Jpnn
JAKARTA - Mantan Sesmenpora Wafid Muharam beberapa kali telah menyampaikan kepada Menpora Andi Mallarangeng bahwa pelaksaan proyek Sea Games membutuhkan dana talangan. Karena itulah beberapa pihak mendesak agar KPK segera memeriksa Andi.
"Dalam beberapa kali rapat, pak Wafid menyampaikan itu (kebutuhan dana talangan," kata Erman Umar, kuasa hukum Wafid kemarin (18/5). Bahkan dalam rapat tersebut Wafid juga melaporkan bahwa dirinya sedang mencari dana talangan tersebut.
Tapi, lanjut Erman, Andi yang berapa kali disambati Wafid itu hanya diam. Nah, menurut Erman, sikap diam Andi bisa dikatakan bahwa sebenarnya Menpora memaklumi pencarian dana talangan oleh anak buahnya. Berarti, bagaimana pun juga Andi mengetahui dan harus bertanggung jawab dalam kasus yang menimpa kliennya itu.
Hal senada juga disampaikan kubu tersangka Mindo Rosalina Manulang. Wanita yang disebut-sebut sebagai perantara antara PT Duta Graha Indah dan Sesmenpora itu juga mendesak agar KPK segera memeriksa Andi.
Kuasa hukum Rosalina, Djufri Taufik menjelaskan bahwa kliennya mengakui bahwa cek yang diberikan El Idris, petinggi PT DGI kepada Wafid adalah dana talangan. "Kan bagaimanapun menpora yang bertanggung jawab dalam semua proyek Sea Games. Jadi harus diperiksa," ucapnya.
Di bagian lain, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruh oleh desakan-desakan pihak luar. Katanya, tanpa desakan pun pihaknya akan memeriksa pihak-pihak yang terkait jika memang keterangannya dibutuhkan. "Tapi sampai sekarang KPK belum membutuhkan keterangan Andi," ucapnya.
Terhadap dorongan pemeriksaan dirinya, Andi Mallarangeng kembali menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan KPK kapanpun. "Pokoknya kami siap bekerjasama," tegas Andi, usai rapat kerja dengan Komisi X DPR, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Bahkan, lanjut dia, tidak hanya dirinya yang siap membantu kerja lembaga pemberantas korupsi tersebut. Seluruh jajaran kemenpora juga siap membantu. "Kami akan dukung dan kerja sama penuh dengan KPK supaya kasus ini bisa diusut tuntas. Siapa yang salah ya salah, harus bertanggung jawab secara hukum," ujar sekrataris dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Andi juga mengakui, sebagai bawahan presiden, dirinya juga telah menberikan penjelasan kepada Presiden SBY. "O iya sudah. Semua clear," ungkapnya.
Seperti diketahui, SBY sebagai ketua dewan pembina Demokrat juga memimpin langsung Dewan Kehormatan. Lembaga tersebut saat ini juga sedang melakukan penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan sejumlah kadernya dalam kasus suap sesmenpora.
Hingga saat ini, nama Andi belum terlalu banyak disebut dalam perkembangan penyelidikan DK Demokrat. Hal itu berbeda dengan dua politisi Demokrat lainnya, yaitu Bendahara Umum DPP Demokrat M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Nazaruddin bahkan oleh Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional DPP Demokrat Kastorius Sinaga terancam dipecat, jika nantinya dewan kehormatan menemukan indikasi keterlibatan.
Terkait hal itu, Andi enggan menanggapi. "Yang jelas kami siap apapun, diklarifikasi, membantu, atau apapun," katanya, sambil tersenyum.(kuh/dyn)
"Dalam beberapa kali rapat, pak Wafid menyampaikan itu (kebutuhan dana talangan," kata Erman Umar, kuasa hukum Wafid kemarin (18/5). Bahkan dalam rapat tersebut Wafid juga melaporkan bahwa dirinya sedang mencari dana talangan tersebut.
Tapi, lanjut Erman, Andi yang berapa kali disambati Wafid itu hanya diam. Nah, menurut Erman, sikap diam Andi bisa dikatakan bahwa sebenarnya Menpora memaklumi pencarian dana talangan oleh anak buahnya. Berarti, bagaimana pun juga Andi mengetahui dan harus bertanggung jawab dalam kasus yang menimpa kliennya itu.
Hal senada juga disampaikan kubu tersangka Mindo Rosalina Manulang. Wanita yang disebut-sebut sebagai perantara antara PT Duta Graha Indah dan Sesmenpora itu juga mendesak agar KPK segera memeriksa Andi.
Kuasa hukum Rosalina, Djufri Taufik menjelaskan bahwa kliennya mengakui bahwa cek yang diberikan El Idris, petinggi PT DGI kepada Wafid adalah dana talangan. "Kan bagaimanapun menpora yang bertanggung jawab dalam semua proyek Sea Games. Jadi harus diperiksa," ucapnya.
Di bagian lain, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruh oleh desakan-desakan pihak luar. Katanya, tanpa desakan pun pihaknya akan memeriksa pihak-pihak yang terkait jika memang keterangannya dibutuhkan. "Tapi sampai sekarang KPK belum membutuhkan keterangan Andi," ucapnya.
Terhadap dorongan pemeriksaan dirinya, Andi Mallarangeng kembali menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan KPK kapanpun. "Pokoknya kami siap bekerjasama," tegas Andi, usai rapat kerja dengan Komisi X DPR, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Bahkan, lanjut dia, tidak hanya dirinya yang siap membantu kerja lembaga pemberantas korupsi tersebut. Seluruh jajaran kemenpora juga siap membantu. "Kami akan dukung dan kerja sama penuh dengan KPK supaya kasus ini bisa diusut tuntas. Siapa yang salah ya salah, harus bertanggung jawab secara hukum," ujar sekrataris dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Andi juga mengakui, sebagai bawahan presiden, dirinya juga telah menberikan penjelasan kepada Presiden SBY. "O iya sudah. Semua clear," ungkapnya.
Seperti diketahui, SBY sebagai ketua dewan pembina Demokrat juga memimpin langsung Dewan Kehormatan. Lembaga tersebut saat ini juga sedang melakukan penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan sejumlah kadernya dalam kasus suap sesmenpora.
Hingga saat ini, nama Andi belum terlalu banyak disebut dalam perkembangan penyelidikan DK Demokrat. Hal itu berbeda dengan dua politisi Demokrat lainnya, yaitu Bendahara Umum DPP Demokrat M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Nazaruddin bahkan oleh Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional DPP Demokrat Kastorius Sinaga terancam dipecat, jika nantinya dewan kehormatan menemukan indikasi keterlibatan.
Terkait hal itu, Andi enggan menanggapi. "Yang jelas kami siap apapun, diklarifikasi, membantu, atau apapun," katanya, sambil tersenyum.(kuh/dyn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar