Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Beberapa kader PDIP terjerat kasus korupsi.
Ke depan, PDIP punya cara untuk menjaring calon legislatif (caleg) di
DPR/DPRD agar kader korup tak bisa masuk. Caranya, tes psikologi.
"Semua
caleg di psikotes. Sekarang sedang berlangsung di tingkat provinsi.
Yang boleh melihat hasil psikotes hanya ketua umum, agar tidak dijadikan
alat politik," jelas Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Pandjaitan
dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 PDIP di Balai Kartini, Jalan
Gatot Subroto, Minggu (30/12/2012).
Trimedya juga menambahkan,
bila tak ada kader yang bermasalah, PDIP optimistis menang di Pemilu
2014. "Tetapi kalau ada yang bermasalah ya memang agak berat," imbuhnya.
PDIP
juga setuju bila pilkada tingkat I tak lagi dipilih langsung oleh
rakyat, tetapi oleh DPR/DPRD. Hal ini karena biaya politik yang
ditanggung rakyat sangat besar.
"2014 Jangan dipilih rakyat lagi
deh. DPR aja. Rakyat cost-nya tinggi sekali. KPK kan bisa menyadap kalau
DPR nggak benar," imbuhnya.
Apakah khawatir kasus korupsi makin
marak di 2013? "Iya. Di dalamnya saling bunuh. Rakyat juga tahu dia yang
menentukan. Kalau DPR nggak terlalu. Tapi tingkat 2 itu bisa Rp 300
ribu (money politics per orang). Bayangkan bagaimana. Tapi dengan sikap
penindakan mungkin bisa," jelas dia.
Yang jelas, dalam setiap pilkada, bidang hukum PDIP selalu dilibatkan untuk melihat rekam jejak kader yang diusung.
"Kita selalu tahu track record-nya. Upaya-upaya itu yang kita laksanakan," tutur legislator di Komisi III DPR ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar