Kemen PAN-RB Tegaskan Tak Ada Pendaftaran CPNS via Pos

JAKARTA - Masih banyak keluhan yang datang pasca dibukanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online enam hari lalu.

Para calon pelamar masih mengaku bingung. Salah satunya dengan beberapa formasi pemerintah daerah (Pemda) yang tidak memiliki portal pendaftaran.

Dalam formasi tersebut, dengan memberikan alamat lengkap, Pemda meminta agar berkas lamaran dikirimkan via pos. Hal tersebut yang kemudian membuat para pelamar kebingungan harus mengikuti instruksi Pemda atau ketentuan Pusat.

Melihat kondisi ini,Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Herman Suryatman menegaskan, bahwa para calon pelamar tetap wajib mendaftar secara online.

Mereka bisa melakukan pendaftaran teknis ke instansi yang tidak memiliki portal kesscn.bkn.go.id. "Tidak ada pendaftaran via pos," tegasnya.

Herman menuturkan, setalah berhasil mendaftarpanselnas.menpan.go.i dcalon pelamar akan mendapatkan notifikasi via email untuk mendapat username dan password. Para calon pelamar baru bisa login ke portal instansi atausscn.bkn.go.id(bagi instansi yang tidak memiliki portal) setalah 24 jam.

Hingga kemarin, sudah lebih dari 200 ribu orang yang berhasil mendaftar. Pihak Kemen PAN-RB sendiri menyarankan agar para calon pendaftar tidak terburu-buru untuk memasukkan berkasnya.

Mereka diminta untuk mempelajari seluruh formasi yang ada sehingga bisa menimbang mana yang terbaik. Sebab, tahun ini, calon pelamar hanya diberikan kesempatan mendaftar hanya pada satu instansi dengan tiga posisi. Selain itu, mereka juga tidak diperkenankan untuk merubah formasi pada pendaftaran"yang telah dilakukan.

Tahun ini, seluruh tes CPNS akan dilakukan dengan menggunakan sistem komputer CAT. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.

Kementerian pimpinanAzwar Abubakar ini pun telah menggandengIndonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Intelegen Negara (BIN) untuk mengawal seleksi abdi negara tahun ini.

Kemen PAN-RB pun turut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi jalannya tes CPNS ini. masyarakat dipersilahkan melakukan pengaduan bilamana menemukan kecurangan penerimaan CPNS 2014.

Aduan bisa dialamatkan ke Nomor Telepon & Fax. 021-7246374. Untuk alamat email ditujukan ke siduta@menpan.go.id, atau juga bisa menggunakan form yang tersedia pada website siduta.menpan.go.id. Pengaduan diminta dengan menyertakan data-data pendukung. (mia)

* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

DPD: Pemerintah Harus Jaga Ketersediaan BBM

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, mengatakan, pemerintah harus mampu menjaga ketersediaan BBM. Berkurangnya pasokan akibat kurangnya persediaan BBM dapat menjadikan gejolak di masyarakat.

"Kita menyadari ketersediaan BBM adalah yang paling pokok. Terlepas harganya akan dinaikan atau subsidinya akan ditambah, yang penting ketersediaan," kata Irman di sela kegiatan Orientasi I calon anggota terpilih DPD RI periode 2014-2019, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2014.

Terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ia enggan berkomentar. Baginya, itu semua merupakan mekanisme yang dipegang penuh pemerintah. Baginya yang terpenting kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dengan stok yang ada.

Konsumsi BBM Turun

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan, jika tidak dibatasi, kuota BBM bersubsidi tak akan cukup pada hingga akhir tahun.

Ali menjelaskan, sisa kuota premium bersubsidi saat ini tinggal 10 juta kiloliter (KL) dan harus dibagi 140 hari untuk 5 ribu SPBU seluruh Indonesia. Solar bersubsidi pun jatahnya hanya tinggal 5,5 juta untuk 140 hari.

Dengan pembatasan ini, Pertamina mengklaim bisa menekan konsumsi premium dan solar. Vice President Fuel Marketing Pertamina, M. Iskandar, menambahkan, konsumsi premium bersubsidi turun dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan BBM itu. 

"Hemat 5 ribu KL per hari," kata Iskandar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu , 27 Agustus 2014.

Menurut data Pertamina, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi telah mendorong konsumsi premium turun dari 81,5 ribu KL per hari menjadi 75,7 ribu KL per hari. Konsumsi  solar bersubsidi pun berkurang dari 44 ribu KL menjadi 38 ribu KL per hari. 

Pertamina pun mencatat ada kenaikan konsumsi Pertamax, tapi tak signifikan.

"Ada kenaikan untuk Pertamax, tapi cuma 500 KL per hari. Biasanya konsumsinya 2.800 KL per  hari. Dengan pembatasan itu, konsumsinya jadi 3.300 KL per hari," katanya.

Polri Imbau Anggotanya Abaikan Permintaan Uang yang Catut Nama Pimpinan

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Aksi penipuan seperti yang dilakukan seorang napi Lapas Salemba, Ony, kepada seorang perwira menengah (Pamen) berpangkat komisaris besar, rupanya bukan pertama kali terjadi. Beberapa aksi serupa juga terjadi. Para pelaku nekat menggunakan nama atasan korban untuk memuluskan aksinya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Frangki Sompie menampik bila fenomena itu terjadi karena adanya faktor budaya 'setor bawahan ke atasan'.

"Tidak ada budaya setoran (bawahan ke atasan), itu sangat keliru," kata Ronny saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (30/8/2014).

Pria kelahiran Sulawesi Utara ini mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk tidak melayani telepon yang mengatasnamakan pejabat Polri dan meminta sejumlah uang melalui transfer. "Jangan lagi melayani permintaan seperti melalui telepon, karena itu pasti bohong," katanya.

Kalau pun anggota tersebut melayani, maka ada dua risiko yang akan dihadapinya. Yakni pidana korupsi bila anggota tersebut terbukti menyetor sejumlah uang kepada atasannya, dan korban penipuan.

"Dua-duanya akan kena, tidak ada pimpinan yang meminta ke anak buah," tegas Ronny.

Dia menambahkan, Polri sendiri saat ini tengah gencar melakukan pembersihan bagi oknum-oknum yang berbuat 'nakal'. Salah satu jalan penjeraan adalah dengan mempidanakan praktik korup yang melibatkan setiap anggota Polri. Contohnya adalah suap bandar judi online kepada Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP MB.

 Ronny mengatakan, kasus yang menimpa seorang Pamen di Polda DIY sebenarnya serintg terjadi. Bahkan dirinya pernah mendapatkan laporan ada beberapa perwira menengah yang tertipu oleh ulah penipu yang mencatut namanya.

"Nama saya dipakai sering, pejabat lain juga sering," katanya.

Modus penipuan dengan menggunakan telepon, kata Ronny, terjadi karena mudahnya akses medapatkan kartu provider telepon dan aktivasinya. Ronny mencontohkan di negara-negara lain seperti India, aktivasi telepon akan sangat ketat dan harus melalui verifikasi data si pemohon.

Akibat mudahnya mendapatkan dan mengaktifkan kartu telepon itulah para pelaku leluasa menghilangkan jejaknya dengan membuang kartu telpon dan mengganti dengan yang baru. "Kalau hidup bisa dicari, tapi kalau dicabut dan dibuang, misalnya, bisa kehilangan jejaknya," kata Ronny.

Meski Jadi Wapres, JK Tak Akan Tinggalkan Dewan Masjid

Andri Haryanto - detikNews

 Jakarta - Meski telah terpilih sebagai Wakil Presiden Periode 2014-2019, HM Jusuf Kalla tidak akan mundur atau non-aktif sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI). JK akan tetap memimpin Dewan Masjid.

"Pak JK akan tetap memimpin DMI. Tidak berubah, apalagi beliau sudah berkomitmen akan aktif menjalankan amanah sebagai ketua umum, hadir dalam rapat rutin," jelas juru bicar Dewan Masjid Hery Sucipto, Sabtu (30/8/2014).

Hery menuturkan, berbagai program pemberdayaan masjid dan umat akan tetap berlangsung dan bahkan akan ditingkatkan. Menurut dia, komitmen JK tersebut menunjukkan perhatian wakil presiden pasangan Jaokowi tersebut untuk syiar dan dakwah Islam.

"Orientasi Pak JK sangat jelas, yakni bagaimana masjid dapat memberikan manfaat yang nyata bagi jamaah dan masyarakat luas, serta umat bisa semakin meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya," jelas dia.

Karena itulah, JK ingin memastikan berbagai program pemberdayaan terus berjalan dengan baik dan ditingkatkan. JK, lanjut Hery, selalu memantau setiap saat program yang sedang dijalankan.

Ia menambahkan, saat ini DMI tengah menata dan membenahi kualitas akustik ribuan masjid, membangun lebih 2000 sekolah dini, PAUD, dan pemberdayaan ekonomi umat dengan membawa bank syariah ke masjid-masjid, serta tengah disiapkan sistem komputerisasi manajemen masjid seluruh Indonesia.

"Banyak pihak, swasta dan pemerintah mengajak kerjasama DMI dalam upaya meningkatkan kualitas umat. Tentu ini hal positif dan akan kami tindaklanjuti," pungkas dia.

Orangtua Korban Pelecehan di JIS Ingin Terdakwa Dihukum Seumur Hidup

VIVAnews - P, orangtua dari AK, inisial korban kekerasan seksual di taman kanak-kanak (TK) Jakarta International School (JIS), meminta agar empat tersangka dihukum seberat-beratnya. Hari ini, Rabu 27 Agustus 2014, para tersangka menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan.

P menginginkan sidang kali ini dapat berjalan sesuai dengan harapannya. P berharap, empat orang tersangka yaitu Virgiawan, Afrischa alias Icha, Syahrial, dan Zainal Abidin, bisa turut merasakan dampak yang dirasakan anaknya seumur hidup.

"Saya ingin, mereka semua dihukum dengan hukuman seumur hidup, karena anak saya juga seumur hidup dampaknya," P saat dihubungi VIVAnews.

P juga mengatakan, Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dirasa belum cukup untuk menghukum keempat tersangkat tersebut.

"Kalau hanya 15 tahun menurut saya mah masih kurang, kalau saya ingin mereka seumur hidup. Karena mereka ini orang-orang jahat," kata dia.

P menuturkan, atas kejadian kekerasan seksual yang menimpa anaknya AK, saat ini AK masih takut untuk bersekolah lagi. "Dia jadi trauma, dampak psikologis dia jadi takut ke sekolah, dan sekarang saya hanya memberikan dia home schooling," katanya. (ren)

Cabut Gugatan, Newmont Turuti Keinginan Pemerintah

VIVAnews - Pemerintah telah menandatangani surat pernyataan guna 

merespons pencabutan gugatan arbitrase yang diajukan Newmont dan pemegang saham mayoritas, Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV) di pengadilan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

Usai mengelar rapat koordinasi di kantornya, Jumat malam 29 Agustus 2014, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengungkapkan, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pemerintah telah menerima pencabutan gugatan tersebut apabila Newmont mengikuti syarat dari pemerintah. 

Syaratnya, Newmont harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, iklim investasi yang dibangun ke depan dapat terjaga dengan baik. 

"Setelah setuju, kami undang Newmont Internasional dan Nusa Tenggara untuk menanyakan langsung ke mereka apakah menyetujui itu akan ikuti semua aturan perundangan ini," ujarnya.

Usai rakor, pria yang akrab disapa CT itu langsung mengadakan pertemuan dengan Newmont. Hasilnya, semua syarat dari pemerintah disepakati. 

"Dijawab secara tegas oleh CEO dari Newmont Gary bahwa Newmont telah mencabut gugatan dan bersedia ikuti semua perundangan berlaku dan aturan Indonesia. Berdasarkan hal ini atas nama RI tadi itu juga langsung menandatangani surat ICSID setujui pencabutan gugatan," tegasnya. 

Kedaulatan nasional

CT menegaskan, keputusan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional. Pemerintah, kata dia, tidak gentar dengan kekuatan apapun. 

"Ini membuktikan sikap pemerintah yang tegas dan konsisten UU berlaku memberi kepastian hukum kepada pemerintah dan investor di RI," tambahnya.

Hal itu, menurutnya, penting untuk dipertahankan oleh pemerintahan selanjutnya, bahwa sebagai pemerintah tidak bisa ditekan dengan kepentingan apapun. 

Dengan keputusan ini, renegosiasi dengan Newmont akan dilanjutkan, sehingga diharapkan dalam waktu dekat sudah mencapai kesepakatan dan pada akhirnya dapat memulai kegiatan ekspornya yang selama ini tertunda. 

"Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba akan lanjutkan renegosiasinya, supaya bisa cepat selesai maka Newmont dapat beroperasi kembali. Karyawan yang dirumahkan bekerja, barang yang belum diekspor, bisa ekspor kembali," katanya. (ita)

Pidanakan Adrianus, Kapolri: Salah atau Tidak Biar Pengadilan yang Vonis

Andri Haryanto - detikNews

 Jakarta - Polri bersikukuh membawa kasus yang melibatkan anggota Kompolnas Adrianus Meliala ke meja hijau. Adrianus dituding telah menfitnah institusi Polri dengan menyebut Reskrim merupakan ATM bagi pimpinan Polri.

"Penyelesaian hukum untuk menentukan siapa yang salah dan benar di pengadilan. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Belum tentu Pak Adrianus bersalah. Makanya untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak biarkan pengadilan yang menetapkan," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

"Indonesia adalah negara hukum. Jika ada pelanggaran hukum, karena kita pihak yang dirugikan, harus diselesaikan dengan jalur hukum," imbuhnya.

Sutarman mengatakan, penyelesaian perkara yang melibatkan Adrianus Meliala sendiri termasuk saran dari Kompolnas sendiri, bahwa institusi ini pernah menuliskan usulan mengenai penegakan hukum yang terindikasi hate speech.

"Sehingga saya juga menjalankan saran yang diberi Kompolnas. Jadi kita melakukan penegakan hukum terhadap Pak Adrianus sesuai saran Kompolnas," kata Kapolri.

Sutarman menilai pernyataan Adrianus yang menyebut Reskrim adalah ATM pimpinan Polri dapat berdampak membahayakan.

"Statement yang bersangkutan dapat mengakibatkan distrust pada Polri, dan masyarakat tidak akan percaya lagi pada institusi Polri dan dapat berakibat terjadinya perlawanan masyarakat terhadap Polri. Ini sangat membahayakan terhadap institusi Polri yang sedang pelan-pelan kita bangun. Dampaknya serius terhadap institusi Polri," tegas Sutarman.

Ban Ki-Moon Yakin SBY Tetap Berperan untuk PBB Meski Tak Jadi Presiden

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Sekjen PBB Ban Ki-Moon memuji kontribusi aktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di forum global. Meski sebentar lagi kepemimpinannya di Indonesia akan berakhir, SBY diyakini Ban tetap punya peran berarti untuk PBB.

"Terima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono atas peran aktifnya di PBB. Saya sangat beruntung atas peran aktif beliau. Indonesia selama ini memberi peran nyata dalam menjaga perdamaian dunia," kata Ban Ki Moon di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (28/8/2014).

Hal ini ia sampaikan dalam Joint Press Statement 6th Global Forum United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). Presiden SBY juga hadir dalam dalam acara ini.

"Saya yakin Yudhoyono akan memiliki peran berarti dan bekerja dekat dengan PBB di masa depan meski tidak lagi sebagai presiden," sambungnya.

Indonesia menjadi tuan rumah forum global yang rutin diadakan setiap tahun ini. Ban menilai penyelenggaraan forum di Indonesia bisa membawa kemajuan.

"Kita baru melaksanakan pembukaan UNAOC. Saya yakin forum ini di bawah kepemimpinan SBY akan jadi upaya kemajuan aliansi," ucapnya.

Ban mengaku sudah mengundang SBY untuk menjadi pembicara dalam UN Climate Summit yang akan diselenggarakan September mendatang. SBY pun mengiyakan ajakan tersebut.

"Indonesia selalu berada di garis terdepan dalam mendorong isu perubahan iklim," ucapnya.

Sebelumnya, SBY sudah terlebih dahulu mengapresiasi kinerja Ban Ki-Moon. Pernah bekerja bersama, SBY mengagumi kepemimpinan Ban.

"Saya menghargai kesempatan bekerja sama dengan Sekjen PBB saat bersama-sama memimpin UN High-Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda pada 2012 - 2013. Saya mengagumi kepemimpinan dan komitmennya untuk menjadikan dunia kita lebih baikdan lebih aman, termasuk lewat UNAOC," tutur SBY.

Pertamina: Premium Sudah Tak Layak Lagi Digunakan

VIVAnews - Di tengah polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, banyak masyarakat yang mempertanyakan, agar hal tersebut  dibarengi dengan kualitas baik.

Bahkan Direktur Sales & Marketing PT Pertamina, Rifky Effendi Hardijanto mengaku bahwa saat ini BBM bersubsidi jenis premium tidak sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan yang dihadirkan para perusahaan mobil.

"Premium sudah tidak layak lagi digunakan kendaraan pada umumnya, karena saat ini setiap kendaraan sudah menggunakan minimal RON 91, paling tidak Pertamax," ungkap Rifky, saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Rifky menyatakan, para produsen mobil juga tidak menyarankan kendaraan yang diproduksi dipaksa meminum RON88. Karena ini, dipastikan akan berimbas pada performa dan mesin 'ngelitik'.

Dia juga menjelaskan, meski masih menjual premium dengan kualitas RON88, pertamina tidak bisa berbuat lebih jauh. Sebab, masih banyak konsumen yang tetap mencari BBM jenis tersebut.

Kewenangan menentukan kualitas BBM bersubsidi dengan RON88, kata Rifky, bukan ditentukan oleh Pertamina, melainkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Atas nama pemerintah, dia menganjurkan, agar masyarakat menggunakan BBM non subsidi. Sebab, hal ini dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM.

"Paling tidak, subsidi untuk BBM butuh Rp130 triliun dan itu khusus premium, belum lagi solar dan minyak lainnya. Kami menyarankan agar menggunakan pertamax," tutur Rifky.

BNN Berusaha Keras Bebaskan Indonesia dari Narkoba

Oleh: Ahmad Farhan Faris

INILAHCOM, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan berbagai tindakan untuk menjadikan negara ini bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sekretaris Utama BNN, Eko Riwayanto mengatakan, memang harus usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan agar Indonesia bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
"Indonesia sebentar lagi akan menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Jadi kita harus mempersiapakan diri agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean," katanya, Kamis (28/8/2014).

Menurut dia, pihaknya turut mengambil peran atau berkontribusi untuk mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia bebas dari narkoba di tahun 2045 mendatang.
Selain itu, Plt Deputi Pencegahan BNN Gun Gun Siswadi mengatakan guna mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba, pihaknya melakukan kegiatan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

"Maka dari itu, kami melakukan upaya pencegahan guna menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang sudah tergolong tinggi," ujarnya.

Sementara, Deputi Pencegahan BNN Yappi Manafe mengatakan pegawai BNNP harus memahami persoalan penyalahgunaan narkoba agar mengetahui sasaran dalam melakukan pencegahan.
Yappi menuturkan, saat ini UNODC (United Nation Office on Drug and Crime) sudah menetapkan lima sasaran intervensi pencegahan, yakni keluarga, sekolah, komunitas, tempat bekerja dan sektor kesehatan.[bay

SBY Bertemu Sekjen PBB Untuk Bahas Situasi Kawasan

Oleh: Dewa Putu Sumerta

 INILAHCOM, Nusa Dua - Dalam rangka membahas situasi kawasan Asia tenggara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Ban Kin Moon di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8/2014) siang.

Pertemuan tertutup yang berlangsung satu jam lebih di ruang Balai Raya A, Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali itu, SBY didampingi Menlu Mari M Natalegawa. Menurut Marty, pertemuan kedua pemimpin dunia itu membahas banyak hal berkaitan dengan forum PBB dan dialog antar peradaban.

"Pertemuan itu membahas panjang lebar tentang betapa pentingnya pertemuan tersebut dalam situasi dunia seperti saat ini," jelasnya.

Marty mengaku Sekjen PBB juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden SBY dipilihnya Indonesia selaku tuan rumah pertemun UNAOC. Marty memandang, situasi dunia saat ini banyak dilanda konflik antar negara.

"Negara harus berhadapan dengan intoleransi dan ekstremisme maupun diskirminasi. Dua pemimpin dunia ini bertukar pandangan tentang situasi kawasan Asia tenggara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ban Ki Moon, menyampaikan apresiaisnya atas kepemimpinan SBY dalam kerangka Asean di mana Indonesia ikut memainkan peranan penting.[bay]

Pertemuan SBY-Jokowi buka lembaran baru politik nasional

Pewarta: Panca Hari Prabowo dan Gusti Nur Cahya Aryani

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih Joko Widodo merupakan lembaran baru dalam sejarah politik nasional yang mendorong budaya transisi kepemimpinan yang baik dan saling menghargai.

"Ini pertemuan yang sudah ditunggu, yang pertama-tama tentu oleh presisden terpilih pak Jokowi setelah adanya penundaan karena adanya proses yang harus dilalui di Mahkamah Konstitusi. Dan yang lebih penting sejak awal telah diingatkan oleh Pak SBY untuk tandai satu tradisi baru dimana setiap presiden yang outgoing atau meninggalkan kantor untuk melakukan komunikasi tentang hal-hal umum dan penyelenggara pemerintahan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kepada wartawan di Bali, Rabu.

Ia mengatakan Presiden Yudhoyono menginisiasi hal ini dan mendapat sambutan yang baik dari Joko Widodo berangkat dari pengalaman pada 2004.

"Pak SBY berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika terpilih pada 2004 pengalaman yang sangat pribadi beliau utus seorang staf untuk berhubungan dengan istana, sayang niat itu tidak bergayung sambut, jadi beliau mulai memimpin tepat sekali ketika beliau dilantik. Harusnya ada persiapan lebih awal andaikata saja ada komunikasi antar pemerintahan yang tingggalkan dan akan datang kejadian itu saya kira begitu signifikan, memberi warna terhadap darimana prakarsa itu dimiliki. Sekurang-kurangnya menawarkan bantuan yang mungkin diperlukan presiden yang akan datang," katanya.

Daniel mengatakan proses transisi meski pada dasarnya melibatkan sejumlah komponen namun pada awalnya dimulai antar pemimpin.

"Setelah itu dapat tingkat yang lebih operasional mungkin bisa dilanjutkan kementerian tapi semua berpulang pada kesepakatan bersama diantar dua presiden itu. Presiden tentunya sudah punya catatan panjang karena beliau sebetulnya juga buat jurnal harian tentang penyelenggaraan pemerintahan beliau di kantor yang dia pimpin. Tapi secara umum presiden bisa sampaikan capaian-capaian penting berikut pekerjaan rumah yang belum selesai. Tapi semuanya kalau ada niatan yang baik," paparnya.

Beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai, menurut Daniel antara lain menurunkan angka kemiskinan sambil mendorong pertumbuhan yang relatif tinggi sehingga kesenjangan tidak melebar.

Presiden Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo bertemu pada Rabu (27/8) malam di kawasan Nusa Dua Bali, di sela-sela kunjungan kerja Presiden Yudhoyono di provinsi itu.

PPP belasungkawa atas wafatnya Ketua Umum Gerindra

Pewarta: Zul Sikumbang

 Jakarta (ANTARA News) - Sekjen PPP, Romahurmuziy menyampaikan ucapan belangsungkawa atas wafatnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prof. Suhardi.

Suhardi wafat pukul 21.35 WIB malam ini di RSPP, Jakarta. Kamis.

"Atas nama DPP PPP mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian seorang sahabat dan guru yang bersahaja. Semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan diangkat ke derajat tertinggi di sisi Allah SWT," kata Romahurmuziy.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prof Suhardi terus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kondisi kesehatan Suhardi dikabarkan terus memburuk.(*)

Ketum Gerindra Suhardi meninggal dunia

Pewarta: Rangga Jingga

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Gerindra, Prof DR. Ir Suhardi, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis malam, setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di RS Pusat Pertamina, Jakarta.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun. Telah meninggal dunia Ketua Umum Partai Gerindra Prof DR Ir Suhardi, pada Kamis 28 Agustus 2014 pukul 21.40 WIB. Semoga Amal Ibadah Almarhum Diterima Allah SWT...Amiin," tulis Koordinator Media Center Prabowo-Hatta, Budi Purnomo Karjodihardjo, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti dimana jenazah almarhum akan dikebumikan. Budi belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Selasa (26/8) Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi dikabarkan berada dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Pusat Pertamina karena kanker paru-paru stadium empat yang dideritanya.

"Masih kritis di ruang ICU lantai lima RSPP. Karena kanker paru-paru stadium empat, kemungkinan sudah lama sakitnya, tapi beliau tidak pernah mengeluh dan tidak dirasakan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Harris Babihoe, saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Harris mengatakan, Suhardi sudah menjalani rawat inap sejak sebulan terakhir, dan sempat diperbolehkan pulang oleh dokter, namun diharuskan kembali masuk rumah sakit.

Menurut Harris, penyakit kanker yang diderita mantan guru besar Universitas Gadjah Mada ini baru diketahui sebulan terakhir dan langsung masuk stadium empat, karena bapak tiga orang anak ini tidak pernah memeriksakan diri ke dokter.

Kenang Kebaikan Suhardi, Prabowo: Beliau Sangat Jujur

Idham Khalid - detikNews

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenang kebaikan Ketum Suhardi. Di matanya, Suhardi adalah figur yang nasionalis, jujur dan penuh prestasi.

"Beliau sangat nasionalis, kami sangat kehilangan. Banyak sekali jejak beliau, seorang guru besar, mantan dekan, mantan dirjen kehutanan, kita melihat beliau sangat jujur. Indonesia kehilangan anak bangsa yang sangat berprestasi," ujar Prabowo.

Hal ini disampaikan Prabowo sebelum memimpin upacara penghormatan sekaligus pelepasan jenazah Suhardi di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014). Dia mengisahkan awal perkenalannya dengan Suhardi yang saat itu menjadi ketua HKTI Yogyakarta.

"Beliau salah satu yang datang ke saya mengusulkan pendirian partai. Visi kita sama, ingin Indonesia berdiri di kaki sendiri tidak di bawah bayang-bayang bangsa lain," katanya.

"Saat terakhir jenguk (di RSPP), beliau sudah tidak bisa bicara lagi," imbuh Prabowo.

Prabowo memimpin langsung upacara pelepasan jenazah Suhardi di kantor DPP Gerindra. Selanjutnya, jenazah Suhardi akan diterbangkan melalui Bandara Halim Perdanakusuma untuk disemayamkan di gedung Balairung UGM Yogyakarta dan dimakamkan di komplek pemakaman UGM.

Menkumham yakinkan KPK terkait kinerja pansel

Pewarta: Desca Lidya Natalia

 Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meyakinkan pimpinan KPK mengenai kinerja panitia seleksi (pansel) pengganti wakil ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Saya kira bagi saya yang kebetulan ditunjuk sebagai pimpinan pansel, saya ingin yakinkan publik bahwa seluruh anggota pansel KPK itu tidak ada sedikit pun niat sekecil apapun untuk mencoba mengganggu ritme kerja KPK," kata Menkumham Amir Syamsuddin saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa.

Seluruh anggota pansel KPK bertemu dengan unsur pimpinan KPK terkait proses seleksi orang yang nantinya akan menggantikan Busyro Muqoddas karena akan selesai masa tugasnya pada 10 Desember 2014.

"Saya kira Insya Allah kami semua masih cukup waras dan belum cukup nekat untuk melakukan hal seperti itu," tambah Amir.

Menurut Amir, ia perlu mengklarifikasi mengenai kesan bahwa pansel kurang harmonis dengan KPK.

"Sangat sering muncul dan terberitakan beberapa hal yang bisa mengesankan ke publik ada satu kondisi yang kurang harmonis antara pansel dengan KPK sedangkan ini pansel panitia seleksi pimpinan KPK. Kemudian, katanya, ada kondisi-kondisi yang menganggu ritme kerja KPK, hal-hal ini saya kira harus kita hindari ya," tegas Amir.

Pansel membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin menjadi pimpinan KPK hingga 3 September 2014 untuk mendaftar.

Pansel tersebut diketuai oleh Amir Syamsuddin dengan didukung delapan anggota yaitu mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua; pimpinan KPK jilid I Erry Riyana Hardjapamekas; Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad; Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo; Sosiolog Imam Prasodjo; Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat; akademisi dan praktisi bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo Pramono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan presiden (Keppres) No 20 tahun 2014 sejak 23 Juli 2014

Dalam sejumlah kesempatan, Amir pun mengatakan bahwa Busyro Muqoddas dapat mendaftarkan diri lagi.

"Setelah kami rapatkan, Pak Busyro juga tidak masalah. Kalau beliau masih berkeinginan berminat, saya kira beliau bisa mendaftar," kata Amir pada 22 Agustus 2014.

BC Kepri tangkap kapal rokok ilegal

Pewarta: Rusdianto

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Petugas patroli Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau menangkap kapal cepat GM Adi Syahputra yang mengangkut 228 karton rokok ilegal asal Batam tujuan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau.

Kepala Bidang Penyidikan dan Sarana Operasi Kanwil Ditjen BC Khusus Kepulauan Riau (Kepri) Evy Suhartantyo dalam keterangan pers di Kanwil BC Kepri, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selasa mengatakan, SB GM Adi Syahputra ditangkap di perairan Pulau Pemping Besar oleh kapal patroli BC 15040 yang dikomandani Agus sekitar pukul 07.10 WIB, Kamis (21/8).

"Kapal itu merupakan kapal penumpang, tapi sewaktu ditangkap ternyata mengangkut rokok dan tidak ada penumpang di dalamnya," kata Evy Suhartantyo didampingi Kepala Seksi Penindakan Kanwil BC Kepri Agustyan.

Evy menjelaskan, rokok yang diangkut kapal tersebut hanya boleh beredar di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) Batam.

Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, menurut dia, mendapat fasilitas bebas bea impor, termasuk bebas cukai rokok.

"Jika rokok tersebut dibawa keluar Batam, maka harus melaporkannya kepada petugas pabean dan membayar cukai," kata dia.

Ia menuturkan, rokok muatan kapal tersebut terdiri atas delapan merek di antaranya Luffmann, H Mild, dan Scot. Total nilai rokok tersebut diperkirakan sekitar Rp450 juta.

Sedangkan potensi kerugian negara secara materi, menurut dia adalah hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai rokok, dan kerugian immateriil adalah mengganggu perekonomian dan perindustrian dan kesehatan dalam negeri.

Kepala Seksi Penindakan Agustyan menambahkan, penangkapan kapal tersebut berawal ketika GM Adi Syahputra dicegat petugas patroli sepuluh menit setelah berangkat dari Batam menuju Tembilahan.

Saat penindakan, jelas dia, nakhoda Sm tidak mau berhenti setelah diberi isyarat stop oleh petugas patroli BC 15040. Petugas, menurut dia terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali, namun kapal tersebut tidak juga berhenti.

"Karena mereka mengabaikan tembakan peringatan ke udara, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak mesin kapal sebelah kiri sehingga kapal tersebut mengalami kerusakan mesin, dan BC 15040 langsung dan sandar, mengamankan dan menguasai kapal berikut muatannya," katanya.

Selanjutnya, kata dia lagi, petugas menarik SB GM Adi Syahputra menuju Kanwil BC Kepri di Karimun setelah nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen pelindung muatan berupa rokok tersebut.

"Kapal dan muatan sudah sandar di dermaga Kanwil, sedangkan nakhoda dan seluruh awak kapalnya sudah kita limpahkan ke bidang penyidikan," kata Agustyan.

Kepala Bidang Penyidikan dan Penanganan Barang Hasil Penindakan Kanwil BC Kepri Budi Santoso mengatakan, nakhoda Sm ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 100 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

UU itu menyebutkan bahwa setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

Tersangka, kata Budi Santoso, juga disangkakan melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Ancaman hukumannya, berdasarkan UU Kepabeanan adalah pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp50 miliar.

Sedangkan ancaman pidana berdasarkan UU Cukai adalah pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Mengenai rokok yang dimuat kapal tersebut, menurut Budi, sebagian diproduksi di Batam yang mendapat fasilitas bebas cukai, baik untuk bahan baku maupun penjualan. "Sebagian di antaranya diproduksi diluar Batam, seperti di Surabaya, tapi diperuntukkan untuk kawasan bebas Batam," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, tambah Budi, nakhoda Sm juga bertindak sebagai pemilik kapal yang seharusnya mengangkut penumpang, namun digunakan untuk mengangkut rokok secara ilegal.

Warga Rawa Barat Pasang Spanduk Penolakan ISIS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan membuat spanduk penolakan ISIS di sekitar wilayahnya. Spanduk tersebut menyatakan sikap warga yang memerangi ISIS dan menolak adanya ISIS.
Pantauan Tribunnews.com, spanduk tersebut dibentangkan di pagar lapangan sepakbola blok S. Spanduk itu berwarna hijau bertuliskan 'Kami Warga Kel Rawa Barat Menolak Adanya ISIS'.
Sebelumnya, pemasangan spanduk penolakan terhadap ISIS juga dilakukan oleh Warga RW 13 Pekayon Jaya, Kota Bekasi.
Spanduk tersebut bertuliskan 'Kami Warga RW 13 Kelurahan Pekayon Jaya, Menolak Keberadaan "ISIS" di Wilayah Kami'.
Menurut keterangan seorang tukang ojek bernama Marno, yang biasa mangkal di daerah sekitar diketahui spanduk itu memang dibuat dan dipasang oleh warga RW 13.
"Ada lebih dari dua spanduk yang dipasang di wilayah RW 13. Spanduk ini dipasang pas ramai-ramainya berita ISIS di Masjid AL-Muhajirin Bekasi," kata Marno.

Sebelum Dilantik jadi Presiden, Jokowi Pangkas Ribuan Jabatan di DKI

 Jpnn

JAKARTA - Jelang pelantikan Joko Widodo sebagai presiden terpilih nanti, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan perombakan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Setidaknya lebih dari 2 ribu jabatan akan dirombak dan pelantikan dilakukan bersamaan pada September 2014.

"Pelantikannya sekaligus secara massal, akan dilakukan oleh Pak Gubernur," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga  di Balaikota, Rabu (27/8).

Made menyebutkan, sesuai Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka jumlah PNS, dari total 8.009 jabatan di lingkungan Pemprov DKI, akan disusut menjadi 6.826 jabatan saja.

"Estimasinya 40 persen dari angka itu (jabatan) akan dilantik. Karena pimpinan menginginkan perubahan," paparnya seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN).

Pada umumnya Sekretaris Daerah (Sekda) yang melantik pejabat eselon IV dan eselon III. Sementara gubernur melantik pejabat setingkat eselon II. Namun kali ini, Jokowi sebagai gubernur yang bertindak langsung melantik seluruh pejabat secara bersamaan.

"Ini record luar biasa, belum ada sepanjang pemerintahan di Indonesia, kecuali di militer," katanya.

Beberapa jabatan yang akan dirombak ialah Kepala Dinas, Kepala Badan, Walikota, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, serta Lurah.  (wid/eli)

SBY dan Jokowi Bertemu di Bali, Keamanan Diperketat

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di Bali siang ini sekitar pukul 14.00 WITA. Di Bali, SBY dijadwalkan menghadiri pertemuan United Nation Alliance of Civilizations ke-6 pada 28-30 Agustus 2014.

Berkaitan dengan pertemuan itu, SBY juga dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, untuk membahas sejumlah agenda.

Di sela kegiatan tersebut, SBY juga rencananya akan bertemu Presiden terpilih Joko Widodo.

"Jam 14.00 WITA siang ini RI 1 tiba di Bali. Pengamanan standar protap, 5 ribu personel yang diterjunkan lintas pasukan," kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Wing Handoko, Rabu 27 Agustus 2014.

Menurut dia, selain pengamanan di sepanjang jalur dan venue acara, sejumlah obyek acara yang akan dikunjungi tamu negara juga ketat. "Tidak ada pengamanan khusus sesuai protap saja. Maaf tidak bisa dibocorkan objek wisata mana saja yang dikunjungi," kata Wing.

Pantauan di lapangan, sepanjang jalur By Pass Ngurah Rai sejumlah polisi dan TNI berjaga dengan senjata lengkap. Hampir setiap 200 meter ada petugas pengamanan. Pengamanan masuk ke kawasan BTDC, lokasi pertemuan digelar juga diperketat. Anjing pelacak juga disiagakan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan.

Pemohon Suntik Mati Tarik Gugatan ke MK

JAKARTA - Masih ingat dengan Ignatius Ryan Tumiwa, pemohon legalisasi euthanasia atau suntik mati yang sempat menangis saat menjalani persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu? Alumnus program pascasarjana Universitas Indonesia (UI) tersebut akhirnya mencabut permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang penghilangan nyawa atas kemauan sendiri.

Melalui kuasa hukumnya, Fransiska Indrasari, Ryan mencabut seluruh permohonannya tersebut dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar Selasa (26/8), di ruang sidang pleno lantai 4 Gedung MK. Ryan sendiri tidak dapat hadir di dalam persidangan yang dibuka pukul 13.40 WIB tersebut karena masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim).

"Mohon maaf, Yang Mulia. Kebetulan dari klien kami ingin mencabut permohonannya, Yang Mulia," kata Fransisca ketika menjawab pertanyaan dari ketua majelis hakim konstitusi Aswanto yang menanyakan apakah berkas perbaikan permohonan Ryan akan dibacakan di dalam persidangan atau tidak.

Mendengar jawaban Fransisca tersebut, Aswanto yang beranggotakan Patrialis Akbar dan Anwar Usman, lantas bersyukur lantaran Ryan akhirnya menuruti nasehat para hakim konstitusi pada sidang sebelumnya agar tidak melanjutkan permohonannya tersebut.

"Saya kira sesuai dengan nasihat Para Yang Mulia juga ketika kita sidang pertama untuk menyampaikan langsung kepada prinsipal untuk memikirkan apakah ini akan dilanjutkan atau akan dicabut. Dan alhamdulilah sesuai dengan apa yang kuasa hukum sampaikan, permohonan ini akan dicabut, ya?" ujar Aswanto.

Hakim anggota Patrialis Akbar memberikan apresiasi kepada Ryan atas keputusannya mencabut permohonan pengujian Pasal 344 KUHP tersebut. "Tentu kami memberikan apresiasi terhadap pencabutan ini karena memang ini adalah sesuatu yang menjadikan kita prihatin ya terhadap permohonan Saudara Ryan apapun kondisinya. Apalagi sekarang dalam keadaan sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh," ujar Patrialis.

Di samping itu, Patrialis juga menilai bahwa Ryan cukup cerdas dan mampu berfikir logis tentang maksud konstitusi dalam menjamin hak-hak warga negara. "Jadi nanti kalau bicara tentang masalah hak konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) itu kan adalah haknya untuk hidup bukan hak untuk minta mati," ujarnya.

Sidang perbaikan permohonan tersebut berlangsung sangat singkat, yakni hanya 6 menit. Aswanto mengakhiri sidang kemarin sekaligus perkara pengujian Pasal 344 KUHP tersebut pada pukul 13.46 WIB.

"Kalau tidak ada lagi yang ingin Saudara sampaikan, kami sudah menerima surat pencabutan perkara ini. Insya Allah nanti kami akan mengundang Saudara lagi untuk menerima penetapan dari Mahkamah. Dengan demikian sidang kita pada hari ini saya tutup," ucap Aswanto menutup sidang seraya mengetok palu tiga kali.

Di luar sidang, Fransiska menjelaskan bahwa alasan Ryan mencabut permohonannya tersebut merupakan inisiatif dirinya sendiri. "Kalau alasannya sih beliau sudah sadar kalau hal ini mustahil untuk dikabulkan oleh MK. Jadi sebelum ditolak oleh MK beliau mempunyai inisiatif, "Ya udahlah saya cabut saja Bu". Lebih ke arah pribadinya karena sudah mengerti juga karena ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," terang dia.

Dia juga menyatakan bahwa tidak ada pihak tertentu yang mendorong Ryan untuk mencabut permohonannya tersebut, bahkan dari kalangan keluarganya sekalipun. "Nggak ada sih, kalau dari saya pada prinsipnya cuma menjelaskan saja, baik buruknya ke depannya ini seperti apa. (Dorongan) dari keluarga tidak ada sama sekali," ujarnya.

Terkait dengan dirawatnya Ryan di RSUD Duren Sawit, Fansiska membenarkan bahwa kliennya tersebut tengah menjalani rehabilitasi terkait masalah emosionalnya. Ryan, lanjutnya, tidak lama lagi akan keluar dari  rumah sakit.

"Iya nanti hari Sabtu ini kan selesai rehabilitasinya, mungkin diharapkan Senin atau Selasa sudah pulang dari RS, bisa bersosialisasi di rumahnya sendiri," ungkapnya.

Saat ditanya tentang kondisi Ryan saat ini, dia menuturkan bahwa kondisi kliennya tersebut sudah membaik. Bahkan, kini Ryan berniat ingin memulai hidup barunya dengan menjadi seorang penulis selevel J.K. Rowling, penulis buku seri Harry Potter yang legendaris itu.

"Ya, jadi sekarang dia lebih sibuk dengan menulis, misalnya mau menulis surat keberatan, surat komplain ke rumah sakit, atau dia ingin membuat suatu cerita atau semacamnya. Jadi memang kesibukannya sekarang menulis," tuturnya. (dod)

Pengacara Tersangka Penganiaya Siswa SMA 3 Apresiasi Keputusan Hakim

VIVAnews -  Keempat tersangka penganiayaan berujung maut atas meninggalnya Afriand Caesar Al Irhamy siswa SMA Negeri 3 Setiabudi akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, dengan percobaan hukuman selama dua tahun.

Frans Paulus, kuasa hukum para tersangka yakni D,K,T dan A mengaku mengapresiasi keputusan yang diberikan hakim kepada kliennya tersebut. Frans mengatakan, dengan adanya sidang pengadilan ini sebagai bentuk peradilan terhadap anak-anak.

"Memang seharusnya mereka tidak ditahan. Karena ini termasuk sebuah kelalaian," ujar Frans di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 26 Agustus 2014.

Menurut Frans, dia juga mengaku atas meninggalnya Arfiand, dinilai adanya sebuah keganjilan. Pasalnya, ketika dia bertanya kepada pembina pecinta alam di SMAN 3, malah menyerahkan sepenuhnya terhadap alumni di organisasi tersebut.

"Jelas ini adalah kelalaian, seharusnya ketika itu cepat dipulangkan. Saya tanya ke pembina, malah seperti takut ke alumni. Ketika itu dokter bilang, kematian (Arfiand) disebabkan oleh paru-paru," katanya.

Dengan ini, lanjut Frans, vonis yang diberikan oleh majelis hakim adalah keputusan yang sesuai. "Walaupun mereka sempat ditahan, seharusnya itu tidak terjadi," katanya.

Fran mengatakan, jika jaksa meminta naik banding, dia mengaku sudah siap menghadapinya.

"Sebagai fakta dari persidangan, jaksa menyiapkan 37 orang saksi diajukan tapi tidak bisa membuktikan kalau itu kekerasan murni," ujarnya

Awas Penipu Bergentayangan, Waspadai Modus Lewat Jual Beli Online

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - Anda mesti hati-hati sekarang ini. Para penipu selalu mencari jalannya. Mereka bergentayangan lewat berbagai cara dan modus, salah satunya dengan berpura-pura menjadi pembeli mobil.

Seperti yang dituturkan Arta, Rabu (27/8/2014) yang hampir saja menjadi korban tipu-tipu pelaku lewat telepon. Menurut Arta, semuanya bermula saat dia memasang iklan penjualan mobil di situs jual beli online. Di sana dia juga memasang nomor teleponnya.

"Tujuan saya menceritakan kisah ini untuk memberikan peringatan pada sebanyak mungkin orang agar lebih berhati-hati dan selalu waspada akan bahaya penipuan. Supaya setiap orang bisa tetap menggunakan akal sehat mereka," jelas Arta.

Peristiwa yang dialami Arta terjadi pada Selasa (26/8). "Saya hampir tertipu dengan modus sebagai pembeli mobil yang saya coba untuk jual melalui situs online (Arta menyebut dua situs jual beli-red)," imbuh dia

"Berawal dari sebuah SMS yang masuk, seseorang yang mengaku bernama Baktiar dari Tasik, berminat untuk membeli mobil saya dan sangat lihai pada awalnya," tambah dia.

Namun dari logat bicara, Arta sudah curiga, Baktiar mengaku dari Tasik sedang logat bicara tidak seperti orang Jawa Barat. "Tawar menawar sangat cepat dan lancar sehingga pada akhirnya untuk meyakinkan saya agar mobil saya tidak terjual pada orang lain dan dia meminta nomor rekening saya untuk melakukan transfer DP sebesar 5 juta," imbuhnya.

Pelaku yang mengaku bernama Baktiar itu kemudian mengaku akan mengambil mobil Arta pada hari Minggu dan dia sudah tidak perlu melihat lagi kondisi fisik mobilnya. "Walaupun saya bersikeras untuk melihat kondisi mobil saya dulu. Sesuatu yang sangat janggal dalam perihal jual beli mobil online," tambahnya.
"Disaat itu saya mencoba untuk mengecek nomornya dia, yang berujung pada informasi bahwa nomor tersebut adalah nomor dari Bali yang mungkin lebih cocok dengan dialek bahasanya. Tapi saya masih menganggap itu wajar karena mungkin saja orang berpindah," tambahnya.

Percakapan Arta dan Baktiar masih berlangsung normal. Arta masih pura-pura mengikuti 'permainan' pelaku. "Sampai ketika dia memberitahu bahwa dia sudah mentransfer uang sejumlah 3 juta dan ketika saya cek melalui internet banking, dana tersebut tidak ada. Tidak lama begitu saya mengecek rekening saya untuk memastikan bahwa dana sudah masuk atau belum, saya menerima telpon lagi dari dia untuk memastikan bahwa dana sudah dikirim," tuturnya.

Arta kemudian memberi tahu pelaku kalau uang yang ditransfer belum masuk. Arta masih mengikuti permainan pelaku, yang masih ngotot uang sudah ditransfer.

"Kecurigaan saya mulai mendominasi saya ketika dia minta saya untuk cek secara manual di ATM. Karena menurutnya mesin ATM itu lebih akurat. Saya mulai tertawa, becanda ini orang ya. Lalu saya ikuti permainannya seakan-akan saya pergi ke ATM untuk mengecek. Saya beritahu bahwa jarak ATM dengan tempat tinggal saya sekitar 15-20 menit, mungkin lebih lama karena macet karena jam pulang kantor," urai Arta.

"Belum sampai 5 menit, dia sudah call 2 kali, menanyakan apakah saya sudah sampai. Lalu call lagi dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya bilang saja masih terjebak macet. Pada saat ini nada bicaranya sudah tidak dalam kondisi sebelumnya, seperti gelisah dicampur excited," tambahnya.

Lucunya, pelaku kemudian memberikan sejumlah instruksi apa yang harus dilakukan saat berada di ATM. "Saya hanya tersenyum karena semakin terbaca apa yang dia akan lakukan. Saya bisa teruskan kemana dia akan bermain dan apa yang dia akan lakukan, tapi saya urungkan niat saya untuk hal itu dan memutuskan untuk telpon dia dan mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia masih juga belum mau mengaku, ya normal lah, kan nggak mungkin maling mengaku," ujarnya.

Tak lama Arta kemudian mengirim SMS ke si penipu setelah menyudahi sambungan telepon. "saya hanya SMS sekali lagi untuk dia agar bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar selagi belum terlambat. Setiap orang perlu yang namanya second chance, saya sungguh berharap dia bisa mengambil kesempatan ini," tutupnya.

"Sekali lagi harapan saya agar masyarakat selalu waspada akan segala modus kriminal, khususnya dengan kecanggihan teknologi online," tutup dia.

Modus a la penipuan lewat telepon ini memang sungguh lihai. Belum lagi yang marak lewat undian di sabun cuci. Banyak orang yang tertipu ulah penjahat ini. Sebaiknya bila Anda melakukan jual beli ataupun diberitahu mendapat undian tak lekas percaya. Cek dan ricek harus selalu dilakukan.

Polresta Bogor jaga setiap SPBU

Pewarta: Laily Rahmawati

Bogor (ANTARA News) - Kepolisian Resor Bogor Kota mengambil langkah inisiatif melakukan penjagaan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna menghadapi situasi pembatasan bahan bakar minyak oleh Pertamina.

"Kami menempatkan lima orang personel di setiap SPBU yang ada di Kota Bogor, tujuannya adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah situasi pembatasan BBM bersubsidi saat ini," kata Kasubah Humas Polres Bogor Kota, Ajun Komisari Polisi Eka Mayasari, di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

AKP Eka menjelaskan, terdapat 25 SPBU yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Personel yang ditempatkan terdiri atas satu orang anggota Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), dua petugas Quic Respon dan dua petugas pengatur arus lalu lintas.

Dalam penjagaan tersebut, lanjut AKP Eka setiap petugas memiliki tugas masing-masing seperti anggota Babinkamtibmas memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang hendak membeli BBM, baik itu informasi lokasi SPBU yang masih melayani maupun imbauan agar tidak panik menghadapi situasi saat ini.

"Sedangkan petugas Quic Respon bertugas secara berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain, tugasnya memonitor situasi dan kondisi mengantisipasi terjadi kecurangan atau tindak kriminal terkait pembatasan BBM," kata Eka.

Menurut AKP Eka, dampak dari pembatasan BBM oleh Pertamina menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga selama dua hari terakhir terjadi antrian pembelian di SPBU.

Situasi ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU menjadi terhambat dengan panjangnya antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar.

"Maka itu, kita tempatkan petugas pengatur arus lalu lintas yang mengatur agar antrean kendaraan tidak mengular sampai ke jalan. Misalnya kalau antrean panjang, kita tutup sementara agar antrian tidak sampai keluar jalan," kata AKP Eka.

Menurut AKP Eka, penempatan personel di seluruh SPBU di Kota Bogor dimulai hari ini sampai batas waktu yang tidak ditetapkan.

Sementara itu, pantauan Antara di SPBU 34-16102 jalan Padjajaran Kota Bogor terlihat antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis premium hingga keluar jalan.

Pengelola SPBU bahkan membuat pengumuman membatasi pengisian BBM Premium maksimal hanya Rp100.000 saja untuk per kendaraan.

"Kami sudah kehabisan stok, karena banyak yang membeli. Pasokan kami dibatasi oleh Pertamina, yang biasanya kita butuh 50 ton, hanya dikirim 45 ton, jadi kita batasi pembelian agar tidak kebahabisan stok," kata petugas pengisian BBM di SPBU tersebut. 

Pemerintah tegaskan tidak akan naikkan harga BBM bersubsidi

Pewarta: Muhammad Arief Iskandar

Dili (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan pemerintahan SBY-Boediono tidak akan mengambil kebijakan untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah Pak SBY tahun lalu baru saja menaikan BBM 33 persen. Kenaikan tersebut tentu memberatkan masyarakat, apalagi kita tahu awal 2014 pemerintah menaikan tarif dasar listrik dan dalam waktu dekat atas permintaan Pertamina gas elpiji 12 kg akan naik," katanya di Dili, Timor Leste, Selasa malam.

Hal ini dikatakannya menanggapi sejumlah pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan sebagai tim dari Presiden Terpilih Jokowi yang meminta pemerintahan SBY melakukan kebijakan menaikan BBM bersubsidi.

Ia mengatakan, melihat beban yang dipikul masyarakat, pemerintahan SBY yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014 tidak akan menaikan lagi harga BBM bersubsidi.

Apalagi menurut dia, setiap kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu inflasi yang tinggi dan peningkatan kemiskinan.

"Tentu ini menjadi keprihatinan pemerintah saat ini," katanya.

Ia menegaskan, saat ini pemerintah memilih mengambil langkah-langkah penghematan yang terukur dan terkendali.

"Sudah cukup memberikan beban dan tidak selayaknya masyarakat ditambah lagi bebannya. Dan orang-orang yang ingin agar pemerintah saat ini menaikan harga BBM adalah orang-orang yang dulu selalu manolak (kenaikan BBM), ini adalah hal yang lucu," katanya. (*)

Ini Alasan RI Ngotot Bangun Jembatan Selat Sunda

Oleh Fiki Ariyanti | Liputan 6
Pemerintah Indonesia menegaskan akan memprioritaskan pembangunan kawasan strategis Selat Sunda atau lebih dikenal dengan jembatan Selat Sunda (JSS) ketimbang jembatan Dumai Riau-Malaka Malaysia. 

Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Lucky Eko Wuryanto mengatakan, ide pembangunan JSS muncul saat ada tekanan dari luar untuk menggarap proyek jembatan di Selat Malaka via Riau. 

"Lalu kami mencanangkan JSS dulu yang dibangun, karena kami tidak ingin kemajuan yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera justru akan tersedot ke Malaysia. Jadi tetap bersatu dengan Indonesia," papar dia di kantornya, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Kata Lucky, pemerintah berambisi untuk menggabungkan dua pulau berkekuatan ekonomi besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan warga sekitar. 

Namun demikian, sambungnya, pemerintah baru akan berniat merealisasikan pembangunan JSS apabila seluruh wilayah di Sumatera telah terintegrasi melalui jalan tol Trans Sumatera. 

"Itulah kenapa tol Trans Sumatera penting karena dengan cara tersebut seluruh potensi perekonomian di Sumatera akan terintegrasi. Kalau Sumatera tidak terintegrasi, lalu ada JSS, yang ada justru Jawa semakin penuh karena orang Sumatera bisa dengan mudah ke Jawa," jelasnya. 

Dia melanjutkan, pemerintah tak menginginkan kondisi itu terjadi karena tujuannya adalah membangun ekonomi di Sumatera dan mendorong masyarakat di Jawa melakukan transmigrasi ke Sumatera. 

"Tapi kami wariskan JSS ke pemerintahan mendatang saja. Diharapkan ada progres lebih lanjut pada kabinet yang baru," cetus Lucky.(Fik/Gdn)

Jokowi Akan Temui Semua Fraksi DPR Kamis Malam

Elza Astari Retaduari - detikNews

 Jakarta - Pasangan terpilih Jokowi-JK mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani untuk membahas mengenai APBN 2015. Jokowi pun menyatakan akan menemui semua fraksi yang ada untuk membahas hal yang sama.

"Yang pertama tentu saja kepada Ibu Puan Maharani sebagai ketua fraksi PDIP kami sampaikan terlebih dahulu. Nantinya semua fraksi partai pendukung yang ada juga akan kami ajak bicara hari Kamis malam," jelas Jokowi usai pertemuan di Jl Sisingamangaraja No.5, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (26/8/2014).

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyatakan baru membicarakan pembahasan awal. Untuk itu pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini belum dapat mengungkapkan detil-detilnya.

"Baru bicara di permulaan mengenai APBN 2015. Ruang-ruang mana yang bisa kita masuki apa, agar program-program kita segera bisa dikerjakan di lapangan," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi menyatakan belum memberikan usul yang bisa dibawa Puan dalam pembahasan Banggar DPR. "Itu kan di dewan baru pembahasan awal. Baru awal ini tadi, belum detil," tutup Jokowi.

Pertemuan tertutup ini juga dihadiri oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, putri proklamator tersebut tidak tampak untuk memberikan pernyataan kepada awak media.

Andrinof: Kalau Minta Jatah itu Bukan Relawan Tapi Kelompok Kepentingan

Salmah Muslimah - detikNews

Jakarta - Boni Hargens dan sejumlah relawan mendatangi rumah Transisi. Boni Cs meminta agar diberikan tempat untuk bisa berpartisipasi dalam tim pembentukan presiden terpilih.

Soal tuntutan ini, pengamat politik, Andrinof Chaniago mengatakan jika relawan ingin terlibat dalam proses politik maka itu bukan relawan tapi kelompok kepentingan.

"Itu bukan ciri relawan lagi kalau meminta posisi. Itu namanya kelompok kepentingan," kata Andrinof di acara Konferensi Nasional Ilmu Politik Fisip UI, Depok, Selasa (26/8/2014).

Menurut dosen yang juga tim sukses Jokowi-JK ini, relawan sudah seharusnya bekerja tanpa pamrih. Sikap relawan masih dianggap wajar jika hanya sebatas menawarkan bantuan untuk mengawal jalannya pemerintahan, bukannya malah meminta jatah atau posisi di kantor transisi.

"Kalau dalam batas mengkritik tim rumah transisi, memberi masukan tidak apa-apa," ucapnya.

Andrinof mengatakan peran relawan terhadap kemenangan Jokowi-JK juga patut diperhitungan. Merekalah yang mempengaruhi pemilih di akar rumput untuk memilih pasangan yang diusung PDIP itu.

"Saat Pilpres dulu pasangan Jokowi-JK kalah dari penguasaan media. Dalam posisi itu yg menolong adalah peran relawan dalam hal mendekati masyarakat dan kerja-kerja teknis," ujarnya.

Namun menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan relawan untuk bisa masuk dalam pemerintahan dan meminta posisi. Dasar relawan adalah bekerja tanpa menuntut imbalan dan balasan.

"Seharusnya relawan memang tanpa pamrih," katanya.

Diah Sulastri Dewi, Pemerhati Anak yang Jadi Ketua Pengadilan

Andi Saputra - detikNews

 Jakarta - Lama berkecimpung menangani kasus anak mendorong Diah Sulastri Dewi memberikan hak-hak anak secara total. Salah satunya membuat ruang mediasi, ruang tunggu dan ruang sidang anak. Hal ini menjadi salah satu penilaian bagi Diah menduduki kursi orang nomor satu di wilayah hukum Kabupaten Bogor.

Pelantikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibinong tersebut dilakukan di ruang sidang utama PN Cibinong, Jalan Tegar Beriman, Bogor, Senin (25/8/2014). Diah menggantikan posisi ketua yang sebelumnya dijabat oleh Sujatmiko yang mendapat promosi menjadi Ketua PN Banjarmasin.

"Alhamdulillah, kami telah menyediakan sarana dan prasarana infrastuktur antara lain sudah ada ruang sidang ramah anak, ruang tunggu anak, ruang teleconference saksi dan korban anak, ruang diversi dan ruang kaukus," kata Diah di sela-sela acara pelantikan.

Diah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Marni Emmy. Pelantikan dihadiri para koleganya seperti hakim agung Dr Imron Anwari dan Prof Dr Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said dan hakim konstitusi Anwar Usman. Acara berlangsung sukses di bawah ketua panitia Dr Ronald Lumbuun.

Sebagai bukti perhatian Diah kepada anak-anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar ikut memberikan penghormatan dalam sidang pleno yang berjalan selama satu jam itu.

Perempuan kelahiran Medan, 2 April 1961 itu memulai karier sebagai staf pada Pengadialan Tinggi (PT) Medan di tahun 1982. Sepuluh tahun kemudian, Diah memulai memegang palu sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan memakai toga hakim pertama kali pada 1996 sebagai hakim PN Sumber.

Secara resmi, kecintaannya terhadap dunia anak mulai dipraktikkan pada 1998 saat mendapat lisensi sebagai hakim anak. Sejak saat itu, kasus anak menjadi perhatian khusus bagi peserta The 4th ASEAN Workshop on Criminal on Justice Response to Human Trafficking pada April 2014 itu.

Sebelum menjadi Ketua PN Cibinong, Diah sempat ditugaskan di PN Bale Bandung, PN Bandung dan PN Jakarta Barat. Jabatan struktural dimulai sebagai Wakil Ketua PN Stabat pada 2010 yang dilanjutkan sebagai ketua dan menjadi Wakil Ketua PN Cibinong sejak 2013 lalu.

Kelangkaan BBM Bersubsidi, Ini Penjelasan Pertamina

VIVAnews - Ketua Pariwisata - AKAP, Organda Daerah Istimewa Yogyakarta, Hantoro, mendesak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kepastian usaha ke depannya.

Hal tersebut, menyusul adanya pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), justru menimbulkan iklim usaha yang tak menentu.

"Kalau memang keuangan negara berat, maka jujurlah kepada rakyat. Rakyat pasti mengerti juga," katanya, Senin 25 Agustus 2014.

Menurutnya, dengan ketidak jelasan distribusi BBM bersubsidi, telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan juga bagi pengusaha otobus dalam usaha ke depannya.

"Di mana-mana antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Waktu yang lama ini juga merugikan pelaku usaha otobus, karena BBM 1 liter atau 2 liter terbuang untuk menunggu antrean BBM," ungkapnya.

Hantoro menegaskan, bagi pelaku usaha yang terpenting adalah kepastian kebijakan dari pemerintah, sehingga ke depannya ada kepastian usaha dan strategi yang harus dilakukan oleh pengusaha otobus.

"Ketika tidak ada kebijakan pasti dari pemerintah, justru akan merugikan masyarakat sendiri," imbuhnya.

Lebiha lanjut, Hantoro mengatakan, pemerintah yang ada saat ini harus tegas dalam mengambil kebijakan subsidi BBM dan tidak hanya melemparkan bola panas kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menaikkan BBM bersubsidi.

"Dahulu memang SBY pernah menurunkan BBM, karena saat itu harga minyak dunia juga sedang turun dan itu lumrah. Namun, ketika harga minyak dunia naik dan membebani keuangan negara, maka seharusnya pemerintahan SBY harus berani menaikkan harga BBM," paparnya.

Pertamina: Antrean di SPBU Karena Masyarakat Panik

VIVAnews - PT Pertamina menjelaskan bahwa antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi di di daerah akhir-akhir ini, lebih dipicu kepanikan masyarakat. Perseroan ini menepis anggapan bahwa ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Saya sampaikan kepada konsumen, tak ada kelangkaan BBM bersubsidi. Yang terjadi adalah pengendalian BBM bersubsidi," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin 25 Agustus 2014.

Hanung mengatakan bahwa perilaku masyarakat itulah yang memacu terjadinya antrean di SPBU beberapa hari ini.

"Yang terjadi belakangan ini, terutama Pantura (Pantai Utara Jawa) terjadi panic buying. Karena, ada beberapa rumor di SPBU premiumnya kosong, mereka melakukan rush. Yang biasanya beli 10 liter, sekarang full tank," kata dia.

Seperti diketahui, kelangkaan BBM terjadi di sejumlah daerah beberapa hari terakhir. Di Jambi, antrean kendaraan di sejumlah SPBU bertambah panjang sejak tiga hari terakhir ini.

Pengurangan stok BBM dari depo Pertamina ke SPBU membuat kegiatan penjualan BBM tidak berjalan normal. Banyak SPBU yang tidak dapat memenuhi operasional secara penuh, karena stok penjualan sudah habis sebelum waktunya.

Karena antrean yang sangat panjang dan harus rela membuang waktu berjam-jam, para pemilik kendaraan lebih memilih untuk mengisi bensin ke pedagang eceran. Namun, karena langka, harga eceran pun melambung tinggi.

Sejak kemarin, harga bensin jenis premium di pedagang eceran sudah mencapai Rp15 ribu per liter, dan solar mencapai Rp9 ribu per liter.

Agar aktivitas tidak terganggu dengan antrean panjang di SPBU, sebagian warga tidak punya pilihan untuk tetap mengisi BBM di pedagang eceran.

Menurut pedagang eceran, sekarang mereka pun kesulitan mendapatkan BBM. Mereka harus memodifikasi tangki kendaraaan untuk membeli BBM di SPBU untuk dijual kembali secara eceran. Akibatnya, para pedagang harus menaikkan harga. (asp)

PDIP dan Gerindra Isi Kursi Pimpinan Sementara DPRD DKI

Ray Jordan - detikNews

 Jakarta - 106 Anggota DPRD DKI periode 2014-2019 sudah resmi dilantik. Namun untuk struktur pimpinan tetap di DPRD belum ditentukan, baru sementara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagriz), maka yang berhak mengisi kursi pimpinan sementara DPRD DKI adalah partai pemilik suara terbanyak dalam Pileg 2014, yaitu PDIP dan Gerindra.

"Sesuai surat keputusan Mendagri nomor 171-3343 tahun 2014, tanggal 21 Agustus 2014, tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD DKI Jakarta selama pimpinan belum terbentuk, sesuai peraturan pemerintah maka DPRD DKI Jakarta dipimpin pimpinan sementara. Pimpinan sementara tentang tata tertib DPRD terdiri atas 1 Ketua dan 1 Wakil Ketua dari kursi politik terbanyak pertama dan kedua, yaitu PDIP dan Gerindra," ucap Sekretaris DPRD DKI Mangara Pardede.

Hal itu disampaikan Mangara lewat pengumuman pimpinan DPRD sementara di usai pelantikan anggota DPRD DKI 2014-2019 di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).

Sehubungan hal tersebut, memberikan mandat sebagai pimpinan yaitu kepada Jhony Simanjuntak dari PDIP sebagai ketua sementara, dan sesuai surat pimpinan daerah Gerindra memberikan mandat kepada M Taufik sebagai wakil ketua sementara.

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hadir dalam acara tersebut. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2004–2019 akan dilantik hari ini. Mangara membacakan kata sambutan mewakili Menteri Dalam Negeri dalam pengukuhan para legislator Kebon Sirih tersebut.

PDIP memperoleh kursi legislatif terbanyak, yakni 28 kursi. Sedangkan Gerindra di urutan kedua denga perolehan 15 kursi. PKS mendapatkan 11 kursi.

Selanjutnya, ada tiga partai yang memperoleh jumlah kursi yang sama, yaitu Demokrat, Hanura dan PPP dengan perolehan 10 kursi. Sementara Golkar memperoleh 9 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 5 kursi, dan PAN 2 kursi.

Busyro: Saya Konsen Pertahankan KPK yang Solid

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Beberapa pihak masih menginginkan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas untuk mau kembali maju menjadi pimpinan KPK untuk masa kerja empat tahun ke depan. Namun, Busyro menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus untuk mempertahankan kesolidan kelima pimpinan KPK.

"Saya concern untuk pertahankan KPK yang solid dalam menjaga independensi selama ini, sehingga solid dalam menjalankan sinergi dengan kementerian dan lembaga," kata Busyro saat berbincang, Senin (25/8/2014).

Namun, saat ditanya apakah dirinya mau kembali maju menjadi pimpinan KPK, Busyro mengaku belum membuat keputusan.

"Tentang maju lagi untuk 4 tahun ke depan, saya belum memutuskannya," jelas Busyro.

Pimpinan KPK yang lain sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Busyro sebaiknya kembali maju. Salah satu yang mengungkapkan dorongan agar Busyro maju lagi adalah Adnan Pandu Praja.

"Sebaiknya Pak Busyro daftar lagi," kata Adnan Pandu.

KPK Garap Pejabat Kemenag terkait Kasus Haji

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Inspektorat I Kementerian Agama, Zainal Abidin Supi. Ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kemenag.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Senin (25/8).

Selain Zainal, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yang berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Nurhamadi Rakwad Taram, Fatimah Azzahra, Mahmud Rahmatullah Abdul Aziz, Leni Puspita Oyin dan Ahmad Fachrurozi Rofiuddin.

KPK menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Ia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Penerapan pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang bisa merugikan keuangan negara. Anggaran yang dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 ‎di atas Rp 1 triliun.(gil/jpnn)

Inilah Tiga Opsi Postur Kabinet Jokowi-JK

 Jpnn

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan, ada tiga opsi dalam pembahasan tentang pembentukan kelembagaan dan kementerian. Senada juga disampaikan anggota Tim Trasisi, Andi Widjayanto menyebutkan, opsi pertama itu yakni status quo dengan jumlah 34 kementerian dan hanya melakukan beberapa perubahan nama.

"Keputusan 34 kementerian diambil jika ruang manuver anggaran Oktober- Desember 2014, tidak memungkinan restrukrisasi kelembagaan. Jokowi-JK bisa kehilangan fokus," kata Andi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8).

Perubahan yang dilakukan pada 34 kementerian ini pun terletak pada 31 urusan pemerintahan yang tumpang tindih. Salah satu contohnya, kata Andi, keamanan navigasi laut yang saat ini berada di 12 kementerian. Maka dari, Jokowi-JK merencanakan adanya spending freeze atau membekukan program tumpang tindih itu dan dialokasikan menjadi 1-2 program di bawah kementerian.

Opisi kedua, lanjut Andi, dengan 27 kementerian. Opsi ini masih merujuk pada UU Kementerian Negara dengan komposisi tiga menteri koordinator dan kementerian wajib yakni menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri agama, menteri hukum dan menteri keuangan.

"Jadi enam kementerian itu tidak diutak-atik. Yang lain di tata ulang," kata Andi.

Opsi ketiga dan terakhir menurut Andi, dibagi menjadi opsi 3A dengan 20 kementerian dan 3B 24 kementerian. Dalam postur ini banyak dibahas isu-isu maritim dan penggabungan urusan pangan, pertanian dan perkebunan.

"Nanti kita buat kementerian pangan, bahasa trisaktinya menteri kedaulatan," jelas Andi.

Dalam opsi terakhi ini juga akan membuat dua kementerian pendidikan. Pertama kementerian dasar meengah yang bersentukan dengan moral dan budaya di kelas bawah umur. Sementara yang kedua adalah kementerian pendidikan tinggi dan riset. Dalam kementerian tinggi (universitas) akan fokus soal kajian, riset, lapangan kerja dan industri," kata Andi

Dalam pembentukan kabinet nanti, Jokowi juga akan menguatkan sistem presiden dengan kantor lembaga kepresidenan. Salah satunya badan penerimaan negara (pajak dan bea cukai) yang akan mengawasi progam pembangunan, keuangan (audit) dan kinerja aparatur sipil.

"Lembaga itu memperkuat pemerintahan Jokowi-JK," demikian Andi.(wid/rmo)

Datang Naik Bajaj, Anggota DPRD Ini Siap Dilantik

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - Berbeda dengan kebanyakan anggota dewan yang naik mobil mewah, anggota DPRD DKI terpilih Ashraf Ali datang menggunakan bajaj. Apa alasannya?

"Mencerminkan alat transportasi rakyat," tuturnya di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Senin (25/8/2014).

Didampingi istrinya, politisi partai Golkar ini turun dari bajaj berwarna biru dengan wajah sumringah. Sontak saja kehadirannya mengundang perhatian pewarta yang tengah menanti kedatangan anggota dewan.

"Harapan ke depannya (bajaj ini) akan lebih baik di Jakarta supaya masyarakat pindah ke transportasi ini dan digandrungi," lanjutnya.

Tak banyak kata yang terucap baik dari Ashraf maupun istrinya yang tampil cantik dalam balutan kebaya warna merah muda. Mereka langsung berjalan di karpet merah untuk memasuki gedung.

Untuk Awasi Kinerja, Jokowi Bisa Pertahankan UKP4

Oleh: Dedy Helsyanto
INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat mempertahankan lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk mengawasi kinerja dari wakil presiden dan para menteri.

"UKP4 itu bisa menjadi alat bagi presiden (Jokowi) untuk efektivitas pemerintahan. Karena sifatnya tidak diatur konstitusi, Jokowi bisa mempertahankannya, bisa juga tidak," ujar Margarito di Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).

Terpenting, menurut dia, Jokowi sebagai presiden terpilih harus memastikan konsentrasi kekuasaan harus kuat ada di tangannya.

"Dengan begitu, Jokowi dapat menjadi presiden seutuhnya. Dan dia juga dapat mengabaikan pengaruh dari siapapun termasuk wakilnya, Jusuf Kalla (JK)," jelasnya.

Seperti diketahui, UKP4 adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengevaluasi kinerja kementerian di kabinetnya.
Unit itu merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden untuk Pengelolan Progran Reformasi (UKP3R) yang dibentuk pada 26 Oktober 2006 lewat keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006.

Latar belakang pembentukan UKP3R resminya terkait masukan KPK dan Kementerian Ekonomi. Namun, banyak yang berpendapat unit bentukan SBY ini mengcounter isu 'peragu' yang dulu menerpa presiden dari Partai Demokrat itu.

SBY sempat dikabarkan tak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan terlalu banyak pertimbangan. UKP4 dibentuk lewat secara resmi terbentuk pada 8 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009.

Pembentukannya UKP3R ini mendapatkan tantangan keras dari Partai Golkar. Alasannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla itu tidak ikut dilibatkan dalam pembentukan lembaga. Bahkan, calon wakil presiden dari capres Jokowi itu juga sempat diisukan akan mundur karenanya. [yeh

Peserta mandiri banyak menunggak premi BPJS Kesehatan

Pewarta: Frislidia

Pekanbaru (ANTARA News) - Peserta kategori mandiri dan perusahaan banyak yang menunggak membayar premi kepesertaan mulai satu bulan hingga empat bulan sehingga selain peserta terkait dirugikan juga mengancam terganggunya keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan itu.

"Ancaman tersebut bisa saja terjadi karena BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dimulai 1 Januari 2014, bersifat gotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama, sehingga ada kepastian biaya," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Mairiyanto, di Pekanbaru, Minggu.

Ia mengatakan itu terkait sejak 1 Januari 2014 diimplementasikannya program BPJS Kesehatan itu banyak peserta yang menunggak membayar premi dengan modus kelakuan antara lain peserta ada yang membayar premi mulai Januari sampai dengan Juli 2014, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan untuk tindakan medis operasi melahirkan pada Juli 2014, pada Agustus 2014 peserta tidak lagi mau membayar premi.

Padahal, menurut Mairi, melalui program JKN yang bersifat gotong royong tersebut, maka biaya kesehatan tidak lagi ditanggung sendiri oleh individu atau keluarga.

Ia mengatakan, sifat gotong royong dimaksudkan adalah berupa subsidi antara yang sehat dan sakit, antara yang muda dan tua, serta antar daerah.

"Jadi kalau peserta mandiri menunggak, tentu akan menggangu kelancaran program JKN ini," katanya dan menambahkan saat ini lebih dari lima puluh persen peserta mandiri yang menunggak sedangkan untuk kepesertaan yang dibayarkan perusahaan juga cukup banyak.

Persoalan ini muncul, katanya lagi, lebih akibat para peserta tidak mengetahui hak dan kewajibannya padahal jika mereka kembali menunggak pembayaran premi maka beban keuangan mereka akan bertambah karena juga dikenakan denda sebesar 2 persen.

Jika tiga bulan mereka menunggak, pada premi yang dibayarkan misalnya sebesar Rp25.000/jiwa akan menjadi Rp75 ribu, lalu dengan tiga anggota keluarganya yang lain total menjadi Rp75 ribu x tiga bulan akan menjadi Rp225 ribu dan itupun belum termasuk denda 2 persen.

"Padahal, dengan lebih disiplin membayar premi setiap bulan akan jauh lebih ringan ketika menunggu pembayaran yang menumpuk, itu pun karena jatuh sakit yang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan, maka memang harus membayar semuanya,"katanya.

Mairi mengatakan, pembayaran setiap bulan, diyakini akan jauh lebih ringan apalagi jika kepala keluarga bisa mengurangi belanja mereka untuk membeli beberapa bungkus rokok.

Oleh karena itu, peserta harus sadar bahwa program ini dibentuk bukan hanya untuk kepentingan sesaat melainkan untuk selanjutnya.

Data BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru menunjukkan bahwa peserta BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru hingga pertengahan Agustus 2014 sudah mencapai 447.887 jiwa yang terdiri atas peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) atau mandiri yang telah terdaftar sebanyak 89.729 jiwa. Sementara untuk peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) PNS sebanyak 332.500 jiwa, Polri sebanyak 12.429 jiwa, TNI AU 1.894 jiwa dan TNI AD 11.335 jiwa.

Jumlah tersebut berasal dari wilayah kerja cabang Pekanbaru yang meliputi Kabupaten Kuansing, Kampar, Pelalawan, Rohul, Inhu, Inhil, dan Kota Pekanbaru.

Jokowi Minta Relawan di Rumah Saja

 Jpnn

JAKARTA - Dukungan untuk menjaga situasi tetap aman di hari pembacaan putusan sengketa hasil pilpres di MK hari ini, juga dilakukan presiden terpilih Joko Widodo.

Jokowi mengimbau semua relawan Jokowi-JK tetap diam di rumah saat pembacaan putusan sengketa pilpres oleh MK hari ini.

Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika memaksa datang ke gedung MK. "Relawan kami sudah tahu (apa yang harus dilakukan), di rumah masing-masing saja," ujar dia kepada wartawan di balai kota kemarin.

Sebagai gubernur DKI, politikus PDIP itu pun memastikan bahwa Jakarta akan tetap aman seperti biasanya. Hal tersebut menanggapi beredarnya isu tentang adanya potensi kericuhan saat proses persidangan di MK.

Dia berharap warga DKI tetap beraktivitas seperti biasa tanpa terganggu isu-isu terjadinya kericuhan tersebut.

Terkait putusan MK, mantan wali kota Solo itu enggan menduga-duga apakah gugatan yang dilayangkan Prabowo-Hatta diterima atau ditolak. Yang jelas, Jokowi memastikan bahwa dirinya akan menerima apa pun hasil putusan yang dikeluarkan lembaga yang dipimpin Hamdan Zoelva tersebut. "Ya, kita menghormati MK, kita menghargai MK," tutur Jokowi. (dod/ken/idr/fai/c9/kim)

Baru Dilantik, Belasan Anggota DPRD Gunungkidul Agunkan SK

VIVAnews - Belum genap satu bulan dilantik, belasan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, DIY sudah mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi anggota dewan periode 2014-2019 ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang.

"Dari 45 anggota DPRD sudah sekitar 15 orang yang mengagunkan SK-nya untuk pinjam uang di bank. Langkah itu biasa karena PNS juga melakukan hal yang sama," kata Sekeretaris DPRD Gunungkidul Tudjuh Priyono, Rabu 20 Agustus 2014.

Menurutnya tidak berbeda dengan dewan sebelumnya yang juga melakukan hal yang sama dengan mengagunkan surat keputusan pengangkatan mereka untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank.

"Sudah seperti tradisi atau kebiasaan. Setelah terima SK maka SK digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang," katanya.

Lebih jauh Tudjuh mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran uang yang akan dipinjam oleh anggota dewan dari bank.

"Yang jelas saya menandatangani 15 SK yang akan dijaminkan ke bank. Untuk besaran pinjaman uangnya saya tidak tahu," ujarnya.

Bendahara Sekretariatan DPRD Gunungkidul Suyono menambahkan,  besaran pinjaman dengan mengagunkan SK bisa dari Rp50 juta sampai Rp300 juta, dengan angsuran paling lama 58 bulan.

"Untuk saat ini maksimal pinjaman hanya Rp300 juta," katanya.

Dari dari 15 orang yang mengajukan sudah dicairkan 7 orang. "Gaji minimal anggota DPRD Gunungkidul Rp12,8 juta, sementara jika ditambah tunjangan bisa memperoleh Rp13,1 juta. Tapi itu belum dipotong partai dan fraksi," ujarnya. (adi)

Kapolda Metro Pimpin Apel di MK, Minta 3 Ribu Anggota Polri Tak Gunakan Senjata Api

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno gugatan pelaksanaan Pilpres 2014 siang ini. 3 Ribu petugas disiagakan untuk pengamanan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dwi Priyatno memimpin apel siaga anggota kepolisian di depan gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).

Sebanyak 3 ribu personil gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat, Brimob dan Shabara diturunkan untuk menjaga jalannya sidang hingga putusan dibacakan.

Jumlah ini tak jauh berbeda dari pengamanan sebelumnya. Namun, penambahan personil hanya dilakukan di ring 2 dan ring 3.

Dalam sambutannya Dwi meminta agak aparat kepolisian tak menggunakan senjata tajam dan menghadapi pengunjuk rasa dengan langkah persuasif.

"Tidak boleh ada senjata api. Anggota lebih dikedepankan untuk soft untuk menghadapi pengunjuk rasa. Tetap ada tongkat. Tapi keberadaan aparat bersifat cegah tangkal," kata Putu usai memimpin apel.

Di kesempatan berbeda, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Hendri Pandowo mengatakan pengaman hanya dipusatkan di depan gedung MK dan sejumlah gedung pemerintahan seperti KPU, Bawaslu, DPR, Balai Kota, Istana Negara, Istana Wapres dan sentra ekonomi ditempatkan beberapa personil.

"Tapi kalau seperti mesjid Istiqlal dan Gereja Katedral tidak ada," ujar Hendri.

Antisipasi Aksi Massa Blokir Tol saat MK Putuskan Sengketa Pilpres

 Jpnn

KARAWANG - Polda Jawa Barat akan menerjunkan sebanyak 18.000 personelnya untuk pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Dr H Rycko Amelza Daniel.

"Untuk pengamanan sidang MK, kita terjunkan 18 ribu personel sebagai back up. Hal itu dilakukan untuk antisipasi situasi kotijensi di tiap daerah," kata Brigjen Pol Rycko di sela-sela menghadiri Apel Siaga Kontijensi di Karawang, Senin (18/8).

Dikatakan Wakapolda, dari 22 Polres di Jawa Barat, dia menganggap seluruhnya mempunyai potensi yang rawan dan mempunyai tantangan yang sama dalam masalah kontijensi.

Tetapi dari jumlah tersebut, hanya enam Polres yang akan diprioritaskan memberikan back up secara khusus bagi Polda Metro Jaya. "Back up dilakukan jika ada potensi kontijensi secara khusus di ibu kota," katanya.

Rycko mengatakan, pada tanggal 21 Agustus mendatang ada potensi akan ada pengerahan masa yang dilakukan pendukung dua pasangan calon presiden. Karena hingga saat ini dia terus melihat dari hari kehari akan dipantau eskalasinya.

Saat ini intelijen di seluruh Polres di Jawa Barat terus bekerja dengan baik untuk melakukan deteksi dini. Hasil dari intelijen akan dilaporkan ke petugas di lapangan. "Situasi tersebut akan dipastikan apakah sudah meningkat atau belum," tukasnya.

Namun di luar itu, jadi atau tidak kontijensi di lapangan, pihak kepolisian harus siap melaksanakan tindakan yang terburuk dari apa yang akan terjadi. "Bahkan kita pun akan melakukan pengamanan di jalan tol," jelasnya.

Rycko juga menambahkan, dalam pengamanan jalan tol, pihaknya akan tetap melakukan pengamanan. Bahkan pengendalian massa pun akan tetap dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada massa yang melakukan tindakan anarkis di jalan tol.

Pengamanan juga dilakukan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat pengguna jalan tol. " Bahkan kita akan mengisolir jika ada jalan tol yang diblokir oleh massa," tegasnya. (eks/din)

Presiden SBY: dukunglah pemimpin yang akan datang

Pewarta: M Razi Rahman

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan berbagai pihak untuk dapat mendukung pemimpin baru dan pemerintahan mendatang agar secara bersama-sama dapat memajukan Republik Indonesia.

"Dukunglah pemimpin yang akan datang untuk memajukan bangsa ini," kata SBY dalam acara Silaturahim Presiden RI di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam.

Dalam acara Silaturahim Presiden dihadiri antara lain oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Kehormatan Taruna Akademi TNI dan Akpol, Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara.

Selain itu juga dihadiri banyak warga yang menjadi Teladan Nasional serta Juri dan Pemenang Lomba Fotografi Indonesia 2014.

Menurut Presiden, para Teladan Nasional sebetulnya adalah pahlawan pembangunan sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi yang berprestasi dan menjadi teladan agar Indonesia cepat menjadi negara yang maju, aman, damai, serta makmur dan sejahtera.

SBY mengingatkan bahwa Indonesia telah merdeka selama 69 tahun sehingga 31 tahun lagi akan memasuki perayaan Hari Kemerdekaan ke-100 atau berarti sudah 1 abad merdeka.

"Kita memohon kepada Allah SWT sambil bekerja sekuat tenaga dan bersama-sama membangun serta memajukan agar pada 2045 Indonesia yg kita cintai benar-benar menjadi negara yang maju, kuat, dan sejahtera," katanya.

SBY mengutarakan harapannya agar ada di antara para pemuda yang hadir dalam acara silaturahim tersebut dapat tampil sebagai presiden atau wakil presiden RI di masa mendatang.

Presiden Yudhoyono mengingatkan, untuk menjadi pemimpin di mana pun maka seseorang harus mau berjuang bekerja keras dan mau berkorban serta memiliki semangat dan tekad untuk berbuat yang terbaik bagi negerinya.

"Menjadi pemimpin yang berhasil tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja, tetapi mereka yang memiliki tekad yang membaja, berikhtiar dan bekerja keras meraih cita-cita," tutur beliau.

SBY mengemukakan di antara para peserta silaturahim berbeda-beda dari sisi agama, etnis, daerah asal, bahasa serta budaya dan adat istiadat.

"Tetapi saya yakin meskipun berbeda-beda, kita satu," kata Presiden Yudhoyono sambil mengingatkan petuah "bersatu kita teguh bercerai kita runtuh".

SBY menegaskan, bila Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan kuat maka di antara masyarakatnya harus rukun dan bersatu serta tidak bolehh berpecah-belah.

Ia mengingatkan bahwa membangun negara tidaklah semudah membalik telapak tangan dan merupakan hasil kesinambungan dari kerja dan upaya pemerintahan sebelumnya mulai dari Preiden Soekarno hingga saat ini dan akan diteruskan oleh presiden selanjutnya.

"Banyak yang sudah kita capai bersama tapi tidak sedikit yang belum dapat kita capai karena beginilah kodrat pembangunan dan hakikat kehidupan harus selalu dibangun dan diperbaiki," ujar Presiden.

Untuk itu, ucap SBY, berbagai pihak harus membantu pemimpin dan pemerintah yang baru agar dapat sukses dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa mendatang.

Presiden juga mengucapkan permintaan maaf bila sekiranya terdapat kekhilafan di saat dia memimpin pemerintahan Republik Indonesia.

"Untuk memajukan kehidupan rakyat kita tidak ada resep ajaib dan cara-cara yang instan. Untuk membawa Indonesia ke masa depan yg maju damai dan sejahtera diperlukan kerja keras kita semua," kata SBY.

Dahlan: Dirut Pertamina Mundur

VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, membenarkan pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Karen akan berhenti per 1 Oktober mendatang.

Dahlan mengatakan, dia tidak bisa menahan niat Karen untuk mengundurkan diri. Sebelumnya, ungkap Dahlan, Karen sudah berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri. Tetapi, Dahlan selalu bisa menolak dan mempertahankan Karen di Pertamina.

"Kali ini saya tidak bisa tahan Bu Karen berhenti. Dia masih sebulan lagi jadi dirut Pertamina," ujar Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.

Dia memaparkan, sebenarnya saat masa jabatan sebagai dirut Pertamina habis tahun lalu, Karen meminta agar tidak usah diperpanjang. Namun, Dahlan bersikukuh agar Karen tetap menjadi dirut Pertamina.

"Masa jabatan sebagai dirut Pertamina diperlukan cukup panjang. Saya ingin perusahaan itu stabil, sehingga diperlukan pembangunan corporate culture. Perusahaan yang sering ganti pimpinan, tidak akan sempat membentuk corporate culture," paparnya.

Dalam surat pengunduran dirinya, ungkap Dahlan, Karen mengungkapkan keinginannya untuk fokus mengurus diri sendiri, keluarga, dan karier ke depan yang ingin dia tekuni, yakni menjadi pengajar di Harvard University.

Dahlan menjelaskan, dia tidak akan mengangkat direktur utama baru menggantikan Karen, tetapi menunjuk pejabat sementara yang akan menjalankan tugas Karen.

"Saya sudah tidak bisa lagi menahan beliau, kebetulan juga akan terjadi pergantian pemerintahan. Saya serahkan kepada Dewan Komisaris Pertamina untuk mengusulkan siapa yang akan menjabat sebagai pejabat sementara dirut Pertamina, apa saja tugasnya sampai dirut baru Pertamina ditunjuk," imbuhnya.

Dia menambahkan, penunjukan direktur utama Pertamina yang baru akan diserahkan ke pemerintahan selanjutnya. (art)

Pidato SBY di DPR Beri Teladan yang Baik

Oleh: Ahmad Farhan Faris

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai bagus lantaran siap membantu pemerintahan lima tahun ke depan bagi siapa saja yang terpilih menjadi presiden 2014 nanti. Tinggal dua bulan lagi SBY akan selesai menjadi orang nomor satu di negeri ini.

"Saya baru sekarang menemukan tradisi baru, SBY dalam pidatonya di DPR mengatakan akan membantu pemerintahan selanjutnya, karena tanggung jawab moral sebagai warga negara. Ini bagus saya rasa," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago kepada INILAHCOM.

Dia menjelaskan sebagai tahun terakhir SBY, kemerdekaan menjadi refleksi bagaimana mamastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik.

"Apabila selama 10 tahun pemerintahan SBY telah meninggalkan sistem, lembaga, aturan dan etika hukum yang baik dan mantap, tentu tidak akan terlalu menyulitkan pemerintahan mendatang," ujarnya.

Karena, kata Pangi, negara yang kuat saat ini tak lagi tergantung kepada figur seorang presiden. "Namun, sangat bergantung kepada sistem yang dibangun," jelas dia.[ris]

Ini 6 pejabat paling banyak korupsi versi ICW

MERDEKA.COM. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil temuan terbaru terkait penyalahgunaan jabatan di pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dari data itu, ditemukan enam pejabat yang selama ini dianggap getol melakukan korupsi. Mereka yakni pegawai pemda di kementerian, direktur/komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD, direktur komisaris BUMD, dan kepala daerah.

Dari data yang ada, ICW menempatkan pejabat atau pegawai pemda di kementerian menempati peringkat pertama dengan persentase sebesar 42,6% dengan total tersangka sebanyak 281 orang.

Divisi Investigasi ICW, Tama S lakun menjelaskan, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Menurutnya pada tahun lalu sebanyak 329 pejabat pegawai pemda di kementerian telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Banyak kasus korupsi di daerah, ini harus hati-hati. Saya berharap presiden terpilih ke depannya melakukan evaluasi dan sanksi yang tegas kepada para koruptor," kata Tama, saat memberikan keterangan pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Tama melanjutkan, adapun peringkat kedua pejabat yang paling banyak ditetapkan tersangka karena kasus korupsi adalah jabatan direktur atau komisaris pegawai swasta yaitu sebanyak 18,9%.

"Pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pihak swasta. Ini sangat bahaya karena ada dana APBN yang disalahgunakan oleh pihak swasta," jelasnya.

Selain dua pejabat di institusi tersebut, peringkat selanjutnya ditempati oleh kepala dinas dengan persentase sebesar 8,6%, lalu anggota DPR atau DPRD sebesar 7,5%, Direktur komisaris pejabat BUMD 5,1%, dan yang terakhir adalah kepala daerah sebesar 3,7%.

"Tahun ini ada 57 kepala dinas telah ditetapkan tersangka, disusul anggota DPR atau DPRD 50 orang, pejabat atau pegawai BUMN/D 50 orang dan terakhir kepala daerah sebanyak 25 orang," jelas Tama.

Tama mengatakan, para pejabat tersebut biasanya melakukan tidak pidana korupsi dengan modus penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan laporan fiktif.

"Di wilayah kabupaten ada sebanyak 51 kasus penggelapan anggaran, di wilayah kota ada 19 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran sementara di wilayah pusat ada sebanyak 4 kasus. Yang terakhir di wilayah provinsi ada sebanyak 4 kasus yang menggunakan modus laporan fiktif," tandasnya.