VIVAnews - Dinas Kesehatan DKI Jakarta
memastikan mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program Kartu Jakarta
Sehat (KJS) tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab,
program KJS memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai
rujukan pasien peserta KJS yang berobat di Puskesmas.
"Kalau semua RSUD penuh dan membutuhkan penanganan atau alat
tertentu, baru dirujuk ke RS swasta. Jadi sampai sejauh ini tidak
terganggu," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati kepada VIVAnews, Selasa 21 Mei 2013.
Meski begitu, tidak dapat dipungkiri rumah sakit rujukan untuk
wilayah Jakarta Utara berkurang. Pasalnya, delapan dari 16 RS yang
mundur berada di wilayah tersebut. Namun, Dien yakin RSUD di Jakarta
Utara dapat menanganinya.
"RSUD kita banyak, mudah-mudahan semua bisa ditangani dengan baik," ujar dia.
Dien Emawati mengatakan pengunduran diri belasan RS ini disebabkan
oleh klaim biaya penanganan kesehatan yang sangat minim. Padahal,
menurutnya, tarif tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian
Kesehatan dan RS.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan 16 rumah
sakit yang memutuskan mundur dari program KJS terlalu memikirkan
keuntungan.
"Memang ada beberapa persoalan KJS. Pertama rumah sakit yang terlalu profit oriented. Jadi terlalu orientasinya keuntungan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi
mengatakan, dalam program KJS, banyak administrasi dan kesepakatan
biaya yang tidak didasari dengan manajemen kontrol yang baik. Sehingga
jumlah premi yang telah disepakati menjadi tidak cukup.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar