Jumlah penduduk miskin Sumbar bertambah

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Padang (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) mendata jumlah penduduk miskin di provinsi itu pada Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa atau bertambah 24.871 orang dibandingkan September 2014.

"Lebih dari dua per tiga, atau 68,91 persen, penduduk miskin tersebut tinggal di perdesaan," kata Kepala BPS Sumbar Yomin Tofri di Padang, Selasa.

Menurut dia secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Sumbar mengalami kenaikan dari 6,89 persen pada September 2014 menjadi 7,31 persen pada Maret 2015.

"Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan," kata dia.

Ia menjelaskan garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak miskin.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada Maret 2015 adalah Rp384.277 per kapita per bulan, kata dia .

Ia menilai peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditas nonmakanan.

Pada Maret 2015, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 75,89 persen, katanya.

Yomin memaparkan jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 79,84 persen lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 72,22 persen.

Pada sisi lain ia melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumbar mengalami kenaikan dari September 2014 ke Maret 2015.

Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan dan kondisi ini negatif bagi upaya pengentasan kemiskinan, ujarnya.

Ia menambahkan untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, ujarnya.

Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Suprapto mengemukakan salah satu upaya memberantas kemiskinan yang sedang dilakukan adalah penanganan permukiman kumuh.

"Kalau ada bupati dan wali kota ketemu saya, pasti pembicaraannya seputar jalan dan jembatan, padahal permukiman kumuh juga harus ditangani namun jarang mendapat perhatian," ujar dia.

Menurut dia penanganan permukiman kumuh lebih menyentuh kepentingan masyarakat namun selama ini kurang diperhatikan oleh kepala daerah.

Ada kepala daerah yang merasa malu kalau wilayahnya disebut kumuh, padahal kami ingin membantu penanganan, namun minta data saja kadang susah," ujar dia.

Ia melihat ada konsep yang salah dalam pelaksanaan pembangunan dimana kepala daerah cenderung mendewa-dewakan pembangunan infrastruktur dan dipandang hebat ketika bisa membangun jalan, jembatan atau tugu.