Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jakarta - Masa Millenium Development Goals (MDGs) akan berakhir
tahun ini dan akan berganti dengan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030
nantinya. Jelang berakhirnya masa MDGs ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla
(JK) memiliki beberapa catatan mengenai pelaksanaannya di Indonesia.
"MDGs
masih menyisakan sejumlah target yang belum berhasil dicapai meskipun
banyak kemajuan diraih dalam perjalanannya selama 15 tahun. Masih banyak
masalah dan tantangan yang perlu dicarikan solusinya," kata JK dalam
KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Markas Besar PBB, New
York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9) waktu setempat.
Menurutnya,
beberapa masalah itu yakni ketidaksetaraan dan kemiskinan masih menjadi
masalah global hingga kini. Bahkan sejumlah tantangan baru disebutnya
muncul seperti masalah kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi
berlebihan, keterbatasan produksi dan perubahan iklim.
Tiga pesan
dalam pidatonya, yakni: 1. pentingnya meningkatkan upaya dan tanggung
jawab bersama dalam melaksanakan agenda pembangunan yang baru, 2.
capaian Indonesia dalam mencapai target agenda pembangunan global, serta
3. Pentingnya memperkuat kemitraan dalam pencapaian agenda pembangunan
global.
Selain itu, pemerintah memiliki target lainnya seperti
pengurangan angka anak kurang gizi, penurunan tingkat kematian anak di
bawah 5 tahun, dan peningkatan jumlah anak yang menerima pendidikan
dasar yang akan segera tercapai pada tahun ini.
JK juga
menyinggung kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar guna meningkatkan
alokasi anggaran pembangunan sosial, antara lain melalui pemberian Kartu
Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, sebagai upaya pemerintah
Indonesia untuk mencapai target-target tersebut.
Menurutnya,
belajar dari pelaksanaan MDGs kemarin, pelaksanaan Agenda 2030
memerlukan kemitraan global yang kuat dan inklusif khususnya seperti
pemberian bantuan kepada negara berkembang dan terbelakang dalam
mencapai target-target pembangunannya.
"Pelaksanaan Agenda 2030
memerlukan dana, pengetahuan, alih teknologi, dan pembukaan akses pasar
yang luas bagi negara-negara berkembang. Semua negara perlu melaksanakan
komitmennya, termasuk komitmen negara-negara maju terhadap target
pemberian bantuan dana pembangunan (official development assistance/ODA)
kepada negara berkembang sebagaimana telah disepakati," tegas JK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar