Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta nanti
akan diatur dan disentralisasi di beberapa titik. Gubernur DKI Jakarta
akan membuat sentra PKL di 23 titik di Jakarta.
"Ya dibuat
kantong-kantong PKL di beberapa titik, ada 22 atau 23," ujar Jokowi usai
menghadiri silaturahmi ketua RT, RW, lurah, camat di Istora Senayan,
Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Ketika ditanya mengenai Pasar
Rumput yang di atasnya akan dibuat rumah susun, Jokowi mengatakan nanti
aset Pasar Rumput akan dialihkan dari PD Pasar Jaya.
"Nanti
ditarik ke Pemda lagi, baru dibangun, nanti ada pengalihan aset. Sama
saja kan PD Pasar Jaya juga sama kita, hanya pembukuan saja yang
switch," tuturnya.
Sebelumnya, Ahok mengatakan akan membuat rusun
di atas pasar itu, warga yang tinggal di pinggir sungai atau di tempat
kumuh akan diajak tinggal di apartemen murah itu. Mereka tentu mau kalau
rumah mereka berada di dekat tempat kerja.
"Mereka termasuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau kita mau buat rumah yang
jauh dari tempat kerja, mereka tentu akan kesulitan ekonomi," tutur
Ahok.
Nah, dengan konsep itu pun, Pemprov DKI akan
mengkombinasikannya dengan PD Pasar Jaya. "Pasarnya kita renovasi
menjadi pasar modern, tetapi pedagang pasar tidak dikenakan biaya yang
mahal, pedagang tidak perlu beli, hanya retribusi harian. Kalau harian
mereka mampu. Sekaligus orang-orang kumuh tinggal di atas pasar dan
puskesmas," tuturnya.
Nantinya, tenaga dokter Puskesmas yang
berada di apartemen itu akan melayani warga dengan biaya Rp 5-7 ribu per
pasien. "Bayangkan setiap warga DKI mempunyai dokter pribadi. Kalau
Anda pusing, Anda tinggal turun ke bawah, orang yang belanja juga sama,"
terangnya.
Konsep ini sangat dimungkinkan diterapkan di pasar
yang ada di Jakarta. Ahok menjelaskan, lagi pula lantai 3 dan 4 pasar
biasanya juga sepi. Ahok juga sudah punya konsep untuk penggunaan gedung
di bangunan itu.
"Lantai 3 jadi ruang serba guna, orang susah
kalau mau kawinan, nggak bisa sewa gedung, sewa saja lantai 3. Kalau
sewa rumah susun selama ini ada sewa listrik, air, gas. Kalau Pak
Gubernur ini digratiskan, nutupin biayanya bikin tingkat tinggi untuk
umum. Tapi umum tidak bisa jual belikan atau untuk sewa," urainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar