DPD: Pemerintah Harus Jaga Ketersediaan BBM

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, mengatakan, pemerintah harus mampu menjaga ketersediaan BBM. Berkurangnya pasokan akibat kurangnya persediaan BBM dapat menjadikan gejolak di masyarakat.

"Kita menyadari ketersediaan BBM adalah yang paling pokok. Terlepas harganya akan dinaikan atau subsidinya akan ditambah, yang penting ketersediaan," kata Irman di sela kegiatan Orientasi I calon anggota terpilih DPD RI periode 2014-2019, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2014.

Terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ia enggan berkomentar. Baginya, itu semua merupakan mekanisme yang dipegang penuh pemerintah. Baginya yang terpenting kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dengan stok yang ada.

Konsumsi BBM Turun

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan, jika tidak dibatasi, kuota BBM bersubsidi tak akan cukup pada hingga akhir tahun.

Ali menjelaskan, sisa kuota premium bersubsidi saat ini tinggal 10 juta kiloliter (KL) dan harus dibagi 140 hari untuk 5 ribu SPBU seluruh Indonesia. Solar bersubsidi pun jatahnya hanya tinggal 5,5 juta untuk 140 hari.

Dengan pembatasan ini, Pertamina mengklaim bisa menekan konsumsi premium dan solar. Vice President Fuel Marketing Pertamina, M. Iskandar, menambahkan, konsumsi premium bersubsidi turun dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan BBM itu. 

"Hemat 5 ribu KL per hari," kata Iskandar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu , 27 Agustus 2014.

Menurut data Pertamina, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi telah mendorong konsumsi premium turun dari 81,5 ribu KL per hari menjadi 75,7 ribu KL per hari. Konsumsi  solar bersubsidi pun berkurang dari 44 ribu KL menjadi 38 ribu KL per hari. 

Pertamina pun mencatat ada kenaikan konsumsi Pertamax, tapi tak signifikan.

"Ada kenaikan untuk Pertamax, tapi cuma 500 KL per hari. Biasanya konsumsinya 2.800 KL per  hari. Dengan pembatasan itu, konsumsinya jadi 3.300 KL per hari," katanya.