Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Usulan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki supaya gaji hakim agung Rp 500 juta per bulan ditolak keras akademisi. Menurut sosiolog Musni Umar, pernyataan KY tersebut mencerminkan Suparman belum paham akan kondisi masyarakat bawah.
"Saya prihatin dan sangat tidak setuju dengan usulan KY itu. Orde reformasi ini untuk pembangunan masyarakat bawah saja masih sangat minim. Ini tidak masuk akal," kata Musni, saat dihubungi detikcom, Senin (7/4/2014).
Menurut Musni, struktur anggaran negara saat ini terbesar masih diserap untuk gaji penyelenggara negara dan membayar utang. Anggaran untuk pembangunan masih sangat minim dan masih harus ditingkatkan.
"Saya rasa gaji hakim saat ini sudah cukup supaya biaya negara bisa ditekan untuk pembangunan. Saya menyarankan para pejabat negara, juga di KY, jangan hanya melihat ke atas. Lihatlah mereka itu makan saja hanya 2 kali dalam sehari," ujarnya.
Menurut Musni, rentan korupsi atau suap bukan karena besar kecilnya gaji. Seorang hakim harus ditanamkan sedari awal bahwa tugasnya penuh tanggung jawab terhadap rakyat, negara dan Tuhan.
"Menurut saya harus ada seleksi lebih ketat sedari awal saat pengangkatan hakim. Harus ada lembaga khusus. Harus dilihat rekam jejak dari pendidikan dan keluarga calon hakim yang bersangkutan," tutup lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar