TNI: Bukan Back Up KPK, Tugas Kami Bekingi Negara!

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Pasukan TNI telah disiagakan sejak semalam di seputaran Gedung KPK untuk menghindari gesekan dengan Polri menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim. TNI pun membantah jika upaya tersebut dilakukan untuk membekingi KPK dari Polri.

"Tidak benar itu. Nggak ada beking-bekingan, nggak diminta pun TNI akan di sana, akan datang. TNI bekingi Negara, bekingi Pemerintah. Itu yang benar," ujar Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya dengan semangat korsa saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/1/2015).

Fuad pun mengatakan, langkah yang dilakukan TNI tersebut atas dasar arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menghindari gesekan antara KPK dengan Polri. Ia juga menegaskan bahwa penjagaan itu dilakukan TNI untuk mengamankan KPK, namun untuk mengamankan negara.

"Bukan untuk mengamankan KPK tapi untuk menjalan perintah presiden jangan sampai ada gesekan KPK dengan Polri, kita tidak ingin negara jadi tidak aman. Itu kewajiban TNI untuk mengamankan negara," jelas Fuad.

Jenderal Bintang 2 itu pun menyatakan jajarannya tidak ingin dianggap berpihak sehingga pasukannya hanya berjaga di luar Gedung KPK saja. Bahkan TNI sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan kedua institusi negara tersebut agar bisa menahan diri dan menjauhkan tindakan yang bisa menimbulkan gesekan.

"Kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Polri, supaya menghindari gesekan. Dengan KPK juga. Supaya bisa sama-sama profesional, Insya Allah semua baik-baik saja," Fuad menuturkan.

TNI sendiri menurunkan pasukan gabungan dalam upaya pencegahan gesekan ini. Mulai dari AD seperti Kopassus, AL, dan AU. Personel TNI turut ambil bagian karena perseteruan ini melibatkan oknum Polisi

 "Semuanya, Kopassus kan itu dari AD. Personel dari AL, AU, semua kita libatkan. Kita hindari gesekan, untuk mengamankan negara. Polri kan juga kolega kita. Kalau butuh bantuan kan kita juga kerahkan pasukan," ungkap Fuad.

"Kalau (masalah) antara sipil dengan sipil kan polisi yang urus. Tapi ini kan ada polisinya, makanya kita dimintai bantuan supaya tidak terjadi gesekan," sambungnya.

Fuad juga mengiyakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad sempat menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait hal ini.

"Iya, melaporkan perkembangan situasi. Kan beliau (Samad) kemarin dipanggil Presiden ya dan diminta supaya jangan ada gesekan. Panglima mendengar petunjuk Presiden," pungkas Fuad.