VIVA.co.id - Direktur
Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan
mengeluhkan sikap publik yang mengkambinghitamkan perusahaan sebagai
penyebab bencana kebakaran dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.
Menurutnya,
hal itu sangat bertentangan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Sebab, dari data yang mereka miliki, sumber kebakaran hutan dan lahan
justru terjadi di luar wilayah konsensi yang dimiliki oleh perusahaan.
"Kebakaran yang terjadi itu di luar
konsensi, HTI (Hutan Tanam Industri), atau perkebunan kelapa sawit. Ini
data dari pemantauan melalui satelit, jadi kuat dan sahih," ujar Fadhil
Hasan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Republik Dibekap Asap' yang digelar
di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 20 September 2015.
Fadhil juga
menuding bila saat ini, pemerintah dan beberapa media hanya melakukan
riset sendiri, dengan asumsi bahwa seolah-olah titik api itu berasal
dari perusahaan.
Sementara itu, hingga kini, asumsi itu tak
relevan dengan produktivitas dari perusahaan yang dianggap menjadi
penyebab kebakaran hutan dan lahan.
"Pemerintah dan media kita
melakukan riset sendiri, titik api di mana. Hampir semua media,
seolah-olah titik api di wilayah konsensi perkebunan kelapa sawit,"
ujarnya.
Pada Jumat lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar telah merilis ratusan perusahaan yang terindikasi
patut bertanggungjawab terhadap munculnya bencana kabut asap di
Indonesia.
Setidaknya ada 123 perusahaan yang terindikasi. Sedangkan tujuh lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Dari
total 123 perusahaan itu, terbanyak ada di Kalimantan Tengah dengan
jumlah 30 perusahaan. Lalu, diikuti oleh Riau sebanyak 24 perusahaan.
Lalu, Sumatera Selatan 19 perusahaan, Jambi, Kalimantan Barat dan Timur,
masing-masing 14 perusahaan dan terakhir di Bangka Belitung dengan
jumlah lima perusahaan. (asp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar