Jakarta - Setelah sempat ditunda penerapannya karena ketidaksiapan faktor pendukung, sistem nomor polisi ganjil-genap untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota kemungkinan besar akan dibatalkan. Penggantinya, Pemprov DKI akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
"Ada kemungkinan dibatalkan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) usai pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).
Pertemuan Pemprov DKI dengan pimpinan DPRD DKI membahas masalah transportasi di Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo turut hadir dalam pertemuan itu.
Ahok mengatakan sistem nopol ganjil-genap akan dibatalkan jika sistem ERP lebih cepat disiapkan. Termasuk juga penyediaan bus-bus untuk transportasi massal, seperti bus TranJ dan bus Kopaja.
"Intinya, Pak Gubernur kan sederhana, tidak mungkin ada pembatasan kendaraan pribadi kalau transportasi massal belum cukup," tuturnya.
Bagaimana dengan anggarannya?
"Tender segala macam, tahun depanlah. Anggaran hanya dari investasi. Pokoknya kita nggak mau keluar duit dari APBD," cetusnya.
Bagaimana dengan teknis sistem ERP?
"Kita menyatukan bank-bank konsorsium. Kan BI yang bisa menyatukan mereka. Sistemnya (bayar) nggak pakai uang (cash), (tapi) e-wallet. Ini cuma alat, ditempel (dalam mobil), nanti (tarif) dipotong dari rekening (pemilik kendaraan)," jelas Ahok.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar