Jpnn
JAKARTA--Meskipun
pemerintah belum memutuskan, apakah moratorium CPNS yang berakhir 31
Desember mendatang akan dilanjutkan atau tidak pada 2013, namun peluang
adanya seleksi tetap terbuka. Hal ini tersirat dari pernyataan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB)
Azwar Abubakar, yang mengisyaratkan rekruitmen CPNS akan tetap
dilaksanakan tahun depan.
“Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan hanya sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Rabu (19/12).
Dia juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistim rekruitmen dan testing secara elektronik merupakan upaya menghilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa.
"Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya," ujarnya.
Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN.
“Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya. Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD. (Esy/jpnn)
“Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan hanya sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Rabu (19/12).
Dia juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistim rekruitmen dan testing secara elektronik merupakan upaya menghilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa.
"Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya," ujarnya.
Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN.
“Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya. Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD. (Esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar