INILAH.COM, Jakarta - Setelah terjadi dialog antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan warga, masalah relokasi warga yang tinggal di area Waduk Pluit, Jakarta Utara, perlahan mulai meredup dan menemui titik penyelesaian.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Poltak Agustinus Sinaga mengatakan, memang sejak awal warga yang bermukim di area Waduk Pluit hanya ingin berdialog langsung dengan gubernur untuk bisa mendapatkan kepastian nasib mereka.
"Warga sejak awal memang hanya mau dialog, harus diajak ngobrol, apa yang menjadi keberatan warga, kalau sudah tidak keberatan kan selesai," ujarnya saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (22/5/2013).
Poltak melanjutkan, masalah memanas saat sikap warga yang menolak karena belum ada kejelasan, mendapatkan jawaban berupa pernyataan-pernyataan keras dari Wagub Basuki Tjahaja Purnama, yang terkesan melecehkan masyarakat kecil.
"Jadi menurut saya, kalau Ahok diam, persoalan ini akan cepat selesai," ucapnya.
Ia menilai, sebagai seorang wakil gubernur yang merupakan pemimpin di Jakarta, Ahok semestinya bisa mengendalikan pernyataan yang diucapkannya, agar tidak menyinggung siapapun juga.
"Sebagai pemimpin kok sering menyampaikan pernyataan dengan nada emosi. Ini harus dikritisi, jangan bicara seperi itu. Takutnya nanti disalah artikan," tandasnya.
Seperi diberitakan sebelumnya, program revitalisasi Waduk Pluit mendapatkan sandungan karena warga yang bermukim di area itu menolak untuk di relokasi.
Namun, pasca kedatangan Jokowi ke Komnas HAM dan meninjau serta berdialog langsung, sikap warga mulai melunak.
Kepada warga Jokowi berjanji tidak akan mengusur permukiman,sebelum rusun untuk warga selesai dibangun.[bay]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar