INILAH.COM, Jakarta - Wacana lelang jabatan Kapolri
terus menuai kontroversi. Sebab, tidak ada dalam undang-undang yang
mengatur pelelangan jabatan itu.
Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menegaskan, partainya menolak penetapan jabatan Kapolri lewat mekanisme lelang.
Menurut Tjahjo, pimpinan tertinggi di kepolisian sebaiknya ditetapkan lewat mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Kapolri sebaiknya dipilih langsung presiden.
"Bisa dipilih melalui keputusan politik presiden. Salah satunya sebagai Kapolri," tegas Tjahjo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Dia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memilih calon Kapolri dari jajaran perwira tinggi di lingkungan kepolisian. Calon-calonnya bisa berasal dari perwira bintang dua yang telah menjabat Kapolda atau perwira bintang tiga di Mabes Polri sendiri.
"Saya kira mereka sudah melalui proses wanjakti, psikotes, pengalaman lapangan, rekam jejak selama mengabdi di berbagai jabatan dan jenjang," katanya.
Sebelumnya Nanan menyatakan kepada wartawan jabatan Kapolri tidak masalah bila mesti dilelang.
"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan zaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," kata Nanan.
Namun, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius membantah wacana lelang dilontarkan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna. Dia menyatakan sudah mengkroscek sekretaris pribadi Komjen Nanan, tidak ada pernyataan soal lelang jabatan Kapolri.
"Saya barusan tanya sespri yang mendampingi beliau di PTIK, tidak bicara seperti itu. Kan ada mekanismenya sesuai UU," kata Suhardi, Selasa,(23/4/2013). [yeh]
Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menegaskan, partainya menolak penetapan jabatan Kapolri lewat mekanisme lelang.
Menurut Tjahjo, pimpinan tertinggi di kepolisian sebaiknya ditetapkan lewat mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Kapolri sebaiknya dipilih langsung presiden.
"Bisa dipilih melalui keputusan politik presiden. Salah satunya sebagai Kapolri," tegas Tjahjo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Dia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memilih calon Kapolri dari jajaran perwira tinggi di lingkungan kepolisian. Calon-calonnya bisa berasal dari perwira bintang dua yang telah menjabat Kapolda atau perwira bintang tiga di Mabes Polri sendiri.
"Saya kira mereka sudah melalui proses wanjakti, psikotes, pengalaman lapangan, rekam jejak selama mengabdi di berbagai jabatan dan jenjang," katanya.
Sebelumnya Nanan menyatakan kepada wartawan jabatan Kapolri tidak masalah bila mesti dilelang.
"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan zaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," kata Nanan.
Namun, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius membantah wacana lelang dilontarkan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna. Dia menyatakan sudah mengkroscek sekretaris pribadi Komjen Nanan, tidak ada pernyataan soal lelang jabatan Kapolri.
"Saya barusan tanya sespri yang mendampingi beliau di PTIK, tidak bicara seperti itu. Kan ada mekanismenya sesuai UU," kata Suhardi, Selasa,(23/4/2013). [yeh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar