INILAH.COM, Jakarta - Kritikan purnawirawan Jenderal TNI terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai wajar. Sebab, di era demokrasi setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat.
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman. Menurutnya, kritikan itu sebagai masukan positif bagi pemerintahan SBY. "Saya pikir itu sutau hal yang wajar di era demokrasi. Saya pikir ini langkah positif yang disampaikan kepada pemerintah," kata Hayono, kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Kata Hayono, kritikan itu sebagai masukan yang penting. Namun demikian, apakah pemerintahan SBY tidak berpihak kepada rakyat akan diputuskan melalui Pemilu 2014.
"Ini masukan yang sangat penting, tapi akhirnya serahkanlah pemikiran ini saat Pemilu. Jika memang benar, maka hasil Pemilu 2014 nanti Demokrat akan mendapatkan suara yang minim," tegas Hayono.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen (Purn) Suryadi meminta TNI AD melawan segala kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, TNI AD harus proaktif untuk mengkritisi pemerintahan yang sudah tidak jelas arah dan tujuannya. "Angkatan darat ini perlu dikompori. Negara sudah kacau balau," tandas Suryadi kepada wartawan, di sela-sela peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, Diantara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur, Senin (20/5/2013).
Sebab, kata Suryadi, negara Indonesia sedang diguncang ketidakpastian. Kata dia, Negara Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara kesatuan, melainkan Indonesia sudah menjadi milik Demokrat sebagai partai penguasa.
"Negara ini sudah tidak tahu mau kemana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan." [tjs]
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman. Menurutnya, kritikan itu sebagai masukan positif bagi pemerintahan SBY. "Saya pikir itu sutau hal yang wajar di era demokrasi. Saya pikir ini langkah positif yang disampaikan kepada pemerintah," kata Hayono, kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Kata Hayono, kritikan itu sebagai masukan yang penting. Namun demikian, apakah pemerintahan SBY tidak berpihak kepada rakyat akan diputuskan melalui Pemilu 2014.
"Ini masukan yang sangat penting, tapi akhirnya serahkanlah pemikiran ini saat Pemilu. Jika memang benar, maka hasil Pemilu 2014 nanti Demokrat akan mendapatkan suara yang minim," tegas Hayono.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen (Purn) Suryadi meminta TNI AD melawan segala kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, TNI AD harus proaktif untuk mengkritisi pemerintahan yang sudah tidak jelas arah dan tujuannya. "Angkatan darat ini perlu dikompori. Negara sudah kacau balau," tandas Suryadi kepada wartawan, di sela-sela peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, Diantara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur, Senin (20/5/2013).
Sebab, kata Suryadi, negara Indonesia sedang diguncang ketidakpastian. Kata dia, Negara Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara kesatuan, melainkan Indonesia sudah menjadi milik Demokrat sebagai partai penguasa.
"Negara ini sudah tidak tahu mau kemana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan." [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar