Pemerintah Segera Cairkan Anggaran K/L Yang 'Diblokir'

Oleh : desk informasi

 Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pemerintah akan segera mencairkan semua anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini masih "diblokir" Kementerian Keuangan karena sesuatu hal. Penegasan ini disampaikan Presiden SBY usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5).

"Sejumlah anggaran yang masih diblokir, belum bisa dicairkan karena satu dan lain hal, misalnya persyaratannya belum dipenuhi, maka pemerintah ingin bekerja sekuat tenaga, dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua yang diblokir itu supaya segera bisa dicairkan, bisa digunakan sesuai peruntukannya," kata Presiden SBY.

Presiden meminta pihak-pihak terkait untuk segera mengalirkan anggaran yang belum tersalurkan itu.

Kepada jajaran kementerian, lembaga, dan lembaga negara non pemerintahan untuk mengurangi belanja, sebagai salah satu upaya mengurangi defisit anggaran, penyelamatan ekonomi, dan menjaga sehatnya APBN dan fiskal.

"Kita ingin memastikan semua pembelanjaan negara betul-betul dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sasaran yang hendak dicapai," pinta Presiden SBY.

Prioritas Tinggi

Kepada pers, Presiden SBY mengatakan Indonesia sekarang telah menjadi tujuan investasi yang mendapatkan prioritas tinggi. Untuk itu, ia minta semua pihak untuk tidak menyia-nyiakan momentum ini.

"Saya berharap apa yang saya lakukan mendapatkan dukungan, termasuk jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim perizinan yang masih terlalu panjang, dan terlalu banyak jenisnya," kata Presiden.

Presiden SBY menginginkan investasi menjadi andalan utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, pada saat ekspor tengah melesu.

Menurut Presiden, terdapat banyak hal yang masih bisa dilakukan, antara lain dengan membangun iklim investasi yang lebih bagus, dan penyerderhanaan perizinan.

Dalam sidang kabinet itu, Presiden SBY mendengarkan penjelasan dari Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengenai kondisi perekonomian terkini, baik global, regional maupun nasional, serta proyeksi perekonomian Indonesia hingga akhir tahun 2013.

Sebagai tanggapan atas munculnya berbagai masalah dan tantangan perekonomian saat ini, kata Presiden SBY, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan.

Pemerintah, kata Presiden, tengah menggodok Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, yang di dalamnya terdapat komponen pengurangan defisit, pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), perubahan harga BBM beserta besarnya kompensasi yang diperlukan.

Kepada DPR, Presiden SBY mengharap ada kerja sama yang baik dalam pembahasan RAPBN-P 2013, sehingga akan cepat selesai.

"Pemerintah tidak ingin ada ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama. Oleh karena itu, begitu DPR dan pemerintah telah sepakat atas APBN-P 2013 dengan asumsi-asumsi baru sesuai keadaan sekarang ini, termasuk tersedianya anggaran kompensasi kenaikan harga BBM, maka kebijakan pengurangan subsidi BBM akan segera diberlakukan," kata Presiden SBY.

Rapat paripurna ini dihadiri seluruh menteri KIB II, antara lain,Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM Jero Wacik, Mendag Gita Wirjawan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Seskab Dipo Alam. (WID/Humaslem/ES)