BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Rabu, 30 Oktober 2013

Wali Kota Palembang: Diperiksa KPK 10 Kali Pun Saya Siap

VIVAnews - Rumah dan kantor Wali Kota Palembang, Romi Herton digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa 29 Oktober 2013. Usai rumah dan kantornya digeledah KPK, Romi Herton menggelar konferensi pers. Ia mengaku siap diperiksa KPK dalam kasus suap penanganan perkara sengketa pilkada yang menjerat Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar.

"Kalau untuk memberikan kebenaran saya siap dipanggil. Tuhan pun nanti akan memanggil saya. Jika diperlukan sampai 10 kali ataupun lebih, saya siap dipanggil KPK," kata Romi di kediamannya.

Romi membantah telah menyuap Akil Mochtar saat gugatan sengketa pemilukada Kota Palembang diajukan ke MK. Menurutnya, keputusan MK yang memenangkan dirinya adalah keputusan yang benar dan objektif.

"Di MK itu sudah objektif tidak ada yang salah. Saya katakan, saya tidak pernah untuk menyuap Pak Akil untuk menang. Kenal pun tidak," ujar Romi.

Terkait penggeledahan yang berlangsung sejak pagi tadi, Romi mengaku ikut mendampingi penyidik KPK. Ia menegaskan, proses penggeledahan berjalan mulus dan tidak ada hambatan sedikit pun. "Sampai WC pun diperiksa, brankas, tempat tidur, ruang kerja. Tidak ada saya halangi, karena itu wewenang KPK," tegasnya.

Selain menggeledah isi rumah, KPK juga menggeledah mobil dinas Wali Kota Palembang jenis Alphard BG 1, serta satu unit mobil mewah pribadi milik Romi jenis Jeep Wrangler warna Orange BG 23 MK.

"Mobil hanya dokumen kerja yang didalam mobil yang diperiksa. Tidak ada yang lain. Kalau isi berangkas saya memang uang. Uang saya memang banyak, sayakan pengusaha," ucapnya.

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa tiga buah handphone, berkas terkait Pilkada Palembang dan bukti transfer uang senilai Rp500 juta dari rekening milik Masito, istri Romi.

KPK menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Palembang, Romi Herton. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor dinas Bupati Empat lawang, Budi Antoni. Penggeledahan dua tempat di Wilayah Sumatera Selatan ini, terkait adanya jejak kasus suap yang menjerat ketua MK Akil Mochtar.

"Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan kewenangan tersangka AM (Akil Mochtar) sebagai hakim konstitusi MK," Kata Juru bicara KPK Johan Budi, Selasa 29 Oktober 2013. (umi)

Tidak ada komentar: