Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat mengingatkan pejabat pemerintahannya jangan korup dalam mengelola anggaran keuangan daerah tahun 2013.

"Sulbar mengelola anggaran begitu besar sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2013 sekitar Rp4 triliun. Setiap pejabat harus memperbaiki kinerja dan tidak melakukan korupsi," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Senin.

Ia berharap anggaran itu tidak dikorup melainkan digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di Sulbar.

"Sulbar selalu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam mengelola keuangan daerah itu bukan sesuatu yang baik, karena dengan WDP berarti pengelolaan keuangan masih buruk karena banyaknya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan, ke depan Sulbar harus mengelola keuangannya dengan baik agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WDP) dari BPK.

Menurut dia, Sulbar membutuhkan pejabat pemerintah yang profesional dan maksimal mengelola keuangannya yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.

"Pemerintah sangat ingin membangun Sulbar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi, setiap pejabat pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dengan tidak melakukan korupsi atau melakukan tindakan lainnya yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan diri sendiri," katanya.

Ia berharap anggaran DIPA Sulbar untuk Kabupaten Mamuju senilai Rp926 miliar, Kabupaten Majene Rp553 miliar, Kabupaten Mamuju Rp797 miliar, Kabupaten Polman Rp747 milyar, Kabupaten Mamasa Rp548 miliar dan Mamuju Utara senilai Rp441 miliar pada tahun 2013 dapat bermanfaat untuk pembangunan. (MFH/A013)