Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu
dengan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie Bakrie di Kantor
Presiden, Jakarta, Rabu (8/5), guna membahas rencana pemerintah
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ical, sapaan bagi Aburizal bakrie, kepada wartawan mengatakan ia khusus diundang oleh Presiden SBY untuk melakukan diskusi tentang ketimpangan subsidi BBM. Ical menyebutkan subsidi BBM tanpa listrik sebesar Rp 250 triliun, sedang termasuk listrik sekitar Rp 350 triliun.
"Yang menyedihkan dari subsidi itu 80 persen jumlahnya kalau kita lihat Rp 200 triliun kalau BBM saja, setahun dipakai, dinikmati oleh orang-orang menengah keatas. Akibatnya untuk membangun infrastruktur dan memberikan kesejahteraan rakyat kemampuan pemerintah akan menjadi kecil," kata Ical.
Untuk itulah, kata Ical, Presiden SBY dan dia sepakat untuk meluruskan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, karena hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. "Pada akhirnya subsidi nanti tidak diberikan pada produk BBM, melainkan kepada pemakainya, khususnya kalangan menengah ke bawah," kata Aburizal.
Sebagai akibat mengurangi besarnya subsidi yang tidak tepat sasaran itu, kata Ical, harga BBM akan dinaikkan."Saya yakin akan ada kenaikan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengatasi gejolak-gejolak itu. Gejolak pada bidang ekonomi pasti ada,” kata Ical.
Pemerintah, menurut Ical, akan mengantisipasi gejolak tersebut dengan pengelolaan fiskal dan pengelolaan makro ekonomi yang tepat.
Untuk mengatasi gejolak jangka pendek, Aburizal menjelaskan, pemerintah akan mengantisipasi gejolak jangka pendek sampai tercipta keseimbangan antara harga dan pendapatan, dan menetapkan penggunaan dana hasil penghematan untuk kepentingan jangka panjang.
Ical kepada Presiden SBY mengusulkan sebaiknya penghematan untuk jangka pendek dilakukan dalam waktu singkat 4 - 6 bulan, dan penghematan jangka panjang dilakukan secara terus-menerus untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program-program kesejahteraan rakyat, seperti beasiswa miskin, penambahan jumlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pembangunan infrastruktur.
Bentuk dan pelaksanaan program jangka pendek itu, kata Ical, memerlukan persetujuan dari DPR. "Ada dua hal program jangka pendek yang harus dibicarakan dengan parlemen, yaitu kalau kita ingin mengandalkan semacam BLT (bantuan langsung Tunai), atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini hanya untuk mengatasi gejolak sesaat 4 - 6 bulan, dan tambahan program beras miskin (raskin)," kata Ical.
Ketika ditanya apakah Partai Golkar menyetujui kenaikan harga BBM, Ical mengatakan bahwa keputusan untuk menaikkan harga BBM menjadi hak pemerintah. "Saya selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan boleh atau tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.
Menyangkut kekhawatiran program semacam BLT yang bernuansa politik, Ical mengatakan bahwa dirinya yakin pemerintah yang terdiri atas beberapa partai bukan berniat mencari keuntungan. Apalagi program itu hanya dilakukan dalam waktu singkat 4 - 6 bulan, tidak sampai menjelang Pemilu 2014.
Ical, sapaan bagi Aburizal bakrie, kepada wartawan mengatakan ia khusus diundang oleh Presiden SBY untuk melakukan diskusi tentang ketimpangan subsidi BBM. Ical menyebutkan subsidi BBM tanpa listrik sebesar Rp 250 triliun, sedang termasuk listrik sekitar Rp 350 triliun.
"Yang menyedihkan dari subsidi itu 80 persen jumlahnya kalau kita lihat Rp 200 triliun kalau BBM saja, setahun dipakai, dinikmati oleh orang-orang menengah keatas. Akibatnya untuk membangun infrastruktur dan memberikan kesejahteraan rakyat kemampuan pemerintah akan menjadi kecil," kata Ical.
Untuk itulah, kata Ical, Presiden SBY dan dia sepakat untuk meluruskan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, karena hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. "Pada akhirnya subsidi nanti tidak diberikan pada produk BBM, melainkan kepada pemakainya, khususnya kalangan menengah ke bawah," kata Aburizal.
Sebagai akibat mengurangi besarnya subsidi yang tidak tepat sasaran itu, kata Ical, harga BBM akan dinaikkan."Saya yakin akan ada kenaikan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengatasi gejolak-gejolak itu. Gejolak pada bidang ekonomi pasti ada,” kata Ical.
Pemerintah, menurut Ical, akan mengantisipasi gejolak tersebut dengan pengelolaan fiskal dan pengelolaan makro ekonomi yang tepat.
Untuk mengatasi gejolak jangka pendek, Aburizal menjelaskan, pemerintah akan mengantisipasi gejolak jangka pendek sampai tercipta keseimbangan antara harga dan pendapatan, dan menetapkan penggunaan dana hasil penghematan untuk kepentingan jangka panjang.
Ical kepada Presiden SBY mengusulkan sebaiknya penghematan untuk jangka pendek dilakukan dalam waktu singkat 4 - 6 bulan, dan penghematan jangka panjang dilakukan secara terus-menerus untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program-program kesejahteraan rakyat, seperti beasiswa miskin, penambahan jumlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pembangunan infrastruktur.
Bentuk dan pelaksanaan program jangka pendek itu, kata Ical, memerlukan persetujuan dari DPR. "Ada dua hal program jangka pendek yang harus dibicarakan dengan parlemen, yaitu kalau kita ingin mengandalkan semacam BLT (bantuan langsung Tunai), atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini hanya untuk mengatasi gejolak sesaat 4 - 6 bulan, dan tambahan program beras miskin (raskin)," kata Ical.
Ketika ditanya apakah Partai Golkar menyetujui kenaikan harga BBM, Ical mengatakan bahwa keputusan untuk menaikkan harga BBM menjadi hak pemerintah. "Saya selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan boleh atau tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.
Menyangkut kekhawatiran program semacam BLT yang bernuansa politik, Ical mengatakan bahwa dirinya yakin pemerintah yang terdiri atas beberapa partai bukan berniat mencari keuntungan. Apalagi program itu hanya dilakukan dalam waktu singkat 4 - 6 bulan, tidak sampai menjelang Pemilu 2014.
"Partai
didirikan bukan hanya untuk pemenangan dalam Pemilu, namun juga harus
memihak kepada rakyat. Semua sepakat harga BBM harus naik. Ada
penghematan akibat pengurangan subsidi, yakni yang 20 persen kembalikan
dong kepada rakyat," tandas Ical. (WID/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar