INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP Arwani
Thomafi mengatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena
berpotensi menyandra hak politik publik.
"Dalam konteks
pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, misalnya semua kepala
daerah adalah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang
mayoritas dimiliki publik," ujar Arwani Thomafi di Jakarta, Kamis
(25/4/2013).
Arwani mengatakan, tidak dapat dipungkiri apabila
darah politik mengalir dalam sebuah keluarga, namun hal tersebut tetap
perlu dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi
politik tersebut.
"Misalnya calon pertahana tidak boleh
mencalonkan keluarganya selama satu periode setelahnya, kami tidak ingin
hak yg dipunya mayoritas publik itu tersandra dengan hak dinasti
tersebut," kata Arwani.
Menurut Arwani, politik dinasti juga
berpotensi mempersempit partisipasi publik dengan membiarkan sebuah
keluarga menguasai lebih dari satu bidang, tidak hanya politik, namun
dapat merambah ke bidang ekonomi.
Untuk itu, lanjut Arwani,
meskipun darah politik tidak bisa dihalangi, namun dengan pembatasan
tersebut, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi dalam
sistem politik.
"Kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus
diatur dengan baik, agar tidak terjadi penyanderaan hak politik publik,"
kata Arwani.[ant]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar