Ada 153 Rumah Camat Lurah Jakarta yang Terancam Digusur

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin 27 Mei 2013 mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendata rumah dinas camat dan lurah yang ada di Ibu Kota. Nantinya, rumah dinas itu akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).

"Kami lagi kumpulkan dulu datanya. Nanti kalau sudah selesai mau laporkan ke Pak Gubernur. Sehingga nanti Pak Gubernur yang putuskan dibongkar atau tidak," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta.

Menurut Ahok, Pemprov DKI akan memilah-milah mana rumah dinas camat dan lurah yang harus dibongkar. Yang pasti, rumah dinas yang akan dibongkar yang sudah tua, rusak dan materialnya sudah rapuh.

"Kalau masih bagus-bagus ya tidak dibongkar. Saya belum tahu wilayahnya di mana saja. Kami mesti cek dulu. Nanti ketahuan mana yang bagus, mana yang tidak. Datanya di BPKD, karena aset ada di sana," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Hafid menyebut saat ini rumah dinas camat dan lurah yang terdata sebanyak 153 rumah. Di antaranya, 29 rumah dinas camat dan 124 rumah dinas lurah.

"Mungkin dulunya ada rumah dinas bekas camat dan lurah. Tetapi belum termonitor oleh kami. Karena hasil pendataan kemarin kami belum tahu," ujar Hafid. (Umi)

SBY: Budaya Toleransi dan Pendekatan Inklusif Harus Senantiasa Didorong

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Presiden SBY menerima penghargaan di World Statesman Award di New York, AS. Dalam pidatonya di acara itu SBY menyampaikan kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia. SBY juga berkomitmen menjaga kerukunan hidup beragama.

"Kami akan melakukan berdasarkan kemampuan kami untuk memastikan bangsa kami yang terdiri atas ratusan kelompok etnis, serta semua umat beragama, Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya —-dapat hidup berdampingan dalam kebebasan dan persaudaraan," kata SBY.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya di New York, 29 Mei 2013. SBY berpidato di depan hadirin yang datang dan tuan rumah acara Rabbi Arthur Schneier serta mantan Menlu AS Henry Kissinger.

Menurut SBY, Indonesia akan senantiasa menjadi negara di mana terdapat rumah tempat ibadah yang berlimpah. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 255.000 mesjid.

"Kami juga memiliki lebih dari 13.000 pura Hindu, sekitar 2.000 kuil Buddha, dan lebih dari 1.300 kuil Konghucu. Dan hal ini mungkin akan mengejutkan bagi Anda, kami memiliki lebih dari 61.000 gereja di Indonesia, lebih banyak dibandingkan di Inggris Raya atau Jerman. Dan banyak dari tempat-tempat ibadah ini dapat ditemui di sepanjang jalan yang sama di lingkungan eksternal," jelasnya.

SBY menegaskan komitmennya bahwa Indonesia juga akan terus menjadi kekuatan bagi perdamaian dan kemajuan dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga akan terus melakukan yang terbaik untuk membangun jembatan antara dunia Islam dan Barat.

"Sebagai bangsa dengan sejarah toleransi yang panjang, Indonesia akan selalu menyuarakan secara tegas moderasi, yang kami yakini merupakan pelawan terbaik ekstremisme. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia terus memberi contoh bahwa demokrasi, Islam dan modernitas dapat hidup bersama dalam simbiosis positif," urainya.

Sebagai bangsa yang dibangun atas dasar keharmonisan agama, Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam kerja sama antar-keyakinan.

"Dan kami secara aktif memajukan persatuan di antara agama-agama anak cucu Nabi Ibrahim sehingga akhirnya dapat hidup bersama dalam damai seutuhnya di abad ke-21 ini," terangnya.

Membangun masyarakat yang toleran, tambah SBY, merupakan ranah seni mengelola negara yang baik. Diperlukan kombinasi yang tepat antara persuasi dan penegakan hukum.

"Apabila tindak kekerasan terjadi, maka keadilan harus ditegakkan. Namun, dari pengalaman kami di Indonesia, penegakan hukum semata tidaklah cukup. Hati dan pikiran juga harus dimenangkan. Stereotip lama harus dienyahkan. Budaya toleransi dan pendekatan yang inklusif harus senantiasa didorong," tegasnya.

Mendorong budaya toleransi, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh seorang pemimpin semata. Ini adalah sesuatu yang memerlukan upaya bersama dari sejumlah besar pemimpin dari semua kalangan dan di semua bidang untuk menjalankan kenegarawanannya dalam memimpin dan menginspirasi para pengikutnya.

"Pada akhirnya, pemimpin yang baik adalah mereka yang berani berdiri di garis terdepan, dan memberikan sinar pengharapan untuk masa depan. Mari kita bekerja bersama dalam upaya bagi dunia yang lebih baik," tutup SBY.

Prabowo: harga BBM harus naik

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikan, karena beban ekonomi nasional yang semakin besar.

"Beban sudah terlalu berat bagi ekonomi nasional, yang penting bagaimana rakyat yang paling miskin bisa dilindungi," ujar Prabowo Subianto saat menghadiri seminar bertajuk `Membangun Kembali Indonesia Raya Berdasarkan Konstitusi` di Jakarta, Kamis.

Namun, bakal calon presiden dari Partai Gerindra ini mengatakan skema pengalihan anggaran subsidi BBM tersebut perlu dicarikan jalan lain, selain bantuan langsung sementara masyarakat.

"Itu bisa juga dicari jalan lain, yang penting rakyat yang paling kecil bisa dilindungi," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa menipisnya sumber daya energi di Indonesia juga memengaruhi harga dan penggunaan BBM.

Menurut Prabowo, saat ini masyarakat mengonsumsi sekitar 500 juta barel minyak setiap tahun dengan peningkatan sebesar 10 juta barel per tahun.

Jika cadangan minyak di Indonesia habis, lanjut Prabowo, maka Indonesia harus mengganti pasokan dengan batubara, gas alam, atau sumber energi alternatif.

"Ketika ini terjadi, dalam satu setengah generasi Indonesia akan sepenuhnya tergantung pada impor untuk semua kebutuhan energi, kecuali bangsa mempersiapkan bentuk energi alternatif," kata Prabowo.

Keganjilan KPK di Kasus Century Jadi Sorotan

INILAH.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) begitu bernafsu membongkar skandal korupsi impor daging sapi oleh elite PKS. Namun lembaga antikorupsi itu begitu lelet dan lembek dalam menuntaskan skandal Century dan Hambalang. Ada apa gerangan?
Timwas Century di DPR masih bertekad mau memanggil pimpinan KPK untuk dengar pendapat terkait perkembangan penyidikan KPK atas skandal Century itu. Pasalnya, KPK kembali menolak untuk menghadiri undangan rapat yang sedianya digelar Rabu (29/5/2013).
Bukan kali ini saja KPK menolak undangan Timwas Century. KPK sebelumnya juga menolak undangan Timwas Century dengan alasan menghindari konflik kepentingan karena pertemuan itu juga akan dihadiri sejumlah pegawai Bank Indonesia yang berpotensi menjadi saksi KPK. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, kode etik KPK melarang pihaknya bertemu dengan pihak-pihak yang akan diperiksa.
Nama Wakil Presiden Boediono terus dikaitkan dengan kasus tersebut karena ketika keputusan itu diambil, ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2008. Dua anak buah Boediono di BI, Budi Mulya dan Siti Fadjrijah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK juga belum menjelaskan status, apakah terlibat dalam kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun itu atau tidak.
Apabila KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka, Timwas bisa fokus pada upaya penuntasan kasus ini pada tingkat tugas-tugas konstitusional. Posisi DPR dalam mengusulkan HMP (Hak Menyatakan Pendapat) diperkuat. Bahkan, perlu dibentuk Pansus HMP.
Menurut anggota tim pengawas kasus Century, Fahri Hamzah, tuduhan yang selama ini melekat kepada Boediono harus diperjelas. Jangan menunggu sampai 2014 atau yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. "DPR memiliki kewajiban menuntaskan tuduhan utamanya kepada Boediono cs agar status Pak Boediono tidak menggantung seumur hidup," kata Fahri, Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Dalam kaitan ini, audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait bailout Bank Century menyisakan persoalan tersendiri sehingga sampai saat ini kasus ini masih terkatung-katung penyelesaiannya.
Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur Dr. Rizal Ramli menyatakan, sebenarnya kasus bailout Bank Century tidak sukar untuk dibongkar. Indonesia punya pengalaman dengan kasus Bank Bali dimana pemeriksaan dilakukan hingga lima lapis (layer) sehingga semua jelas kemana saja dananya mengalir. Mestinya, cara seperti ini juga dilakukan terhadap Century agar KPK lebih mudah menuntaskan mega skandal itu.
Kini dengan debut KPK yang begitu getol membongkar skandal impor daging sapi PKS, namun lelet dan lembek dalam menuntaskan kasus Century dan Hambalang, membuat publik bertanya-tanya dan meradang. Ada apa KPK dengan pelaku skandal Century sehingga tak kunjung membereskannya?
KPK tidak boleh tebang pilih, dan harus membongkar tuntas Century, Hambalang dan skandal impor daging sapi secara mendasar, agar kredibilitasnya terjaga. Kini publik terus menyoroti KPK akibat keganjilan ini. [berbagai sumber]

KPK Tak Akan Berbagi Informasi Soal Sri Mulyani

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menjelaskan secara detail hasil keterangan dan pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada tim pengawas (timwas) kasus Bank Century. Pasalnya hasil keterangan itu merupakan hasil penyidikan yang tidak bisa dipublikasi.

"Iya kalau perkembangan secara umum tentu tidak kita sampaikan, kalau secara detail tidak bisa. Karena perkara sudah naik penyidikan. Kecuali kalau sudah persidangan yang sudah terbuka untuk umum," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di Gedung DPR, Senayan, Rabu (29/5/2013).

Menurutnya, proses penyelidikan kasus Century masih terus berjalan hingga saat ini, namun dikarenakan jumlah penyidik yang terbatas sehingga kasus itu masih menunggu kasus-kasus lainnya selesai atau kasus operasi tangkap tangan (OTT) selesai.

"Century masih berproses terus," jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat. Pemeriksaan terkait kasus pengucuran dana talangan kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. [rok]

Tim 9 Century Akan Serahkan Data ke KPK

INILAH.COM, Jakarta - Tim 9 akan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, untuk menyerahkan data terbaru kasus bailout Bank Century.

"Pagi ini pukul 10.00 WIB kami dari Tim 9 akan menyerahkan dokumen terbaru soal Century kepada KPK," ujar anggota Tim 9 Akbar Faisal, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Tim 9 yang terdiri sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, beberapa waktu lalu. Mereka adalah Maruarar Sirait (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Andi Rahmat (PKS), Lili Wahid (PKB), Mukhamad Misbakhun (PKS), Akbar Faisal (Hanura), Chandra Tirta Wijaya (PAN), Kurdi Mukhtar (PPP), dan Bambang Soesetyo (Golkar).

Sebelumnya, Akbar juga sudah menyerahkan data ini ke tim pengawas (timwas) kasus Bank Century pada Rabu (29/5/2013). Kerja timwas Century akan berakhir pada Desember 2013. [rok]

Penyelidikan BLBI, KPK Periksa Eks Kepala BPPN Ary Suta

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - KPK terus memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui mengenai penggelontoran BLBI. Penyelidik memanggil eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Gede Putu Ary Suta.

"Iya, benar (diperiksa terkait BLBI)," ujar Ary usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK di Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (30/5/2013).

Ary tak banyak berkomentar mengenai pemeriksaanya hari ini. Ary beralasan, status surat panggilan yang diterimanya saja bersifat rahasia, apalagi materi pemeriksaannya.

"Saya tidak bisa menjelaskan yang bukan wewenang saya. KPK yang bisa menjelaskan," kata dia.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan hari ini memang ada permintaan keterangan untuk Ary terkait BLBI. "Yang bersangkutan dimintai keterangan di penyelidikan," kata Johan.

Dalam kasus yang sama, KPK juga telah memeriksa sejumlah mantan Menteri Keuangan, seperti Kwik Kian Gie (1999-2000), Rizal Ramli (2000-2001), dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001-2004).

Sebelumnya, pada Jumat (12/4) lalu, KPK juga telah meminta keterangan dari Rizal Ramli dan Bambang Subianto. Rizal diperiksa dengan statusnya sebagai mantan koordinator perekonomian 2000-2001, sedangkan Bambang pada saat menjabat sebagai menteri keuangan 1998-1999.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.
Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Disita Negara, Pemilik Gitar Bass 'Metallica' Jokowi Kecewa

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Gitar bass bertanda tangan personel grup band Metallica, Robert Trujillo yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kini jadi milik negara. Pemilik gitar bass itu pun mengaku kecewa.

"Kita telah melihat beberapa berita terbaru dari media Indonesia mengenai gitar bass yang ditandatangani oleh Robert Trujillo, dan yang saya memintanya untuk Pak Jokowi, karena ia adalah penggemar berat Metallica, kini telah diberikan kepada negara. Dan kami kecewa," ujar Shenkar melalui pesan elektroniknya kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).

Shenkar adalah orang yang memiliki gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun tersebut. Shenkar juga merupakan rekan bermusik Robert Trujillo. Saat ini dia sedang berada di Amerika Serikat.

Shenkar menjelaskan, awalnya Jonathan Liu datang kepadanya dan meminta untuk menandatangani gitar bass miliknya tersebut. Shenkar bersedia dan Robert pun mau untuk menandatanganinya.

"Robert senang untuk menandatangani gitar. Robert juga memberikan kaos Metallica untuk Pak Jokowi. Kami juga menerima buku yang secara pribadi ditandatangani oleh Pak Jokowi kepada kita melalui Jonathan Liu, dan kami sangat menghargai itu," jelas Shenkar.

Shenkar juga mengaku sebagai penggemar Jokowi. Dia menganggap Jokowi adalah sosok yang inspiratif yang banyak memberikan manfaat bagi warganya.

"Saya juga secara pribadi datang untuk mengetahui lebih banyak tentang Pak Jokowi pada tahun lalu. Beliau adalah orang yang luar biasa yang memberi kepada rakyatnya. Mencoba untuk membuat negaranya tempat yang lebih baik, maka saya pun menjadi penggemarnya. Apa yang salah dengan itu? Apakah kita tidak mampu menghargai orang untuk apa yang telah mereka lakukan? Kepercayaan membangun kepercayaan," jelasnya.

Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass dari salah seorang personel band rock asal AS, Metallica. Gitar bass tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balai Kota DKI.

Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jokowi kemudian melaporkan gitar bass pemberian tersebut kepada KPK pada 6 Mei 2013, sebagai kepatuhan pejabat publik saat menerima hadiah atau imbalan dari orang lain.

Gitar bass itu kemudian dinyatakan sebagai milik negara. KPK saat ini sedang mempertimbangkan untuk melelang atau menaruh gitar bass itu di museum.

Pemilik Gitar Bass 'Metallica' Jokowi Minta Gitarnya Dilelang untuk Amal

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Gitar bass bertanda tangan personel band Metallica, Robert Trujillo yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kini diambil negara. Pemilik asli gitar itu meminta agar gitar tersebut dilelang dan kemudian hasilnya dibagikan dalam amal untuk anak-anak yang membutuhkan.

"Gitar bass yang diambil dari Pak Jokowi, saya sarankan gitar bass tersebut ditempatkan pada lelang di Indonesia, dan uang hasil lelangnya diberikan kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan," ujar Shenkar melalui pesan elektroniknya kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).

Shenkar adalah orang yang memiliki gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun tersebut. Shenkar juga merupakan rekan bermusik Robert Trujillo.

Namun, jika tidak, Shenkar berharap agar gitar tersebut dapat dikembalikan lagi kepadanya atau Robert Trujillo. "Ini adalah pendapat saya," katanya.

Shenkar sendiri mengaku kecewa atas penyitaan gitar bass tersebut. Oleh karena itu, dia lebih memilih gitar tersebut dilelang sebagai rasa saling berbagi, terutama untuk anak-anak Indonesia.

"Itu akan menjadi hal yang baik untuk semua orang, terutama anak-anak sebagai bentuk Giving Back," katanya.

Shenkar juga menegaskan bahwa pemberian gitar tersebut bukan untuk gratifikasi, melainkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dari sang idola kepada penggemar.

"Jika dipikir ini mungkin untuk beberapa jenis gratifikasi, saya benar-benar tidak setuju," ujarnya.

Menurutnya, pemberian dari idola kepada penggemar adalah hal yang wajar. Karena penggemar adalah salah satu pendorong kesuksesan sang idola.

"Hal ini sangat normal bagi seniman di AS untuk memberi fans kami kembali. Karena mereka membuat kita menjadi 'apa' dan kita bukan apa-apa tanpa mereka," katanya.

KPK periksa hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat CH Kristi Purnamiwulan dalam kasus penerimaan hadiah dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung.

"Untuk hakim Setyabudi," kata Kristi saat tiba di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Kristi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ketika kasus bantuan bansos kota Bandung dengan terdakwa tujuh orang pegawai pemerintah kota Bandung masuk ke pengadilan tinggi.

Pemeriksaan Kristi ini adalah yang kedua kali, setelah sebelumnya diperiksa pada 22 April 2013.

Sebelumnya KPK memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada sebanyak empat kali. Ia bahkan diperiksa selama tiga hari berturut-turut yaitu pada Senin (27/5) hingga Rabu (29/5) dengan durasi pemeriksaan di atas 10 jam, namun Dada enggan berkomentar mengenai isi pemeriksaannya tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa pemanggilan Dada beberapa kali ini karena keterangannya dinilai belum mencukupi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu hakim Setyabudi Tejocahyono sebagai penerima suap, HN (Herry Nurhayat) yang menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Bandung, AT (Asep Triana) yaitu perantara pemberian suap dan TH (Toto Hutagalung) yang merupakan orang dekat Walikota Bandung Dada Rosada.

Mendikbud minta KPK klarifikasi laporan Itjen

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh meminta KPK segera melakukan analisis dan klarifikasi hasil laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"KPK diminta untuk segera melakukan analisis dan klarifikasi terhadap kasus itu karena sudah ramai muncul di pemberitaan," kata Johan di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Laporan Itjen itu berisi dugaan penyimpangan di lingkungan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Beberapa waktu lalu tersiar berita hasil pemeriksaan Irjen terhadap Ditjen Kebudayaan, karena itu laporan dari inspektorat jenderal dan pelaksana tugas dirjen mengklarifikasi dan saya serahkan ke KPK untuk dipelajari apakah ada penyimpangan atau tidak," kata Nuh seusai menyerahkan laporan tersebut ke KPK Jakarta, Rabu (29/5).

Johan mengungkapkan bahwa Nuh datang ke gedung KPK diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad.

"Atas laporan tersebut, pihak KPK akan melakukan telaah seperti juga kasus-kasus yang lain, dan kami analisa dan telaah tentang apa yang dilaporkan oleh pak menteri," kata Johan.

Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelaah, Johan menyatakan itu tidak akan ditentukan oleh siapa yang menjadi pelapor, namun ditentukan oleh isi laporan.

"Apakah memang valid atau mengandung unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi atau tidak. Tentu semua laporan akan melalui proses telaah, siapapun yg melaporkan," kata Johan.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan investigasi mendalam mengenai pelaksanaan Ujian Nasional menunjukkan ada kelalaian, pihaknya mencium ada indikasi korupsi dalam proses tender pelaksanaan ujian nasional.

Dalam laporannya, Irjen Kemendikbud Haryono Umar yang juga mantan pimpinan KPK itu menyatakan bahwa investigasi menemukan ada tiga pejabat yang harus bertanggung jawab dan patut untuk diberhentikan dari jabatannya, mereka adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan panitia lelang.

Terkait dengan keterlambatan distribusi soal UN 2013, dalam hasil investigasi disebutkan beberapa peringatan dini yang diacuhkan oleh pihak pelaksana yakni sebelum adanya tanda tangan kontrak, masalah distribusi karena menggunakan pesawat komersial ada masalah tonase, dimana ada kemungkinan potensi keterlambatan.

Belakangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khairil Anwar Notodiputro pun mundur dari jabatannya.
(M048/N002)

Didakwa Pasal Berlapis, Hercules Terancam 9 Tahun Bui

VIVAnews - Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru, Hercules Rosario Marshal, dengan pasal berlapis. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis 30 Mei 2013.

Jaksa Penuntut Umum, Fajar Arisetiawan, mengungkapkan pasal yang dikenakan antara lain Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai penghasutan, kemudian Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP mengenai pengeroyokan serta Pasal 214 ayat (1) KUHP Jo Pasal 211 KUHP tantang tindakan melawan aparat kepolisian. "Itu dakwaannya, ancaman hukumannya 9 tahun," kata Fajar.

Dalam sidang yang berlangsung sekitar tiga jam itu, Hercules tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

"Sidang pertama ini kan hanya dakwaan. Karena penasihat hukum tidak menyatakan eksepsi jadi kami langsung pemeriksaan pada saksi-saksi," kata Fajar.

Hercules dan anak buahnya diamankan pada 8 Maret 2013 lalu karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengembang yang berada di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Pemerasan ini dilaporkan oleh dua orang pengusaha. Dari pengakuan korban pemerasan, Hercules bersama kelompoknya bahkan meminta uang hingga ratusan juta rupiah.

Polda Metro Jaya menyerahkan Hercules dan puluhan buahnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada Selasa, 7 Mei 2013. Berkas perkara Hercules dan anak buahnya dilimpahkan ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, mengungkapn tersangka yang diserahkan seluruhnya 52 orang termasuk Hercules. Semuanya dibagi ke dalam dua kelompok besar.

"Mereka tersangka kasus pemerasan, perusakan, pengeroyokan terhadap barang, melawan petugas, serta penghasutan. Itu disesuaikan dengan masing-masing kelompok," ujar Rikwanto. (eh)

Hercules: Kami Taat Hukum

VIVAnews - Hercules Rosario Marshal, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru, menerima semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis, 30 Mei 2013, Hercules didakwa pasal berlapis.

"Kami menerima saja. Kami menyerahkan semua pada pengadilan untuk bisa menilai dan menerapkan keputusan," ujar Hercules saat ditemui usai sidang.

Hercules mengatakan dia percaya pada aparat hukum. "Karena kami taat kepada hukum, kami siap untuk menunggu sampai putusan," ucapnya.

Salah satu kuasa hukum Hercules, Petrus Leatomo, mengatakan pihaknya memutuskan tidak menyampaikan eksepsi agar kasus ini cepat selesai. "Supaya persidangan ini lebih cepat. Karena kasus ini sudah cukup lama, kami mnta supaya cepat tuntas," kata Petrus.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Fajar Arisetiawan, pasal yang dikenakan kepada Hercules antara lain pasal-pasal pidana mengenai penghasutan, pengeroyokan, serta melawan aparat kepolisian. Hercules terancam hukuman sembilan tahun penjara. Sidang dilanjutkan pada Senin 3 Juni 2013 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. (kd)

Chairul Tanjung Terima Penghargaan Captain of Industry dari AAAB

Tya Eka Yulianti - detikNews

 Bandung - The Asian Academy of Applied Business (AAAB) memberikan penghargaan Captain of Industry pada Chairul Tanjung di Konferensi Internasional AAAB yang ke-enam tahun 2013 ini. Bos CT Corps ini terpilih sebagai Captain of Industry karena dianggap sebagai sosok yang mewakili pengusaha yang konsisten dan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Presiden AAAB Prof Dr Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa pada CT di Gedung Sate Bandung dengan disaksikan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kamis (30/5/2013).

Dalam sambutannya menyebutkan bahwa Konferensi Internasional AAAB 2013 telah sepakat untuk memilih CT sebagai Captain of Industry karena melihat kiprahnya sebagai pengusaha selama ini. CT juga dikenal sebagai Komite Ekonomi Nasional yang selama ini memberikan rekomendasi pada presiden untuk akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Menurut intelegen kami, CT memiliki kepemimpinan, kemampuan dan potensi yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu kami menganggap CT sangatlah tepat mendapatkan penghargaan ini," ujar Syed Azizi.

Syed Azizi menyebut CT sebagai pengusaha muda yang telah menunjukkan konsistensinya dalam pengembangan bisnisnya selama ini. Sejumlah bidang yang dikelola CT dibawah CT Corps di antaranya media, retail dan fashion. Sebut saja Trans Media (Trans TV, Trans7 dan detikcom), Carrefour, Bank Mega dan sejumlah brand lifestyle seperti Wendy's, Cofe Bean, Baskin Robins dan Metro serta theme park indoor seperti Trans Studio Bandung.

"Kami sungguh sangat menikmati Trans Studio Bandung. Itu luar biasa," katanya.

AAAB adalah organisasi non profit dan berorientasi akademis yang didirikan oleh School of Business and Economics, Universiti Malaysia Sabah. Dalam setiap konferensi AAAB, dipilih Captain of Industry, yaitu orang-orang yang dinilai berkompeten dan berhasil dalam menjaga konsistensi wirausaha. Pada 2005 lalu Martha Tilaar terpilih sebagai Captain of Industry.

Usai menerima penghargaan, CT menyatakan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan AAAB. "Saya sangat berterimakasih atas penghargaan yang diberikan ini. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya saja, melainkan untuk seluruh pengusaha di Indonesia," katanya.

Berbagai bisnis yang CT kembangkan saat ini disebutnya merupakan sebagai bagian dari inovasi yang ia lakukan. "Saya senang kalau Anda semua menyukai Trans Studio Bandung. Itu adalah salah satu inovasi kami, konsep dan desain semua itu dari Indonesia dan kami bangga atas itu," tuturnya.

Dalam kesempatan itu CT pun sempat membagi kisahnya menjadi pengusaha sukses. Lulusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia itu mengungkapkan bahwa dalam mengelola bisnisnya ia menerapkan ilmu sewaktu kuliah.

"Gigi itu kan kecil. Tapi urusan gigi yang kecil itu bukan hal yang sepele. Kalau sakit gigi, bisa terganggu semua. Dalam bisnis, saya juga menerapkan ilmu dokter gigi. Kalau ada gangguan, coba tambal, kalau ada yang rusak, perbaiki dulu. Kalau tidak bisa juga. Cabut," katanya.

Menutup acara tersebut, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan bahwa menjadi pengusaha sukses merupakan hal yang mulia. "Lebih baik kaya bersyukur daripada miskin bersabar. Karena itu saya berterimakasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak CT, semoga kita semua bisa mempraktekan ilmunya," tutur Aher.

Divonis 15 Tahun Penjara, Zulkarnaen Ancam Buka Keterlibatan Pihak Lain

Rina Atriana - detikNews

 Jakarta - Terdakwa kasus korupsi Alquran Zulkarnaen Djabar tidak terima dengan vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Dia mengancam akan membeberkan pihak lain yang terlibat dalam kasusnya.

"Akan saya buka siapa-siapa saja yang terlibat," kata Zulkarnaen saat ditemui usai persidangan di PN Tipikor, Jl Rasuna Said, Jakarta, Kamis (30/5/2013) pukul 20.30 WIB.

Zulkarnaen merasa ada muatan politis dalam kasusnya. Politikus Golkar itu menduga kasusnya ada kaitan dengan persaingan di internal partainya.

"Waktu itu saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan pencalonan ARB sebagai capres," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR nonaktif dari Golkar itu akan mengajukan banding. Saat banding itulah dia mengancam akan membeberkan keterlibatan orang lain di kasus yang menjerat dia dan putranya itu.

"Saat banding nanti saya akan membuka siapa saja yang terlibat," tuturnya berapi-api.

Zulkarnaen Djabar dihukum 15 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 1 bulan. Zulkarnaen terbukti bersalah menerima fee dari rekanan proyek Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama.

"Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersam-sama yang merupakan gabungan perbuatan," kata hakim ketua Afian Tara membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/5/2013) malam.

Terlalu Ringan, Hakim Pesta Narkoba Divonis 2 Tahun

Prins David Saut - detikNews


Jakarta - Hakim Puji Widjayanto pesta sabu dan ekstasi bersama wanita di klub malam. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) itu hanya memvonis dua tahun pidana penjara. Sebuah vonis yang dinilai mencederai semangat keadilan.

"Ya enggak (adil). Cuman dua tahun begitu. Dia kan bersama perempuan, dugem, narkoba, kok masa dua tahun," kata pengamat hukum Asep Irwan Irawan kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Mantan hakim yang pernah memvonis mati terdakwa narkoba ini mengkhawatirkan implikasi dari vonis tersebut terhadap masyarakat. Seharusnya seorang penegak hukum yang terlibat kasus narkoba harus lebih berat vonisnya ketimbang masuarakat sipil.

"Hakim saja melanggar hukum, merendahkan profesinya. Tidak ada efek pembelajaran bagi masyarakat," ujar Asep.

Vonis itu pun telah mencoreng tegaknya nilai-nilai keadilan dan upaya pemerintah Indonesia yang gencar-gencarnya memerangi narkotika. Puji ditangkap di di Hotel dan Club Illegals di Jalan Hayam Huruk, Jakarta Barat, pada Minggu 16 Oktober 2012 ditangkap petugas BNN bersama dua pria dan empat perempuan saat tengah pesta narkoba.

"Yang jelas tidak ada semangat memerangi narkoba di republik ini," ujar Asep menilai.

Mendikbud serahkan laporan Itjen ke KPK

Jakarta, 29/5 (Antara) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyerahkan laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beberapa waktu lalu tersiar berita hasil pemeriksaan Irjen terhadap Ditjen Kebudayaan, karena itu laporan dari inspektorat jenderal dan pelaksana tugas dirjen mengklarifikasi dan saya serahkan ke KPK untuk dipelajari apakah ada penyimpangan atau tidak," kata Nuh seusai menyerahkan laporan tersebut ke KPK Jakarta, Rabu.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan investigasi mendalam mengenai pelaksanaan Ujian Nasional menunjukkan adanya kelalaian, pihaknya mencium ada indikasi korupsi dalam proses tender pelaksanaan ujian nasional.

"Tadi saya diterima oleh Ketua KPK, biar penegak hukum yang mengungkapkan apakah ada penyimpangan atau tidak, kami juga mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," ungkap Nuh.

Ia berkeras bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013.

"Di UN tidak ada penyimpangan," tambah Nuh.

Saat ditanya apakah ada pejabat Kemendikbud yang sudah dicopot terkait dengan laporan Irjen tersebut, Nuh tidak menjawabnya.

"Tidak serta merta bila ada rekomendasi dari auditor maka yang diperiksa langsung dicopot, jadi berikan kesempatan untuk mengklarifikasi," ungkap Nuh.

Dalam laporannya, Irjen Kemendikbud Haryono Umar yang juga mantan pimpinan KPK itu menyatakan bahwa investigasi menemukan ada tiga pejabat yang harus bertanggung jawab dan patut untuk diberhentikan dari jabatannya, mereka adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan panitia lelang.

Terkait dengan keterlambatan distribusi soal UN 2013, dalam hasil investigasi disebutkan beberapa peringatan dini yang diacuhkan oleh pihak pelaksana yakni sebelum adanya tanda tangan kontrak, masalah distribusi karena menggunakan pesawat komersial ada masalah tonase, dimana ada kemungkinan potensi keterlambatan.

Belakangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khairil Anwar Notodiputro pun mundur dari jabatannya.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa tanpa diminta KPK akan mengusut kasus korupsi di Kemendikbud.

"Tanpa diminta kalau misalnya ada petinggi-petinggi ke arah sana, KPK tetap melakukan investigasi terhadap kasus itu, dan lebih baik bila Irjen Kemendibud memberikan data terkait dugaan korupsi tersebut," ungkap Abraham pada Senin (20/5).

Namun KPK saat ini menurut Abraham masih melakukan verifikasi data.

KPK tegaskan pembatasan transaksi tunai penting

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan bahwa pembatasan transaksi tunai kini tidak lagi penting, tetapi sudah merupakan kondisi yang mendesak.

"Ini urgen (penting) karena menjelang tahun politik 2014 biasanya perputaran transaksi tunai akan mengalami peningkatan," kata Bambang pada diskusi dan peluncuran buku "Membatasi Transaksi Tunai; Peluang dan Tantangan" di Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang, menjelang tahun politik, biasanya banyak transaksi tunai yang menggunakan uang palsu dan peredarannya paling besar berada di luar Pulau Jawa.

"Kalau transaksi tunai dibatasi, tentu akan meminimalisasi peredaran uang palsu," ungkap dia.

Bambang menjelaskan bahwa transaksi tunai ini kemudian menjadi masalah yang salah satunya disebabkan oleh masalah yang berawal dari hulu satu organisasi yang dalam hal ini dicontohkan berupa partai politik.

"Salah satu problem hulu di partai adalah tidak punya sistem pengujian akuntabilitas keuangan partai," kata dia.

Dengan tidak memiliki sistem pengujian akuntabilitas keuangan yang baik, sementara biaya politik tinggi, Bambang menegaskan bahwa ini lalu berpotensi untuk menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena sebagian besar pengurus partai di hilir adalah pemegang kekuasaan.

"Partai yang bermasalah keuangannya, maka kader-kadernya potensial menyalahgunakan kewenangannya serta terjerumus masuk pidana," ujar Bambang.

Oleh sebab itu, Bambang kemudian mengimbau adanya percepatan terhadap eksekusi pelaksanaan aturan pembatasan transaksi tunai karena menurut dia saat ini merupakan momentum yang paling tepat.

"Yang perlu diingat, transaksi suap menyuap itu tunai, maka harus ada kebijakan lain yang menyertai pembatasan transaksi tunai," imbuh dia.
(M048/D007)

Antisipasi Ricuh, Polisi Jaga Ketat Sidang Perdana Hercules

VIVAnews - Sebanyak 700 personel kepolisian diterjunkan dalam mengamankan jalannya sidang perdana Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru, Hercules Rosario Marshal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis, 30 Mei 2013.

Waki Kepala Polres Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Widodo, menjelaskan ratusan aparat itu merupakan gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya. "Anggota gabungan siap mengamankan sidang Hercules," kata Widodo.

Menurutnya, sidang dijadwalkan sekitar pukul 11.00 WIB. Polisi mulai berjaga di lokasi sidang sejak pagi. "Kami apel di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pukul 09.00," kata dia.

Widodo mengatakan, pengamanan ketat yang dilakukan aparat kepolisian merupakan bentuk antispasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, kata dia, sidang kasus Hercules tidak seperti sidang pada umumnya. "Persidangan Hercules setara dengan teroris sekelas Amrozi. Hercules itu preman besar, bukan preman kelas teri," ucapnya.

Polisi mewaspadai adanya potensi kericuhan. Dia memprediksi akan ada banyak anak buah Hercules yang datang ke pengadilan. "Anak buahnya dan lawannya pasti banyak yang datang," ujar dia.

Hercules dan anak buahnya diamankan pada 8 Maret 2013 lalu karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengembang yang berada di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Pemerasan ini dilaporkan oleh dua orang pengusaha. Dari pengakuan korban pemerasan, Hercules bersama kelompoknya bahkan meminta uang hingga ratusan juta rupiah.

Polda Metro Jaya menyerahkan Hercules dan puluhan buahnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada Selasa, 7 Mei 2013. Berkas perkara Hercules dan anak buahnya dilimpahkan ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, mengungkapna tersangka yang diserahkan seluruhnya 52 orang termasuk Hercules. Semuanya dibagi ke dalam dua kelompok besar. "Mereka tersangka kasus pemerasan, perusakan, pengeroyokan terhadap barang, melawan petugas, serta penghasutan. Itu disesuaikan dengan masing-masing kelompok," ujar Rikwanto.

Dijemput Paksa, Bupati Aru Tak Melawan

INILAH.COM, Jakarta - Setelah sempat mengalami kendala, akhirnya hari Rabu (29/5/2013) ini, Kejaksaan Agung berhasil mengeksekusi terpidana kasus korupsi APBD Kepulauan Aru, Teddy Tengko.

"Kejaksaan sangat mengapresiasi atas kerjasama dan bantuan dari Polri dan TNI yang mendukung pelaksanaan eksekusi ini, serta dukungan masyarakat Kabupaten Aru," kata Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi, di Kejagung, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Untung membantah jika ada perlawanan saat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan jaksa eksekutor terhadap terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Aru, Maluku, sebesar Rp5,3 milyar itu. "Tidak (ada perlawanan), buktinya tadi dia (Teddy) mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan putusan Pengadilan," ujarnya.

Ia menjelaskan, eksekusi sudah sesuai aturan, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Dobo, No: Print-167/S.1.16/Fu.1/11/2012, tanggal 9 November 2012. "Putusan ini pun sesuai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No: 161 K/PID.SUS/2012," jelasnya.

Untung menambahkan, saat eksekusi terhadap terpidana yang merupakan pensiunan TNI AL itu dilakukan pada pukul 14.30 WIT di Bandara Aru. Sang Bupati itu langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon.

Atas pelaksanaan eksekusi, Untung berharap dapat menjadi contoh bagi terpidana lainya yang menghindar dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Incrah. Diketahui, Theddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Putusan Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp500 juta. Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman pengganti Rp5,3 miliar.[bay]

Tak Berani Seret KPK, BEM Nilai DPR Banci

INILAH.COM, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia mencecar Timwas Century DPR terkait penuntasan kasus bailout Bank Century yang lambat.

Koordinator BEM se-Indonesia Muhammad Najib mendesak DPR segera memanggil paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Timwas Century terkait tindak lanjut penuntasan kasus bailout yang merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun.

"Bapak-bapak disini kan hebat-hebat, silahkan gunakan kehebatannya dong. Anggota dewan punya kekuatan tapi kayak banci," tegas Najib saat diterima dalam rapat Timwas Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Hal itu menyikapi mangkirnya KPK dari undangan rapat Timwas Century di DPR. Bahkan, dalam kesempatan itu mereka menyatakan kesiapannya untuk membantu timwas menyeret KPK untuk hadir ke Gedung DPR. "Katanya mau seret KPK kalau tidak datang, tapi tidak. Kalau DPR mau seret KPK, kami siap bantu," tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, KPK untuk kedua kalinya tidak memenuhi panggilan Timwas Century DPR. Atas ketidakhadiran ini timwas mempertimbangkan untuk mendatangkan KPK secara paksa guna rapat kerja mengetahui tindak lanjut penanganan kasus Century oleh komisi pimpinan Abraham Samad tersebut. [yeh]

Soal Century, Demokrat Puji Sikap KPK

INILAH.COM, Jakarta - Berbeda dengan Anggota Timwas lainnya, Partai Demokrat malah mendukung sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lagi-lagi mangkir dari undangan rapat Timwas Century di DPR.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi mengatakan bahwa sikap KPK patut diapresiasi. Sebab, menurutnya, KPK tidak ingin terpengaruh dengan hiruk pikuk politik di DPR.

Oleh sebab itu, menurut Achsanu, KPK ingin fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pemberantasan korupsi.

"Mereka tidak ingin agar hal ini terpengaruh oleh hiruk pikuk di parlemen, sehingga KPK ingin fokus. Saya tidak tahu apakah KPK punya prasangka nantinya akan berpengaruh pada proses hukum yang dia lakukan, mungkin pertimbanganya itu," kata Achsanul.

"Saya kalau niatnya tulus, untuk independensi hukum saya dukung ini. Alasan ini saya sendiri dapat menerima. Karena hiruk pikuk politik jangan sampai mengganggu kerja KPK. Karena di DPR, Timwas ini malah makin banyak membentuk opini," lanjut Achsanul.

Sebelumnya, Anggota Timwas Century DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, Timwas akan panggil paksa institusi tindak kejahatan korupsi itu untuk menjelaskan perkembangan kasus bailout yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun itu.

"Kami harus bersabar lagi, apakah mau dipanggil paksa. DPR sedang mempertimbangkan pemanggilan paksa. Karena menurut UU MD3 kami bisa memanggil paksa," kata Hendrawan

Sementara, Anggota Timwas Century dari Fraksi PPP, Ahmad Yani sangat menyayangkan sikap KPK yang terkesan mengabaikan DPR. Menurutnya, KPK terlalu angkuh sebagai penegak hukum.

"Mungkin KPK merasa dirinya sudah di atas semuanya, sudah di atas angin," kata Yani. [ton]

Polda Metro Sangkal Ada Oknum Polisi Bekingi Derek Liar

E Mei Amelia R - detikNews

 Jakarta - Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menyangkal adanya dugaan oknum polisi yang membekingi praktek derek liar. Menurutnya, hal itu hanya pencatutan dan dilakukan semata-mata agar pelaku bisa melakukan aksinya dengan lancar.

"Itu kan hanya cara dan teknis mereka saja di lapangan untuk membuat takut korbannya. Kan banyak kasus seperti perampokan yang mengaku-ngaku oknum aparat," kata Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Rikwanto mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak derek liar yang terbukti melakukan tindak pidana.

"Siapa pun kita tindak kalau dia melakukan tindak pidana. Memeras itu kan sudah tindak pidana," kata dia.

Seorang korban derek liar bernama Junaedi, sopir truk tangki yang pernah mengalami pemerasan oleh derek liar pada April 2013 lalu di sekitar perempatan Rawamangun, Jakarta Timur.

Junaedi mengalami kerugian hingga Rp 1,5 juta setelah truknya diangkut derek liar ke pool mereka di dekat ITC Cempaka Putih. Di pool tersebut, Junaedi melihat tulisan 'KOPADER' (Koperasi Pemilik Armada Derek).

Junaedi mengatakan, derek liar itu milik KOPADER. Saat Junaedi mengancam sopir derek itu ke polisi, mereka tidak menunjukkan rasa takut.

"Katanya KOPADER itu ada hubungannya dengan pensiunan polisi. Waktu saya bilang bahwa saya akan lapor polisi, dengan tenang mereka bilang "percuma saja bapak lapor Polisi"," kata dia.

Jasa Marga Akan Tambah Mobil Derek Resmi untuk Atasi Derek Liar

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - PT Jasa Marga akan menambah jumlah mobil derek resmi yang akan beroperasi di wilayah Jabodetabek. Hal itu dilakukan untuk mengatasi derek liar yang meresahkan pengguna jalan tol.

"Nanti kita evaluasi lagi, kalau harus ditambah kita tambah," ujar Asisten Vice President Corporate Communication Jasa Marga Wasta Gunadi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).

Menurut Wasta, jumlah mobil derek resmi milik Jasa Marga saat ini ada sekitar 50-an mobil. Sejauh ini 50-an mobil tersebut mampu mencover semua wilayah Jabodetabek.

"Sampai saat ini fine-fine saja tercover. Jumlah ini sudah bisa mengcover," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengusulkan kepada penyedia jalan tol Jasa Marga untuk menambah jumlah mobil dereknya. Penambahan pengendara tidak menjadi korban pemerasan derek liar.

"Pihak Jasa Marga harus sediakan derek yang cukup untuk antisipasi kendaraan mogok dengan tarif yang jelas," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Sosok Zainal Nur Rizki di Mata Sang Bunda Uga Wiranto

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Kehilangan anak untuk selama-lamanya menimbulkan kesedihan tersendiri bagi seorang ibu. Rughaiyah Usman kini hanya bisa mengenang dan menceritakan kembali sosok putra satu-satunya yang baru saja meninggal.

"Dia sebagai anak apalagi laki-laki tentunya baik, kadang-kadang bandel, kan biasa. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk sekolah di UGM dan ikut kakak iparnya siar agama. Dia tertarik mendalami agama, " ujar Rughaiyah Usman yang akrab disapa Uga Wiranto selepas acara pengajian di kediamannya di Jl Palem Kartika 21, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (29/05/2013).

Dua minggu yang lalu, Zainal sempat pulang untuk mengurus perpanjangan paspornya. Saat itu tiba-tiba Inal --sapaan akrab Zainal-- meminta untuk mencucikan kaki bapak dan ibunya. Tanpa menaruh perasaan apa-apa, Uga dan Wiranto mengizinkan putranya untuk mencuci kaki mereka.

"Pada saat dia memilih menikah, istrinya usia 15 tahun, mereka belum pernah bertemu, belum pernah melihat mukanya, rela untuk dimintakan orang tua melamar istrinya. Baru saja menikah kemarin. Itu yang membuat saya terhibur, dia sudah sempurna, dari kecil dewasa dan sempat melaksanakan menikah," jawab Uga ketika ditanya kenangan yang paling membekas tentang Zainal.

Zainal menikah pada 13 Maret 2013. Dia menikahi Salsabila yang saat itu baru berusia 15 tahun. Mereka melangsungkan pernikahan di Afrika Selatan.

"Dia senang nyanyi, baca puisi dan baca Al qur'an. Meski belum hafal Al qur'an, dia setiap hari menghafal hadis-hadis, dia juga belajar bahasa urdu dan arab," kenang istri purnawirawan TNI itu.

Zainal Lahir di Gorontalo, 8 Maret 1990. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini lebih banyak mengenyam masa pendidikan di Jakarta. Inal kecil belajar di SD Al Azhar, setelah itu dia melanjutkan ke SMP Sudirman.

Di tengah perjalanan masa SMP, Zainal pindah ke Sentul Boarding School. Masa SMA dihabiskannya untuk bersekolah di SMA Lab School Rawamangun.

Inal pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gajahmada Yogyakarta. Selama 1 semester dia belajar Ilmu hukum internasional. Akhirnya Zainal Nur Rizki memutuskan untuk memperdalam ilmu agama di Perguruan Tinggi Ilmu Agama Islam Darul Uloom Zakariyya, Johanesburg, Afrika Selatan.

Polisi Larang Massa Bawa Senjata di Sidang Hercules

E Mei Amelia R - detikNews


Jakarta - Hercules Rosario Marshal hari ini akan menjalani sidang perdana kasus premanisme di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Simpatisan Hercules yang akan menghadiri sidang tersebut dilarang membawa segala bentuk senjata, baik senjata tajam atau pun senjata api.

"Tentu senjata tajam, senjata api dan bahan peledak itu tidak diperbolehkan dibawa ke ruang sidang atau pun di luar ruang sidang, sangat dilarang," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dihubungi detikcom, Kamis (30/5/2013).

Polisi akan melakukan sterilisasi masa yang akan menghadiri persidangan Hercules itu. Setiap orang yang masuk ke ruang sidang akan diperiksa barang bawaannya dan pemeriksaan pada tubuhnya untuk mengantisipasi diselipkannya senjata.

Selanjutnya, Rikwanto mengatakan, sidang Hercules akan dijaga ketat oleh 428 personel polisi yang terdiri dari anggota Jakarta Barat, BKO Brimob Polda Metro Jaya, BKO Pengendali Massa (Dalmas) Polda Metro Jaya, BKO Patra dan juga Reserse.

Sementara itu, pihak pengacara Hercules, kemarin, menjamin bahwa massa Hercules tidak akan membuat keributan selama proses sidang. Hercules sendiri rencananya akan didampingi oleh 47 pengacara.

Hercules dan 50 anak buahnya diringkus oleh aparat gabungan Polrestro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya di kawasan ruko di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat (8/3/2013) sore. Penangkapan laki-laki asal Timor bertubuh kurus dilakukan karena banyaknya laporan warga yang sudah merasa resah dengan praktik premanisme Hercules dan anak buahnya.

Menkominfo: Publik Berhak Mendapatkan Informasi dan Hiburan yang Sehat

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring membuka Asia Media Summit ke 10 di kota Manado, Sulawesi Utara. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 delegasi yang berasal dari 40 negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Utara.

Disamping Tifatul tampak pula hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Kamboja, Direktur Regional UNESCO Prof. Hubert Gijzen, Direktur AIBD Yang Binyuan, Dubes RRC untuk Indonesia dan para diplomat lainnya. Dalam sambutannya, Tifatul mengungkapkan betapa cepatnya perkembangan teknologi dan industri media, khususnya penyiaran yang bermigrasi ke digital.

"Hari ini lebih dari 85% negara telah bermigrasi kepada sistem televisi digital. Dan tentunya hal ini berimplikasi kepada model bisnis media, kreatifitas dan konten media," ujar Tifatul dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (29/5/2013).

Namun Tifatul juga mengingatkan betapa pentingnya mengemukakan nilai-nilai pendidikan dan pencerahan bagi publik --dalam konten penyiaran-- sebagai solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. Jangan karena alasan kejar tayang dan pertimbangan rating, lalu media mengabaikan etika penyiaran dengan menyajikan konten-konten yang sensasional, dramatis dan traumatis.

"Saya harap media tetap menjaga idealisme, menghargai hak-hak publik untuk mendapatkan informasi dan hiburan yang sehat. Jadi harus bernilai edukasi dan menjadi inspirasi," pungkas Tifatul.

Pada sisi lain, Tifatul mengusulkan pentingnya tema literasi media untuk didiskusikan pada forum AMS ke 10 ini, agar bisa diseimbangkan antara kepentingan lembaga penyiaran dengan kepentingan publik.

"Saya berharap forum AMS di Manado kali ini bisa menghasilkan solusi-solusi dan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan perdamaian dunia. Saling bertukar pengalaman dan berbagi pengetahuan di bidang media tanpa mengabaikan kearifan lokal tempat kita berasal. Sampai jumpa di AMS ke -11 2014 di Jeddah, Saudi Arabia," tutup Tifatul.

Kadin: Perlu Sinergikan Pendidikan dan Industri

INILAH.COM, Jakarta - Pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu mencetak tenaga kerja yang berkulitas dan siap bersaing di sektor usaha baik lokal maupun internasional. Apa solusinya?

Apalagi dunia pendidikan masih belum sempurna melaksakanan ujian nasional. Jika hal ini terus terjadi, upaya menciptakan tenaga kerja yang siap kerja akan mengalami kesulitan.

Rakornas Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan yang berlangsung di Semarang pada April 2013, menghasikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai permasalahan pendidikan dan industri.

Ketua Kadin Bidang Tenaga Kerja, Benny Sutrisno menjelaskan saat ini sistem yang ada belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai di industi. Kadin sendiri terus mendorong pemerintah untuk memantapkan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang dinilai mampu membentuk mencetak pekerja yang trampil sesuai dengan bidang yang membutuhkan.

“SMK sekarang memang sudah menjalankan kurikulum berbasis kompetensi, hanya saja sistem itu tidak dijalankan dengan baik,” kata Benny dalam paparannya di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Dengan demikian terdapat jarak yang cukup terjal antara dunia pendidikan dan dunia industri. Mereka terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan dan industri, Kadin menyarankan dibentuknya lembaga intermediasi yang menjembatani hubungan mereka. Dengan demikian mampu mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari sistem berbasis kompetensi.

Selain itu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk memberikan kelonggaran kepada institusi pendidikan swasta membuka politeknik baru.

Menurut Wakil Ketua Umum kadin Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, ekonomi sekarang berbasis pengetahuan. Untuk itu membutuhkan peran pendidikan tinggi dan tenaga kerja yang siap mengisi lini-lini penting di indsutri. Jadi diperlukan adanya Link and Match antara lulusan terdidik dengan kebutuhan dunia usaha. [hid]

Kadin Desak Pemerintah Segera Naikkan Harga BBM

INILAH.COM, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pengusaha yakin dalam jangka panjang kenaikan harga BBM ini berdampak positif. Sebab dana alokasi subsidi dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Selain itu, anggaran negara juga lebih sehat karena beban subsidi beralih ke sektor yang mendukung dunia usaha seperti infrastruktur.
“Tidak perlu ditahan, kalau naik segera naikkan, supaya lebih pasti,” ujar Ketua Koordinator Energi dan Industri Kadin Indonesia, Achmad Widjaja, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Memang, kata dia, dalam jangka pendek, akan ada sedikit kejutan seperti kenaikan harga sejumlah barang. Toh, pengusaha sudah menghitung bahwa kenaikan BBM tidak akan terlalu membebani perusahaan dan konsumen.
Menurut dia, para pengusaha sudah memperhitungkan persentase kenaikan harga barang pascakenaikan harga BBM. “Prediksi kami memang akan ada kenaikan harga 8%,” ucapnya.
Pengusaha meminta, pemerintah tidak perlu menunda-nunda kenaikan harga BBM. Alhasil, dengan lebih pasti, dunia usaha juga bisa menyusun strategi supaya bisnis tak terganggu. Kadin juga yakin opsi kenaikan BBM paling efektif karena mampu menyelamatkan APBN dari subsidi bahan bakar yang sangat memberatkan keuangan negara.
Kemudian, paling minim risiko dan kendala jika dibandingkan dengan memakai opsi pembatasan konsumsi untuk kendaraan pribadi. “Pengusaha sudah siap dengan kenaikan harga BBM, kami menunggu ketegasan dari pemerintah saja,” ujarnya.
Bagi Kadin, penyaluran BBM subsidi selama ini sudah salah sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu dibandingkan dengan masyarakat miskin.

Santunan Korban Longsor Freeport Bisa Rp1 M/Orang

INILAH.COM, Jakarta - PT Freeport Indonesia berjanji akan memberikan beasiswa bagi anak korban runtuhnya terowongan Big Gossan, Papua.

"Kami prioritaskan bagi keluarga 28 jiwa yang meninggal terlebih dahulu. Kalau yang punya anak akan diberi beasiswa sampai lulus sarjana. Saya sudah minta Freeport untuk itu," tutur Menteri ESDM, Jero Wacik di kantor Kementerian ESDM, Rabu (22/5/2013).

Menurut Wacik biaya yang perlu dikeluarkan Freeport adalah biaya pemakaman, pengobatan bagi korban luka, serta akomodasi kerabat serta sanak keluarga yang berkunjung ke tempat kejadian. Menurut data, 28 pekerja yang meninggal diantaranya 15 sudah menikah, 13 belum menikah.

Dari jumlah orang yang sudah menikah, jika ditotal maka ada 20 anak. Sementara yang selamat dengan luka berat jumlah anak ada empat. "Anak-anak ini harus diberi beasiswa. Ada yang dapat Rp1 miliar sesuai aturan ketenagakerjaan," ucapnya.

Saat terowongan longsor terdapat 40 orang karyawan. Namun, dari dua berhasil menyelamatkan diri sewaktu bencana terjadi. Sebanyak 10 orang berhasil diselematkan dengan lima luka ringan dan luka berat. Korban jiwa yang meninggal mencapai 28 orang lantaran terjebak langsung pada longsoran di lokasi proyek tersebut.

KESDM akan Panggil Pelaku Industri Bahas Freeport

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memanggil industri tambang baik pemegang Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) pasca insiden runtuhnya terowongan tambang bawah tanah di area Big Gossan PT Freeport Indonesia.

Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengemukakan, pemanggilan terhadap industri tambang pemegang KK maupun PKP2B setelah mendapatkan hasil dari tim investigasi mengenai insiden runtuhnya pelatihan tambang milik Freeport tersebut.

"Kalau investigasi penyebab dari runtuhnya terowongan tersebut, kami harapkan dalam satu-dua bulan ini selesai. Kami akan undang para pemegang KK atau PKP2B yang melakukan penambangan bawah tanah untuk berhati-hati dan mengecek ulang keselamatan, juga secara regular mengecek kondisi dari pada tambang-tambang bawah tanah itu," ujar Susilo di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (27/5/2013).

Susilo mengklaim, setiap tambang industri pasti melakukan inspeksi setiap hari di area penambangan. Karena itu runtuhan ini sekiranya memang tidak diduga sebelumnya.

"Nah, kejadian runtuhnya di area Big Gossan ini bukan untuk penambangan. Dulu tempat itu hanya untuk mengangkat hasil-hasil tambang. Kemudian sekarang dipakai untuk pelatihan," tutur Susilo. [mel]

Menelusuri (Sebab) Runtuhnya Terowongan Freeport

INILAH.COM, Jakarta - Fenomena runtuhnya pelatihan tambang di terowongan Big Gossan, Papua milik PT Freeport Indonesia adalah insiden menyedihkan, dengan 28 korban meninggal. Apa penyebab sebenarnya?
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mensinyalir runtuhnya pelatihan tambang tersebut murni kejadian alam. Menurutnya, kondisi terowongan tersebut sudah dinilai cukup kuat untuk didiami. Namun, adanya deformasi dari batuan terowongan, mengakibatkan bebatuan di atas terowongan rubuh.

Susilo menyatakan, untuk melakukan evakuasi, pihak Freeport dan inspektur tambang membutuhkan penyangga dengan besi kuat untuk menahan ambrukan batu. "Kita beri penyangga besi agar kita bisa masuk dan lakukan evakuasi," tutur dia di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Lalu pertanyaannya adalah, mengapa penyangga dari besi tersebut baru diimplementasikan jika memang lambat laun terjadi deformasi?

Sebagaimana pernyataan Susilo, bahwa indikasi rubuhnya terowongan seharusnya tidak mungkin terjadi. Sebab, batuan dari atap terowongan memiliki struktur bebatuan yang cukup keras. Apalagi pascainsiden, getaran ataupun fenomena gempa bumi tidak terjadi sehingga mendorong ambruknya terowongan.

"Tidak ada getaran ataupun gempa bumi pascainsiden. Semua terjadi karena memang sudah dipakai 10 sampai 11 tahun. Makanya kami lakukan investigasi penyebab ambruknya terowongan tersebut," tutur dia.

Susilo menyampaikan, kini pihaknya bersama tim investigasi yang terdiri tujuh peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta peneliti tambang yang dibantu Inspektur Tambang Kementerian ESDM.
Mereka akan mengambil sampel bebatuan untuk menyelidiki dampak crack yang dihasilkan atap bebatuan sehingga memicu runtuhnya terowongan Big Gossan.
Jika memang ada kejadian akibat deformasi bebatuan, maka sesungguhnya perlu ada tindakan mengenai fungsi keamanan di tiap terowongan. Perlu fungsi keamanan atap penyangga sehingga insiden yang sama tidak terjadi kembali.

"Satu dua bulan mudah-mudahan bisa ditemukan hasilnya seperti apa. Yang jelas hasil sementara memang berdasarkan fenomena alam," tutur Susilo.
Di samping memiliki tim investigasi dari pemerintah, Freeport sendiri memiliki tim internal untuk mengecek lokasi proyek tambang bawah tanah yang kini masih aktif dieksplorasi.
"Freeport mengecek semua terowongan-terowongan lain agar tidak terjadi insiden serupa. Semua dipastikan harus aman dan selamat," tutur Susilo.
Terkait hal ini, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Thamrin Sihite menyampaikan, operasi kinerja pertambangan ke depannya, perlu kajiaan kembali mengenai ketentuan standarisasi keselamatan kerja dan keamanan lokasi proyek.

"Tentu itu akan ada semacam kajian kembali. Cuma kita perlu lihat kembali bagaimana insiden ini bisa terjadi. Bagaimanapun fungsi pengawasan dan lokasi tambang memang perlu diperhatikan agar kaidah kemanan dan keselamatan juga tetap ada," ujar dia. [hid]

BPKP Temukan Dana Siluman Rp100 M di 4 Dinas

NILAH.COM, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo menyebutkan ada dana siluman saat pengadaan barang dan jasa pada empat dinas di dua provinsi senilai Rp100 miliar.

"Itu sebenarnya ada 4 dinas,duanya di Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY) dan Jakarta, keempat dinas itu adalah kesehatan, pendidikan, PU dan perhubungan. Pada 2012 yang kita sampling, pendidikan dan PU. Nanti kita coba kesehatan dan perhubungan," ujarnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (29/5/2013).

Mardiasmo menuturkan temuan itu telah dibicarakan kepada Gubernur DKI Joko Widodo. Nilai temuanya mencapai Rp100 miliar, maka BPKP akan melakukan audit terhadap dinas terkait yang lagi didalami.

"Kita sudah ngomong ke Jokowi, kalau angka di atas Rp100 miliar, minta tolong BPKP melakukan pre dipy audit, dari mulai Face Studi, ABS, itu yang sudah kita yakinkan ke gubernur," katanya.

BPKP tidak sendiri dalam mengaudit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun digandeng ke beberapa daerah untuk mencegah bentuk korupsi terutama pengadaan barang dan jasa.

Penelusuran temuan empat Dinas, lanjut Mardiasmo, progresnya terus berjalan. Sebab ini dalam rangka mencegah terjadinya korupsi di daerah. "Ini yang Rp100 miliar bukan korupsi, tapi potensial lost, tapi kalau uangnya banyak, ya potensi lost juga banyak," ucapnya. [hi

Polri Tahan Bos Penyalur Ratusan Pelaut yang Ditelantarkan di Trinidad

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) menahan dua tersangka perusahaan ilegal, PT Kartigo, yang menyalurkan ratusan pelaut ke perusahaan penangkap ikan Taiwan. Ratusan pelaut yang mayoritas dari Brebes dan Tegal tersebut sempat ditelantarkan perusahaan yang mempekerjakan mereka di perairan sekitar Amerika Selatan.

"Kemarin kita tangkap dan hari resmi dilakukan penahanannya," kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) I Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Cahyono Wibowo, kepada wartawan, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (29/5/2013).

Mereka yang resmi ditahan adalah Willy (Direktur Utama) dan Jay yang berperan membuat lisensi pelaut palsu untuk para pekerja.

"Mereka diduga mengeksploitasi para pekerja untuk bekerja di luar negeri. Para pekerja sendiri tidak mendapatkan haknya selama bekerja di sana," kata Cahyono.

Penyidik menjerat pasal berlapis terhadap dua tersangka, yaitu Pasal 4 UU 21/2007 tentang Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO), Pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan dokumen administrasi, dan Pasal 310 dan 312 UU 17/2008 tentang Pelayaran.

Cahyono menjelaskan, modus yang dilakukan PT Kartigo adalah merekrut para pelaut untuk dipekerjakan di perusahaan penangkap ikan Taiwan, Kwon Jen. Total pekerja adalah 180 orang yang direkrut dari wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Mayoritas dari Brebes dan Tegal," kata Cahyono.

Perusahaan penyalur sumber daya manusia dan berkantor di Jelambar Selatan, Jakarta Barat, menjanjikan gaji US$ 1.800 kepada para calon pekerja.

"Tapi kenyataanya mereka tidak digaji selama dua tahun oleh perusahaan yang mempekerjakan," ujar Cahyono.

Parahnya lagi, perusahaan Kwen Jen menelantarkan anak buah kapal, para pekerja, selama empat bulan, tanpa perbekalan makanan dan minuman. Kapal pengangkutnya sendiri tidak bersandar ke dermaga sehingga para ABK tidak bisa menjangkau daratan.

KPK sita properti LHI

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita properti milik tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang LHI.

"Telah dilakukan penyitaan terkait aset yang diduga berkaitan dengan tersangka LHI yaitu tanah di Desa Barengkok, Bogor seluas sekitar 5,9 hektare yang ditaksir senilai Rp3,5 miliar pada 2008," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Rabu.

Selain tanah di Bogor, KPK juga menyita tanah dan bangunan di Loji Barat, di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet Cianjur, senilai Rp750 juta, tahun pembelian pada 2006. Tanah tersebut menurut informasi yang dikumpulkan, dijual oleh Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera HA ke LHI.

HA dalam pemeriksaan pada Senin, mengatakan bahwa ia diperiksa untuk tanah miliknya di Cipanas yang dijual pada 2006.

KPK sebelumnya telah menyita sejumlah properti yang diduga terkait dengan LHI yaitu rumah di kompleks "town house" Rumah Bagus Residence di Jalan Kebagusan Dalam I No 44 seluas 440 meter persegi, rumah di Jalan H. Samali No.27, Pasar Minggu, Jakarta Selatan serta tiga rumah lainnya berlokasi di Jalan Batu Ampar, Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur.

Selain itu KPK juga sudah menyita delapan mobil terkait LHI yaitu Toyota FJ Cruiser nomor polisi B 1230 TJE VW Caravelle B 948 RFS, Nissan Navara B 9051 QI, Mitsubishi Pajero Sport B 1074 RFW, Mitsubishi Grandis B 7476 UE, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Toyota Fortuner B 544 RFS.

Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu LHI, AF, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu JE dan AAE dan direktur utama PT Indoguna Utama MEL.

"Tangkap oknum yang mengaku staf saya"

Semarang (ANTARA News) - Calon gubernur Jawa Tengah yang dinyatakan unggul dalam beberapa hitung cepat, Ganjar Pranowo, akan menangkap oknum yang mengaku stafnya dan mencoba menipu orang.

"Kalau ada yang `ngaku-ngaku` staf saya dan meminta uang atau menjanjikan jabatan, segera ditangkap saja," katanya di sela kunjungannya di Pasar Johar Semarang untuk mengucapkan terima kasih kepada pedagang atas dukungannya pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar mengaku sedih setelah mengetahui ada oknum yang mengaku stafnya dan menghubungi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jateng untuk menipu dengan berpura-pura meminta bantuan.

"Sikat saja yang seperti itu, karena itu kerjaan makelar yang mencari untung," ujarnya.

Pasangan cagub Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung PDI Perjuangan unggul dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengahj yang digelar 26 Mei 2013 dengan meraih suara lebih dari 40 persen berdasarkan sejumlah penghitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan sejumlah lembaga survei.

Sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan Jawa Tengah Tegoeh Wynarno Haroeno mengaku ditelepon seorang pria yang mengaku sekretaris Ganjar Pranowo dan meminta bantuan.

"Orang yang menelepon saya dengan menggunakan nomor 081298444445 itu mengaku sebagai sekretaris Pak Ganjar dan meminta bantuan karena ada pengurus DPP PDI Perjuangan yang akan berkunjung ke Semarang," katanya.

Si pengaku sekretaris Ganjar ini tidak menjelaskan bantuan yang dimintanya karena terburu-buru menutup telepon.

DPR: penghargaan perdamaian tantangan SBY

Kediri (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menyebutkan penghargaan negarawan dunia 2013 (Statesmen Award 2013) terkait kerukunan beragama dari organisasi asal Amerika Serikat, "The Appeal Of Counscien Foundation", merupakan tantangan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Penghargaan pada Presiden itu seharusnya menjadi pemicu untuk bertindak lebih tegas terhadap hal-hal yang memicu intoleransi di masyarakat," katanya di sela-sela temu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Ia menilai positif penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY tersebut, namun ia juga menyebut hal ini sebagai ujian bagi Presiden.

Selama ini, negara dinilai tidak hadir ketika dibutuhkan dalam berbagai tindak intoleransi di tingkat implementasi.

"Ini tantangan. Presiden diharapkan bisa membawa perbaikan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia," ucap anggota DPR yang berangkat dari PDIP tersebut.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (28/5) pagi, memberikan penjelasan terkait penghargaan negarawan dunia 2013 (Statesmen Award 2013) dari organisasi asal AS, The Appeal Of Counscien Foundation, yang akan diberikan kepadanya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Presiden mengatakan pemberian penghargaan dari organisasi internasional dan kredibel bidang HAM dan kerukunan umat beragama tersebut, didasarkan atas catatan mereka di antaranya terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia, komitmen yang kuat dalam mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai.

Presiden juga mengatakan dirinya menghormati dan menghargai sejumlah kalangan yang memprotes pemberian penghargaan dari organisasi internasional di bidang demokrasi, HAM, toleransi dan kerukunan antar agama yang berbasis di New York, AS tersebut karena dinilai belum menyelesaikan masalah kebebasan dan toleransi antar umat beragama.

"Berkaitan dengan rencana penghargaan kepada saya sebagai Presiden, saya juga mendengar dan mengetahui ada sejumlah kalangan yang tidak setuju, protes, saya hormati dan hargai pandangan itu sebagaimana saya menghormati dan menghargai pandangan yan berbeda dari tokoh masyarakat Indonesia," kata Presiden.

Presiden menambahkan bahwa menerima penghargaan tersebut bukanlah agenda utama kunjungannya ke New York, Amerika Serikat. Kunjungan ke New York dalam rangka memimpin pertemuan terakhir panel tingkat tinggi pasca-MDGs 2015 dan penyerahan draft tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa - Bangsa Ban Ki Moon, untuk kemudian dibahas di sidang umum PBB.

Penghargaan tersebut diserahkan di sela acara tersebut. Menurut Presiden, penyerahan penghargaan sebenarnya akan dilakukan pada bulan September, saat ada even besar di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

SBY-Reinfeldt lakukan pertemuan bilateral

Stockholm (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Swedia Fredrik Reinfeldt di kantor perdana menteri, Gedung Rosenbad, Stockholm, Selasa pagi waktu setempat (Selasa sore WIB).

Dalam pertemuan itu Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah sebelumnya menjelaskan jika pertemuan bilateral itu akan fokus pada sejumlah isu antara lain adalah perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, perubahan iklim dan lingkungan hidup.

"Tentunya kunjungan inipun akan digunakan untuk semakin memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan, utamanya di bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan," kata Faizasyah.

Sementara itu menurut keterangan pers dari Kedutaan Besar RI di Swedia dalam pertemuan itu kedua kepala pemerintahan juga membahas isu-isu di kawasan dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, antara lain kerjasama pemeliharaan perdamaian dan kemitraan komprehensif Indonesia dan Uni Eropa.

Disebutkan bahwa sehari sebelumnya Duta Besar RI untuk Swedia Dewa Made Juniarta Sastrawan dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Ewa Polano telah menandatangani tiga dokumen kesepakatan "Letter of Intent" (pernyataan kehendak) masing-masing di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan hidup.

Swedia merupakan mitra penting Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral tertinggi di antara negara-negara Skandinavia. Dalam lima tahun terakhir perdagangan kedua negara menunjukkan kecenderungan peningkatan positif dan mencapai 6,91 persen.

Total perdagangan bilateral tahun 2012 mencapai 1,46 miliar dolar AS, meningkat sebesar 28 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,05 miliar dolar AS.

Dalam bidang investasi, realisasi investasi Swedia di Indonesia tahun 2012 mencapai nilai 5,2 juta dolar AS dengan 11 proyek meningkat pesat lebih dari empat kali lipat dari sebelumnya senilai 916 ribu dolar AS dengan sembilan proyek.

Advokat asing wajib berbahasa Indonesia

Kuta (ANTARA News) - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mewajibkan advokat asing yang bekerja di sejumlah kantor advokat di Tanah Air untuk menguasai Bahasa Indonesia sehingga memudahkan proses perjanjian kontrak internasional.

"Advokat asing wajib berbahasa Indonesia, kami akan bahas ini nanti tanggal 29 Mei," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi Hasanuddin Nasution di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.

Menurut dia, saat ini advokat asing yang terdaftar di Peradi mencapai 60 orang dan berasal dari sejumlah negara terutama yang berkepentingan bisnis di Indonesia.

"Mereka berasal dari Australia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang banyak memiliki kepentingan investasi di Indonesia," ujarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Advokat, advokat asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan memberikan jasa hukum atau transfer ilmu hukum secara gratis kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum di Tanah Air yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Peradi, lanjut Hasanuddin, memiliki peran mengawasi advokat asing dan termasuk dalam kegiatan pro bono atau pemberian jasa gratis bagi profesi hukum di Indonesia.

Advokat Indonesia juga harus memiliki mampu berbahasa Inggris yang baik dengan benar sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam proses kontrak internasional.

"Setidaknya harus menguasai dua bahasa, tidak semua advokat memahami Bahasa Inggris dengan baik apalagi dalam kontrak hukum itu memerlukan pemahamanan lebih spesifik, terperinci, dan jelas," ujarnya.

Ketua DPC Peradi Denpasar Putu Suta Sadnyana sendiri mengakui bahasa menjadi kendala bagi advokat Bali, disamping pemahaman sistem hukum yang berbeda antarnegara.

"Di Bali hambatan yang utama dalam menangani kontrak internasional adalah bahasa dan pemahaman sistem hukum yang berbeda," ujarnya.

Jokowi: KJS jangan diganggu-ganggu

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meyakinkan bahwa jangan sampai ada yang menggangu jalannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena menurutnya, kartu tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta.

"KJS ini sangat dibutuhkan masyarakat, jadi jangan ada yang ganggu-ganggu," kata Jokowi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat.

Ia bahkan menunjukkan antusias para warga yang memang membutuhkan KJS. Jokowi memastikan bahwa tidak boleh ada yang membuat KJS memiliki persepsi sebagai produk yang gagal.

"Sekali lagi saya tegaskan, KJS itu jangan diganggu baik secara politis maupun non politis," katanya.

Mantan Walikota Surakarta itu menambahkan, bahwa memang sistem KJS tersebut perlu diperbaiki seperti penambahan ruangan serta fasilitas perawatan lainnya.

"Seperti kalau memang mengenai tarif, kalau perlu rekalkulasi ya harus rekalkulasi," katanya.

Ia melanjutkan bahwa masalah yang membuat dua rumah sakit swasta keluar, yakni Indonesia Case Based Groups (Ina BCG's) seharusnya tidak menjadi masalah.

"Ini kan menggabungkan sistem Kementerian Kesehatan dengan sistem kami, untuk dijadikan percontohan," katanya.

Pagi ini, Jokowi bagikan 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat

Jakarta (ANTARA News) - Pagi ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dijadwalkan akan membagikan 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS) di tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

"Pagi-pagi mau dibagikan kartunya," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin malam.

Ia menyebutkan akan membagikan kartu tersebut di tiga lokasi yakni Puskesmas di Pasar Rebo, Kalideres dan Koja.

"Tapi saya lupa, mana dulu yang akan dibagikan," katanya.

Kartu yang akan dibagikan ini, akan berbeda dengan kartu sebelumnya karena dilengkapi dengan chip yang berisi data pemilik kartu dan nantinya akan berisi rekam media pemilik kartu.

Untuk membaca kartu ini, Jokowi menyebutkan sudah memerintahkan Puskesmas untuk menyediakan pemindai (scanner) kartu.

"Murah kok, hanya Rp800 ribu. Tapi saya juga belum ngecek apakah sudah punya (scanner) semua," katanya.

KJS merupakan kartu untuk warga miskin dan rentan miskin agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jokowi meluncurkan kartu ini pertama kali pada 10 Novermber 2012.

KY, Ombudsman, dan LPSK Teken MoU

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (Mou) bersama, pagi ini, Selasa (28/5/2013).

"Penandatanganan MoU ini untuk memperluas dan mengembangkan kerja sama antara KY dengan Ombudsman dan LPSK dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim demi terwujudnya peradilan yang bersih dan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien serta perlindungan kepada pelapor, saksi dan korban sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," ujar Ketua KY Eman Suparman di gedung KY, Selasa (28/5/2013).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua KY Eman Suparman, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana.

Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi atau data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing, pendidikan, dan pelatihan secara bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masing-masing.

MoU juga sebagai sosialisasi kelembagaan tentang fungsi tugas sumber daya masing-masing lembaga, kajian penelitian dalam rangka publikasi dan membangun diskursus publik serta penerapan hasil kajian, dan pertukaran narasumber dan tenaga ahli dalam penanganan laporan masyarakat.

"Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang lebih transparan dan efisien serta pemenuhan hak terhadap perlindungan bagi pelapor, saksi dan korban," kata Eman. [mvi]

Gerindra: Jokowi Bukan Saingan Prabowo

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo merajai sejumlah survei capres. Dalam survei, elektabilitasnya bahkan berada di atas Prabowo. Namun Gerindra tak menganggap Jokowi sebagai saingan bagi Ketua Dewan Pembinanya.

"Prabowo tidak pernah menganggap Jokowi sebagai saingannya untuk jadi Capres 2014 yang akan datang. Jokowi menjadi Cagub DKI tahun lalu adalah karena dukungan yang tulus dari Prabowo bersama Ibu Megawati," kata anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2013).

Martin mengatakan Jokowi adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Gerindra siap mendukung Jokowi nyapres, namun untuk pilpres 2019, bukan 2014 tahun depan.

"Di internal Gerindra sudah ada rencana dan keinginan yang kuat dari kader-kader Gerindra untuk mencalonkan Jokowi menjadi Capres 2019 yang akan datang," ujarnya.

"Pak Jokowi saya kira lebih pas kalau dicalonkan di tahun 2019 sebagai kesinambungan dari calon presiden Gerindra di tahun 2014 yakni Pak Prabowo Subianto," sambung anggota Komisi III DPR ini.

Untuk saat ini Gerindra sudah bulat mencapreskan Prabowo. Gerindra memandang kepemimpinan Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Di tahun 2014 kita memerlukan calon pemimpin yang lebih tegas, tidak ragu-ragu dan berani mengambil keputusan. Inilah yang mendorong Gerindra mencalonkan Prabowo," pungkasnya.

Menang Versi Quick Count, Ganjar Temui Bibit dan Rustriningsih

Angling Adhitya Purbaya - detikNews

Semarang - Pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah versi quick count, Ganjar Pranowo, mengunjungi rumah dinas Gubernur Jateng. Di sana, Ganjar yang mengenakan batik dominan putih itu disambut gubernur dan wakil gubernur, Bibit Waluyo dan Rustriningsih.

Tiga orang tersebut didampingi 4 asisten pemerintahan provinsi Jawa Tengah berkumpul di ruang tamu dan membicarakan langkah yang harus dilakukan Ganjar saat menggantikan Bibit sebagai Gubernur Jateng.

"Mas Ganjar sugeng rawuh (selamat datang), atas nama calon-calon lainnya kami ucapkan selamat. Kawan-kawan (asisten) siap membantu. Saya sama Bu Wagub istirahat, hehehe," kata Bibit terkekeh saat menemui Ganjar di Puri Gedeh, Rumah Dinas Gubernur Jateng, Jl Gubernur Budiono, Semarang, Selasa (28/5/2013).

Bibit yang juga merupakan kandidat Cagub Jateng nomor urut 2 itu memberi masukan kepada Ganjar terkait beberapa hal yang menurutnya perlu dilakukan ketika nantinya dilantik menjadi Gubernur Jateng. Hal-hal tersebut meliputi masalah kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, kesehatan dan pemberantasan korupsi.

"Selama 5 tahun ini jelas ada yang baik dan kurang. Semoga Mas Ganjar lebih sukses dari saya. Saya yakin dengan pengalaman Mas Ganjar dan tentunya karena masih muda, kalau saya 1x24 jam, Mas Ganjar bisa 1x36 jam," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar meminta izin kepada Bibit dan Rustri untuk belajar mengenai kondisi Jawa Tengah dalam kepemimpinannya nanti.

"Izinkan saya nantinya banyak telepon Pak Bibit dan Mbak Rustri untuk tanya kondisi Jateng. Saya tidak ingin Pak Bibit dan Bu Rustri pensiun," tandas Ganjar.

"Saya minta maaf Pak Bibit kalau proses kemarin ada yang tidak berkenan," imbuhnya.

Pertemuan nonformal itu juga diselingi candaan dan cerita-cerita ringan. Bahkan Bibit dan Ganjar yang duduk bersebelahan melakukan cheers saat hendak minum teh dari cangkir mereka. Sedangkan Rustriningsih yang duduk di sebelah Bibit terlihat tersenyum. Setelah berbincang selama 30 menit, Ganjar berpamitan dan pergi menggunakan mobil Kijang Innova hitam miliknya.

"Saya kelak ingin bisa diskusi dulu sebelum pelantikan. Mungkin sedikit lebih formal," kata Ganjar sebelum berpamitan.

Dalam versi quick count, pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko mengungguli dua pesaingnya, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo dan Hadi Prabowo-Don Murdono. Pasangan yang diusung PDIP ini meraih suara di atas 40%. Rustriningsih adalah kader PDIP yang gagal maju Pilgub karena rekomendasi partai diberikan kepada Ganjar-Heru.

Jaksa Agung ajak ubah paradigma penanganan korupsi

Denpasar (ANTARA News) - Jaksa Agung Basrief Arief mengajak untuk mengubah paradigma di kalangan penegak hukum di lingkungan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi dengan pendekatan pencegahan atau preventif.

"Saya berharap dalam penanganan kasus tersebut sesuai dengan pencanangan gerakan antikorupsi, dapat mengubah tidak hanya pendekatan represif namun juga preventif," kata Basrief usai melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin sore.

Pendekatan dengan cara mencegah tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh para penegak hukum di lembaga tersebut dengan cara memberikan penyuluhan hukum ke semua kalangan.

Penyuluhan dan penerangan mengenai hukum tersebut bertujuan supaya jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi.

"Penyuluhan itu dapat dilaksanakan oleh setiap kejaksaan di daerah termasuk Bali," ujarnya.

Pihaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah manapun di Tanah Air tidak memasang target secara kuantitatif namun lebih ke kualitatif.

"Saya tidak menciptakan target secara angka, namun tidak membiarkan tindakan yang terindikasi merupakan korupsi. Termasuk dalam menanggapi laporan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ucapnya.

Dia menambahkan, namun jika temuan tersebut melanggar secara administrasi maka hanya dikenakan sanksi ganti rugi tapi jika ada indikasi maka ditindak secara hukum.

Sebelum melakukan kunjungan Jaksa Agung melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Jaksa Agung Thailand terkait tukar menukar informasi dan jaksa antarkedua negara itu. (*)

KPK cecar Raden Pardede perihal rapat KSSK

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar mantan sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede perihal rapat di KSSK terkait kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Tadi saya ditanyai seputar rapat di KSSK dalam rangka pemberian FPJP, karena seperti diketahui pemberian FJPJ itu sepenuhnya di tangan BI," kata Raden Pardede usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Senin.

Pada Senin ini, Raden Pardede menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya terkait dengan kasus Century, dan merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan Kamis (23/5) karena ia tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.

Lebih lanjut Raden Pardede menjelaskan bahwa mengenai pemberian FJPJ sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga KSSK tidak ikut memutuskan untuk menentukan dan memberikan FPJP secara legal.

"Dalam rapat banyak yang hadir, saya kurang tahu apa yang terjadi di FPJP," ujarnya.

Ketika disinggung mengenai kehadiran Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Raden Pardede menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengikutinya.

"Tanya Bank Indonesia saja," ujar dia menambahkan.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa mantan ketua KKSK, Sri Mulyani di Washington DC Amerika Serikat pada 30 April dan 1 Mei.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada tanggal 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas Oktober 2008.

Manajemen Bank Century lalu berkirim surat ke BI pada tanggal 30 Oktober 2008 untuk meminta fasilitas repo aset sebesar Rp1 triliun.

Century tidak memenuhi syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas Century sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar terus-menerus.

Rasio kecukupan modal (CAR) Century juga tidak mencukupi, atau 2,02 persen. Padahal, kata dia, syarat mendapat bantuan adalah CAR harus 8 persen.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan Bank Indonesia tidak tegas terhadap bank milik Robert Tantular itu karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR 8 persen menjadi CAR positif.

BPK menduga perubahan itu hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman karena menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 ada di atas 8 persen--10,39 hingga 476,34 persen--, dengan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah 8 persen, yaitu Century.

BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp502,07 miliar karena CAR Century sudah memenuhi syarat PBI. Namun, belakangan BI bahkan memberi tambahan FPJP Rp187,32 miliar sehingga total FPJP yang diberikan BI kepada Century Rp689 miliar.

Posisi CAR Century ternyata sudah negatif 3,53, bahkan sejak sebelum persetujuan FPJP. Artinya, BPK menilai BI melanggar PBI No. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.

Selain itu, jaminan FPJP Century hanya Rp467,99 miliar atau hanya 83 persen dan ini melanggar PBI No 10/30/PBI/2008 mengenai jaminan kredit. (M048)

SBY Jawab Kritik Soal Anugerah World Statesman

VIVAnews - Meski diprotes sejumlah kalangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan menerima penghargaan negarawan dunia atau World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) di New York, Amerika Serikat. SBY mengatakan dirinya mengetahui maraknya protes terkait pemberian penghargaan ini. 

"Saya menghormati, menghargai pandangan seperti itu. Sebagaimana saya menghormati dan menghargai pandangan-pandangan yang berbeda juga dari masyarakat Indonesia," kata SBY dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 27 Mei 2013.

Menurut SBY, pemberi penghargaan ini merupakan lembaga internasional yang kredibel. Dia menambahkan, lembaga ini pun telah melakukan pengamatan yang seksama pada Indonesia dari berbagai aspek dalam waktu yang cukup lama.

"Kemudian memberikan penghargaan pada negara kita, bangsa kita, melalui presidennya. Tentu kita tidak boleh melihatnya secara tidak baik sebenarnya.

Berterimakasih, karena dunia mengamati meski masih banyak kekurangan di negara kita ini," tuturnya.

SBY memandang penghargaan ini diberikan kepadanya atas penilaian kemajuan demokrasi Indonesia dan komitmennya selaku presiden dalam membangun perdamaian.

"Menyelesaikan konflik secara damai, penghormatan pada HAM secara umum, peran internasional, dialog dan sebagainya. Meskipun, sekali lagi, masih ada masalah-masalah di dalam negeri kita," ujar dia.

SBY mengakui masih ada kejadian yang belum mencerminkan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Untuk itu, ia berharap dengan adanya penghargaan ini justru dapat membuat dia dan pemerintahannya dapat lebih serius dan keras lagi memperbaiki masalah-masalah intoleransi beragama tersebut.

"Seolah-olah saya dan delegasi ke AS ini hanya untuk menerima penghargaan itu. Bukan. Sama sekali bukan. Sebenarnya penghargaan ini akan diberikan pada saya pada rangkaian sidang umum PBB September akan datang. Karena itu bersamaan dengan hadirnya para pemimpin dunia di PBB. Saya tidak akan hadir pada akhir tahun ini," tuturnya.

SBY bertolak menuju New York, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri pertemuan ke-5 Panel Tingkat Tinggi PBB Mengenai Agenda Pembangunan Pasca 2015 (UN High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda) di Markas Besar PBB di New York. Sebelumnya, SBY akan lebih dulu menuju Stockholm, Swedia, dalam rangka kunjungan kenegaraan.

Menteri Linda Imbau Perempuan Tak Terlena Laki-laki Model Fathanah

VIVAnews - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, Senin 27 Mei 2013 mengimbau kaum perempuan tidak terlena  pemberian uang dari orang yang baru dikenal. Apalagi, uang itu tidak tahu dari mana sumbernya.

Hal ini diungkapkan Linda menyikapi banyaknya perempuan yang terkait dengan kasus pencucian uang para tersangka korupsi, khususnya yang menyangkut tersangka suap pengaturan kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah.

"Untuk perempuan, uang bukanlah yang utama. Perempuan harus bisa mandiri, berpikir dan berhati-hati. Itu yang harus dilakukan perempuan saat ini," ujar Linda.

Transaksi rekening Ahmad Fathanah beredar baru-baru ini. Di luar istrinya, Septi Sanustika, uang Ahmad Fathanah berhamburan ke beberapa wanita cantik.

Nama-nama yang ramai diberitakan seperti, Mahasiswi Universitas Moestopo (Beragama) Maharani Suciono, model seksi Vitalia Shesya, pedangdut Tri Kurnia Puspita dan artis Ayu Azhari, serta Dewi Kirana, telah merasakan 'kedermawanan' Ahmad Fathanah.

Dari data itu, Fathanah diduga mengirim dana jutaan hingga miliaran rupiah ke 45 perempuan. [Lihat nama-nama perempuan penerima dana Fathanah di sini]

Linda menegaskan kasus yang melibatkan banyak wanita dalam kasus suap dan pencucian uang Ahmad Fathanah, harus diungkap. Para perempuan yang disebut juga memberikan keterangannya agar kasus itu bisa terungkap.

"Proses hukum harus diutamakan. Itu yang harus dilakukan perempuan saat ini," tegasnya. (umi)

Ketua Komisi III: PPATK Jangan Terlalu Genit

VIVAnews - Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, mengkritik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Pasek, Senin 27 Mei 2013, lembaga yang dipimpin Muhammad Yusuf itu sering mengekspos data transaksi ke publik.

"Kami sudah ingatkan itu, PPATK jangan terlalu genit untuk mengekspos data transaksi terus," kata Gde Pasek Suardika.

Sesuai peraturan, kata Pasek, PPATK dilarang mengekspos data-data transaksi keuangan kepada publik. Pasek menegaskan, data transaksi itu bersifat rahasia.

Menurutnya, PPATK adalah sebuah lembaga yang sifatnya menyuplai data khusus. Data yang dibutuhkan untuk penyelidikan dan penyidikan lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kami menyesalkan itu. PPATK sempat menyangkal pada kasus LHI. Saat diklarifikasi bersamaan muncul rekening, tiba tiba hanya cewek-cewek saja yang muncul," tuturnya.

Sebelumnya beredar dokumen transaksi mencurigakan dari rekening Ahmad Fathanah, tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi. Di dalam dokumen itu terdapat transaksi mencurigakan ke 45 perempuan.

Namun Kepala PPATK Muhammad Yusuf membantah mengeluarkan data transaksi yang diterima media. Meski dia membenarkan ada transaksi mencurigakan Ahmad Fathanah ke sekitar 40 wanita. [Baca bantahan Kepala PPATK di tautan ini]

"Permasalahannya, data ini muncul dari mana? Arahnya datang dari (PPATK). Data ini nggak mungkin muncul dari tempat lain. Saya kira ini kelemahan kami dalam mengawasi," kata Pasek. (adi)