Menteri Chatib: Dana Bansos Salah Sasaran

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan anggaran bantuan sosial yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sering bermasalah. Menurut dia, anggaran yang menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan itu tidak tepat sasaran.

»Banyak problemnya itu (anggaran bansos). Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal itu. Kalau mau, seharusnya itu dialokasikan untuk infrastruktur seperti akses air dan jalan desa. Jauh lebih efektif,” kata Chatib di Jakarta, Ahad, 5 Januari 2014.

Persoalan tidak tepat sasarannya anggaran Bansos juga disorot oleh Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, perlu dilakukan perbaikan distribusi anggaran sosial agar penurunan angka kemiskinan efektif. Bambang meminta pengawasan distribusi anggaran sosial itu dilakukan secara ketat. »Jangan sampai anggaran Bantuan Sosial, tapi tidak menyentuh keperluan rakyat miskin,” kata Bambang.

12 Kementerian diduga melanggar
Dugaan penyelewengan anggaran bantuan sosial pernah diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Berdasarkan hasil kajiannya, FITRA menyebut sedikitnya 12 kementerian diduga menyalahgunakan dana bantuan sosial. Temuan itu mengacu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan pelanggaran penggunaan bansos sebesar Rp 31,6 triliun dari total anggaran Rp 75,6 triliun pada 2012.

Dari 12 kementerian itu, enam di antaranya berasal dari sektor perekonomian, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 1,1 triliun, Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 7,3 miliar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 5,6 miliar, dan Kementerian Kehutanan Rp 2,6 miliar. Dua kementerian lainnya, yaitu Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga menyalahgunakan dana bansos masing-masing Rp 250 juta dan Rp 200 juta.

Dugaan penyelewenangan juga terjadi di pemerintah daerah. BPK misalnya, menemukan masalah dalam anggaran bantuan sosial di Provinsi Banten senilai Rp 7,8 miliar. Anggaran tersebut dicairkan pada 2010 hingga 2011. Dalam laporan pemeriksaan BPK, pemerintah Banten pada 2010 mengalokasikan anggaran bansos Rp 51,5 miliar dan terealisasi Rp 51,4 miliar. Sedangkan pada 2011 anggaran bansos dialokasikan Rp 78,5 miliar dan terealisasi Rp 78,2 miliar.

Angka kemiskinan meningkat
Di tengah banyaknya dugaan penyelewengan anggaran sosial itu, angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi lonjakan penduduk miskin di Indonesia, dari 28,07 juta orang pada Maret 2013, menjadi 28,55 juta orang pada September 2013.
Selama periode tersebut, persentasi penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami kenaikan. Pada Maret 2013, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,33 juta jiwa dan di perdesaan sebanyak 17,74 juta jiwa. Sementara pada September 2013, jumlah penduduk miskin di kota meningkat menjadi 10,63 juta jiwa dan di desa sebanyal 17,92 juta jiwa.

ANGGA SUKMA WIJAYA