VIVAnews
-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya alternatif baru untuk
menempatkan para tahanannya yang terus bertambah: rutan Tentara Nasional
Indonesia. Nota kesepahaman (MoU) dua lembaga tersebut telah
ditandatangani 13 September 2012 lalu.
Terkait rutan TNI, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan bahwa pihaknya hanya meminjamkan ruang kepada KPK sebagai tempat tahanannya. Penjagaan tidak dilakukan oleh tentara, tetapi tetap oleh KPK. "Hanya menyediakan tempat," kata Agus di Kantor Presiden, Selasa 18 September 2012.
Menurutnya, kerjasama dengan KPK itu juga dilakukan dengan pihak lain seperti Kementerian Pendidikan, Kementrian Pertanian, dalam bentuk lain. "Wong TNI kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Pendidikan, sama. Nggak ada masalah," ujarnya.
Hal tersebut, juga merupakan bentuk dukungan tentara dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. "Harus didukung," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menegaskan, pilihan rumah tahanan militer untuk menampung tahanan kasus korupsi tidak terkait dengan kasus korupsi proyek simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.
"Saya tegaskan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPK menangani kasus Simulator SIM Korlantas Polri," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantor KPK, Jakarta, Jumat 14 September 2012.
Kerjasama pinjam pakai rutan militer untuk menampung tahanan KPK sudah diwacanakan sejak lama. Bahkan wacana untuk menggunakan rutan militer merupakan perluasan dari MoU KPK-TNI yang pernah dilakukan di periode pertama pimpinan KPK tahun 2005.
Karena itu lanjut Johan, rutan militer itu nantinya akan digunakan untuk seluruh tahanan KPK. "Ini buat semua tahanan KPK. Kalau disini (rutan KPK) penuh, ada peluang ditempatkan di rutan Kodam Jaya," ujar Johan.
Terkait rutan TNI, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan bahwa pihaknya hanya meminjamkan ruang kepada KPK sebagai tempat tahanannya. Penjagaan tidak dilakukan oleh tentara, tetapi tetap oleh KPK. "Hanya menyediakan tempat," kata Agus di Kantor Presiden, Selasa 18 September 2012.
Menurutnya, kerjasama dengan KPK itu juga dilakukan dengan pihak lain seperti Kementerian Pendidikan, Kementrian Pertanian, dalam bentuk lain. "Wong TNI kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Pendidikan, sama. Nggak ada masalah," ujarnya.
Hal tersebut, juga merupakan bentuk dukungan tentara dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. "Harus didukung," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menegaskan, pilihan rumah tahanan militer untuk menampung tahanan kasus korupsi tidak terkait dengan kasus korupsi proyek simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.
"Saya tegaskan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPK menangani kasus Simulator SIM Korlantas Polri," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantor KPK, Jakarta, Jumat 14 September 2012.
Kerjasama pinjam pakai rutan militer untuk menampung tahanan KPK sudah diwacanakan sejak lama. Bahkan wacana untuk menggunakan rutan militer merupakan perluasan dari MoU KPK-TNI yang pernah dilakukan di periode pertama pimpinan KPK tahun 2005.
Karena itu lanjut Johan, rutan militer itu nantinya akan digunakan untuk seluruh tahanan KPK. "Ini buat semua tahanan KPK. Kalau disini (rutan KPK) penuh, ada peluang ditempatkan di rutan Kodam Jaya," ujar Johan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar