Program 'Kartu Sakti' Tidak Benar-benar Sakti

RMOL. Program 'Kartu Sakti' Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terus menuai kritikan. Maha­siswa menilai program tersebut tidak menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, pengawasan terhadap program tersebut masih minim.

Kemarin, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Posraya Indonesia (FMP Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menun­tut segera dilakukannya imple­mentasi program yang benar-benar pro rakyat.

Para mahasiswa mulai berkum­pul di Kampus Universitas Bung Karno (UBK) untuk selanjutnya melakukan aksi long march ke stasiun Gambir dan Istana Negara. Mereka membawa spanduk dan bendera serta membagi-bagikan selebaran berisi tuntutan agar pemerintahan Jokowi-JK konsis­ten dengan janji-janjinya untuk mewujudkan program-program yang pro-rakyat, seperti KIS, KIP dan KKS.

"Realisasi di bidang pendidi­kan dan kesehatan melalui KIS dan KIP, mahasiswa melihat berbagai pengawasan ketat perlu dilakukan. Sebab sampai saat ini program-program ini masih tidak tepat sasaran," ujar Sekjen FMP Indonesia, Rezza Fahlevi dalam orasinya di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Peserta aksi yang dijaga ketat ratusan anggota kepolisian ini melakukan orasi-orasi di depan Istana sembari tetap membagi-bagikan selebaran serta menun­tut dilakukannya implementasi program pemerintah yang benar-benar pro rakyat.

Menurut Rezza, saat ini ter­catat sebanyak 88,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang harus mendapatkan program kartu KIS dan 20,3 juta jiwa yang harus mendapatkan program kartu KIP. "Itu harus mempri­oritaskan orang kurang mampu, dan dibagikan kepada mereka. Nyatanya, sampai hari ini ban­yak sekali yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Karena itu, mahasiswa men­desak dilakukannya penerapan program pro-rakyat yang tepat sasaran, serta pengawasan yang ketat dari semua pihak agar pelaksanaan program itu tidak melenceng. "Ada uang rakyat di sana, dan tentunya berhak melakukan pengawasan, sebagai bagian masyarakat, kita harus mengawasi itu," tandasnya.

Di tempat yang sama, Boy--salah seorang peserta aksi dari UBK menyampaikan, pihaknya telah melakukan aksi dan kon­solidasi dengan 22 elemen kam­pus untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalan­nya pemerintahan. "Program-program nyata yang pro rakyat harus terus diawasi, agar tepat sasaran," ujar Boy.

Dia menjelaskan, pemerintah juga membutuhkan kerja sama dalam semangat gotong royong. Karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus kon­sisten dengan jargon-jargon pro-rakyat yang dikumandang­kannya semasa pilpres lalu.

"Revolusi mental, Trisakti, Nawacita itu semua harus diselaraskan dalam pelaksanaannya. Negara ini berdiri di atas rakyat, ada harapan dan cita-cita demi kemajuan bangsa. Itu harus di­wujudkan," tandasnya. ***