Polisi Harus Jauhi Suap

 Jpnn

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengusulkan Komjen (Pol) Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI. Suara miring sempat mengiringi penunjukan Kabareskrim Polri itu sebagai calon pengganti Jenderal Timur Pradopo.

Salah satu hal yang dianggap menjadi noktah di karier mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu adalah gesekan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus korupsi di Korlantas Polri. Belum lagi, pandangan publik pada sejumlah kasus  terbengkalai dan tidak ditangani secara transparan selama kepemimpinan Sutarman di Bareskrim.

Namun, Sutarman sudah bertekad untuk membuat Polri lebih profesional dan jauh dari korupsi. Mantan Kapolda Metro Jaya itu bahkan berjanji untuk menjauhi korupsi dari diri sendiri. "Kita harus berani menolak," katanya.

Bahkan, Sutarman akan mengikhlaskan anak buahnya yang korupsi diproses KPK. "Silakan," tegasnya.

Diakuinya, pekerjaan rumah yang menumpuk dan kritik publik yang sinis memang hal yang harus dihadapi Sutarman jika kelak memimpin Polri. Berikut petikan wawancara dengan Komjen Sutarman saat JPNN turut serta mengikuti rombongan Komisi III DPR RI mengunjungi kediamannya, Jalan Kucicak 10 Nomor 11, Bintaro, Sektor 9, Tangerang Selatan, pada Rabu, (9/10).

Selama ini Anda cenderung dianggap berseberangan dengan KPK, bagaimana memperbaiki hubungan Polri dan KPK itu?

Harus (diperbaiki). Karena kita tidak mungkin memberantas korupsi itu dengan sendirinya. Kebersamaan dengan seluruh institusi termasuk KPK. Kita harus bersama-sama KPK untuk  memberantas korupsi yang sudah massif ini. Tidak mungkin kita melakukan pemberantasan korupsi itu sendirian. Kita harus bersinergi

Kalau ada jajarannya yang disidik KPK bagaimana? Apakah Polri akan terbuka?

Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Siapapun yang memang sudah  melanggar dan sudah dilakukan penyidikan, silakan.

Selama menjadi Kabareskrim, prestasi apa yang bisa dibanggakan? Selama ini penyidik kalau di KPK berprestasi tapi di Polri jadi cenderung melempem. Bagaimana mengatasi ini?

Prestasi, kalau kita lihat dari kualitas, seperti kasus yang melibatkan Bupati Maluku Utara sudah kita sidik. Kemudian gubernur dan beberapa penyidikan lain yang melibatkan bupati dan beberapa pejabat negara yang ada di daerah.

Kemudian ada perbedaan, kalau di kita itu kan penyidikan dan penuntutan dibedakan secara tegas. Kalau misalnya kita sudah begitu antusias menyidik kasusnya, tapi mungkin dinilai dari aspek yuridis oleh Jaksa Penuntut Umum belum, berkas jadi bolak balik. Itu bagian yang harus kita komunikasikan dengan maksimalisasi sistem lainnya sehingga berkas tidak bolak-balik terus.

Apa jaminan dan janji yang Anda berikan untuk tidak korupsi?

Kita harus dimulai dari diri kita. Kita harus bisa menolak pemberian apapun yang disampaikan oleh seseorang kalau itu terindikasi terkait dengan masalah yang terkait jabatan dan terindikasi korupsi. Karena sekarang sudah ditetapkan, pemberian yang terkait dengan jabatan itu adalah suap dan ranah-ranah korupsi. Itulah yang harus dihindari semuanya. Kita harus berani menolak.

Belakangan banyak kasus penembakan terhadap anggota kepolisian terus terjadi. Ada jaminan kasus demikian tidak terjadi lagi?

Kasus penembakan, anggota menjadi-target, itu saya kira masih belum selesai. Karena apa, tindakan tegas yang kita lakukan pada para pelaku terorisme ini dianggap penghalang. Upaya dia (teroris, red) menjadi terhalang oleh kita.

Selama ini target mereka itu adalah simbol-simbol asing, tapi karena mereka ditangkap oleh Polri, sehingga Polri dianggap sebagai penghalang. Sehingga Polri dijadikan target. Wajar kalau dia akan menyerang Polri. Oleh karena itu kita harus membekali diri pada anggota kita, supaya dia responsif apabila diserang.

Kalau dia sudah membahayakan, saya sudah katakan, seluruh anggota harus bekali dirinya dengan kemampuan dan senjatanya. Kalau sudah membahayakan jiwanya, silakan gunakan senjatanya dan mengambil diskresi saat menghadapi masalah itu.

Pemilu 2014 juga jadi pekerjaan rumah bagi Polri. Bagaimana menghadapinya?

Harus diamankan, pemilu harus diamankan bersama yang lain, menyiapkan kemampuan kita. Sekaligus kita nanti bekerjasama dengan aparatur keamanan lain termasuk Linmas (perlindungan masyarakat di Pemda, red) untuk menyiapkan pengamanan dan sekaligus kita menjamin Polri harus netral dalam pelaksanaan pemilu.

Berani menjamin Polri independen?

Netral, tidak boleh ikut apapun. Apabila ada anggota yang ikut-ikutan di dalam pemilu, itu adalah pelanggaran etika, pelanggaran pidana dan sebagainya, tentu harus dilakukan tindakan secara hukum.(flo/jpnn)