Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo mengatakan kesenjangan pembangunan antardaerah masih terjadi pasca-15 tahun gerakan reformasi di Indonesia.

"Kesenjangan pembangunan antarwilayah terlihat dalam beberapa dimensi, di antaranya masih adanya pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah Jawa-Bali dan Sumatra," kata Pramono Anung Wibowo dalam acara "15 Tahun Reformasi Harapan dan Tantangan" di Jakarta, Selasa.

Pramono mengatakan bahwa data terbaru menunjukkan hampir 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih dihasilkan dari Pulau Jawa, 20 persen dari Pulau Sumatra, dan sisanya dihasilkan dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pramono mengemukakan bahwa penghitungan pembagian dana transfer terlalu bias kepada variabel jumlah penduduk.

Dengan model seperti itu, lanjutnya, daerah yang memiliki wilayah luas dengan penduduk yang lebih sedikit dari Pulau Jawa akan mendapat dana transfer yang kecil.

"Akan lebih tertinggal lagi kabupaten di luar Jawa, yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Nilai transfer dana alokasi umum akan semakin kecil karena variabel luas laut sangat kecil," kata Pramono.

Melihat fenomena tersebut, Pramono memandang perlu adanya kemauan politik dari semua penentu kebijakan untuk menata keseimbangan baru yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Pramono menyebutkan terdapat enam strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi pembangunan inklusif, pembangunan untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa-Bali, pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah, pembangunan disertai pemerataan dan pembangunan kualitas manusia.