INILAH.COM, Jakarta - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Poltak Agustinus Sinaga mengatakan, pihaknya akan selalu menyiapkan waktu kapapun jika Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berminat memberikan kuliah tentang hukum dan HAM.
"Kita sudah sampaikan undangan, kalau kali ini tidak bisa hadir, kita bisa siapkan waktu dan tempat kapan pun Pak Ahok mau," ujarnya kepada INILAH.COM, Selasa (22/5/2013).
Ia juga membantah jika disebut sengaja memanas-manasi situasi dengan saling melemparkan pernyatan dengan Ahok.
"Justru maksud kita ini untuk menepis itu semua. Sebab kan Pak Ahok bilang kalau Komnas HAM tidak mengerti keadilan dan hak asasi manusia. Nah kita kasih kesempatan untuk dia mengajari kita, mungkin saja ada hal baru yang bisa dipelajari. Jangan cuma bicara, tapi giliran di undang tidak datang," jelasnya.
Poltak juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh PBHI pada dasarnya untuk membantu Jokowi menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah di Waduk Pluit.
"Kami mau membantu memberikan masukan, jangan nanti penggusuran ini dikemudian hari dianggap melanggar HAM. Sebab memindahkan warga tidak bisa asal diberikan tempat tinggal baru, tapi juga harus memperhatikan faktor lain," jelasnya lagi.
Poltak menambahkan, apa yang dilakukan oleh PBHI tidak mendukung pihak manapun yang punya kepentingan di Waduk Pluit, termasuk mendukung 'mafia' yang ada disana.
"Kita hanya membantu rakyat kecil, agar tidak sembarangan dipindah-pindah. Jangan dikatakan, yang ramai disana adalah mafia tanah. Kalau benar ada mafia yang ditangkap dong, kan katanya punya data," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PBHI mengundang Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi pembicara di kuliah umum Komnas HAM.
Undangan itu disampaikan terkait pernyataan Ahok yang mengatakan akan memberikan kuliah untuk Komnas HAM tentang arti keadilan.[bay]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar