INILAH.COM, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membantah jika Partai Demokrat sudah mempunyai rencana untuk menonaktifkan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap Kemenpora.
"Belum ada, kita tahu dewan kehormatan partai telah dan sudah bekerja. Tapi sejauh mana apa yang sudah dikerjakan oleh dewan kehormatan tidak ada yang mengetahui," ucap Ruhut Sitompul kepada INILAH.COM, Rabu (18/5/2011)
Ruhut mengatakan semua anggota partai menghormati dewan kehormatan yang berisi senior-senior Partai Demokrat, untuk melakukan investigasi yang dilakukan terkait dugaan tersebut. "Kita harus menghormati, karena itu isinya senior. Jadi tidak ada yang tahu, termasuk si Kastorius itu, ini kan negara hukum, bagaimana orang yang belum pernah jadi saksi, tersangka, atau terpidana, kok langsung dihukum," jelasnya.
Lebih jauh Ruhut juga mempertanyakan maksud dari Kastorius Sinaga yang mengatakan Partai Demokrat sudah memilih dua opsi untuk M. Nazarudin. "Dia itu siapa, dia bukan dewan kehormatan. Kemarin Pak Amir Syamsuddin (Sekretaris Dewan Kehormatan) dengan tegas mengatakan tidak ada tuh yang seperti itu, karena itu aku mohon kita cukup mendengar siapa yang ngomong yang mewakili Dewan Kehormatan," katanya.
Ruhut juga meminta semua pihak terutama kader Partai Demokrat menghormati kerja dari Dewan Kehormatan Partai. "tunggu tim investigasi, tim pencari fakta yang isinya ada Pak Anas dan Pak edi, hormati mereka kan sudah jelas tukpoksi masing-masing," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar