JAKARTA--Asosiasi
Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuding pemerintahan Jokowi-JK
sebagai rezim imperialis, penjajah rakyatnya sendiri.
Tudingan itu menyusul adanya paket kebijakan ekonomi tentang deregulasi yang melonggarkan izin toko modern.
"Sejak rezim Jokowi-JK berkuasa, PKL
digusur semena-mena dan diusir-usir tak beradab. UMKM dikebiri dengan
beban pajak satu persen dari omzet lima tahun ke belakang," kata Ketua
Umum DPP APKLI Ali Mahsun dalam keterangan persnya, Minggu (20/9).
Deregulasi perlonggar izin toko modern,
lanjutnya, menyempurnakan penggerusan oleh kekuatan asing, kongsi
kapitalis multinasional terhadap ekonomi rakyat dan merobek kedaulatan
ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Patahkan janji Jokowi-JK lakukan
revitalisasi 5.000 pasar tradisional, dan janji-janji pro ekonomi
rakyat. Janji itu palsu dan bohong belaka," sergahnya.
Ali Mahsun menambahkan, keberadaan rezim
Jokowi-JK adalah mimpi buruk bangsa Indonesia di siang bolong. Dia
tegaskan, APKLI akan melawan totalitas rezim Jokowi-JK atas deregulasi
perlonggar izin toko modern.
"Jika dipaksakan PKL bersama dan bersatu
dengan elemen kekuatan lainnya turun ke jalan merobohkan rezim
imperialis Jokowi-JK demi tegaknya ekonomi rakyat dan Kedaulatan Ekononi
Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegas Ali Mahsun.
(esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar