment (pemakzulan),” jelas Ridwan.
Ridwan juga mengatakan, bahwa keputusan majelis hakim nanti bersifat final. Artinya, jika majelis mengabulkan rekomendasi tersebut, Aceng tidak bisa melakukan upaya hukum lagi. "Nantinya putusan MA ini bersifat final, artinya MA bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Kalau berkasnya sudah masuk akan segera kita putus,” ujar Ridwan. [tjs]
Namun, Ketua Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Manyur mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima berkas rekomendasi pemberhentian Bupati Garut, Aceng Fikri, dari DPRD Garut.
“Sampai saat ini berkas rekomendasi pemecatan Aceng dari DPRD Garut belum kita terima, tetapi kalau nanti sudah masuk berkas perkara itu akan diterima Direktorat Pranata dan Tata Laksana MA,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (26/12/12).
Setelah MA menerima berkas tersebut, selanjutnya ketua kamar Tata Usaha Negara (TUN) akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan majelis hakim agung yang akan menangani kasus ini. Majelis hakim yang telah ditunjuk tersebut yang akan memutuskan untuk menerima atau menolak rekomendasi pemberhentian Aceng dalam jangka waktu 30 hari.
Apabila dalam putusannya majelis mengabulkan rekomendasi tersebut, selanjutnya putusan akan dikirim kembali ke DPRD Garut untuk diusulkan pemecatan kepada presiden. “Nantinya, setelah diputus, MA akan mengirimkan putusan itu ke DPRD untuk dilakukan proses impeachment (pemakzulan),” jelas Ridwan.
Ridwan juga mengatakan, bahwa keputusan majelis hakim nanti bersifat final. Artinya, jika majelis mengabulkan rekomendasi tersebut, Aceng tidak bisa melakukan upaya hukum lagi. "Nantinya putusan MA ini bersifat final, artinya MA bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Kalau berkasnya sudah masuk akan segera kita putus,” ujar Ridwan. [tjs]
Aceng Melawan, Proses di MA Jalan Terus
INILAH.COM,
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan tindakan Bupati
Garut Aceng Fikri menggugat DPRD Garut yang merekomendasikan
pemecatannya, tidak menghambat proses pemberhentiannya.
Proses pemberhentian Aceng dari jabatan Bupati Garut tetap barjalan di Mahkamah Agung. "Nanti biar peradilan yang menguji (gugatan Aceng)," kata Gamawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/12/2012).
Menurutnya, DPRD Garut sudah melalui mekanisme yang benar hingga akhirnya merekomendasikan pemecatan Aceng. "Menurut saya, memang UU mengatakan kewenangan DPRD, malah di PP harus 2/3 dari anggota DPRD yang hadir, 3/4 atau 75 persen menyetujui, jadi ada dasar hukumnyaa juga," katanya.
Gamawan menjelaskan, MA tidak perlu minta masukan Kemendagri atas mekanisme pemecatan Aceng. Rekomendasi DPRD Garut bisa langsung diproses.
"Kan DPRD langsung ke MA, nanti akan ada MA tentukan sikapnya, paling lama 30 hari, bisa lebih cepat," ujarnya.
Dia menegaskan, prosedur yang ditempuh DPRD Garut sudah benar. "Sudah benar, landasan hukum sudah jelas. Kecuali ini masalah terkait pidana, itu masalah kepolisian, kalau terkait masalah pidana tidak lagi DPRD. Jadi terdakwa boleh di nonaktiffkan. Hanya dengan salinan," ujarnya.
Gamawan menegaskan, setelah proses pemecatan Aceng selesai di Mahkamh Agung, maka DPRD akan memberhentikan Aceng Fikri dari jabatannya. Proses pemecatan Aceng di MA hingga kembali lagi ke DPRD Garut memakan waktu maksimal 60 hari. [gus]
Proses pemberhentian Aceng dari jabatan Bupati Garut tetap barjalan di Mahkamah Agung. "Nanti biar peradilan yang menguji (gugatan Aceng)," kata Gamawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/12/2012).
Menurutnya, DPRD Garut sudah melalui mekanisme yang benar hingga akhirnya merekomendasikan pemecatan Aceng. "Menurut saya, memang UU mengatakan kewenangan DPRD, malah di PP harus 2/3 dari anggota DPRD yang hadir, 3/4 atau 75 persen menyetujui, jadi ada dasar hukumnyaa juga," katanya.
Gamawan menjelaskan, MA tidak perlu minta masukan Kemendagri atas mekanisme pemecatan Aceng. Rekomendasi DPRD Garut bisa langsung diproses.
"Kan DPRD langsung ke MA, nanti akan ada MA tentukan sikapnya, paling lama 30 hari, bisa lebih cepat," ujarnya.
Dia menegaskan, prosedur yang ditempuh DPRD Garut sudah benar. "Sudah benar, landasan hukum sudah jelas. Kecuali ini masalah terkait pidana, itu masalah kepolisian, kalau terkait masalah pidana tidak lagi DPRD. Jadi terdakwa boleh di nonaktiffkan. Hanya dengan salinan," ujarnya.
Gamawan menegaskan, setelah proses pemecatan Aceng selesai di Mahkamh Agung, maka DPRD akan memberhentikan Aceng Fikri dari jabatannya. Proses pemecatan Aceng di MA hingga kembali lagi ke DPRD Garut memakan waktu maksimal 60 hari. [gus]
KPK Bantah Tudingan Hanya Tajam ke Demokrat
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
membantah tudingan Partai Demokrat yang menyatakan komisi itu sebagai
lembaga penegak hukum, hanya tajam terhadap kader partai binaan Susilo
Bambang Yudhoyono tersebut alias tebang pilih.
Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, KPK tidak pernah berat sebelah atau hanya tajam ke salah satu partai saja.
"Saya kira KPK tidak tajam kemana-mana, dan tidak tumpul kemana-mana. Apalagi sampai menyimpulkan KPK tajam ke partai tertentu," kata Johan, di Jakarta, Kamis (27/12/2012).
KPK menjalankan aturan hukum sesuai fakta yang ada dan lembaga antikorupsi ini tidak pernah pilih kasih dalam memberantas kasus korupsi.
"Yang penting bagi KPK adalah apakah ada buktinya. KPK tidak mengarah ke partai mana-mana, enggak hanya ke Demokrat, ke partai lain juga," tandasnya.
Seperti diberitakan, para tersangka korupsi yang berhasil ditahan KPK kebanyakan datang dari kalangan partai politik (Parpol). Ada dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Namun, dari parpol-parpol itu Demokrat yang paling banyak mendapat sorotan publik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa meminta, KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak hanya tajam terhadap partainya tapi juga terhadap parpol lain.
"Kami berharap di 2013 tidak hanya tajam ke Partai Demokrat tapi tajam ke yang lain juga, jika cukup bukti KPK tidak perlu segan untuk menjerat kader partai lain," kata Saan usai acara refleksi akhir tahun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan. [yeh]
Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, KPK tidak pernah berat sebelah atau hanya tajam ke salah satu partai saja.
"Saya kira KPK tidak tajam kemana-mana, dan tidak tumpul kemana-mana. Apalagi sampai menyimpulkan KPK tajam ke partai tertentu," kata Johan, di Jakarta, Kamis (27/12/2012).
KPK menjalankan aturan hukum sesuai fakta yang ada dan lembaga antikorupsi ini tidak pernah pilih kasih dalam memberantas kasus korupsi.
"Yang penting bagi KPK adalah apakah ada buktinya. KPK tidak mengarah ke partai mana-mana, enggak hanya ke Demokrat, ke partai lain juga," tandasnya.
Seperti diberitakan, para tersangka korupsi yang berhasil ditahan KPK kebanyakan datang dari kalangan partai politik (Parpol). Ada dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Namun, dari parpol-parpol itu Demokrat yang paling banyak mendapat sorotan publik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa meminta, KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak hanya tajam terhadap partainya tapi juga terhadap parpol lain.
"Kami berharap di 2013 tidak hanya tajam ke Partai Demokrat tapi tajam ke yang lain juga, jika cukup bukti KPK tidak perlu segan untuk menjerat kader partai lain," kata Saan usai acara refleksi akhir tahun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan. [yeh]
Tahun 2013, Biaya Penanganan Korupsi Kejaksaan Agung Setara KPK
VIVAnews –
Kejaksaan Agung tidak mematok target dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi tahun 2013. Ini karena penyidik akan berkonsentrasi pada
kualitas, bukan kuantitas penanganan.
“Kami sekarang tidak pasang target, tidak seperti 3-4 tahun lalu. Dulu ada target, sekarang tidak ada. Tapi prinsipnya optimal dan berkualitas,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto, Rabu 26 Desember 2012
Andhi menjamin meski laporan kasus korupsi akan ditangani institusinya dengan maksimal. Terlebih, biaya penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung pada tahun 2013 akan setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.
Kasus korupsi sampai saat ini tidak juga menyusut. “Kalau semakin tahun korupsi semakin turun, itu bagus karena menandakan korupsi semakin berkurang. Meski demikian kenyataannya korupsi masih banyak,” ujar Andhi.
Terkait penindakan pidana khusus, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan selama Januari-Desember 2012 sudah dilakukan penyelidikan 742 perkara, penyidikan 1.341 perkara, dan penuntutan 1367 perkara. Dari proses itu, uang yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp294.432.682.984 dan US$500.000.
Serapan Anggaran 85,52 Persen
Basrief juga menyatakan, anggaran yang didapat Kejaksaan Agung dari negara selama tahun 2012 senilai Rp3.791.086.509.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk kegiatan jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia. “Sampai 17 Desember 2012, serapan anggaran mencapai Rp3.242.006.039.955,” kata Basrief.
Persentase serapan anggaran untuk tahun 2012 mencapai 85,52 persen, dan dapat meningkat sampai akhir tahun ini. “Sampai akhir Desember akan terjadi perubahan. Kami berharap serapan anggaran akan tercapai di atas 90 persen,” ujar Basrief.
Setidaknya ada empat alasan mengapa Kejagung baru bisa menyerap 85,52 persen dari total anggaran. Pertama, revisi dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait pembukaan tanda bintang dan pergeseran pagu belanja yang memerlukan proses dan waktu. Kedua, biaya anggaran penanganan perkara sedang dalam proses pencairan anggaran.
Ketiga, belanja modal baru selesai pada periode kontrak menjelang akhir tahun dan baru akan diajukan tagihannya. “Keempat, belum semua data dari seluruh satuan kerja masuk ke Biro Keuangan Kejaksaan Agung. Ada satuan kerja di wilayah Indonesia yang belum memasukkan laporan,” kata Basrief.
“Kami sekarang tidak pasang target, tidak seperti 3-4 tahun lalu. Dulu ada target, sekarang tidak ada. Tapi prinsipnya optimal dan berkualitas,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto, Rabu 26 Desember 2012
Andhi menjamin meski laporan kasus korupsi akan ditangani institusinya dengan maksimal. Terlebih, biaya penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung pada tahun 2013 akan setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.
Kasus korupsi sampai saat ini tidak juga menyusut. “Kalau semakin tahun korupsi semakin turun, itu bagus karena menandakan korupsi semakin berkurang. Meski demikian kenyataannya korupsi masih banyak,” ujar Andhi.
Terkait penindakan pidana khusus, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan selama Januari-Desember 2012 sudah dilakukan penyelidikan 742 perkara, penyidikan 1.341 perkara, dan penuntutan 1367 perkara. Dari proses itu, uang yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp294.432.682.984 dan US$500.000.
Serapan Anggaran 85,52 Persen
Basrief juga menyatakan, anggaran yang didapat Kejaksaan Agung dari negara selama tahun 2012 senilai Rp3.791.086.509.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk kegiatan jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia. “Sampai 17 Desember 2012, serapan anggaran mencapai Rp3.242.006.039.955,” kata Basrief.
Persentase serapan anggaran untuk tahun 2012 mencapai 85,52 persen, dan dapat meningkat sampai akhir tahun ini. “Sampai akhir Desember akan terjadi perubahan. Kami berharap serapan anggaran akan tercapai di atas 90 persen,” ujar Basrief.
Setidaknya ada empat alasan mengapa Kejagung baru bisa menyerap 85,52 persen dari total anggaran. Pertama, revisi dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait pembukaan tanda bintang dan pergeseran pagu belanja yang memerlukan proses dan waktu. Kedua, biaya anggaran penanganan perkara sedang dalam proses pencairan anggaran.
Ketiga, belanja modal baru selesai pada periode kontrak menjelang akhir tahun dan baru akan diajukan tagihannya. “Keempat, belum semua data dari seluruh satuan kerja masuk ke Biro Keuangan Kejaksaan Agung. Ada satuan kerja di wilayah Indonesia yang belum memasukkan laporan,” kata Basrief.
Rabu, 26 Desember 2012
Legislator: Presiden harus segera tunjuk Menpora baru
Batam (ANTARA News)
- Anggota DPR dari dapil Provinsi Kepulauan Riau, Herlini Amran,
meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menunjuk Menteri Pemuda
dan Olahraga yang lowong setelah Andi Malarangeng mengundurkan diri.
"Presiden harus segera menunjuk menteri yang baru. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga tidak boleh lowong," katanya di Batam, Selasa.
Ia berharap, menteri yang baru adalah figur yang tidak mencampuradukkan politik dengan urusan bangsa sehingga akan mampu membawa bidang organisasi yang berhubungan dengan kementerian tersebut bisa maju.
"Posisi menteri harus segera diisi dengan orang yang tepat. Agar masalah yang ada pada organisasi dibawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti PSSI segera bisa diselesaikan," kata politisi PKS itu.
Ia mengatakan, kasus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berlarut-larut telah memengaruhi nama baik Indonesia di dunia internasional.
"Presiden harus segera bersikap. Bagi pejabat lama yang mengundurkan diri, biarkan KPK memproses sebagai mana mestinya," kata Herlini.
Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru sebelum akhir 2012.
Menurut mahasiswa, pasca mundurnya Andi Malaranggeng sebagai Menpora, banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan kepemudaan terbengkalai.
Dalam kesempatan itu, elemen mahasiswa tersebut merekomendasikan delapan nama kandidat Menpora kepada Presiden yaitu Viva Yoga Mauladi (anggota DPR RI dari PAN), Rama Pratama (politisi PKS), Budiman Sudjatmiko (anggota DPR RI dari PDIP), dan Ariza Patria, Hans Silalahi.
Selain itu, Aris Mandji (Ketua Umum Perserikatan Organisasi Kemasyaratan Pemuda Tingkat Nasional/POKNAS), Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), dan Felix Wanggai (Staf Khusus Bidang Otonomi Daerah).
"Presiden harus segera menunjuk menteri yang baru. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga tidak boleh lowong," katanya di Batam, Selasa.
Ia berharap, menteri yang baru adalah figur yang tidak mencampuradukkan politik dengan urusan bangsa sehingga akan mampu membawa bidang organisasi yang berhubungan dengan kementerian tersebut bisa maju.
"Posisi menteri harus segera diisi dengan orang yang tepat. Agar masalah yang ada pada organisasi dibawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti PSSI segera bisa diselesaikan," kata politisi PKS itu.
Ia mengatakan, kasus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berlarut-larut telah memengaruhi nama baik Indonesia di dunia internasional.
"Presiden harus segera bersikap. Bagi pejabat lama yang mengundurkan diri, biarkan KPK memproses sebagai mana mestinya," kata Herlini.
Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru sebelum akhir 2012.
Menurut mahasiswa, pasca mundurnya Andi Malaranggeng sebagai Menpora, banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan kepemudaan terbengkalai.
Dalam kesempatan itu, elemen mahasiswa tersebut merekomendasikan delapan nama kandidat Menpora kepada Presiden yaitu Viva Yoga Mauladi (anggota DPR RI dari PAN), Rama Pratama (politisi PKS), Budiman Sudjatmiko (anggota DPR RI dari PDIP), dan Ariza Patria, Hans Silalahi.
Selain itu, Aris Mandji (Ketua Umum Perserikatan Organisasi Kemasyaratan Pemuda Tingkat Nasional/POKNAS), Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), dan Felix Wanggai (Staf Khusus Bidang Otonomi Daerah).
Tingkatkan persatuan bangsa di hari Natal
Jakarta (ANTARA
News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko
Suyanto berharap masyarakat Indonesia bisa meningkatkan persatuan dan
kebersamaan bertepatan dengan perayaan Natal 2012.
"Dengan bekal semangat kebersamaan, persatuan, dan saling menghormati, maka asas kebhinnekaan akan menjadi alat pemersatu membangun bangsa," kata Menko Polhukam melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia pun mengucapkan Selamat Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.
"Semoga di tahun tahun kedepan, kita dapat berkarya lebih baik kepada bangsa dan negara, sesuai dengan kapasitas dan keberadaan kita," ujarnya.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan situasi keamanan saat perayaan Natal di seluruh Indonesia dalam keadaan kondusif.
"Situasi keamanan di seluruh Indonesia hingga saat ini tidak ada gangguan dan kondusif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.
Hal itu juga termasuk di daerah Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) pascapenemuan bom rakitan di depan Pasar Sentral, Selasa pagi. Bom tersebut berupa jerigen merah berkapasitas lima liter yang ditempatkan di dalam ransel.
Setelah diurai, benda mencurigakan itu berisi telepon genggam sebagai pengatur waktu, bubuk urea nitrat, ratusan paku sepanjang 13 cm, serta dua detonator.
"Situasi di Poso dalam keadaan aman dan kondusif juga, pascapenemuan bom rakitan di depan Pasar Sentral," kata Boy.
"Dengan bekal semangat kebersamaan, persatuan, dan saling menghormati, maka asas kebhinnekaan akan menjadi alat pemersatu membangun bangsa," kata Menko Polhukam melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia pun mengucapkan Selamat Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.
"Semoga di tahun tahun kedepan, kita dapat berkarya lebih baik kepada bangsa dan negara, sesuai dengan kapasitas dan keberadaan kita," ujarnya.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan situasi keamanan saat perayaan Natal di seluruh Indonesia dalam keadaan kondusif.
"Situasi keamanan di seluruh Indonesia hingga saat ini tidak ada gangguan dan kondusif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.
Hal itu juga termasuk di daerah Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) pascapenemuan bom rakitan di depan Pasar Sentral, Selasa pagi. Bom tersebut berupa jerigen merah berkapasitas lima liter yang ditempatkan di dalam ransel.
Setelah diurai, benda mencurigakan itu berisi telepon genggam sebagai pengatur waktu, bubuk urea nitrat, ratusan paku sepanjang 13 cm, serta dua detonator.
"Situasi di Poso dalam keadaan aman dan kondusif juga, pascapenemuan bom rakitan di depan Pasar Sentral," kata Boy.
Selasa, 25 Desember 2012
Jakarta Lengang, Warga Tunggu Jokowi Atasi Macet
INILAH.COM, Jakarta - Lalu lintas Jakarta pada perayaan Natal
hari ini berlangsung lengang. Pengguna kendaraan sangat nyaman
berkendara.
Sejumlah ruas jalan yang dipantau INILAH.COM, terlihat tidak padat seperti biasa. Di Jalan Yos Sudaraso, Jakarta Utara, misalnya, yang biasanya dipadati kontainer kini terlihat tidak padat.
Suasana serupa juga terlihat di Jalan Suprapto hingga kawasan Senen, Kampung Melayu, Matraman, Salemba, hingga Harmoni. Kawasan HR Rasuna Said Kuningan yang biasa macet dan banjir, kendaraan yang melintas sangat jarang. Begitu pun di jalan protokol Sudirman dan Thamrin.
Nyamannya berlalu lintas hari ini di Jakarta diharapkan dapat berlangsung juga disaat rutinitas warga ibu kota setiap harinya, atau tidak terjadi lagi kemacetan.
"Kalau saja Jakarta setiap hari seperti ini, akan membuat iklim menjadi sehat dan warga tidak stres menghadapi kemacetan. Saya rasa warga Jakarta saat ini menunggu janji Gubernur DKI Joko Widodo dalam mengatasi kemacetan dan banjir," kata Firman (32), pengendara sepeda motor.
Apalagi, lanjut dia, Jokowi-Ahok saat kampanye Pilkada DKI Jakarta yang lalu membawa jargon yang menjanjikan Jakarta baru bagi warga ibu kota ini. Jargon ini diharapkan dapat menjadi kenyataan. [yeh]
Sejumlah ruas jalan yang dipantau INILAH.COM, terlihat tidak padat seperti biasa. Di Jalan Yos Sudaraso, Jakarta Utara, misalnya, yang biasanya dipadati kontainer kini terlihat tidak padat.
Suasana serupa juga terlihat di Jalan Suprapto hingga kawasan Senen, Kampung Melayu, Matraman, Salemba, hingga Harmoni. Kawasan HR Rasuna Said Kuningan yang biasa macet dan banjir, kendaraan yang melintas sangat jarang. Begitu pun di jalan protokol Sudirman dan Thamrin.
Nyamannya berlalu lintas hari ini di Jakarta diharapkan dapat berlangsung juga disaat rutinitas warga ibu kota setiap harinya, atau tidak terjadi lagi kemacetan.
"Kalau saja Jakarta setiap hari seperti ini, akan membuat iklim menjadi sehat dan warga tidak stres menghadapi kemacetan. Saya rasa warga Jakarta saat ini menunggu janji Gubernur DKI Joko Widodo dalam mengatasi kemacetan dan banjir," kata Firman (32), pengendara sepeda motor.
Apalagi, lanjut dia, Jokowi-Ahok saat kampanye Pilkada DKI Jakarta yang lalu membawa jargon yang menjanjikan Jakarta baru bagi warga ibu kota ini. Jargon ini diharapkan dapat menjadi kenyataan. [yeh]
Instrumen Politis, DPR jangan Seleksi Hakim Agung
INILAH.COM, Jakarta - Pengamat hukum dari Universitas Islam
Indonesia, Muzakir menilai prosedur seleksi hakim agung yang ikut
melibatkan DPR tidak tepat. Pasalnya, DPR adalah instrumen politis
sedangkan jabatan hakim untuk lembaga yudikatif.
"Tidak harus melalui DPR, karena DPR instrumen politis," ujarnya melalui sambungan telepon, di Jakarta, Minggu (23/12/2012).
Menurut dia, seleksi hakim yang ikut melibatkan DPR justru dapat mempengaruhi independensi hakim itu sendiri. "Hakim jadi tidak independen, dia akan tersandera oleh prosedur pemilihan itu," tambahnya.
Karena itu, dia mengusulkan adanya perubahan prosedur dalam seleksi hakim agung. Calon hakim agung yang telah melalui seleksi administratif di Komisi Yudisial (KY), kemudian diseleksi oleh dewan ahli yang berasal dari akademisi, dan bukan DPR. Misalnya, bila Mahkamah Agung meminta penambahan hakim dari kamar pidana, maka tim yang ahli dalam hukum pidana yang melakukan seleksi terhadap calon hakim tersebut.
Seleksi seperti ini akan jauh lebih efektif, karena diseleksi oleh orang yang independen dan benar-benar ahli di bidangnya. "KY mempunyai kompetensi secara administrasi, tapi selanjutnya dewan ahli yang memutuskan," ujar Muzakir.
Sebelumnya, KY sudah mengirimkan 24 nama calon hakim agung ke Komisi III DPR untuk dilakukan seleksi. Namun, hingga kini proses seleksi belum juga selesai, karena masih menunggu masa reses DPR. Padahal, kebutuhan akan hakim agung kian mendesak untuk menyelesaikan tumpukan perkara di Mahkamah Agung. [yeh]
"Tidak harus melalui DPR, karena DPR instrumen politis," ujarnya melalui sambungan telepon, di Jakarta, Minggu (23/12/2012).
Menurut dia, seleksi hakim yang ikut melibatkan DPR justru dapat mempengaruhi independensi hakim itu sendiri. "Hakim jadi tidak independen, dia akan tersandera oleh prosedur pemilihan itu," tambahnya.
Karena itu, dia mengusulkan adanya perubahan prosedur dalam seleksi hakim agung. Calon hakim agung yang telah melalui seleksi administratif di Komisi Yudisial (KY), kemudian diseleksi oleh dewan ahli yang berasal dari akademisi, dan bukan DPR. Misalnya, bila Mahkamah Agung meminta penambahan hakim dari kamar pidana, maka tim yang ahli dalam hukum pidana yang melakukan seleksi terhadap calon hakim tersebut.
Seleksi seperti ini akan jauh lebih efektif, karena diseleksi oleh orang yang independen dan benar-benar ahli di bidangnya. "KY mempunyai kompetensi secara administrasi, tapi selanjutnya dewan ahli yang memutuskan," ujar Muzakir.
Sebelumnya, KY sudah mengirimkan 24 nama calon hakim agung ke Komisi III DPR untuk dilakukan seleksi. Namun, hingga kini proses seleksi belum juga selesai, karena masih menunggu masa reses DPR. Padahal, kebutuhan akan hakim agung kian mendesak untuk menyelesaikan tumpukan perkara di Mahkamah Agung. [yeh]
KY Kabulkan Permintaan MA Tambah Hakim Agung
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam
Anshori Saleh mengatakan, dibutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan untuk
memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA) terkait penambahan hakim agung.
Meski kebutuhan hakim agung kian mendesak, kata Imam, namun KY tidak bisa memaksakan untuk memenuhi permintaan dari MA secepatnya. Sebab, memilih hakim agung tidak bisa sembarangan. KY harus melakukan sejumlah rangkaian seleksi yang dapat memakan waktu hingga tiga bulan demi memastikan kualitas dan integritas calon hakim agung.
"Ya KY akan penuhi permintaan calon hakim agung yang diminta MA. Prosedurnya memang KY hanya melakukan seleksi kalau ada permintaan dari MA. Tentu tidak bisa cepat, karena perlu persiapan dan tahapan-tahapan seleksi. Mulai dari sosialisasi, pendaftaran, empat tahap seleksi, juga investigasi dan penelusuran rekam jejak para calon. Diperlukan waktu sekitar tiga bulan," ujarnya ketika dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Selasa (25/12/2012).
Sebelumnya diberitakan, MA yang tengah mengalami krisis hakim agung meminta KY segera melakukan seleksi calon hakim agung. Peristiwa pemecatan Ahmad Yamani, meninggalnya Hakim M Taufik serta banyaknya hakim yang akan pensiun di tahun 2013, membuat jumlah hakim agung kian menipis. Padahal, saat ini ribuan perkara masih menumpuk di MA menunggu untuk segera diselesaikan. [yeh]
Meski kebutuhan hakim agung kian mendesak, kata Imam, namun KY tidak bisa memaksakan untuk memenuhi permintaan dari MA secepatnya. Sebab, memilih hakim agung tidak bisa sembarangan. KY harus melakukan sejumlah rangkaian seleksi yang dapat memakan waktu hingga tiga bulan demi memastikan kualitas dan integritas calon hakim agung.
"Ya KY akan penuhi permintaan calon hakim agung yang diminta MA. Prosedurnya memang KY hanya melakukan seleksi kalau ada permintaan dari MA. Tentu tidak bisa cepat, karena perlu persiapan dan tahapan-tahapan seleksi. Mulai dari sosialisasi, pendaftaran, empat tahap seleksi, juga investigasi dan penelusuran rekam jejak para calon. Diperlukan waktu sekitar tiga bulan," ujarnya ketika dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Selasa (25/12/2012).
Sebelumnya diberitakan, MA yang tengah mengalami krisis hakim agung meminta KY segera melakukan seleksi calon hakim agung. Peristiwa pemecatan Ahmad Yamani, meninggalnya Hakim M Taufik serta banyaknya hakim yang akan pensiun di tahun 2013, membuat jumlah hakim agung kian menipis. Padahal, saat ini ribuan perkara masih menumpuk di MA menunggu untuk segera diselesaikan. [yeh]
Fatwa harus tepat
Jakarta (ANTARA
Nws) - Fatwa yang dikeluarkan para ulama harusnya tepat, bukan sekedar
teroritis, tetapi dapat diimplementasikan, manfaatnya besar dan lebih
jauh lagi tidak menimbulkan keraguan bagi umat, kata Guru Besar
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof DR H.
Atho' Mudzhar.
"Sebaiknya fatwa yang dikeluarkan itu tepat, karena yang mengeluarkan adalah kelompok ulama. Mereka ahli di bidangnya, termasuk hukum Islam" ujarnya di sela-sela Konferensi Fatwa Internasional di Jakarta, Selasa.
Esensi dari fatwa, menurut dia, adalah legal opinion, yaitu pendapat hukum yang dikeluarkan para ulama yang berkompeten di bidangnya.
Namun, ia menilai, pada kenyataannya ada perbedaan., sehingga bagi Indonesia yang memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi persoalan tersendiri.
Kedudukan DSN, dikemukakannya, diuntungkan karena seperti juga di negara Islam lainnya ada lembaga mufti.
Di Indonesia lembaga mufti tidak ada, sehingga dalam pendapatnya, jika ada perbedaan fatwa tidak menjadi persoalan atau bisa dipersoalkan.
Jika saja di Indonesia memiliki lembaga mufti, menurut Atho', dapat memunculkan kekakuan karena fatwa yang dikeluarkan harus benar-benar diikuti.
Hal lainnya akan menyulitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk jadi lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa, dinilainya, karena kewenangan majelis ini bisa dianggap tidak resmi.
MUI itu bukan lembaga pemerintah, walau menurut dia, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulamanya sudah bisa mewarnai dan masuk dalam produk perundang-undangan.
Dalam produk hukum atau perundang-undangan perbankan, Bank Indonesia (BI), dan bidang lainnya fatwa MUI yang masuk bukan dipaksakan, tetapi karena dianggap tepat, ujarnya.
"Itu nilai lebih dari lembaga non-goverment, seperti MUI itu. Ia independen," ujarnya.
Terkait dengan kedudukan DSN, ia mengatakan, posisinya sangat unik karena memimpin perumusan fatwa sekaligus pula menjadi dewan pengawas syariah.
Selain itu, ia mengemukakan, DSN ikut pula membicarakan pembuatan peraturan pemerintah tentang keuangan, ikut merumuskan produk perundang-undangan melalui rapat bersama dewan perwakilan rakyat (DPR).
Sidang pada Selasa ini, menurut dia, berlangsung sangat bagus. Dinamika dari para peserta demikian hebat, dan hal itu terlihat dari pertanyaan yang dilontarkan peserta kepada para nara sumber.
Mereka mempertanyakan fatwa yang dikeluarga Rabitah Alam al Islami atau Liga Muslim Dunia, sebanyak 400 fatwa dan segala problematiknya di lapangan.
Dilemanya, ia menilai, fatwa tersebut tidak disertai penjelasan dalilnya, sehingga sidang tersebut perlu ada tindak lanjut berupa studi perbandingan mengenai fatwa yang dikeluarkan DSN dan fatwa dari liga muslim dunia, dari segi dalil dan penggunaannya.
Selain itu, ia memandang perlu adanya studi banding dampak dari fatwa DSN terhadap masyarakat dan perundang-undangan dengan dampak serupa di negara lain.
Terkait dari kritik fatwa yang dikeluarkan DSN dinilai belum ada kesesuaian dengan harapan masyarakat karena orang yang duduk di DSN tidak kompeten, ia mengatakan, kritik tersebut perlu ditindak lanjuti.
Fatwa memang harus memberikan manfaat bagi umat dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga orang yang duduk di DSN harus berkompeten, harus ahli hukum Islam dan pengetahuan lainnya, demikian Atho' Mudzhar. (*)
"Sebaiknya fatwa yang dikeluarkan itu tepat, karena yang mengeluarkan adalah kelompok ulama. Mereka ahli di bidangnya, termasuk hukum Islam" ujarnya di sela-sela Konferensi Fatwa Internasional di Jakarta, Selasa.
Esensi dari fatwa, menurut dia, adalah legal opinion, yaitu pendapat hukum yang dikeluarkan para ulama yang berkompeten di bidangnya.
Namun, ia menilai, pada kenyataannya ada perbedaan., sehingga bagi Indonesia yang memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi persoalan tersendiri.
Kedudukan DSN, dikemukakannya, diuntungkan karena seperti juga di negara Islam lainnya ada lembaga mufti.
Di Indonesia lembaga mufti tidak ada, sehingga dalam pendapatnya, jika ada perbedaan fatwa tidak menjadi persoalan atau bisa dipersoalkan.
Jika saja di Indonesia memiliki lembaga mufti, menurut Atho', dapat memunculkan kekakuan karena fatwa yang dikeluarkan harus benar-benar diikuti.
Hal lainnya akan menyulitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk jadi lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa, dinilainya, karena kewenangan majelis ini bisa dianggap tidak resmi.
MUI itu bukan lembaga pemerintah, walau menurut dia, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulamanya sudah bisa mewarnai dan masuk dalam produk perundang-undangan.
Dalam produk hukum atau perundang-undangan perbankan, Bank Indonesia (BI), dan bidang lainnya fatwa MUI yang masuk bukan dipaksakan, tetapi karena dianggap tepat, ujarnya.
"Itu nilai lebih dari lembaga non-goverment, seperti MUI itu. Ia independen," ujarnya.
Terkait dengan kedudukan DSN, ia mengatakan, posisinya sangat unik karena memimpin perumusan fatwa sekaligus pula menjadi dewan pengawas syariah.
Selain itu, ia mengemukakan, DSN ikut pula membicarakan pembuatan peraturan pemerintah tentang keuangan, ikut merumuskan produk perundang-undangan melalui rapat bersama dewan perwakilan rakyat (DPR).
Sidang pada Selasa ini, menurut dia, berlangsung sangat bagus. Dinamika dari para peserta demikian hebat, dan hal itu terlihat dari pertanyaan yang dilontarkan peserta kepada para nara sumber.
Mereka mempertanyakan fatwa yang dikeluarga Rabitah Alam al Islami atau Liga Muslim Dunia, sebanyak 400 fatwa dan segala problematiknya di lapangan.
Dilemanya, ia menilai, fatwa tersebut tidak disertai penjelasan dalilnya, sehingga sidang tersebut perlu ada tindak lanjut berupa studi perbandingan mengenai fatwa yang dikeluarkan DSN dan fatwa dari liga muslim dunia, dari segi dalil dan penggunaannya.
Selain itu, ia memandang perlu adanya studi banding dampak dari fatwa DSN terhadap masyarakat dan perundang-undangan dengan dampak serupa di negara lain.
Terkait dari kritik fatwa yang dikeluarkan DSN dinilai belum ada kesesuaian dengan harapan masyarakat karena orang yang duduk di DSN tidak kompeten, ia mengatakan, kritik tersebut perlu ditindak lanjuti.
Fatwa memang harus memberikan manfaat bagi umat dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga orang yang duduk di DSN harus berkompeten, harus ahli hukum Islam dan pengetahuan lainnya, demikian Atho' Mudzhar. (*)
KY: Banyak Hakim Cantik, yang Direkomendasikan Dipecat Bukan Deva
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Menanggapi berbagai informasi tidak akurat di dunia maya soal hakim cantik yang direkomendasikan dipecat, Komisi Yudisial (KY) prihatin. KY menegaskan yang akan direkomendasikan bukan Deva Indah, hakim yang juga finalis Miss Indonesia 2006.
"Bukan hakim Deva! Hakim yang cantik kan bukan hanya Deva," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/12/2012).
KY membenarkan merekomendasikan seorang hakim perempuan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Namun KY tidak pernah menyebut identitas hakim cantik tersebut.
"Saya nggak pernah mengait-ngaitkan ke dia," papar Imam.
Hingga hari ini Deva bersih dari berbagai masalah. Dia juga tak pernah dilaporkan satu kali pun ke KY.
"Tidak mungkin hakim yang tak pernah dilaporkan ke KY, apalagi juga tak pernah dipanggil, sampai diusulkan sanksi pemecatan," papar mantan anggota DPR ini.
"Hakim yang cantik kan bukan hanya Deva," tandas Imam lagi.
Hakim Deva Indah yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Sumedang, Jawa Barat, sangat kaget dirinya dikaitkan dengan isu itu. "Saya sangat kaget kok ada foto saya di internet? Kok bisa saya dikaitkan, yang jelas itu bukan saya," kata Deva saat berbincang dengan detikcom.
Menurut finalis Miss Indonesia 2006 ini, hakim yang akan dipecat adalah hakim yang bertugas di Sumatera Utara. Hal ini sesuai pernyataan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Ansori Saleh, yang menyatakan hakim selingkuh terancam dipecat itu berasal dari PN daerah Sumatera Utara.
Jakarta - Menanggapi berbagai informasi tidak akurat di dunia maya soal hakim cantik yang direkomendasikan dipecat, Komisi Yudisial (KY) prihatin. KY menegaskan yang akan direkomendasikan bukan Deva Indah, hakim yang juga finalis Miss Indonesia 2006.
"Bukan hakim Deva! Hakim yang cantik kan bukan hanya Deva," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/12/2012).
KY membenarkan merekomendasikan seorang hakim perempuan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Namun KY tidak pernah menyebut identitas hakim cantik tersebut.
"Saya nggak pernah mengait-ngaitkan ke dia," papar Imam.
Hingga hari ini Deva bersih dari berbagai masalah. Dia juga tak pernah dilaporkan satu kali pun ke KY.
"Tidak mungkin hakim yang tak pernah dilaporkan ke KY, apalagi juga tak pernah dipanggil, sampai diusulkan sanksi pemecatan," papar mantan anggota DPR ini.
"Hakim yang cantik kan bukan hanya Deva," tandas Imam lagi.
Hakim Deva Indah yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Sumedang, Jawa Barat, sangat kaget dirinya dikaitkan dengan isu itu. "Saya sangat kaget kok ada foto saya di internet? Kok bisa saya dikaitkan, yang jelas itu bukan saya," kata Deva saat berbincang dengan detikcom.
Menurut finalis Miss Indonesia 2006 ini, hakim yang akan dipecat adalah hakim yang bertugas di Sumatera Utara. Hal ini sesuai pernyataan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Ansori Saleh, yang menyatakan hakim selingkuh terancam dipecat itu berasal dari PN daerah Sumatera Utara.
Selain "Blusukan", Jokowi Juga Gelontorkan Bantuan
JAKARTA, KOMPAS.com — Selain melayat ke keluarga
korban pengungsian banjir Kampung Pulo yang meninggal pada Senin
(24/12/2012) malam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, atas nama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memberikan santunan kepada keluarga
korban dan warga Kampung Pulo. Adapun seorang warga pengungsian yang
meninggal adalah M Soleh (70) akibat menggigil kedinginan di lantai
dasar Rumah Sakit Hermina, Jakarta Timur.
Jokowi menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 5 Juta kepada keluarga korban, Rp 10 juta untuk dapur umum, dan bahan pokok berupa 2 ton beras untuk masyarakat setempat. "Tadi dikasih amplop sama Bapak, tapi kurang tahu isinya berapa, sama bantuan beras 2 ton untuk warga RW 01," kata Rondi, keluarga korban, kepada Kompas.com, Selasa.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, kedatangan Jokowi disambut oleh warga setempat. Jokowi pun diantarkan ke rumah keponakan Soleh. Begitu tiba, Jokowi disambut kerabat korban, Rondi (40), dan Nursiah. Jokowi tampak menyalami Nursiah dan Rondi.
Setelah itu, Jokowi meminta ajudannya untuk mencatat hal-hal yang diperlukan keluarga korban. Jokowi duduk bersama keluarga korban di lantai serta mengobrol dan mengucapkan salam berduka kepada Nursiah. Jokowi pun tampak menyerahkan amplop kepada Nursiah. Sepuluh menit berlalu, Iriana Widodo pun menyusul Jokowi yang sudah berada di dalam rumah Rondi.
Iriana yang masih menggunakan blouse berwarna violet sejak menghadiri open house Basuki langsung memeluk Nursiah. Mereka tampak serius berbicara.
Jokowi menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 5 Juta kepada keluarga korban, Rp 10 juta untuk dapur umum, dan bahan pokok berupa 2 ton beras untuk masyarakat setempat. "Tadi dikasih amplop sama Bapak, tapi kurang tahu isinya berapa, sama bantuan beras 2 ton untuk warga RW 01," kata Rondi, keluarga korban, kepada Kompas.com, Selasa.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, kedatangan Jokowi disambut oleh warga setempat. Jokowi pun diantarkan ke rumah keponakan Soleh. Begitu tiba, Jokowi disambut kerabat korban, Rondi (40), dan Nursiah. Jokowi tampak menyalami Nursiah dan Rondi.
Setelah itu, Jokowi meminta ajudannya untuk mencatat hal-hal yang diperlukan keluarga korban. Jokowi duduk bersama keluarga korban di lantai serta mengobrol dan mengucapkan salam berduka kepada Nursiah. Jokowi pun tampak menyerahkan amplop kepada Nursiah. Sepuluh menit berlalu, Iriana Widodo pun menyusul Jokowi yang sudah berada di dalam rumah Rondi.
Iriana yang masih menggunakan blouse berwarna violet sejak menghadiri open house Basuki langsung memeluk Nursiah. Mereka tampak serius berbicara.
Romo Katedral: Perbedaan Adalah Seni Hidup Bersama
VIVAnews
- Pemimpin Misa Natal di Gereja Katedral, Romo Eko Sulistyo, menyatakan
kegembiraannya atas kehidupan beragama di Indonesia. Meski berbeda,
masyarakat di Tanah Air mampu menjaga kerukunan dalam bermasyarakat.
"Mungkin ada perbedaan,
tetapi itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana mewujudkan kedamaian,"
kata Eko di Gereja Katedral, Jakarta, Selasa 25 Desember 2012.
Eko mengakui bahwa masih
ada permasalahan di sana-sini. Namun demikian, dia mengatakan, secara
umum mayoritas kerukunan yang tercipta justru tidak banyak terekspos di
media.
"Jauh di dalam kehidupan riil, kehidupan bersama kita itu dalam, saling mencintai itu ada dan kita rasakan," ujarnya.
Eko menuturkan,
masyarakat Indonesia hidup di sebuah negara yang berpegang pada
Pancasila. Oleh karenanya, dia melanjutkan, sikap hidup saling
menghormati menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya.
"Pengalaman hidup bersama
sampai saat ini tetap sebuah pengalaman yang menggembirakan. Perbedaan
adalah seni hidup bersama, berbeda-beda, bermacam-macam," terangnya.
Dalam Misa Natal kali
ini, tema yang diambil adalah "Allah Telah Mengasihi Kita". Ribuan umat
Katolik sudah memenuhi Gereja Katedral, Jakarta, sejak pagi tadi untuk
menjalankan ibadah.
Sementara itu, puluhan petugas kepolisian dengan dibantu TNI terlihat berjaga-jaga di sekitar gereja.
PKS Ikut Amankan Natal di Sulut
Sementara itu, dari
Sulawesi Utara dilaporkan perayaan Natal sejak semalam hingga hari ini
berlangsung aman. Sejumlah ormas Islam turut serta dalam pengamanan
perayaan itu.
Mereka membantu aparat
keamanan menjaga ratusan gereja di Sulawesi Utara. Anggota Polisi dan
TNI berjaga-jaga di depan pintu masuk gereja.
"Saya mendapatkan
laporan, di seluruh pelosok, Natal berjalan dengan baik tanpa gangguan.
Betapa toleransi umat beragama sangat luar biasa di Sulawesi Utara,"
kata Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang, saat berbincang dengan VIVAnews.
Pada malam misa, terlihat
ratusan anggota Polisi dan TNI berjaga-jaga di Gereja St. Stella Maris
Kota Bitung yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang,
Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI Johny L. Tobing, Walikota Bitung
Hanny Sondakh, Dandim 1310 Letkol Inf Hardo, Kapolres Kota Bitung AKBP
Harvin Ruslin Sihotang, beserta pejabat pemerintah daerah.
Sebelum digelar ibadah
malam misa, puluhan tim penjinak bom Brimob Sulawesi Utara telah
menyisir sekitar halaman gereja dan di dalam gedung gereja.
Di antara ormas yang
turut dalam pengamanan itu, GP Ansor dan organisasi gabungan pemuda
muslim yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Islam Bersatu (APIB).
Partai Keadilan Sejahtera juga menerjunkan kadernya turut mengamankan
perayaan itu.
Ketua DPW PKS Sulawesi
Utara, Syarifudin Saafa, mengatakan kader PKS yang diturunkan merupakan
kader yang terlatih secara fisik dan mental. Mereka yang akan ikut
mengamankan perayaan Natal adalah yang sudah menjalani latihan fisik
secara rutin dari partai.
"Di Sulut ini ada 15
kota/kabupaten, kami pastikan semua pengurus DPD akan menerjunkan kader
terbaiknya untuk ikut mengamankan Natal tahun ini," terang Syarifudin.
(art)
Pesan Natal Gereja Immanuel Soroti Toleransi Beragama
VIVAnews -
Misa Natal di Gereja Immanuel, Jakarta, Selasa 25 Desember 2012,
mengangkat tema "Allah yang menjadi manusia". Pengkhotbah, Pendeta Denny
Matulapelwa, mengajak jemaat untuk saling toleransi antarumat beragama.
Pendeta Denny menyoroti banyaknya kasus intoleransi antarumat beragama. Hal itu telah menjadi perhatian khusus banyak orang, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati antarumat beragama.
"Apalagi di Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Terutama pada sila pertama dan kedua yang mengharuskan kita berperilaku dengan rasa kemanusiaan yang tinggi," katanya.
Denny mengungkapkan, saat ini yang terjadi banyak orang yang melarang tindakan beragama. "Masa mencari Tuhan dan beribadah tidak boleh?"
"Kita harus saling membantu sesama manusia dan mendoakan agar pemerintah yang sedang berhadapan dengan kenyataan dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi," tuturnya. (art)
Pendeta Denny menyoroti banyaknya kasus intoleransi antarumat beragama. Hal itu telah menjadi perhatian khusus banyak orang, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati antarumat beragama.
"Apalagi di Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Terutama pada sila pertama dan kedua yang mengharuskan kita berperilaku dengan rasa kemanusiaan yang tinggi," katanya.
Denny mengungkapkan, saat ini yang terjadi banyak orang yang melarang tindakan beragama. "Masa mencari Tuhan dan beribadah tidak boleh?"
"Kita harus saling membantu sesama manusia dan mendoakan agar pemerintah yang sedang berhadapan dengan kenyataan dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi," tuturnya. (art)
© VIVA.co.id | Share :
Ahok: Semoga Natal Bawa Kesejahteraan Jakarta
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menggelar open house
di rumah dinasnya, di Jalan Besakih Blok E11/35, Kuningan, Jakarta
Selatan, Selasa 25 Desember 2012. Dalam kesempatan itu, Basuki
menyampaikan selamat Natal untuk masyarakat yang merayakan.
"Semoga Natal ini membawa kesejahteraan untuk kita semua. Dan tahun depan, kita bisa lebih baik lagi menuju Jakarta baru," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Dia mengaku biasa-biasa saja dalam perayaan Natal pertamanya sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, dia sudah sering merayakannya dulu saat menjabat wakil bupati di Belitung. "Tidak ada yang istimewa," ujarnya.
Ahok menceritakan dirinya semula tidak berniat menggelar open house, karena merasa lelah dan butuh istirahat. Namun, karena banyak PNS yang ingin bersilaturahmi, dia akhirnya menggelarnya.
"Semoga Natal ini membawa kesejahteraan untuk kita semua. Dan tahun depan, kita bisa lebih baik lagi menuju Jakarta baru," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Dia mengaku biasa-biasa saja dalam perayaan Natal pertamanya sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, dia sudah sering merayakannya dulu saat menjabat wakil bupati di Belitung. "Tidak ada yang istimewa," ujarnya.
Ahok menceritakan dirinya semula tidak berniat menggelar open house, karena merasa lelah dan butuh istirahat. Namun, karena banyak PNS yang ingin bersilaturahmi, dia akhirnya menggelarnya.
"Semua wakil dan gubernur harus ada open house. Biasanya pejabat kalau hari raya gelar open house. Ya, ini kami buka open house aja," terangnya.
Dalam acara ini, sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta maupun yang lainnya turut berdatangan, salah satunya adalah Sekda Fajar Panjaitan, dan anggota DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga turut hadir. (art)
Dalam acara ini, sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta maupun yang lainnya turut berdatangan, salah satunya adalah Sekda Fajar Panjaitan, dan anggota DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga turut hadir. (art)
Polisi sterilkan lokasi peribadatan Natal di Mataram
Mataram (ANTARA
News) - Aparat kepolisian melakukan pemeriksaan antiteror di 16 gereja
dan lokasi peribadatan lainnya yang ada di Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, untuk memastikan lokasi peribadatan Natal itu steril
dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.
"Seperti biasa, sebelum pelaksanaan ibadat Natal semua gereja dan lokasi peribadatan harus disterilkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, di Mataram, Senin.
Selain 16 gereja di Kota Mataram, Gedung Narmada Convention Hall juga dijadikan tempat peribadatan Natal umat Kristiani di ibukota Provinsi NTB itu.
Dari 16 unit gereja di Kota Mataram itu, terbanyak berada di wilayah hukum Polsek Cakranegara yang mencakup Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya.
Arief mengatakan, sterilisasi tempat peribadatan Natal itu dilakukan secara terpadu yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Tim Gegana Satuan Brimob Polda NTB yang didukung fasilitas khusus juga diturunkan untuk memastikan tempat peribadatan umat Kristiani itu aman dari aksi teror atau aksi-aksi lainnya.
Lokasi tempat peribadatan yang sudah disterilkan selanjutnya dijaga oleh aparat kepolisian dengan pola pengamanan terbuka maupun tertutup.
"Kami tempatkan personel di semua gereja, ada pola pengamanan melekat di sana dan kami mengharapkan dukungan dari semua pihak. Semoga selama perayaan Natal dan Tahun Baru hingga masa-masa mendatang, kamtibmas di daerah ini tetap terpelihara, agar berbagai aktivitas rutin berjalan aman dan damai," ujarnya.
Pengamanan intensif di semua gereja dan lokasi peribadat Natal lainnya itu merupakan bagian dari Operasi Lilin Rinjani Tambora (Rintam) 2012, yang mulai digelar 22 Desember 2912 dan akan berakhir 2 Januari 2013.
Sebanyak 1.623 orang personel polri dilibatkan dalam operasi Lilin Gatarain itu, termasuk dari Polres Mataram, yang mengedepankan fungsi Samapta dan Satuan Lalu Lintas.
Satuan TNI dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) juga dilibatkan secara aktif dalam keterpaduan pengamanan Natal dan Tahun Baru itu.
Operasi Lilin Gatarin itu mengedepankan cara bertindak refresif didukung dengan preemtif, preventif dan kuratif atau membantu pelayanan medis dan kesehatan, dalam upaya menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan keamanan obyek wisata.
Sasaran operasi, selain tempat ibadah dan obyek wisata, juga tempat-tempat strategis lainnya di bidang lalu lintas seperti pangkalan ojek, sekolah-sekolah, universitas, kantor-kantor pemerintah dan tempat lainnya.
Selain itu, pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, pertokoan, mall, supermarket, pasar murah, pasar tumpah, pasar lainnya.
Sasaran operasi lainnya, yakni kawasan atau penggal jalan tertentu yang rawan kecelakaan, sentra-sentra keramaian, kesemrawutan dan kepadatan/kemacetan lalu lintas seperti di terminal bus, bandara, pelabuhan laut/feri, sungai dan tempat pemberhentian bus.
Jumlah gereja yang menjadi sasaran pengamanan utama sebanyak 44 unit, lokasi wisata 134 unit dan lokasi tempat hiburan sebanyak 72 unit. (*)
"Seperti biasa, sebelum pelaksanaan ibadat Natal semua gereja dan lokasi peribadatan harus disterilkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, di Mataram, Senin.
Selain 16 gereja di Kota Mataram, Gedung Narmada Convention Hall juga dijadikan tempat peribadatan Natal umat Kristiani di ibukota Provinsi NTB itu.
Dari 16 unit gereja di Kota Mataram itu, terbanyak berada di wilayah hukum Polsek Cakranegara yang mencakup Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya.
Arief mengatakan, sterilisasi tempat peribadatan Natal itu dilakukan secara terpadu yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Tim Gegana Satuan Brimob Polda NTB yang didukung fasilitas khusus juga diturunkan untuk memastikan tempat peribadatan umat Kristiani itu aman dari aksi teror atau aksi-aksi lainnya.
Lokasi tempat peribadatan yang sudah disterilkan selanjutnya dijaga oleh aparat kepolisian dengan pola pengamanan terbuka maupun tertutup.
"Kami tempatkan personel di semua gereja, ada pola pengamanan melekat di sana dan kami mengharapkan dukungan dari semua pihak. Semoga selama perayaan Natal dan Tahun Baru hingga masa-masa mendatang, kamtibmas di daerah ini tetap terpelihara, agar berbagai aktivitas rutin berjalan aman dan damai," ujarnya.
Pengamanan intensif di semua gereja dan lokasi peribadat Natal lainnya itu merupakan bagian dari Operasi Lilin Rinjani Tambora (Rintam) 2012, yang mulai digelar 22 Desember 2912 dan akan berakhir 2 Januari 2013.
Sebanyak 1.623 orang personel polri dilibatkan dalam operasi Lilin Gatarain itu, termasuk dari Polres Mataram, yang mengedepankan fungsi Samapta dan Satuan Lalu Lintas.
Satuan TNI dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) juga dilibatkan secara aktif dalam keterpaduan pengamanan Natal dan Tahun Baru itu.
Operasi Lilin Gatarin itu mengedepankan cara bertindak refresif didukung dengan preemtif, preventif dan kuratif atau membantu pelayanan medis dan kesehatan, dalam upaya menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan keamanan obyek wisata.
Sasaran operasi, selain tempat ibadah dan obyek wisata, juga tempat-tempat strategis lainnya di bidang lalu lintas seperti pangkalan ojek, sekolah-sekolah, universitas, kantor-kantor pemerintah dan tempat lainnya.
Selain itu, pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, pertokoan, mall, supermarket, pasar murah, pasar tumpah, pasar lainnya.
Sasaran operasi lainnya, yakni kawasan atau penggal jalan tertentu yang rawan kecelakaan, sentra-sentra keramaian, kesemrawutan dan kepadatan/kemacetan lalu lintas seperti di terminal bus, bandara, pelabuhan laut/feri, sungai dan tempat pemberhentian bus.
Jumlah gereja yang menjadi sasaran pengamanan utama sebanyak 44 unit, lokasi wisata 134 unit dan lokasi tempat hiburan sebanyak 72 unit. (*)
Perlu dukungan semua pihak penegakan Perda
Kuangsing (ANTARA
News) - Pemkab Kuantan Singigi (Kuansing), Propinsi Riau berupaya
maksimal untuk penegakan berbagai peraturan daerah di Kuansing, Akan
tetapi keberhasilan sangat pelu dukungan semua pihak, sehingga akan
berjalan optimal.
"Sebagai instansi yang berfungsi penegakkan Perda, Satpol PP perlu mendapatkan dukungan dari semua instansi se-kabupaten Kuansing," kata Kepala Satpol PP Pemkab Kuansing Erdiyansyah, Selasa.
Dikatakannya, untuk menciptakan kondisi Kabupaten Kuansing yang aman, tertif dan semua warga, perusahaan taat aturan penegakkan Perda harus optimal, penegakkan perda tidak tebang pilih, siapa yang menyalahi aturan harus ditindak tegas.
Akan tetapi tidaklah cukup hanya pihak Satpol PP Pemkab Kuansing saja yang mesti berbuat, namun kerja sama semua pihak sesuai leading sektor sangat menentukan. Dicontohkannya seperti Dinas ESDM, Lingkungan Hidup, Dispenda, Penanaman Modal Daerah, semua harus saling koordinasi, Perda terkait dengan beberapa Dinas Pemkab Kuansing.
Dengan adanya koordinasi yang berkesinambungan, maka langkah dalam penerapan dan pelaksanaan Perda akan bisa berjalan maksimal. diakuinya bahwa selama ini masih banyak kelemahan dalam penegakkan Perda tersebut, mengingat keterbatasan personil untuk menjangkau begitu luasnya Kabupaten Kuansing.
"Dukungan bukan saja dari instansi terkait sesuai leading sektor perda tersebut, akan tetapi partisipasi semua warga masyarakat, karena kesadaran masyarakat untuk memahami arti penting Perda sangat dibutuhkan," terangnya.
Banyak Perda kabupaten Kuansing telah disosialisasikan, namun kenyataannya masih juga ada sebahagian masyarakat melanggar Perda tersebut, sebagai contoh dilarangnya melakukan penambang tanpa mengentongi izin, terangnya. tetapi kenyataannya masih ada juga yang melanggar, ini menandakan belum adanya kesadaran masyarakat atau bahkan masyarakat sendiri belum memahami sekaligus belum mengetahui secara menyeluruh aturan itu.
"Penambang Emas, perusahaan perkebunan, Galian C, kerap melanggar perda tersebut," ucapnya.
Menurut Erdiyansyah, kedepan bukan saja perlu adanya koordinasi semua pihak untuk penegakkan perda, tetapi tetap perlu dilakukan sosialisasi sampai kelapisan masyarakat paling bawah. Sosialisasi ini harus berkesinambungan dan melalui berbagai cara, baik itu lewat radio, internet, surat kabar, peletakan papan pengumuman, sehingga dapat diketahui semua pihak. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari dana yang ada.
Dalam hal ini pihaknya juga berharap kepedulian semua pihak untuk memahami arti pentingnya perda yang dibuat oleh Pemkab kuansing yang telah disahkan di DPRD, sehingga keberhasilannya untuk membantu peningkatan PAD daerah.
"Sebagai instansi yang berfungsi penegakkan Perda, Satpol PP perlu mendapatkan dukungan dari semua instansi se-kabupaten Kuansing," kata Kepala Satpol PP Pemkab Kuansing Erdiyansyah, Selasa.
Dikatakannya, untuk menciptakan kondisi Kabupaten Kuansing yang aman, tertif dan semua warga, perusahaan taat aturan penegakkan Perda harus optimal, penegakkan perda tidak tebang pilih, siapa yang menyalahi aturan harus ditindak tegas.
Akan tetapi tidaklah cukup hanya pihak Satpol PP Pemkab Kuansing saja yang mesti berbuat, namun kerja sama semua pihak sesuai leading sektor sangat menentukan. Dicontohkannya seperti Dinas ESDM, Lingkungan Hidup, Dispenda, Penanaman Modal Daerah, semua harus saling koordinasi, Perda terkait dengan beberapa Dinas Pemkab Kuansing.
Dengan adanya koordinasi yang berkesinambungan, maka langkah dalam penerapan dan pelaksanaan Perda akan bisa berjalan maksimal. diakuinya bahwa selama ini masih banyak kelemahan dalam penegakkan Perda tersebut, mengingat keterbatasan personil untuk menjangkau begitu luasnya Kabupaten Kuansing.
"Dukungan bukan saja dari instansi terkait sesuai leading sektor perda tersebut, akan tetapi partisipasi semua warga masyarakat, karena kesadaran masyarakat untuk memahami arti penting Perda sangat dibutuhkan," terangnya.
Banyak Perda kabupaten Kuansing telah disosialisasikan, namun kenyataannya masih juga ada sebahagian masyarakat melanggar Perda tersebut, sebagai contoh dilarangnya melakukan penambang tanpa mengentongi izin, terangnya. tetapi kenyataannya masih ada juga yang melanggar, ini menandakan belum adanya kesadaran masyarakat atau bahkan masyarakat sendiri belum memahami sekaligus belum mengetahui secara menyeluruh aturan itu.
"Penambang Emas, perusahaan perkebunan, Galian C, kerap melanggar perda tersebut," ucapnya.
Menurut Erdiyansyah, kedepan bukan saja perlu adanya koordinasi semua pihak untuk penegakkan perda, tetapi tetap perlu dilakukan sosialisasi sampai kelapisan masyarakat paling bawah. Sosialisasi ini harus berkesinambungan dan melalui berbagai cara, baik itu lewat radio, internet, surat kabar, peletakan papan pengumuman, sehingga dapat diketahui semua pihak. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari dana yang ada.
Dalam hal ini pihaknya juga berharap kepedulian semua pihak untuk memahami arti pentingnya perda yang dibuat oleh Pemkab kuansing yang telah disahkan di DPRD, sehingga keberhasilannya untuk membantu peningkatan PAD daerah.
Polri Jamin Misa Natal Berlangsung Aman
INILAH.COM,
Jakarta - Mabes Polri memastikan kondisi menjelang malam misa Natal dan
Tahun baru 2013 berjalan kondusif karena aparat keamanan sudah
diterjunkan.
"Sampai saat ini, alhamdulillah seluruh jajaran pengamanan berjalan kondusif, anggota sudah menempati posnya masing-masing, hari ini sudah ada kegiatan di pos-pos," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Senin (24/12/2012).
Menurutnya, pihak kepolisian terus melakukan langkah-langkah guna untuk mengantisipasi ganguan keamanan dalam malam Misi Natal nanti malam. "Kita lakukan langkah pendahuluan bekerja sama dengan panitia pelaksaana di gereja-gereja," jelasnya
Saat ini seluruh Tim yang diterjunkan dalam penjagaan pengamanan sudah berda di pos-pos untuk menjaga pengamanan. "82.633 kekuatan Polri diterjunkan, dibagi wilayah masing-masing di seluruh Indonesia." [tjs]
"Sampai saat ini, alhamdulillah seluruh jajaran pengamanan berjalan kondusif, anggota sudah menempati posnya masing-masing, hari ini sudah ada kegiatan di pos-pos," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Senin (24/12/2012).
Menurutnya, pihak kepolisian terus melakukan langkah-langkah guna untuk mengantisipasi ganguan keamanan dalam malam Misi Natal nanti malam. "Kita lakukan langkah pendahuluan bekerja sama dengan panitia pelaksaana di gereja-gereja," jelasnya
Saat ini seluruh Tim yang diterjunkan dalam penjagaan pengamanan sudah berda di pos-pos untuk menjaga pengamanan. "82.633 kekuatan Polri diterjunkan, dibagi wilayah masing-masing di seluruh Indonesia." [tjs]
GKI Yasmin Gelar Misa di Depan Istana Merdeka
INILAH.COM, Jakarta – Jemaat gereja Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) Filadelfia berencana menggelar misa di depan Istana
Merdeka, Selasa (25/12/2012) siang. Ini merupakan protes karena mereka
diusir sejumlah massa intoleran saat akan melakukan misa Natal di lokasi
gereja di Kompleks Yasmin, Bogor.
"HKBP Filadelfia memilih misa Natal dan perjamuan kudus di halaman Polsek Tambun, dan nanti jam 13.00 siang misa Natal bersama GKI Yasmin di depan Istana Merdeka," ujar juru bicara gereja, Palti Panjaitan di Bogor, Selasa.
Menurut Palti, jemaatnya diadang sejumlah massa saat hendak melakukan misa natal sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa, di gereja yang berlokasi di jalan Jejayen Jaya, Tambun, Bekasi. Sejumlah polisi yang bertugas mengamankan pun tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, mereka memutuskan melaksanakan misa natal di Mapolsek Tambun.
Konflik yang menimpa jemaat gereja ini bermula dari persoalan perizinan pembangun rumah ibadah yang dianggap ilegal. Akibatnya jemaat gereja tidak bisa menjalankan ibadah mereka dengan tenang. [tjs]
"HKBP Filadelfia memilih misa Natal dan perjamuan kudus di halaman Polsek Tambun, dan nanti jam 13.00 siang misa Natal bersama GKI Yasmin di depan Istana Merdeka," ujar juru bicara gereja, Palti Panjaitan di Bogor, Selasa.
Menurut Palti, jemaatnya diadang sejumlah massa saat hendak melakukan misa natal sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa, di gereja yang berlokasi di jalan Jejayen Jaya, Tambun, Bekasi. Sejumlah polisi yang bertugas mengamankan pun tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, mereka memutuskan melaksanakan misa natal di Mapolsek Tambun.
Konflik yang menimpa jemaat gereja ini bermula dari persoalan perizinan pembangun rumah ibadah yang dianggap ilegal. Akibatnya jemaat gereja tidak bisa menjalankan ibadah mereka dengan tenang. [tjs]
Inilah Toleransi Umat Beragama di Katedral
INILAH.COM, Jakarta - Perayaan Natal di Gereja Katedral berjalan
aman. Pengamanan petugas baik dari aparat kepolisian, TNI maupun
petugas Satpol PP DKI Jakarta terlihat hingga Selasa (25/12/2012) siang
ini.
Menariknya pengamanan tak hanya dilakukan dari pihak petugas pengaman gabungan, namun pengaman swakarsa dari organisasi masyarakat (ormas) turut dilakukan termasuk ormas kepemudaan yang beda keyakinan.
Beberapa organisasi yang terlibat pengamanan Natal di Katedral di antaranya, Pemuda Muslim Maluku Utara, GP Anshor, dan Ormas Citra Bhayangkara.
Sikap toleransi juga ditunjukan saat seorang anggata GP Anshor membantu seorang jemaat Gereja Katedral menyeberang jalan menuju halaman gereja untuk melakukan misa Natal. Begitu juga pengurus Masjid Istiqlal yang mempersilahkan halaman parkir masjid dijadikan area parkir para jemaat yang akan menjalankan misa Natal.
Sementara itu, saat ini tak kurang dari 1.000 jemaat menghadiri Misa Natal di Gereja Katedral. Misa yang digelar panitia Natal Gereja Katedral sendiri dibagi menjadi tiga yang berlangsung dari pukul 17.00-22.00 WIB. [yeh]
Menariknya pengamanan tak hanya dilakukan dari pihak petugas pengaman gabungan, namun pengaman swakarsa dari organisasi masyarakat (ormas) turut dilakukan termasuk ormas kepemudaan yang beda keyakinan.
Beberapa organisasi yang terlibat pengamanan Natal di Katedral di antaranya, Pemuda Muslim Maluku Utara, GP Anshor, dan Ormas Citra Bhayangkara.
Sikap toleransi juga ditunjukan saat seorang anggata GP Anshor membantu seorang jemaat Gereja Katedral menyeberang jalan menuju halaman gereja untuk melakukan misa Natal. Begitu juga pengurus Masjid Istiqlal yang mempersilahkan halaman parkir masjid dijadikan area parkir para jemaat yang akan menjalankan misa Natal.
Sementara itu, saat ini tak kurang dari 1.000 jemaat menghadiri Misa Natal di Gereja Katedral. Misa yang digelar panitia Natal Gereja Katedral sendiri dibagi menjadi tiga yang berlangsung dari pukul 17.00-22.00 WIB. [yeh]
Jokowi: Saya Tahun Baru di Jalan dengan Masyarakat
Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Malam pergantian tahun tinggal menghitung hari. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana merayakan tahun baru 2013 bersama warga Ibukota.
"Intinya nanti saya memang tahun baru di jalan dengan masyarakat," kata Jokowi usai bersilaturahmi di kediaman Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/12/2012).
Menurut Jokowi, pergantian tahun baru pada 31 Desember akan dimeriahkan 16 panggung dan 1 karnaval besar. "Tapi nanti kita akan tambah lagi," ujar dia.
Ia menambahkan hiburan yang disajikan juga beraneka ragam. "Ya macam-macam. Ada gambang kromong, ada kroncong Betawi ada dari sekolah-sekolah juga mengeluarkan. Macam-macem," kata ayah 3 anak ini.
Selain itu, kata Jokowi, pesta kembang api akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Jakarta - Malam pergantian tahun tinggal menghitung hari. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana merayakan tahun baru 2013 bersama warga Ibukota.
"Intinya nanti saya memang tahun baru di jalan dengan masyarakat," kata Jokowi usai bersilaturahmi di kediaman Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/12/2012).
Menurut Jokowi, pergantian tahun baru pada 31 Desember akan dimeriahkan 16 panggung dan 1 karnaval besar. "Tapi nanti kita akan tambah lagi," ujar dia.
Ia menambahkan hiburan yang disajikan juga beraneka ragam. "Ya macam-macam. Ada gambang kromong, ada kroncong Betawi ada dari sekolah-sekolah juga mengeluarkan. Macam-macem," kata ayah 3 anak ini.
Selain itu, kata Jokowi, pesta kembang api akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
KY Dibentuk Konstitusi, Mengapa Ngurusin Hakim Cantik Selingkuh?
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - UUD 1945 membentuk Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi dan menjaga martabat hakim. Setelah bersama-sama Mahkamah Agung (MA) memecat hakim agung Ahmad Yamani karena terlibat skandal vonis mati gembong narkoba, kini KY merekomendasikan pemecatan terkait skandal asmara. Mengapa KY sampai mengurusi masalah perselingkuhan?
"Karena hakim itu tak hanya diawasi etikanya tapi juga perilaku di dalam dan luar sidang," alasan Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/12/2012).
Sebagai 'wakil Tuhan', maka hakim harus terjaga dari semua perilaku yang menjaga keluhuran sebagai hakim. Sehingga panggilan 'Yang Mulia' benar-benar mulia dan benar adanya.
"Hakim tidak boleh melakukan tindakan tercela. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selingkuh itu tindakan tercela," tegas Imam.
Jika hakim tidak menjaga perilakunya, maka kepercayaan pencari keadilan akan luntur. Apalagi hakimnya terlibat isu moral dan asusila.
"Perempuan selingkuh dan hakim lagi, kan nggak layak jadi pengadil toh," cetus Imam.
Komnas Perempuan mendukung rekomendasi pemecetan itu. "Jadi kalau ada hakim perempuan melakukan tindak selingkuh berarti dia melakukan KDRT terhadap suaminya. Itu tidak terpuji apalagi dilakukan oleh hakim wanita," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruhah, kepada detikcom. "Apalagi dia wakil Tuhan, di mana integritasnya kalau dia selingkuh?" papar Masruhah.
Jakarta - UUD 1945 membentuk Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi dan menjaga martabat hakim. Setelah bersama-sama Mahkamah Agung (MA) memecat hakim agung Ahmad Yamani karena terlibat skandal vonis mati gembong narkoba, kini KY merekomendasikan pemecatan terkait skandal asmara. Mengapa KY sampai mengurusi masalah perselingkuhan?
"Karena hakim itu tak hanya diawasi etikanya tapi juga perilaku di dalam dan luar sidang," alasan Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/12/2012).
Sebagai 'wakil Tuhan', maka hakim harus terjaga dari semua perilaku yang menjaga keluhuran sebagai hakim. Sehingga panggilan 'Yang Mulia' benar-benar mulia dan benar adanya.
"Hakim tidak boleh melakukan tindakan tercela. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selingkuh itu tindakan tercela," tegas Imam.
Jika hakim tidak menjaga perilakunya, maka kepercayaan pencari keadilan akan luntur. Apalagi hakimnya terlibat isu moral dan asusila.
"Perempuan selingkuh dan hakim lagi, kan nggak layak jadi pengadil toh," cetus Imam.
Komnas Perempuan mendukung rekomendasi pemecetan itu. "Jadi kalau ada hakim perempuan melakukan tindak selingkuh berarti dia melakukan KDRT terhadap suaminya. Itu tidak terpuji apalagi dilakukan oleh hakim wanita," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruhah, kepada detikcom. "Apalagi dia wakil Tuhan, di mana integritasnya kalau dia selingkuh?" papar Masruhah.
Jero Wacik: Putra Ibas Cakep, Mirip Seperti Bapak dan Ibunya
Pandu Triyuda - detikNews
Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik menjenguk cucu Presiden SBY di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jero mengatakan cucu SBY, Airlangga Satriadhi Yudhoyono, dalam keadaan sehat dan sudah bisa membuka mata.
"Tadi saya habis menengok putranya Mas Ibas, cukup sehat ya, lucu dan sudah bisa buka mata. Cakep, jadi seperti bapak sama ibunya, mirip-mirip begitu," kata Jero Wacik usai menjenguk di RS Pondok Indah, Jl Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (25/12/2012).
Jero sempat kaget karena berat Airlangga mencapai 3,35 kg. Hal ini disebabkan tidak ada anak Jero yang saat lahir beratnya lebih dari tiga kilogram.
"Saya keget juga ternyata beratnya 3,35 kg. Saya punya anak tidak ada yang di atas 3 kg, 2,7 - 2,9 kg. Ini 3,35 kg besar...besar, ya karena kakeknya tinggi besar," katanya.
Jero mengaku senang bisa menengok cucu SBY tersebut. "Mudah-mudahan bisa jadi anak yang baik," doanya.
Saat ditanya keadaan istri Ibas, Siti Ruby Aliya Rajasa, Jero mengatakan kondisinya sehat. "Kondisi Mbak Aliya sehat, tadi ngobrol sebentar dengan Ibu Ani," katanya.
"Apa sudah dibuatkan kartu anggota Partai Demokrat, Pak?" canda wartawan.
"Ooo belum-belum, nanti kalau sudah 17 tahunlah. Sekarang Mas Ibas dulu yang aktif mengurus partai dengan saya," kata Jero sambil tertawa.
Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik menjenguk cucu Presiden SBY di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jero mengatakan cucu SBY, Airlangga Satriadhi Yudhoyono, dalam keadaan sehat dan sudah bisa membuka mata.
"Tadi saya habis menengok putranya Mas Ibas, cukup sehat ya, lucu dan sudah bisa buka mata. Cakep, jadi seperti bapak sama ibunya, mirip-mirip begitu," kata Jero Wacik usai menjenguk di RS Pondok Indah, Jl Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (25/12/2012).
Jero sempat kaget karena berat Airlangga mencapai 3,35 kg. Hal ini disebabkan tidak ada anak Jero yang saat lahir beratnya lebih dari tiga kilogram.
"Saya keget juga ternyata beratnya 3,35 kg. Saya punya anak tidak ada yang di atas 3 kg, 2,7 - 2,9 kg. Ini 3,35 kg besar...besar, ya karena kakeknya tinggi besar," katanya.
Jero mengaku senang bisa menengok cucu SBY tersebut. "Mudah-mudahan bisa jadi anak yang baik," doanya.
Saat ditanya keadaan istri Ibas, Siti Ruby Aliya Rajasa, Jero mengatakan kondisinya sehat. "Kondisi Mbak Aliya sehat, tadi ngobrol sebentar dengan Ibu Ani," katanya.
"Apa sudah dibuatkan kartu anggota Partai Demokrat, Pak?" canda wartawan.
"Ooo belum-belum, nanti kalau sudah 17 tahunlah. Sekarang Mas Ibas dulu yang aktif mengurus partai dengan saya," kata Jero sambil tertawa.
Senin, 24 Desember 2012
Jakarta Dikepung Banjir, Pemprov DKI Jangan Salahkan Cuaca
VIVAnews
- Banjir besar yang melanda Jakarta disebabkan curah hujan yang tinggi
dan drainase yang sudah tidak dapat menampung tingginya air. Terkait hal
ini, pengamat perkotaan, Nirwono Joga, meminta Pemprov DKI tidak
menjadikan cuaca sebagai kambing hitam sebagai penyebab banjir.
"Jangan selalu berlindung di balik alam, musim hujan selalu terjadi. Kalau diamati laporan perubahan iklim terus meningkat. Pemprov harus lakukan pembenahan kota, tidak terus salahkan alam," kata Nirwono kepada VIVAnews, di Jakarta, Senin, 24 Desember 2012.
Menurutnya, Pemprov DKI harus cepat mengatasi permasalahan banjir, terutama banjir yang terjadi di kawasan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Sudirman. Bila tidak dilakukan pembenahan, banjir dapat melumpuhkan perekonomian Jakarta.
"Kasus banjir Sudirman-Thamrin ini kan abnormal. Kenapa demikian? Karena saluran air tidak berfungsi optimal, saluran air tidak terhubung dengan saluran terdekatnya," katanya.
"Saluran air juga tidak terhubung dengan baik, di titik-titik tertentu saluran air terhenti. Padahal saluran air harus mengarah ke titik paling akhir seperti waduk dan sungai," lanjutnya.
Selain itu, untuk mengatasi terulangnya banjir di kawasan tersebut, Pemprov DKI harus membentuk tim audit bangunan, agar bangunan yang ada di pusat kota menyediakan lahan resapan air.
"Tidak ada resapan air menyebabkan air tumpah ke jalan. Ruang resapan air diperlukan agar beban air berkurang," katanya.
Ditambahkan penggiat properti hijau yang aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan hijau, aturan kewajiban bangunan tinggi untuk memiliki ruang resapan air telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang- undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Ia juga menambahkan, selain mencegah terjadinya banjir, daerah resapan juga dapat menyimpan cadangan air tanah untuk mengurangi krisis air bila memasuki musim kemarau.
"Ini namanya ekodrainase, air diserapkan ke tanah, gunanya untuk kurangi krisis air bersih saat kemarau. Ini berpikir jangka panjang," paparnya. (sj)
"Jangan selalu berlindung di balik alam, musim hujan selalu terjadi. Kalau diamati laporan perubahan iklim terus meningkat. Pemprov harus lakukan pembenahan kota, tidak terus salahkan alam," kata Nirwono kepada VIVAnews, di Jakarta, Senin, 24 Desember 2012.
Menurutnya, Pemprov DKI harus cepat mengatasi permasalahan banjir, terutama banjir yang terjadi di kawasan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Sudirman. Bila tidak dilakukan pembenahan, banjir dapat melumpuhkan perekonomian Jakarta.
"Kasus banjir Sudirman-Thamrin ini kan abnormal. Kenapa demikian? Karena saluran air tidak berfungsi optimal, saluran air tidak terhubung dengan saluran terdekatnya," katanya.
"Saluran air juga tidak terhubung dengan baik, di titik-titik tertentu saluran air terhenti. Padahal saluran air harus mengarah ke titik paling akhir seperti waduk dan sungai," lanjutnya.
Selain itu, untuk mengatasi terulangnya banjir di kawasan tersebut, Pemprov DKI harus membentuk tim audit bangunan, agar bangunan yang ada di pusat kota menyediakan lahan resapan air.
"Tidak ada resapan air menyebabkan air tumpah ke jalan. Ruang resapan air diperlukan agar beban air berkurang," katanya.
Ditambahkan penggiat properti hijau yang aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan hijau, aturan kewajiban bangunan tinggi untuk memiliki ruang resapan air telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang- undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Ia juga menambahkan, selain mencegah terjadinya banjir, daerah resapan juga dapat menyimpan cadangan air tanah untuk mengurangi krisis air bila memasuki musim kemarau.
"Ini namanya ekodrainase, air diserapkan ke tanah, gunanya untuk kurangi krisis air bersih saat kemarau. Ini berpikir jangka panjang," paparnya. (sj)
Indonesia memerlukan strategi kebudayaan hadapi globalisasi
Jakarta (ANTARA
News) - Tokoh pergerakan Moh Jumhur Hidayat mengatakan bangsa Indonesia
perlu mempersiapkan secara matang strategi kebudayaan menghadapi
globalisasi.
"Mempersiapkan strategi kebudayaan bukanlah berarti menutup rapat-rapat dari pengaruh budaya luar, melainkan merencanakan suatu tahapan-tahapan agar jangan sampai yang diserap oleh bangsa kita justru yang menjadi ekses di negara-negara pengekspor budaya tersebut," kata Jumhur saat menyampaikan orasi kebudayaan bertajuk "Membangun Karakter Indonesia Berbasis Sosio-kultural" di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Minggu.
Menurut Jumhur, globalisasi tidak saja berarti adanya kemudahan pertukaran barang, uang, dan lalu lintas manusia, tetapi juga pertukaran budaya dan gaya hidup.
Berkaitan dengan ini maka bangsa Indonesia harus bisa mempersiapkan diri untuk berinteraksi atau berdialog secara budaya, katanya.
Untuk melakukan ini, kata Jumhur, terlebih dahulu harus mengambil jarak dengan kebudayaan luar karena, apabila tidak, yang terjadi adalah pencaplokan dan penggantian secara bulat-bulat, terlebih lagi budaya luar tersebut telah membangun hegemoni atau dominasinya dalam membentuk kebudayaan dunia.
Dikatakannya, kebebasan memperoleh informasi merupakan hak setiap orang, namun jangan sampai menumbuhkan kegiatan kontraproduktif atau bahkan destruktif bagi masyarakat.
Karena itu, kata dia, bagaimanapun pahitnya, terutama ketika bangsa ini secara umum masih belum matang dan dewasa, maka penyaringan informasi perlu dilakukan.
Kegiatan ini memang terlihat bertentangan dengan kebebasan memperoleh informasi, namun kegiatan ini telah dilakukan oleh para orang tua modern di negara maju terhadap anak-anaknya dengan memberikan pengertian bahkan sampai melarang untuk tidak melihat acara-acara televisi atau membaca buku-buku tertentu, karena dianggap belum waktunya.
"Analog dengan hal ini, maka tidaklah dapat disalahkan apabila suatu otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini negara, menyusun suatu strategi bersama-sama penyedia informasi lainnya untuk memberikan porsi informasi yang tepat kepada masyarakatnya," kata Jumhur.
Sebaliknya, bangsa ini harus menyebarkan seluas-luasnya nilai-nilai sosial budaya luar yang berupa saripatinya seperti nilai-nilai etos kerja keras, pantang menyerah, kreatif, inovatif dan produktif, jujur dan terbuka serta selalu ingin maju.
Nilai-nilai itu haruslah dapat dikemas menjadi sebuah informasi yang menarik sehingga dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat.
Apabila hal ini dapat dilakukan, maka identitas sosial budaya keindonesiaan makin sempurna.
"Di satu sisi kita menyerap nilai-nilai luhur budaya daerah dan di sisi lain menyerap nilai-nilai luhur budaya luar. Niscaya akan terus terjadi penyempurnaan identitas sosial budaya yang dapat mendorong Indonesia menjadi bangsa besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia," katanya.
Dewan Kesenian Jakarta dan Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta mengundang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat untuk menyampaikan orasi kebudayaan selaku tokoh pergerakan.
Jumhur mengapresiasi penyelenggara dan hadirin acara itu untuk mendengarkan orasi budaya dari seorang bukan budayawan yang hadir tidak sebagai "terdakwa" akibat kasus-kasus TKI seperti selama ini.
"Mempersiapkan strategi kebudayaan bukanlah berarti menutup rapat-rapat dari pengaruh budaya luar, melainkan merencanakan suatu tahapan-tahapan agar jangan sampai yang diserap oleh bangsa kita justru yang menjadi ekses di negara-negara pengekspor budaya tersebut," kata Jumhur saat menyampaikan orasi kebudayaan bertajuk "Membangun Karakter Indonesia Berbasis Sosio-kultural" di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Minggu.
Menurut Jumhur, globalisasi tidak saja berarti adanya kemudahan pertukaran barang, uang, dan lalu lintas manusia, tetapi juga pertukaran budaya dan gaya hidup.
Berkaitan dengan ini maka bangsa Indonesia harus bisa mempersiapkan diri untuk berinteraksi atau berdialog secara budaya, katanya.
Untuk melakukan ini, kata Jumhur, terlebih dahulu harus mengambil jarak dengan kebudayaan luar karena, apabila tidak, yang terjadi adalah pencaplokan dan penggantian secara bulat-bulat, terlebih lagi budaya luar tersebut telah membangun hegemoni atau dominasinya dalam membentuk kebudayaan dunia.
Dikatakannya, kebebasan memperoleh informasi merupakan hak setiap orang, namun jangan sampai menumbuhkan kegiatan kontraproduktif atau bahkan destruktif bagi masyarakat.
Karena itu, kata dia, bagaimanapun pahitnya, terutama ketika bangsa ini secara umum masih belum matang dan dewasa, maka penyaringan informasi perlu dilakukan.
Kegiatan ini memang terlihat bertentangan dengan kebebasan memperoleh informasi, namun kegiatan ini telah dilakukan oleh para orang tua modern di negara maju terhadap anak-anaknya dengan memberikan pengertian bahkan sampai melarang untuk tidak melihat acara-acara televisi atau membaca buku-buku tertentu, karena dianggap belum waktunya.
"Analog dengan hal ini, maka tidaklah dapat disalahkan apabila suatu otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini negara, menyusun suatu strategi bersama-sama penyedia informasi lainnya untuk memberikan porsi informasi yang tepat kepada masyarakatnya," kata Jumhur.
Sebaliknya, bangsa ini harus menyebarkan seluas-luasnya nilai-nilai sosial budaya luar yang berupa saripatinya seperti nilai-nilai etos kerja keras, pantang menyerah, kreatif, inovatif dan produktif, jujur dan terbuka serta selalu ingin maju.
Nilai-nilai itu haruslah dapat dikemas menjadi sebuah informasi yang menarik sehingga dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat.
Apabila hal ini dapat dilakukan, maka identitas sosial budaya keindonesiaan makin sempurna.
"Di satu sisi kita menyerap nilai-nilai luhur budaya daerah dan di sisi lain menyerap nilai-nilai luhur budaya luar. Niscaya akan terus terjadi penyempurnaan identitas sosial budaya yang dapat mendorong Indonesia menjadi bangsa besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia," katanya.
Dewan Kesenian Jakarta dan Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta mengundang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat untuk menyampaikan orasi kebudayaan selaku tokoh pergerakan.
Jumhur mengapresiasi penyelenggara dan hadirin acara itu untuk mendengarkan orasi budaya dari seorang bukan budayawan yang hadir tidak sebagai "terdakwa" akibat kasus-kasus TKI seperti selama ini.
Langganan:
Postingan (Atom)