VIVAnews
- Banjir besar yang melanda Jakarta disebabkan curah hujan yang tinggi
dan drainase yang sudah tidak dapat menampung tingginya air. Terkait hal
ini, pengamat perkotaan, Nirwono Joga, meminta Pemprov DKI tidak
menjadikan cuaca sebagai kambing hitam sebagai penyebab banjir.
"Jangan selalu berlindung di balik alam, musim hujan selalu terjadi. Kalau diamati laporan perubahan iklim terus meningkat. Pemprov harus lakukan pembenahan kota, tidak terus salahkan alam," kata Nirwono kepada VIVAnews, di Jakarta, Senin, 24 Desember 2012.
Menurutnya, Pemprov DKI harus cepat mengatasi permasalahan banjir, terutama banjir yang terjadi di kawasan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Sudirman. Bila tidak dilakukan pembenahan, banjir dapat melumpuhkan perekonomian Jakarta.
"Kasus banjir Sudirman-Thamrin ini kan abnormal. Kenapa demikian? Karena saluran air tidak berfungsi optimal, saluran air tidak terhubung dengan saluran terdekatnya," katanya.
"Saluran air juga tidak terhubung dengan baik, di titik-titik tertentu saluran air terhenti. Padahal saluran air harus mengarah ke titik paling akhir seperti waduk dan sungai," lanjutnya.
Selain itu, untuk mengatasi terulangnya banjir di kawasan tersebut, Pemprov DKI harus membentuk tim audit bangunan, agar bangunan yang ada di pusat kota menyediakan lahan resapan air.
"Tidak ada resapan air menyebabkan air tumpah ke jalan. Ruang resapan air diperlukan agar beban air berkurang," katanya.
Ditambahkan penggiat properti hijau yang aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan hijau, aturan kewajiban bangunan tinggi untuk memiliki ruang resapan air telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang- undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Ia juga menambahkan, selain mencegah terjadinya banjir, daerah resapan juga dapat menyimpan cadangan air tanah untuk mengurangi krisis air bila memasuki musim kemarau.
"Ini namanya ekodrainase, air diserapkan ke tanah, gunanya untuk kurangi krisis air bersih saat kemarau. Ini berpikir jangka panjang," paparnya. (sj)
"Jangan selalu berlindung di balik alam, musim hujan selalu terjadi. Kalau diamati laporan perubahan iklim terus meningkat. Pemprov harus lakukan pembenahan kota, tidak terus salahkan alam," kata Nirwono kepada VIVAnews, di Jakarta, Senin, 24 Desember 2012.
Menurutnya, Pemprov DKI harus cepat mengatasi permasalahan banjir, terutama banjir yang terjadi di kawasan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Sudirman. Bila tidak dilakukan pembenahan, banjir dapat melumpuhkan perekonomian Jakarta.
"Kasus banjir Sudirman-Thamrin ini kan abnormal. Kenapa demikian? Karena saluran air tidak berfungsi optimal, saluran air tidak terhubung dengan saluran terdekatnya," katanya.
"Saluran air juga tidak terhubung dengan baik, di titik-titik tertentu saluran air terhenti. Padahal saluran air harus mengarah ke titik paling akhir seperti waduk dan sungai," lanjutnya.
Selain itu, untuk mengatasi terulangnya banjir di kawasan tersebut, Pemprov DKI harus membentuk tim audit bangunan, agar bangunan yang ada di pusat kota menyediakan lahan resapan air.
"Tidak ada resapan air menyebabkan air tumpah ke jalan. Ruang resapan air diperlukan agar beban air berkurang," katanya.
Ditambahkan penggiat properti hijau yang aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan hijau, aturan kewajiban bangunan tinggi untuk memiliki ruang resapan air telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang- undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Ia juga menambahkan, selain mencegah terjadinya banjir, daerah resapan juga dapat menyimpan cadangan air tanah untuk mengurangi krisis air bila memasuki musim kemarau.
"Ini namanya ekodrainase, air diserapkan ke tanah, gunanya untuk kurangi krisis air bersih saat kemarau. Ini berpikir jangka panjang," paparnya. (sj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar