VIVAnews - Ketua
Pariwisata - AKAP, Organda Daerah Istimewa Yogyakarta, Hantoro, mendesak
pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
untuk kepastian usaha ke depannya.
Hal tersebut, menyusul adanya
pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero),
justru menimbulkan iklim usaha yang tak menentu.
"Kalau memang keuangan negara berat, maka jujurlah kepada rakyat. Rakyat pasti mengerti juga," katanya, Senin 25 Agustus 2014.
Menurutnya,
dengan ketidak jelasan distribusi BBM bersubsidi, telah menimbulkan
keresahan bagi masyarakat dan juga bagi pengusaha otobus dalam usaha ke
depannya.
"Di mana-mana antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan
BBM bersubsidi. Waktu yang lama ini juga merugikan pelaku usaha otobus,
karena BBM 1 liter atau 2 liter terbuang untuk menunggu antrean BBM,"
ungkapnya.
Hantoro menegaskan, bagi pelaku usaha yang terpenting
adalah kepastian kebijakan dari pemerintah, sehingga ke depannya ada
kepastian usaha dan strategi yang harus dilakukan oleh pengusaha otobus.
"Ketika tidak ada kebijakan pasti dari pemerintah, justru akan merugikan masyarakat sendiri," imbuhnya.
Lebiha
lanjut, Hantoro mengatakan, pemerintah yang ada saat ini harus tegas
dalam mengambil kebijakan subsidi BBM dan tidak hanya melemparkan bola
panas kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menaikkan BBM
bersubsidi.
"Dahulu memang SBY pernah menurunkan BBM, karena saat
itu harga minyak dunia juga sedang turun dan itu lumrah. Namun, ketika
harga minyak dunia naik dan membebani keuangan negara, maka seharusnya
pemerintahan SBY harus berani menaikkan harga BBM," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar