Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan
Budi menegaskan siap menjadi pimpinan KPK jilid IV termasuk bila
terpilih menjadi Ketua. Namun, ia juga mengaku siap bila memang tak
terpilih.
"Saya siap jadi pimpinan KPK. Saya siap dipilih (jadi
Ketua KPK), dan siap juga tidak dipilih," tutur Johan saat uji kelayakan
dan kepatutan capim KPK di ruangan Komisi III, Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Senin (14/12/2015).
Johan menyerahkan sepenuhnya kepada
proses di Komisi III DPR. Terkait namanya yang sempat dipersoalkan
karena bukan berlatar belakang hukum, ia memberikan penjelasan.
Bila
memang hal ini menjadi masalah, semestinya sejak awal saat proses di
panitia seleksi (Pansel) capim KPK. Justru, bukan seperti saat menjelang
atau ketika uji kelayakan dan kepatutan.
"Nah, persepsinya
tentang saya bukan sarjana hukum itu dicoret sejak pansel dong. Harus di
awal, ketika saya ikut pansel, pansel yang coret saya," sebutnya.
Masalah ini masih terkait dalam Undang-Undang nomor 30/2002 tentang KPK soal syarat capim KPK.
"Anda
enggak punya pengalaman 15 tahun bidang hukum yang menurut saya
mendefinisikan 15 tahun di bidang hukum, ekonomi. Sekarang persepsi itu
ada di Komisi III, komisi III yang memutuskan," ujarnya.
Dalam
paparannya saat uji kelayakan, Johan mengatakan sinergisitas pencegahan
dan penindakan diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Contoh yang
diajukan Johan terkait penindakan dan pencegahan KPK di sektor sumber
daya alam minerba.
Sinergisitas pencegahan dan penindakan ini harus berprioritas terhadap kepentingan nasional.
"Berkaitan
dengan sumber daya alam, baik itu penindakan atau pencegahan sehingga
pada 2015 saja ada tambahan Rp 10 triliun," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar