VIVAnews -
Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan pro aktif bagi perdamaian yang
dicanangkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai menerima kunjungan Menlu Jepang Fumio Kishida di Gedung Kementerian Luar Negeri, Selasa.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai menerima kunjungan Menlu Jepang Fumio Kishida di Gedung Kementerian Luar Negeri, Selasa.
Marty menekankan, yang
didukung Pemerintah Indonesia yakni kebijakan mengedepankan perdamaian
untuk menyelesaikan konflik. Jadi, ujar Marty, Indonesia tidak ikut
masuk ke dalam masalah perubahan konstitusi seperti yang disampaikan Abe
pada akhir Juni lalu kepada publik.
"Yang didukung oleh Indonesia itu kebijakan yang disebut 'pro active peace'. Kebijakan itu dicapai melalui tiga prinsip yakni pengedepanan komite nasional, penyelesaian konflik secara damai dan penanggalan kekerasan. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak, karena sejalan dengan pandangan Indonesia selama ini. Indonesia selama ini mengedepankan perdamaian," papar Marty.
Rencana Abe untuk melakukan perubahan kebijakan pasifis yang telah diberlakukan selama enam dekade, disampaikan kepada Presiden SBY saat berkunjung ke Indonesia pada tahun lalu. Kata Marty saat itu Pemerintah RI memahami kebijakan Negeri Sakura itu.
"Kami juga meminta agar Jepang transparan dengan alasan-alasan dan rasionaliats di belakang kebijakan tersebut," kata pria yang pernah menjabat sebagai juru bicara Departemen Luar Negeri itu.
Harian Wall Street Journal edisi Juni lalu melaporkan Abe mengusulkan agar konstitusi Jepang diinterpretasikan ulang. Menurut pejabat berwenang Jepang, hal itu bermakna Angkatan Bela Diri Jepang (SDF) dapat membantu tentara sekutu mereka yang diserang.
Dalam pemahaman yang lebih luas, tulis WSJ, maka SDF secara kolektif memikul beban militer yang berat dengan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.
Menurut Abe dan asistenya, dengan adanya kebijakan baru itu maka memungkinkan Jepang untuk menembak rudal balistik, walaupun Jepang tidak disasar secara langsung.
"Penting untuk mencegah konflik bersenjata dan ancaman kepada negara kami dengan meningkatkan efektivitas pengaturan hubungan keamanan Jepang-AS dan meningkatkan pencegahan yang dimiliki oleh sekutu kami," tulis rancangan kebijakan Abe yang baru itu.
Beberapa pejabat berwenang AS termasuk Presiden Barack Obama mendukung adanya perubahan kebijakan Abe itu. Sementara usulan Abe tersebut turut ditentang oleh publik Jepang.
"Yang didukung oleh Indonesia itu kebijakan yang disebut 'pro active peace'. Kebijakan itu dicapai melalui tiga prinsip yakni pengedepanan komite nasional, penyelesaian konflik secara damai dan penanggalan kekerasan. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak, karena sejalan dengan pandangan Indonesia selama ini. Indonesia selama ini mengedepankan perdamaian," papar Marty.
Rencana Abe untuk melakukan perubahan kebijakan pasifis yang telah diberlakukan selama enam dekade, disampaikan kepada Presiden SBY saat berkunjung ke Indonesia pada tahun lalu. Kata Marty saat itu Pemerintah RI memahami kebijakan Negeri Sakura itu.
"Kami juga meminta agar Jepang transparan dengan alasan-alasan dan rasionaliats di belakang kebijakan tersebut," kata pria yang pernah menjabat sebagai juru bicara Departemen Luar Negeri itu.
Harian Wall Street Journal edisi Juni lalu melaporkan Abe mengusulkan agar konstitusi Jepang diinterpretasikan ulang. Menurut pejabat berwenang Jepang, hal itu bermakna Angkatan Bela Diri Jepang (SDF) dapat membantu tentara sekutu mereka yang diserang.
Dalam pemahaman yang lebih luas, tulis WSJ, maka SDF secara kolektif memikul beban militer yang berat dengan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.
Menurut Abe dan asistenya, dengan adanya kebijakan baru itu maka memungkinkan Jepang untuk menembak rudal balistik, walaupun Jepang tidak disasar secara langsung.
"Penting untuk mencegah konflik bersenjata dan ancaman kepada negara kami dengan meningkatkan efektivitas pengaturan hubungan keamanan Jepang-AS dan meningkatkan pencegahan yang dimiliki oleh sekutu kami," tulis rancangan kebijakan Abe yang baru itu.
Beberapa pejabat berwenang AS termasuk Presiden Barack Obama mendukung adanya perubahan kebijakan Abe itu. Sementara usulan Abe tersebut turut ditentang oleh publik Jepang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar