Warga Jakarta Jangan Terjebak Politik Pencitraan

INILAH.COM, Jakarta - Pemungutan suara yang digelar pada Kamis, (20/9/2012) depan, menjadi hari penentuan bagi nasib Jakarta dalam lima tahun ke depan. Warga Jakarta pun diminta tidak terjebak dalam politik pencitraan yang dilakukan para kandidat.

Menurut pengamat politik, Iberamsyah, sebagai barometer politik nasional warga Jakarta harus menunjukkan kecerdasannya dalam memilih calon yang nantinya akan duduk di kursi DKI 1. Tidak terkungkung hanya dalam pencitraan sosok salah satu calon yang hanya terkesan merakyat. Karenanya Pemilukada harus menjadi momentum bagi warga untuk membuktikan hal tersebut.

“Pelajari program kerjanya. Masalah Jakarta tidak bisa selesai hanya dengan senyum,” ujar Iberamsyah, Minggu (16/9/2012).

Lebih lanjut, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) ini tidak menampik jika pencitraan melalui kesan dekat dengan rakyat dan seakan-akan terzalimi telah menjadi fenomena politik yang paling efektif untuk ‘membius’ warga. Meski idealnya hal itu tidak dilakukan.

“Pemimpin itu harus apa adanya. Terlebih Jakarta sebagai ibukota dengan segala problematikanya sangat membutuhkan pemimpin yang punya visi bukan hanya berdurasi 5 tahun namun lebih dari itu. Sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan,” lanjut Iberamsyah.

Karenanya, debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bisa menjadi ukuran bagi warga untuk menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara nantinya. “Cermati segala pemikiran dan programnya. Jangan terbius dengan sosok yang ditampilkan para kandidat,” tandasnya.

Hal ini menjadi penting karena memimpin Jakarta ini diperlukan sebuah keberanian bahkan kadang harus bertangan besi. Dinamika sosial dan kebijakan yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membuat Jakarta memerlukan sosok pemimpin yang kuat.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu, yang menyayangkan jika seorang kandidat seakan memudahkan penanganan masalah Jakarta.

Dikataan Tom, dengan kompleksitas problematikanya, ibukota tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Berbagai kepentingan terdapat di kota ini. Mulai kepentingan pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga dunia internasional.

“Semakin calon menggampangkan penyelesaian masalah kota ini. Maka semakin tidak masuk akal program kerjanya,” tambahnya. [ton]